<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/fan-running-SMP-7-1JPG-1319578983-842139536.jpg" alt="SMPN 7 Mojokerto. (Radar Mojokerto)" width="100%">
<figcaption>SMPN 7 Mojokerto. (Radar Mojokerto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Perlindungan Anak (KPA) Jawa Timur menuntut penyelidikan menyeluruh terkait insiden tragis yang menewaskan empat siswa SMPN 7 Mojokerto saat mengikuti outing class di Pantai Drini, Jogjakarta. KPA meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan, mulai dari tahap perencanaan hingga terjadinya kejadian nahas tersebut. Dilansir dari Jawa Pos Radar Mojokerto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA Jawa Timur Jaka Prima menegaskan, setiap kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah, merupakan tanggung jawab pihak sekolah. Dia meminta kronologi kejadian ini dibuka secara gamblang agar tidak ada informasi yang disembunyikan. Demikian pula dengan laporan yang telah diajukan keluarga korban ke Polres Gunungkidul. Jaka menegaskan, proses hukum harus berjalan secara terbuka agar keluarga korban mendapatkan kejelasan. &rdquo;Kami ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika ada unsur kelalaian, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab. Namun, jika tidak ditemukan kelalaian, maka kami juga meminta agar temuan tersebut dijelaskan secara detail agar tidak menimbulkan polemik,&rdquo; ujar Jaka Prima. Dalam kasus ini, KPA juga memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah memastikan bahwa kegiatan semacam ini memiliki manfaat yang jelas bagi pembelajaran siswa dan bukan sekadar acara rekreasi semata. &rdquo;Jangan hanya fokus pada aspek jalan-jalannya saja tanpa ada nilai edukatifnya. Selain itu, tidak boleh ada paksaan kepada siswa untuk ikut, terutama jika orang tua tidak mengizinkan atau merasa keberatan. Apalagi, jika ada ancaman yang mengaitkan keikutsertaan dengan nilai akademik,&rdquo; tegas Jaka, yang juga seorang pengacara asal Mojokerto. Dia menambahkan, pihaknya menerima informasi mengenai sejumlah orang tua siswa yang bahkan terpaksa berutang demi membiayai anak mereka mengikuti kegiatan tersebut. Empat siswa kelas 7 yang menjadi korban dalam tragedi ini adalah Malvein Yusuf Ad Dhuqa, Alfian Aditya Pratama, Bayhaki Faqtyansah, dan Rifky Yoeda Pratama. Pada Selasa (4/2), orang tua Malvein telah melaporkan kepala sekolah, wali kelas, biro perjalanan wisata, serta pengelola Pantai Drini ke Polres Gunungkidul. Mereka menuduh keempat pihak tersebut melakukan kelalaian yang berujung pada hilangnya nyawa anak-anak mereka, sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP. Penasihat hukum keluarga Malvein, Rif&rsquo;an Hanum, mengungkapkan, setelah laporan diajukan, kliennya langsung dimintai keterangan oleh penyidik. &rdquo;Ada sekitar 26 pertanyaan yang diajukan kepada Yosef dan Istiqomah, orang tua korban, mengenai insiden tersebut. Jika diperlukan, kami siap memberikan keterangan tambahan di kemudian hari,&rdquo; kata Rif&rsquo;an. Sementara itu, pihak Majapahit Tour and Travel sebagai penyelenggara perjalanan mengaku menghormati langkah hukum yang diambil keluarga korban. Dani Arihadi, perwakilan biro perjalanan tersebut, menyebutkan bahwa sejauh ini sudah ada tiga orang dari pihak mereka yang diperiksa polisi. &rdquo;Kami semua turut berduka atas kejadian ini. Jika keluarga korban ingin melapor, itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Kami akan kooperatif dalam menjalani proses hukum,&rdquo; ujar Dani.

