<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/FotoJet-27-4104780904-1225645880.jpg" alt="Ilustrasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang diserbu oleh pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) selama bulan Februari 2024 ini. Hal tersebut lantaran pendaftaran akun siswa untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah sudah dibuka. Pendaftaran KIP sendiri telah resmi dibuka sejak tanggal 12 Februari 2024 hingga tanggal 21 Oktober 2024. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Hari Purnomo mengatakan bahwa pemohon SKTM pada bulan Januari kemarin mencapai 242 orang. Sementara per tanggal 16 Februari 2024 jumlah pemohon sudah mencapai 160. &ldquo;Dinas Sosial Jombang hanya mengeluarkan SKTM berdasarkan permohonan. Sedangkan untuk pengajuan KIP, pemohon sendiri yang akan meneruskannya,&rdquo; ujar Hari Purnomo seperti dilansir dari Radar Jombang (JawaPos Group). Ia menyebut jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka permohonan SKTM pada tahun 2024 ini terhitung banyak. Karena sepanjang tahun 2022 misalnya, dalam setahun pemohon total hanya sebanyak 500. Sementara pada bulan Januari sampai Maret 2023 total jumlah pemohon sebanyak 267. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014168650/pendaftaran-kip-kuliah-2024-telah-dibuka-simak-ketentuan-dan-cara-pendaftarannya">Pendaftaran KIP Kuliah 2024 Telah Dibuka, Simak Ketentuan dan Cara Pendaftarannya</a> Menurutnya, pengajuan SKTM untuk kuliah mulai meningkat pada bulan November 2023 sebanyak 98. Kemudian pada bulan Desember 2023 mencapai 162 pemohon. Seluruh pemohon tersebut mengajukan SKTM untuk mengurus pengajuan KIP. Ia menambahkan bahwa syarat pengajuan SKTM di Dinas Sosial adalah mengajukan surat permohonan dan surat keterangan miskin asli dari kecamatan. Lalu&nbsp;fotocopy&nbsp;KTP orang tua dan pemohon,&nbsp;fotocopy&nbsp;KK, foto rumah tampak depan, samping, dan ruangan, pajak bumi terakhir,&nbsp;fotocopy&nbsp;kartu KIS dan KIP jika ada. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;KIP dibagi menjadi dua skema. Setiap mahasiswa tidak mendapatkan nilai yang sama,&rdquo; ungkapnya dikutip JawaPos.Com dari Radar Jombang. Skema yang pertama, yakni mahasiswa mendapatkan biaya pendidikan sekaligus biaya hidup. Sedangkan skema yang kedua mahasiswa mendapatkan biaya pendidikan saja. Dari kedua skema tadi dana akan langsung ditransfer ke kampus untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Salah seorang mahasiswa yang mengurus SKTM dan telah mendapatkan KIP adalah Aveny Raisa. Ia merupakan alumni MAN 1 Jombang dan kini sedang menempuh kuliah di Universitas Airlangga semester dua menyampaikan pengalamannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014168083/cara-mendaftar-kip-kuliah-2024-berikut-jadwal-dan-ketentuan-yang-berlaku-untuk-calon-pendaftar">Cara Mendaftar KIP Kuliah 2024: Berikut Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku untuk Calon Pendaftar</a> &ldquo;Saya dapat KIP skema dua, karena sebelumnya saya belum pernah menerima KIP selama sekolah,&rdquo; kata dia. Ia mengatakan untuk KIP skema satu diberikan kepada mahasiswa yang sebelumnya pernah memiliki kartu KIP selama sekolah. Sedangkan skema dua diberikan kepada mahasiswa yang belum pernah memiliki kartu KIP selama sekolah. Selain itu untuk mendapatkan KIP kuliah, siswa harus mendaftar akun KIP dan mengunggah berkas pendukung seperti KK, KTP, SKTM, kartu bantuan sosial seperti KI, KIS, dan lainnya. Siswa juga harus mendeskripsikan kondisi ekonomi serta mengisi jumlah aset dan berkas-berkas pendukungnya. &ldquo;Ketika dinyatakan sudah menjadi mahasiswa, pihak universitas akan meninjau berkas-berkas tersebut untuk menetapkan mahasiswa tersebut sebagai penerima KIP kuliah,&rdquo; pungkas Raisa.*** &nbsp;

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang diserbu oleh pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) usai pendaftaran KIP kuliah dibuka.

