<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/YWP07546-1JPG-1524111598.jpg" alt="Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang memerintahkan agar Mitra, Yayasan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyumas segera mengejar ketertinggalan mereka dalam mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan. Sebab SPPG-SPPG di kabupaten lain di wilayah eks Karesidenan Banyumas telah memiliki SLHS. &ldquo;Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend,&rdquo; kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan. Mitra, Korwil, Korcam, dan Kepala SPPG di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, di Hotel Aston Purwokerto, Kamis&nbsp;(4/12). Eks Karesidenan Banyumas terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Dalam catatan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), Kabupaten Banjarnegara memiliki kuota 131 SPPG. Saat ini sudah terisi 68 SPPG, dan telah beroperasi 46 SPPG. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016876708/bgn-minta-pengelola-sppg-tingkatkan-kerja-sama-untuk-sukseskan-program-mbg">BGN Minta Pengelola SPPG Tingkatkan Kerja Sama untuk Sukseskan Program MBG</a> &ldquo;Ke-46 SPPG ini telah memiliki SLHS semua,&rdquo; kata Direktur Wilayah II Tauwas, Brigjen Albertus Doni Dewantoro. Kabupaten Purbalingga memiliki kuota 133 SPPG. Saat ini sudah terisi 79 SPPG, sementara yang telah beroperasi sebanyak 54 SPPG. Ke-54 SPPG sudah memiliki SLHS, termasuk dua SPPG lain yang masih dalam persiapan. Sementara itu di Kabupaten Cilacap dengan kuota 163 SPPG, sudah terisi 127 SPPG. Dari jumlah itu 95 SPPG sudah beroperasi dan 44 SPPG telah memiliki SLHS. Sementara itu, Kabupaten Banyumas memiliki kuota terbesar, sebanyak 227 SPPG. Dari 227 kuota itu, 146 telah terisi, sementara yang sudah beroperasi sebanyak 116 SPPG. &ldquo;Ini gimana? Dari 98 yang mendaftar, yang lolos kok malah baru 15 SPPG, sementara 48 lainnya malah belum mendaftarkan diri,&rdquo; kata mantan wartawan senior itu, saat menegur para Mitra/Yayasan dan Kepala SPPG Kabupaten Banyumas. Menurut Nanik, tidak ada alasan bagi Mitra, Yayasan maupun Kepala SPPG untuk menunda-nunda pendaftaran SLHS. Sebab dalam Rapat Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa proses pengurusan SLHS tidak dipungut biaya. &ldquo;Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sample. Harganya 1 sampai 2 juta. Kalau ada pungutan macem-macem, nanti laporkan ke saya,&rdquo; kata Ketua Harian Tim Koordinasi K/L itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016894482/jaga-rantai-pasok-bahan-baku-mbg-bgn-dorong-petani-umkm-hingga-kopdes-merah-putih-jadi-pemasok-utama">Jaga Rantai Pasok Bahan Baku MBG, BGN Dorong Petani, UMKM Hingga Kopdes Merah Putih Jadi Pemasok Utama</a> Dalam kesempatan itu, Nanik mengapresiasi para Kepala SPPG dan Mitra di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga yang telah mendapatkan SLHS untuk dapur-dapur MBG mereka yang telah beroperasi. &ldquo;Nanti saya traktir untuk beli sroto, ya&hellip;,&rdquo; kata Nanik disambut tepuk tangan riuh para hadirin. Diketahui sebelumnya, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu juga mengajak para hadirin untuk mendoakan keselamatan para petugas SPPG yang sedang berjibaku di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah dilanda bencana banjir. &ldquo;Mohon doa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan anak-anakku semua, karena ternyata menjadi petugas SPPG taruhannya nyawa,&rdquo; ujar Nanik. Dalam situasi bencana, SPPG-SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar tetap bergerak. Mereka mengalihfungsikan dapur MBG menjadi dapur umum untuk melayani warga terdampak banjir. Namun, ada Ahli Gizi di Sigli yang meninggal karena kesetrum saat bertugas, dan seorang Asisten Lapangan masih bisa diselamatkan. Sementara itu, petugas SPPG di Aceh Tengah yang terjebak di Lokasi banjir, akhirnya mendapatkan bantuan. &ldquo;Kita doakan semoga bencana lekas mereda, segera pulih, dan anak-anak kita tetap sehat dan selamat,&rdquo;&nbsp;pungkas&nbsp;Nanik.