KPA Jatim tuntut penyelidikan menyeluruh insiden yang menewaskan empat siswa SMPN 7 Mojokerto saat mengikuti outing class di Pantai Drini

Komisi Perlindungan Anak Desak Investigasi Mendalam atas Tragedi Outing Class SMPN 7 Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/oce-siswa-trauma-3-2456085578-3843655073.jpg" alt="Siswa SMPN 7 Mojokerto doa bersama di Mojokerto usai kembali dari kegiatan outing class di Pantai Drini, Jogjakarta, Selasa (28/1) malam. (Indah/Jawa Pos Radar Mojokerto)" width="100%">
<figcaption>Siswa SMPN 7 Mojokerto doa bersama di Mojokerto usai kembali dari kegiatan outing class di Pantai Drini, Jogjakarta, Selasa (28/1) malam. (Indah/Jawa Pos Radar Mojokerto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Insiden yang menewaskan empat siswa SMPN 7 Mojokerto saat outing class di Pantai Drini, Jogjakarta, tidak hanya diproses secara pidana. Selain melapor ke Polres Gunungkidul, keluarga korban kini tengah menyiapkan gugatan perdata terhadap Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Mereka menilai pemda telah lalai dalam memastikan keselamatan pengunjung, sehingga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tragis tersebut. Gugatan ini sedang dipersiapkan keluarga Malvein Yusuf Ad Dhuqa dan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Gunungkidul. Bupati Gunungkidul dan Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul disebut sebagai pihak tergugat. &rdquo;Kami telah berdiskusi dengan keluarga korban bahwa selain menempuh jalur pidana, ada langkah hukum lain yang bisa dilakukan, yakni melalui gugatan perdata,&rdquo; kata kuasa hukum keluarga korban Rif&rsquo;an Hanum, dikutip dari Jawa Pos Radar Mojokerto, Jumat (7/2). Menurut Rif&rsquo;an, dasar hukum gugatan ini adalah kewajiban pengelola tempat wisata dalam menjaga keselamatan pengunjung, sebagaimana diatur dalam pasal 26 huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pengelola Pantai Drini tidak menjalankan kewajiban tersebut. &rdquo;Ketika kami meninjau lokasi, tidak ditemukan rambu peringatan yang menunjukkan area berbahaya bagi wisatawan, padahal kawasan ini memiliki risiko tinggi,&rdquo; ungkap Rif&rsquo;an Hanum. Dia menambahkan, kelalaian ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Meski pengelolaan pantai ini dilakukan kelompok sadar wisata (pokdarwis), pemda tetap bertanggung jawab karena mengalokasikan anggaran untuk objek wisata tersebut. Pantai Drini merupakan destinasi yang ramai dikunjungi, dengan jumlah wisatawan mencapai lebih dari 10 ribu orang per tahun. Setiap pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp 15 ribu. Rif&rsquo;an menilai, pemasukan dari retribusi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas keselamatan bagi wisatawan. &rdquo;Dengan adanya retribusi serta anggaran daerah yang dikelola pemerintah, sudah seharusnya keselamatan pengunjung menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kami merasa berhak untuk menggugat,&rdquo; tegas Rif&rsquo;an Hanum. Rif&rsquo;an menekankan bahwa gugatan ini bukan bertujuan untuk mencari ganti rugi secara finansial, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang. &rdquo;Ketika sebuah destinasi wisata dikelola menggunakan dana negara dan menarik tarif masuk, maka sudah menjadi kewajiban untuk memastikan keamanan serta kenyamanan wisatawan,&rdquo; tambah Rif&rsquo;an Hanum. Sebelumnya, pada Selasa (4/2), keluarga Malvein telah melaporkan empat pihak ke Polres Gunungkidul atas dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian. Pihak yang dilaporkan mencakup kepala SMPN 7 Mojokerto, wali kelas, biro perjalanan wisata, serta pengelola Pantai Drini. Malvein bersama tiga temannya, Alfian Aditya Pratama, Bayhaki Faqtyansah, dan Rifky Yoeda Pratama, tewas akibat terseret arus di area palung atau rip current pada Sabtu (28/1) pagi.