Pasca Pendaftaran KIP Kuliah Dibuka, Pemohon SKTM di Dinsos Kabupaten Jombang Meroket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220531_204656.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkap sejumlah temuan atau permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022. Salah satunya penyalahgunaan aturan penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) oleh oknum tertentu.  ”Kemudian jalur terakhir itu ada SKTM. Jadi mereka bisa masuk lewat surat keterangan tidak mampu. Tapi SKTM juga dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (6/7).  Setelah dilakukan verifikasi, kata dia, ternyata ada orang tua siswa yang mampu secara ekonomi tetapi menggunakan SKTM dalam PPBD. Temuan lain, masih ada oknum orang tua siswa menitipkan anaknya pada oknum pejabat, termasuk pada anggota dewan.  Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, sejumlah anggota dewan yang tidak melakukan hal itu atau menolak permintaan orang tua siswa tersebut, malah kena getahnya yakni menjadi korban perundungan di media sosial.  ”Soal titipan saya kira ini memang tidak bisa lepas dari upaya-upaya orang tua menghubungi pejabat, seperti anggota dewan, supaya anaknya masuk ke sekolah yang mereka inginkan,” papar Abdul Harris Bobihoe.  Dia meminta warga untuk memanfaatkan jalur yang sudah disediakan Dinas Pendidikan dalam PPDB. Yakni jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi.  ”Seharusnya mereka menggunakan jalur-jalur itu jangan kemudian ke anggota dewan minta surat itu kan kasihan anggota dewan di-bully (menjadi korban perundungan) terus. Kami ingin menegakkan PPDB berjalan dengan baik jangan sampai kami sendiri harus melanggar,” ucap Abdul Harris Bobihoe.  Harris mengatakan, masih ada penyimpangan dilakukan masyarakat demi menyekolahkan anak mereka ke tempat yang dianggap sekolah favorit. Seperti memaksakan diri memasuki zonasi terdekat sekolah agar dapat diterima, padahal jarak rumah anak dengan sekolah yang sebenarnya puluhan kilometer.  ”Pada era saat ini tidak ada lagi namanya sekolah favorit. Hal itu harus dihapuskan. Ada orang tua maunya di SMA 3, kalau begitu gini saja di Bandung kita namanya semua sekolah SMA 3 saja. Begitu ya jadi biar anggapan ini berhenti,” tutur Abdul Harris Bobihoe.  Dia menambahkan, pada dasarnya sistem PPDB yang disiapkan dinas pendidikan sudah bagus. Namun, ulah sejumlah orang membuat permasalahan terus ada atau ditemukan.  ”Saya kira bukan sistemnya (PPDB) yang tidak baik tapi memang intervensi dari beberapa orang itu, akan terus terjadi. Mereka mencari jalan. Oknum-oknum itu akan mencari jalan demi masuk sekolah yang dianggap favorit,” ucap Abdul Harris Bobihoe.

