Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/JKT_PELAKSANAAN-TKA-DI-SMA-70JKT_HANUNG-HAMBARA_03112025-3-3559567835.jpg" alt="ILUSTRASI. Sejumlah siswa kelas XII mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMA 70 Jakarta, Senin (03/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" /> &nbsp; JawaPos.com - Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Ardi Findyartini, mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk pembangunan satu SMA Unggul Garuda Baru. Titin, sapaan akrab Ardi Findyartini, menjelaskan bahwa besaran anggaran pembangunan setiap sekolah dapat berbeda-beda, bergantung pada kondisi dan karakteristik masing-masing lokasi, seperti faktor demografi dan kebutuhan infrastruktur. Meski demikian, kisarannya tetap berada di angka Rp 200 miliar per sekolah, khusus untuk biaya pembangunan fisik. &ldquo;Biaya pembangunan per sekolah sebetulnya bervariasi karena masing-masing lokasi memiliki faktor tertentu, seperti demografi dan lain sebagainya, sehingga kisarannya sekitar Rp200 miliar untuk pembangunannya saja,&rdquo; kata Titin dalam agenda seleksi SMA Unggul Sekolah Garuda Baru di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta Pusat, Rabu (18/2). Ia menegaskan, angka tersebut belum mencakup biaya operasional, seperti pengadaan fasilitas, gaji guru, dan tenaga kependidikan. Untuk menjamin keberlanjutan operasional sekolah, pemerintah telah menyiapkan skema Dana Abadi di luar anggaran pembangunan. &ldquo;Sudah diperhitungkan hingga tahun 2029, bahkan kami juga memikirkan keberlanjutan setelah itu melalui skema Dana Abadi,&rdquo; jelasnya. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek), Stella Christie, menyatakan ketersediaan tenaga pendidik menjadi kunci keberhasilan program Sekolah Garuda. Pemerintah pun membuka rekrutmen untuk guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah bagi empat Sekolah Garuda baru yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026&ndash;2027. Sebanyak 96 guru dan 20 pimpinan sekolah dibutuhkan dalam rekrutmen tersebut. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) di sscasn.bkn.go.id. Batas akhir pendaftaran untuk guru adalah 16 Februari 2025, sedangkan untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ditutup pada 15 Februari 2025. &ldquo;Tahun ini, empat Sekolah Garuda baru akan dibuka untuk tahun ajaran 2026&ndash;2027. Kita membutuhkan 96 guru serta 20 posisi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah,&rdquo; ujar Stella. Ia menegaskan, seleksi ini diperuntukkan khusus bagi guru-guru berprestasi dari seluruh Indonesia. Menurutnya, kualitas guru dan pimpinan sekolah sangat menentukan mutu pendidikan yang akan diterima siswa. &ldquo;Kami memanggil guru-guru berprestasi untuk mendaftar sebagai guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. Waktu pendaftaran tinggal sebentar lagi,&rdquo; tuturnya. Calon pelamar harus memenuhi sejumlah ketentuan persyaratan umum: - Warga Negara Indonesia (WNI). - Usia maksimal 32 tahun per 1 Mei 2026. - Tidak pernah dipidana atau diberhentikan tidak hormat. - Tidak berstatus sebagai calon PNS/PNS/PPPK/PPPK Paruh Waktu/TNI/Polri serta tidak terlibat politik praktis. - Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang dilamar. - Memiliki Sertifikat Pendidik (PPG), baik jalur prajabatan maupun calon guru. - Sehat jasmani dan rohani. - Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris aktif, lisan dan tulisan. - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selain persyaratan umum, pelamar juga harus memenuhi ketentuan khusus: - IPK minimal 3,25. - Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis teknologi. - Menguasai Bahasa Inggris aktif dengan skor minimal: IELTS 5,5; TOEFL iBT 51; atau PTE Academic 45. - Bersih dari penyalahgunaan narkoba (NAPZA). - Bersedia tinggal di lingkungan sekolah bersama.