Wakil Kepala BGN Nanik Deyang memerintahkan agar Mitra, Yayasan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengurus SLHS.

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang: Segera Daftar SLHS Dalam Sebulan Atau Saya Suspend!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/22/baf778d8-01f7-4cc1-9d2b-60f98b3ccd1e-644352682.jpg" alt="Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyoroti kebutuhan mendesak tenaga ahli gizi di lapangan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyoroti kebutuhan mendesak tenaga ahli gizi di lapangan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyoroti kebutuhan mendesak tenaga ahli gizi di lapangan. Dalam rapat mingguan di Kementerian Kesehatan, pemerintah membahas kelangkaan ahli gizi yang membuat sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum dapat beroperasi optimal. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena keberadaan ahli gizi merupakan salah satu syarat utama sebelum SPPG dapat melayani distribusi menu bergizi kepada pelajar. Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa banyak SPPG mengalami hambatan operasional akibat minimnya tenaga gizi bersertifikat. Ia menegaskan bahwa kekurangan ini tidak boleh berlangsung lama, mengingat MBG merupakan program prioritas pemerintah. &ldquo;Di lapangan, kita menghadapi situasi kurangnya tenaga gizi. Akibatnya, beberapa dapur belum bisa berjalan karena SPPG wajib memiliki ahli gizi. Kami berharap Persagi dapat membantu mengatasi persoalan ini,&rdquo; ujar Nanik. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi (Persagi) pun menyatakan siap mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan tersebut. Ketua Umum DPP Persagi, Doddy Izwardy, menegaskan lembaganya memiliki ribuan anggota yang bisa segera ditugaskan. Ia menjelaskan bahwa database anggota sudah tersedia dan dapat segera dipetakan sesuai kebutuhan pemerintah daerah. &ldquo;Jumlah anggota kami mencapai 53 ribu orang di seluruh Indonesia. Mereka berasal dari beragam jenjang pendidikan, mulai dari D3, D4, Profesi, S1, hingga S3. Kami hanya perlu data lokasi yang masih kekurangan, dan mohon dukungan untuk administrasi penempatan mereka di SPPG,&rdquo; kata Doddy. Kementerian Kesehatan mencatat kondisi distribusi tenaga gizi di tanah air masih belum merata. Saat ini terdapat 34.048 ahli gizi yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan. Namun, terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan tenaga di Puskesmas, yaitu 18.998 ahli gizi yang dapat diperbantukan. Dari jumlah tersebut, 2.423 orang masih berstatus tenaga sukarela. Selain itu, Kemenkes mencatat adanya tambahan pasokan lulusan baru yang signifikan pada 2024, yaitu 10.341 lulusan dari berbagai jenjang di perguruan tinggi umum dan 3.912 lulusan dari Poltekkes Kemenkes. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa lulusan-lulusan tersebut berpotensi besar mengisi kekosongan di SPPG. Ia menekankan bahwa kebutuhan besar ini harus ditangani cepat agar tidak menghambat operasional MBG. Setelah mendengar laporan tersebut, Nanik meminta Kemenkes, Persagi, dan Badan Gizi Nasional (BGN) segera memulai pembahasan teknis mengenai alokasi tenaga gizi. Ia menegaskan bahwa pemerintah memastikan status kepegawaian para ahli gizi akan difasilitasi. &ldquo;Kami akan bantu prosesnya agar mereka bisa segera menjadi ASN. Tapi yang penting, mereka bekerja dengan baik dan tidak berpindah-pindah antar SPPG,&rdquo; tegas Nanik. Selain persoalan tenaga gizi, Tim Koordinasi juga membahas percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat wajib operasional dapur MBG. Laporan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa total SPPG yang telah dibangun mencapai 15.107 unit, dan 14.922 SPPG sudah beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.946 SPPG telah mengajukan SLHS, 2.849 SPPG sudah dinyatakan memenuhi syarat, sementara 449 SPPG gagal dalam uji Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, menjelaskan bahwa kegagalan SPPG dalam IKL dipengaruhi berbagai faktor. Ia memaparkan penyebabnya, yakni 54 persen terkait bangunan, 26 persen peralatan, 14 persen terkait penjamah makanan, dan 6 persen pada proses pengolahan pangan. Suyanti menegaskan bahwa SPPG yang gagal masih diperbolehkan mengajukan ulang setelah mendapat pembinaan dari petugas kesehatan setempat. Namun, hingga saat ini terdapat sekitar 2.000 pengajuan SLHS yang masih tertunda akibat kendala komputerisasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan memperlambat pencapaian target operasional penuh MBG. Karena itu, Nanik meminta Kementerian Dalam Negeri agar memberikan instruksi kepada seluruh pemerintah daerah untuk memproses SLHS secara manual apabila sistem digital mengalami hambatan. &ldquo;Kita perlu gerak cepat. Saya berharap minggu depan jumlah SPPG yang sudah mendapatkan SLHS bertambah signifikan,&rdquo; ujarnya. Dengan percepatan penugasan ahli gizi dan penyelesaian SLHS, pemerintah berharap seluruh SPPG dapat beroperasi penuh dalam waktu dekat. Langkah ini penting agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak langsung pada peningkatan kesehatan serta ketahanan gizi anak-anak Indonesia.