DPRD Jabar Ungkap Temuan Penyalahgunaan SKTM di PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/catat-pengguna-kjp-tidak-perlu-gunakan-sktm-saat-daftar-ppdb_m_.jpg" alt="Siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak lagi perlu menyertakan SKTM saat PPDB" width="100%">
<figcaption>Siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak lagi perlu menyertakan SKTM saat PPDB</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Dinas Pendidikan DKI mulai bersiap membuka pintu. Namun banyak perdebatan atas perlu tidaknya surat keterangan tidak mampu (SKTM) digunakan di ibu kota. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menjelaskan, siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak lagi perlu menyertakan SKTM dalam persyaratan. Sebab, KJP sudah bisa dilampirkan melalui jalur afirmasi. "Begini, jadi sekarang itu di DKI PPDB-nya melalui KJP," tutur Bowo di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (17/1). Menurutnya untuk mendapatkan KJP, syarat utamanya adalah SKTM. Sehingga pemilik KJP, pasti telah memegang SKTM.&nbsp;Maka dari itu, bagi yang sudah memiliki KJP dapat langsung mendaftar. "SKTM dipakai syarat untuk KJP. Jadi, entrinya itu KJP untuk anak yang sekolah," ungkapnya. Dalam PPDB 2019, SKTM hanya diberlakukan khusus untuk anak-anak yang tidak sekolah. Mereka perlu menyertakan SKTM karena tidak memiliki KJP. "SKTM dipakai untuk anak yang tidak sekolah, kan anak tidak sekolah tidak menerima KJP. Agar mereka bisa sekolah, maka difasilitasi melalui jalur afirmasi dan bukti yang ditunjukan adalah SKTM," ucap Bowo.

Catat! Pengguna KJP Tidak Perlu Gunakan SKTM Saat Daftar PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-sambut-positif-usulan-ganjar-soal-pengahapusan-sktm_m_.jpg" alt="Ilustrasi, pengamat pendidikan menilai usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menghapus SKTM sudah benar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, pengamat pendidikan menilai usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menghapus SKTM sudah benar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berencana menghapus penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Selama ini SKTM dinilai menimbulkan carut marut saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Langkah ini disambut positif dan perlu dioptimalikan ke depannya. Pengamat pendidikan dari Universitas PGRI Semarang, Ngasbun Egar mengatakan, kebijakan yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu dinilai sudah pada tempatnya. Ini merupakan langkah strategis sebagai respon dari berbagai masukan yang disuarakan oleh dewan pendidikan maupun kelompok masyarakat. "Terhadap berbagai masukan dan situasi yang tidak bagus. Maka, kalau kemudian ditempuh langkah SKTM itu tidak lagi diberlakukan, menurut saya tetap harus ada mekanisme untuk memberikan perhatian untuk membuka akses anak-anak dari keluarga tidak mampu," katanya, Rabu (8/1). Pencantuman SKTM dalam persyaratan penerimaan siswa baru di SMA/SMK beberapa waktu lalu menuai masalah. Sebagaimana banyak diberitakan media, banyak bermunculan SKTM palsu untuk disalahgunakan. SKTM palsu itu dibuat oleh orang tua siswa supaya anaknya meraih tambahan nilai dan bisa diterima di sekolah idaman. Ganjar pun merespon dengan menggagas kebijakan SKTM ini. Langkah itu sudah dikomunikasikan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Ngasbun melanjutkan, mekanisme penghapusan harus tetap memperhatikan akses anak-anak dari keluarga tidak mampu. Menurutnya, bisa dimulai dari monitoring melalui data base rinci yang bisa diakses. &rdquo;Menurut saya cukup menggunakan data itu. Saya menyarankan panitia penyelenggara PPDB menggunakan saja data dari pusat statistik. Jadi tidak perlu lagi orang tua membuat keterangan dari RT/RW, karena ini yang rawan penyimpangan,&rdquo;&nbsp;lanjutnya. Kemudian, agar berimbang atau tak terkesan condong kepada satu kelompok masyarakat, dalam PPDB sebaiknya dilakukan pemberian skor pada masing-masing calon siswa tidak mampu tadi. Semisal bagi yang memiliki prestasi pada tingkat nasional maupun internasional. Sehingga, tidak semata-mata langsung diterima di sekolah tertentu. "Menurut saya sisi keadilannya harus dibangun. Latar belakang keluarga tidak mampu diperhatikan, yang berprestasi juga. Tetap ada level prestasinya meski sama-sama dari keluarga tidak mampu. Tidak serta merta mengalahkan semua persyaratan. Jangan sampai menjadi orang mampu jadi penderitaan, jadi tidak mampu jadi keberuntungan," terangnya panjang lebar. Alasan lain, bagaimanapun jangan sampai nantinya memaksakan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang kebetulan juga tidak mampu akademik belajar di sekolah dengan standar tinggi. Pada satu persepektif bisa membuat mereka kemungkinan tertekan, kala harus bersaing dengan siswa yang kuat secara ekonomi maupun akademik. "Ini akan menjadi penderitaan bagi mereka. Maka menurut saya, apapun yang menjadi pertimbangan persyaratan, harus ada persyaratan akademik. Jangan sampai prestasi dan kemampuan akademik diabaikan,&rdquo; tandasnya.