Pemerintah anggarkan Rp 200 miliar untuk pembangunan SMA Unggul Garuda baru. Simak jadwal rekrutmen guru dan persyaratan lengkapnya.

Pemerintah Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Pembangunan Satu SMA Unggul Garuda

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/EEIdrKoafzqaqgc92q1TzfvdE0nRHPmajAPsGlwc-3532657894.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya 2025. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" /> JawaPos.com - Kabar baik bagi siswa SMP/MTs yang sedang bersiap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. SMA Unggul Garuda Baru resmi membuka program beasiswa untuk tahun ajaran 2026&ndash;2027. Program ini ditujukan bagi peserta didik berprestasi, khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas. Melalui skema pendidikan berasrama, SMA Unggul Garuda Baru tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan potensi diri siswa secara menyeluruh. Peserta didik yang lolos seleksi akan mengikuti berbagai program pengembangan diri selama masa pendidikan. Berikut syarat dan tahapan yang perlu diperhatikan calon peserta didik maupun sekolah asal. Syarat Umum Calon Peserta Didik Untuk bisa mendaftar, calon peserta didik harus memenuhi beberapa ketentuan umum. Pertama, merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan saat ini tercatat sebagai peserta didik kelas IX SMP/MTs atau satuan pendidikan lain yang sederajat pada tahun berjalan. Selain itu, usia calon peserta didik maksimal 21 tahun pada 1 Juli 2026. Program ini diutamakan bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Calon peserta juga wajib bersedia ditempatkan di lokasi SMA Unggul Garuda Baru serta tinggal di asrama selama masa pendidikan. Tak kalah penting, peserta harus siap mengikuti seluruh program pengembangan diri yang telah dirancang sekolah, baik akademik maupun nonakademik. Syarat Khusus Calon Peserta Didik Selain syarat umum, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi. Calon peserta didik minimal memiliki nilai 85 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika pada rapor semester 1 hingga semester 5. Alternatif lainnya, calon peserta dapat memiliki prestasi akademik di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) yang telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dan tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT). Dokumen yang Perlu Disiapkan Calon Peserta Didik Agar proses pendaftaran berjalan lancar, calon peserta didik perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting. Dokumen utama berupa hasil pindai (scan) rapor SMP semester 1 sampai semester 5, serta akta kelahiran atau surat keterangan lahir resmi dari instansi berwenang. Bagi calon peserta dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, wajib melampirkan bukti keikutsertaan dalam program bantuan pemerintah. Bukti tersebut bisa berupa terdaftar sebagai penerima PIP, PKH, KKS, OTKS, PPKE, atau program lain yang berkaitan dengan penanganan keluarga tidak mampu. Calon peserta juga perlu mengajukan usulan kurasi prestasi akademik bidang STEM melalui sekolah asal kepada Puspresnas Kemdikdasmen melalui SIM-T. Selain itu, peserta harus mendukung proses pemutakhiran data Dapodik, e-rapor, dan data penerima PIP (khusus bagi penerima PIP). Terakhir, calon peserta diwajibkan menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan dan tinggal di asrama, serta surat kesanggupan mengikuti seluruh program pengembangan diri sesuai format yang ditentukan. Peran Sekolah Asal dalam Proses Pendaftaran Sekolah asal memiliki peran penting dalam mendukung pendaftaran peserta didik. Sekolah wajib memutakhirkan data Dapodik, e-rapor semester 1&ndash;5, serta data penerima PIP bagi siswa yang bersangkutan. Selain itu, sekolah juga bertugas mengajukan usulan kurasi prestasi akademik di bidang STEM kepada Puspresnas Kemdikdasmen melalui SIM-T. Sekolah diharapkan aktif memfasilitasi peserta didik dalam melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan pendaftaran. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari sekolah, peluang untuk lolos beasiswa SMA Unggul Garuda Baru terbuka lebar. Bagi siswa berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan di lingkungan unggul dan berasrama, program ini bisa menjadi kesempatan emas untuk masa depan.