Pemerintah dan Persagi bahas kebutuhan ahli gizi untuk Program MBG, percepatan SLHS, serta kesiapan ribuan SPPG di seluruh Indonesia.

Tim Koordinasi Lintas K/L Rumuskan Percepatan SLHS dan Distribusi Ahli Gizi untuk Program MBG 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/Dapur-MBG-Depok-2710088002.jpg" alt="Sejumlah petugas SPPG di Kota Depok menyajikan menu MBG." width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas SPPG di Kota Depok menyajikan menu MBG.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Untuk meningkatkan standar keamanan pangan, SPPG Jatinegara 01 tengah menuntaskan proses Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain SLHS, pihaknya juga paralel mengejar sertifikasi halal dan sertifikasi untuk penggunaan air layak pakai. Kepala SPPG Jatinegara 01, Tommy Afoan mengatakan, pihaknya menargetkan ketiga komponen tersebut rampung pada Oktober 2025. &ldquo;Target di Oktober. Oktober sudah harus ada Pak,&rdquo; kata Tommy, kepada Jawapos.com, Selasa (30/9). Meski demikian, sejauh ini SPPG Jatinegara 01 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Menurut Tommy, hal ini tak lepas dari kekompakan tim atau relawan yang bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN). &ldquo;Memang SOP-SOP ini memang sudah dibuat oleh BGN dan memang sudah ada dan itu bagus. Hanya sekarang tinggal penerapannya saja,&rdquo; katanya. Perluas Jangkauan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkomitmen memperluas jangkauan MBG ke daerah lain. Program ini dirancang agar siswa di berbagai wilayah mendapat akses makanan sehat yang setara. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan kolaborasi dengan platform digital akan mempercepat distribusi makanan. Kemkomdigi siap menjadi penghubung agar sinergi ini berdampak nyata bagi masyarakat. &ldquo;Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan,&rdquo; ujar Meutya. &nbsp;

SPPG Jatinegara 01 tengah menuntaskan proses Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta sertifikasi untuk penggunaan air layak pakai.

SPPG Jatinegara 01 Kejar Penyelesaian SLHS Tuntas Bulan Ini

SLHS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SLHS

Berita Terkini

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang: Segera Daftar SLHS Dalam Sebulan Atau Saya Suspend!

Tim Koordinasi Lintas K/L Rumuskan Percepatan SLHS dan Distribusi Ahli Gizi untuk Program MBG

SPPG Jatinegara 01 Kejar Penyelesaian SLHS Tuntas Bulan Ini

Download Aplikasi JawaPos.com