Pengamat Sambut Positif Usulan Ganjar Soal Pengahapusan SKTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ganjar-usulkan-penggunaan-single-data-kemiskinan_m_228445.jpg" alt="Gubernur Jateng Ganjar Pranowo." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kerap disalahgunakan saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Wali murid memanfaatkan SKTM agar anaknya bisa masuk di sekolah yang diinginkan. Untuk itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengusulkan single data kemiskinan dalam proses PPDB. Usulan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemenndikbud). "Saya sudah sampaikan kepada pak menteri agar menggunakan single data seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), jangan pakai SKTM," terang Ganjar di sela melepas jamaah calon haji di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Selasa (17/7). Dengan menggunakan single data, maka polemik penggunaan SKTM tidak akan terjadi. Dari data yang ada, lebih dari 78 ribu SKTM yang disalahgunakan demi bisa masuk sekolah negeri. Selain itu, Ganjar juga mengkritisi mengenai kuota warga miskin (gakin) yang bisa ditampung di sekolah. Tidak adanya batas atas atau maksimal penggunaan SKTM, menjadi salah satu penyebab banyaknya warga yang akhirnya melakukan pemalsuan data untuk bisa mendapatkan SKTM. Seharusnya dalam Permendikbud ada batas maksimal. Sehingga dalam PPDB sekolah juga bisa melakukan pembatasan untuk Gakin. "Persentasi untuk gakin itu hanya ada batas minimal, yakni 20 persen. Sedangkan batas atasnya tidak ada. Seharusnya ada batas atasnya, atau kalau tidak harus ada klausul kalau batas atas itu diserahkan kepada daerah. Kami akan bikin aturan," paparnya. Ganjar berharap, PPDB pada tahun depan sudah menggunakan single data kemiskinan dan tidak lagi SKTM. Sehingga polemik tentang SKTM tidak terulang kembali.