SMA Unggul Garuda Baru buka beasiswa ajaran 2026-2027 untuk siswa berprestasi dan ekonomi terbatas. Cek syarat dan cara daftar beasiswa.

SMA Unggul Garuda Baru Buka Beasiswa Ajaran 2026–2027, Cek Syarat dan Cara Daftarnya!

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/IMG_8953JPG-1763165525.jpg" alt=" Sejumlah siswa mengikuti masa Pengenalan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 di Pusdiklatbangprof Kemensos, Jl. Margaguna Raya, Radio Dalam, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025). (Dery Ridwansah/ " /> JawaPos.com -&nbsp;Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti tumpang tindih dalam program&nbsp;SMA unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim&nbsp;mengambil contoh soal fenomena murid dan guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri. Bagi P2G, ini merupakan pertanda bahwa ada tumpang tindih tata kelola multisistem sekolah. Sebab, Kementerian Sosial tidak punya reputasi mengelola sekolah apalagi sekolah berasrama dan seharusnya masalah ini bisa dideteksi dari awal.&nbsp; Dari sisi anggaran, RAPBN 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,9 triliun untuk dua tahap pembangunan 200 Sekolah Rakyat. Kemudian, untuk 9 SMA Unggul Garuda sebesar Rp 9 Triliun. Sementara untuk revitalisasi 12.560 sekolah dan madrasah hanya sebesar 22,5 Triliun.&nbsp; &ldquo;Kami melihat alokasi ini tumpang tindih dan tidak tepat sasaran, revitalisasi 12 ribu sekolah dan madrasah anggarannya lebih kecil daripada 200 sekolah rakyat. Padahal 12 ribu sekolah tersebut menampung jutaan murid,&rdquo; tegasnya. Angka ini sangat kontras dengan 200 Sekolah Rakyat yang hanya menampung sekitar 100 ribu murid saja. Bahkan tiap murid Sekolah Rakyat mendapatkan laptop.&nbsp; &ldquo;Ini jelas diskriminasi, sebab di sekolah umum juga ada anak-anak yang dari jalur afirmasi keluarga miskin, tapi tidak mendapatkan fasilitas semewah dan selengkap anak-anak di Sekolah Rakyat. Padahal mereka sama-sama anak Indonesia dan sama-sama dari keluarga miskin,&rdquo;sambungnya.&nbsp; Terakhir, Satriwan turut mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan dasar gratis. Sehingga sekolah-sekolah swasta, madrasah-madrasah swasta yang tetap dapat menyelenggarakan pendidikan yang dibiayai oleh negara sebagaimana perintah MK.&nbsp; &ldquo;Meski keputusan MK menyatakan proses ini bisa bertahap, tapi harus dimulai. Jangan diabaikan,&rdquo; tuturnya. Dia meminta agar pemerintah segera membuat program awal agar mempermudah rakyat mengakses sekolah, baik negeri maupun swasta. &ldquo;Jangan hanya sekolah yang menjadi program prioritas pemerintah adalah Sekolah Rakyat dan SMA Unggul Garuda,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

RAPBN 2026 alokasikan Rp 24,9 triliun untuk dua tahap pembangunan 200 Sekolah Rakyat. Kemudian, Rp 9 Triliun untuk  9 SMA Unggul Garuda.

RAPBN 2026 Alokasikan Rp 24,9 Triliun untuk Bangun 200 Sekolah Rakyat dan Rp 9 Triliun untuk 9 SMA Unggul Garuda

SMA Unggul Garuda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SMA Unggul Garuda

Berita Terkini

Pemerintah Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Pembangunan Satu SMA Unggul Garuda

SMA Unggul Garuda Baru Buka Beasiswa Ajaran 2026–2027, Cek Syarat dan Cara Daftarnya!

RAPBN 2026 Alokasikan Rp 24,9 Triliun untuk Bangun 200 Sekolah Rakyat dan Rp 9 Triliun untuk 9 SMA Unggul Garuda

Download Aplikasi JawaPos.com