Ganjar Usulkan Penggunaan Single Data Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/separo-siswa-yang-diterima-di-smkn-4-semarang-gunakan-sktm_m_227547.jpg" alt="Ilustrasi: ratusan calon siswa baru yang ikut PPDB di salah satu sekolah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: ratusan calon siswa baru yang ikut PPDB di salah satu sekolah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan orang tua beserta siswa terpilih memadati ruang pendaftaran ulang di SMAN 1 Semarang sejak Kamis pagi (12/7). Sebanyak 324 siswa terdaftar di jurusan Matematika dan IPA (MIPA) serta 108 di jurusan IPS. Mereka mengantre sejak pagi. Sementara itu, di SMKN 4 Semarang, 605 siswa terdaftar di sembilan kompetensi keahlian. Hari ini beberapa orang tua murid mencabut berkas. Salah seorang di antara mereka, Sigit Wibowo. Warga Mijen itu menyayangkan nilai rendah, tetapi bisa diterima masuk berkat surat keterangan tidak mampu (SKTM). "Nilai anak saya 26.00, tapi gagal. Tadi sudah saya daftarkan ke SMA swasta di Kedung Pane. Sekarang tidak perlu anak pintar. Kalau punya SKTM, ya gampang," ujarnya. Kepala SMKN 4 Felix Yuniarto mengatakan, memang banyak keluhan dan laporan dari para orang tua siswa yang berkaitan dengan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) kali ini. Termasuk soal aduan surat keterangan tidak mampu (<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/07/2018/terbukti-gunakan-sktm-palsu-gatot-siswa-akan-dikeluarkan" target="_blank">SKTM</a>) yang dimiliki seorang siswa dengan nilai ujian 9.00. Namun, setelah menindaklanjuti kejadian tersebut dengan datang langsung ke alamat pihak terkait, benar bahwa anak tersebut berhak diterima di SMKN 4. "Sistem sekarang memang prioritas untuk warga miskin. Jadi, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi warga yang mampu dan memiliki nilai yang cukup, kami mohon maaf agar mendaftar di sekolah swasta," jelas Felix. Pada awal pendaftaran, SMKN 4 diminati 1.200 calon siswa baru. Namun, setelah diketahui sistem <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/07/2018/kisruh-ppdb-dinas-pendidikan-jateng-coret-78406-pendaftar-sktm" target="_blank">SKTM</a> bisa membantu anak yang nilainya rendah, jumlah pendaftar menjadi 900 orang. Untuk tahun pelajaran 2018-2019 ini, 300 siswa baru di SMKN 4 terpilih menggunakan SKTM. Sepuluh siswa di antara mereka memiliki nilai di bawah 20.00. Itu berarti 50 persen dari siswa baru berasal dari golongan tidak mampu. Dalam hal ini, pihak SMKN 4 mengkhawatirkan peringkat sekolah turun dan siswa dengan nilai rendah tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti anak-anak lain yang nilainya tinggi. "Kami bagian dari aparatur sipil negara. Mau tidak mau, kami mengikuti sistem yang sudah ditetapkan dan bersikap adil agar si anak juga bisa ikut berkembang," lanjut Felix. Selepas pengumuman PPDB SMA sederajat, jumlah pendaftar di beberapa sekolah swasta meningkat. Hingga Kamis sore, di SMK Walisongo Semarang terdapat 15 pendaftar baru. Dan di SMK Kesatrian 1 hingga saat ini tercatat 365 pendaftar dari daya tampung 324. Padahal, per hari Rabu (11/7) baru 180 pendaftar. Kekecewaan tak lolos sekolah negeri itu dirasakan juga oleh Joko Setyono, orang tua pendaftar di SMK 8. "Nilai anak saya sebenarnya bagus, tapi tidak diterima. Rata-rata orang tua mengeluhnya di situ," ujarnya. "Habis ini saya akan ke SMA Muhammadiyah 1 Semarang karena dekat rumah saya, Mrican. Tidak ada rencana ke sekolah lain, soalnya waktunya sudah mepet," imbuhnya.

Separuh Siswa yang Diterima di SMKN 4 Semarang Gunakan SKTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dinas-pendidikan-jateng-persilahkan-polisi-akses-data-ppdb_m_227416.jpg" alt="ILUSTRASI: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo mempersilahkan Kepolisian Daerah setempat mengakses seluruh data pendaftar SMA/SMK negeri tahun ini." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo mempersilahkan Kepolisian Daerah setempat mengakses seluruh data pendaftar SMA/SMK negeri tahun ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/07/2018/kisruh-ppdb-dinas-pendidikan-jateng-coret-78406-pendaftar-sktm" target="_blank">Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah</a>, Gatot Bambang Hastowo mempersilahkan Kepolisian Daerah setempat mengakses seluruh data pendaftar SMA/SMK negeri tahun ini. Hal ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti maraknya kasus penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/07/2018/terbukti-gunakan-sktm-palsu-gatot-siswa-akan-dikeluarkan" target="_blank">SKTM</a>) oleh peserta didik. Gatot mengaku terbuka manakala ada pihak yang membutuhkan data untuk proses hukum. "Kalau <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/07/2018/marak-sktm-fiktif-polda-jateng-terjunkan-tim" target="_blank">Kapolda Jateng</a> minta (data), kami ada. Dimana sekolah banyak yang menggunakan SKTM. Saat ini sudah koordinasi," katanya saat dijumpai di kantornya, Semarang, Kamis (12/7).&nbsp; Pasalnya, ia menyayangkan berlipatgandanya jumlah kasus penyalahgunaan SKTM. Dimana pada tahun lalu hanya 168 saja dan kini bahkan mencapai 78 ribu kasus lebih. "Pengalaman tahun lalu harusnya jera, ini mohon maaf, yang menerbitkan itu yang harus serius," sambungnya. Pada dasarnya, pemerintah provinsi Jateng yang berkewenangan atas SMA/SMK sudah melakukan upaya pencegahan. Yakni dengan menerapakan penandatanganan surat pernyataan oleh orangtua peserta didik. Isinya, mengenai sikap tegas sekolah berupa pengeluaran manakala SKTM oleh siswa terbukti disalahgunakan atau ada manipulasi data. "Kami menggunakan surat pernyataan mereka tidak berbohong, dan siap digugat secara hukum dan siap dikeluarkan," tuturnya lagi. Dengan makin maraknya kasus penyalahgunaan SKTM serta pelibatan jajaran kepolisian sebagai bagian dari upaya tindak tegas, Gatot berharap kejadian serupa tak kembali terulang tahun depan. Apalagi jika kejadian ini sampai harus menyingkirkan mereka yang sudah bersungguh-sungguh demi bisa masuk sekolah idaman mereka. "Harapannya ke depan kalau masih digunakan SKTM sebagai syarat, mohon dimanfaatkan dengan benar. Orang tua wali murid jangan menggunakan jika tidak sesuai fakta dan realita," cetusnya.

Dinas Pendidikan Jateng Persilahkan Polisi Akses Data PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/guru-sekolah-swasta-minta-pemkot-surabaya-ubah-kebijakan-ppdb_m_227409.jpg" alt="SWASTA: Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya Muhammad Kholil (tiga dari kanan) menerima draft resmi pokok permasalahan dari kebijakan PPDB jenjang SD dan SMP di kantor PGRI Surabaya, Kamis (12/7)." width="100%">
<figcaption>SWASTA: Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya Muhammad Kholil (tiga dari kanan) menerima draft resmi pokok permasalahan dari kebijakan PPDB jenjang SD dan SMP di kantor PGRI Surabaya, Kamis (12/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Proses penerimaan peserta didik baru (<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/07/2018/soal-ppdb-ganjar-pranowo-sekolah-swasta-yang-hebat-juga-banyak" target="_blank">PPDB</a>) jenjang SD dan SMP dikeluhkan sejumlah guru dan ketua yayasan sekolah swasta di Surabaya. Mereka mendesak Pemkot untuk mengubah kebijakan penerimaan siswa baru tersebut. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya Muhammad Kholil mengatakan, pihaknya sudah mencatat semua keluhan para guru swasta. Lalu ditulis dengan format surat resmi dan akan diajukan sejumlah pihak terkait.&nbsp; Yakni, Pemerintah Kota Surabaya, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/07/2018/soal-ppdb-ganjar-pranowo-sekolah-swasta-yang-hebat-juga-banyak" target="_blank">Dinas Pendidikan</a> Surabaya, dan DPRD Surabaya. "Keluhannya meliputi, jumlah pagu, rombongan belajar, mitra warga, dan terkait surat keterangan tidak mampu," kata Kholil di kantor PGRI Surabaya, Kamis (12/7). Adapun yang menjadi masalah adalah penambahan pagu di sekolah negeri. Penambahannya mulai dari 35 hingga 45 pagu. Hal itu berkaitan dengan peningkatan jumlah rombongan belajar (rombel) di tiap sekolah negeri.&nbsp; Maka, penambahan pagu dan rombel, akan banyak menampung calon siswa yang memang ingin belajar di sekolah negeri. Sehingga, sekolah swasta terancam tidak kebagian jatah siswa.&nbsp; Lalu, Kholil juga menyinggung soal mitra warga. Dia mengeluhkan jika banyak siswa yang mendaftar pada jalur mitra warga, juga lebih memilih sekolah negeri. Padahal, lanjutnya, banyak juga siswa yang ingin belajar di sekolah swasta.&nbsp; "Kalau semua calon siswa diambil sekolah negeri, yang swasta lama-lama ngga dapat murid," keluhnya.&nbsp; Meski demikian, Kholil tidak menuntut adanya perubahan kebijakan berdasarkan keluhan para guru sekolah swasta. Hanya, dia berharap kebijakan PPDB yang ternyata berdampak pada eksistensi sekolah swasta dapat segera dihilangkan kedepannya. &nbsp; Sebab, lanjutnya, data mencatat bahwa kebijakan tersebut berdampak pada penurunan jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta hingga 50 persen. Padahal peran sekolah swasta merupakan mitra dalam pengelolaan pendidikan.&nbsp; &nbsp; "Kebijakan itu merugikan sekolah swasta. Pasti ada yang salah dengan kebijakan pada PPDB," katanya.

Guru Sekolah Swasta Minta Pemkot Surabaya Ubah Kebijakan PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terbukti-gunakan-sktm-palsu-gatot-siswa-akan-dikeluarkan_m_227402.jpg" alt="ILUSTRASI: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo mengungkapkan, dalam proses daftar ulang tersebut selain diminta melampirkan dokumen pendukung, calon siswa juga harus membuat surat pernyataan kembali." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo mengungkapkan, dalam proses daftar ulang tersebut selain diminta melampirkan dokumen pendukung, calon siswa juga harus membuat surat pernyataan kembali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta seluruh peserta didik pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/07/2018/kisruh-ppdb-dinas-pendidikan-jateng-coret-78406-pendaftar-sktm" target="_blank">SKTM</a>) yang telah diterima di SMA/SMK negeri tujuan mereka untuk membuat surat pernyataan. Tahapan ini dilangsungkan saat masa daftar ulang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo mengungkapkan, dalam proses daftar ulang tersebut selain diminta melampirkan dokumen pendukung, calon siswa juga harus membuat surat pernyataan kembali. Yaitu bersedia dikembalikan kepada orang tua jika di kemudian hari SKTM yang dilampirkan tidak sesuai fakta. "Kalau sudah dimulai proses belajar mengajar tahun ajaran baru, ada yang terbukti pakai SKTM tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka dikeluarkan atau dikembalikan pada orang tua," ungkapnya.&nbsp; Ia sendiri menyebut bahwa rangkaian proses <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/07/2018/marak-sktm-fiktif-polda-jateng-terjunkan-tim" target="_blank">Penerimaan Peserta Didik Baru</a> (PPDB) berjalan lancar meski sempat tersendat beberapa jam pengumumannya akibat banyaknya pengguna SKTM. Gatot menyebut, untuk hasil penerimaan bisa langsung dicek ke sekolah-sekolah tujuan. "Daftar total, saya belum bisa mengeluarkan, karena itu sistem, semua ada di sekolah masing-masing," imbuhnya lagi. Sementara itu, Wakahunas SMAN 1 <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/07/2018/miliki-motor-dan-rumah-tingkat-pendaftar-sktm-sman-4-semarang-dicoret" target="_blank">Semarang</a> Masruchan mengatakan, pihaknya telah mengumumkan peserta didik yang diterima sejak Kamis malam. Saat ini, proses registrasi ulang tengah dilakukan terhadap 432 calon siswa baru. "Daya tampung kita segitu, tapi nanti nama-nama di bawahnya ikut dilaporkan. Tapi kami intinya tidak mengalami kekurangan murid," imbuhnya. Pernyataan Masruchan mengacu pada banyaknya peserta didik yang dicoret akibat terbukti menyalahgunakan SKTM. Mereka yang dicoret pascapenutupan masa pendaftaran PPDB, yakni sesudah tanggal 7 Juli 2018 tidak bisa mendaftar di SMA/SMK negeri. Sehingga ditakutkan beberapa sekolah akan mengalami kekurangan murid. "Kami yang SKTM dan dinyatakan lolos ada 42 siswa. Registrasi masih berlangsung sampai besok karena mereka melakukannya bersamaan, jadi ya butuh waktu," tandasnya.

Terbukti Gunakan SKTM Palsu, Gatot: Siswa Akan Dikeluarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-ppdb-ganjar-pranowo-sekolah-swasta-yang-hebat-juga-banyak_m_227169.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kantor Disidikbud, Rabu (11/7)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kantor Disidikbud, Rabu (11/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/06/2018/ganjar-menang-versi-hitung-cepat-pengamat-pemilih-belum-cermat" target="_blank">Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo </a>mengatakan para peserta didik yang belum bisa bersekolah atau diterima di SMA/SMK negeri untuk berkecil hati. Menurutnya, masih banyak sekolah swasta yang memiliki kualitas bagus. "Gubernurmu ini dulu SMA-nya juga swasta lho. Maksud saya itu begini, sekolah swasta yang hebat itu juga banyak. Jangan sampai semua rebutan di sini (sekolah negeri) nanti sana (swasta) kosong, protesnya juga ke kita lho," ujarnya saat dijumpai di Kantor Disdikbud Jateng, Rabu (11/7). Pernyataan Ganjar mengacu pada banyaknya jumlah pendaftar SMA/SMK Negeri selama masa pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/07/2018/ppdb-smksma-jateng-marak-penyalahgunaan-surat-keterangan-tidak-mampu" target="_blank">PPDB</a>) tahun ini. Dimana jumlah totalnya hingga hari ini, Rabu (11/7) mencapai 221.451 dari kuota tersedia sebanyak 211.811 kursi. Bahkan, tak sedikit orang tua peserta didik yang kemudian menyalahgunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/07/2018/sekolah-temukan-sktm-abal-abal-salah-satunya-anak-asn" target="_blank">SKTM</a>) untuk memuluskan proses pendaftaran anak mereka. Dari total pendaftar pengguna SKTM yang mencapai 148.854 orang, 78.406 diantaranya dinyatakan tak lolos lantaran terbukti memanipulasi data atau berasal dari golongan keluarga mampu. Ganjar sendiri menyayangkan maraknya penyalahgunaan SKTM itu. "Saya hanya mengingatkan orangtua di awal, jangan ngapusi. Jangan mengajarkan anak berbohong," kata pria berambut putih itu. Ia pun kembali menegaskan adanya tindak tegas dari pemerintah apabila masih ada yang nekad menyalahgunakan SKTM. Yang sudah terdaftar, namun faktanya dari golongan mampu, maka akan dicoret dan dikeluarkan dari sekolah. "Tapi nanti kalau urusannya tidak mampu (secara finansial) maka akan kami urus. Minta beasiswa dan sebagainya. Tapi kalau mohon maaf nilainya buruk dan kemudian memasukan di situ dengan terpaksa (menyalahgunakan SKTM), sehingga mereka yang sudah les, tiap hari belajar, doa, puasa Senin-Kamis, terus disingkirkan oleh orang seperti itu kan kasihan," tandasnya.

Soal PPDB, Ganjar Pranowo: Sekolah Swasta yang Hebat Juga Banyak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sktm

Berita Terkini

Pasca Pendaftaran KIP Kuliah Dibuka, Pemohon SKTM di Dinsos Kabupaten Jombang Meroket