Keluarga siswa SMPN 7 Mojokerto korban Pantai Drini Jogjakarta siapkan gugatan perdata dan pidana terhadap Pemkab Gunungkidul

Keluarga Korban Siapkan Gugatan Perdata terhadap Pemkab Gunungkidul yang Dituding Lalai dalam Menjaga Keselamatan Wisatawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/Fan-pjgubernur-sambangi-keluarga-korban3JPG-3744508149-204727563.jpg" alt="Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono saat bertakziah ke rumah mendiang Rifky Yoeda Pratama bersama Forkopimda Kota Mojokerto. (Radar Mojokerto)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono saat bertakziah ke rumah mendiang Rifky Yoeda Pratama bersama Forkopimda Kota Mojokerto. (Radar Mojokerto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan outing class di sekolah-sekolah. Dia mengingatkan, kegiatan belajar di luar kelas harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan, terutama dalam pemilihan lokasi yang minim risiko bencana. Hal ini disampaikan Adhy saat bertakziah ke rumah duka Rifky Yoeda Pratama di Perumahan The Suam Residence, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Kedatangannya sebagai bentuk belasungkawa atas musibah yang terjadi di Pantai Drini, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, Selasa (28/1). Kejadian tragis tersebut menyebabkan empat siswa SMPN 7 Mojokerto kehilangan nyawa akibat terseret ombak. &rdquo;Atas nama pemerintah provinsi, kami turut berdukacita atas kejadian ini. Ke depannya, kita harus lebih waspada dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan di luar kelas,&rdquo; ujar Adhy dikutip dari Jawa Pos Radar Mojokerto, Jumat (31/1). Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pemilihan tujuan outing class. Adhy menegaskan, sekolah harus lebih cermat dalam menentukan destinasi, dengan memastikan bahwa tempat tersebut aman bagi siswa. Kegiatan belajar di luar sekolah tidak dilakukan di tempat yang berpotensi membahayakan, seperti kawasan pantai yang rawan ombak besar. &rdquo;Apalagi Januari dan Februari ini, cuaca sering kali tidak menentu, dan risiko bencana hidrometeorologi, termasuk gelombang tinggi, meningkat,&rdquo; jelas Adhy. Selain pemilihan lokasi, Adhy juga menyoroti pentingnya sistem pengamanan dalam pelaksanaan outing class. Sekolah memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan keamanan peserta didik sejak keberangkatan hingga mereka kembali pulang. Jadwal kegiatan juga harus diatur dengan baik agar tidak terlalu padat dan tetap memperhatikan kondisi fisik siswa. Evaluasi ini, menurut Adhy, merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya sekolah, tetapi juga pemerintah daerah melalui dinas pendidikan harus turut mengawasi dan memastikan setiap kegiatan di luar sekolah berjalan dengan aman. &rdquo;Kami sudah mengimbau seluruh sekolah di Jawa Timur, bukan hanya di Mojokerto, agar lebih memperhatikan aspek keselamatan dalam setiap kegiatan luar kelas,&rdquo; tegas Adhy. Adhy berharap kejadian di Pantai Drini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Ia menekankan bahwa musibah ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada satu pihak saja, melainkan harus menjadi bahan refleksi untuk mencegah kejadian serupa terulang. &rdquo;Banyak faktor yang bisa berkontribusi dalam peristiwa ini, baik dari pihak pengelola wisata maupun sekolah sebagai penyelenggara. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini agar lebih berhati-hati ke depannya,&rdquo; ungkap Adhy. Pj Gubernur Jatim beserta rombongan dari Pemerintah Provinsi dan pimpinan DPRD Jatim juga mengunjungi rumah duka korban lainnya. Mereka bertakziah ke rumah Malvein Yusuf Adh Dhuqa di Jalan Al-Azhar, Kelurahan Kedundung, Alfian Aditya Pratama di Gang Flamboyan, Kelurahan Wates; serta Bayhaki Faqtyansah di Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengingatkan, kegiatan belajar di luar kelas harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Evaluasi Kegiatan Outing Class, Tekankan Soal Keamanan Destinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/oce-keluarga-malven-6-665681438-2924559744.jpg" alt="Istiqomah, ibunda almarhum Malvein Yusuf Ad Dhuqa menunjukkan foto sang anak sembari menahan tangis. (Indah/Radar Mojokerto)" width="100%">
<figcaption>Istiqomah, ibunda almarhum Malvein Yusuf Ad Dhuqa menunjukkan foto sang anak sembari menahan tangis. (Indah/Radar Mojokerto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Yosef, ayah dari Malvein Yusuf Ad Dhuqa, salah satu siswa SMPN 7 Mojokerto yang meninggal dunia akibat tenggelam di Pantai Drini, Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, menolak menandatangani surat pernyataan damai yang disodorkan pihak sekolah. Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan sekolah yang dinilai tidak menghormati suasana duka keluarga. Yosef mengaku surat tersebut diberikan wali kelas anaknya saat pihak sekolah dan komite datang untuk menggelar doa bersama pada Rabu (29/1). Dia merasa tidak nyaman dengan permintaan mendadak untuk menandatangani surat itu. &rdquo;Saya tiba-tiba disodori surat tanpa penjelasan yang jelas, diminta baca dan tanda tangan saat itu juga,&rdquo; ujar Yosef seperti dikutip dari Jawa Pos Radar Mojokerto, Jumat (31/1). Surat pernyataan yang terdiri atas tiga lembar itu berisi permohonan agar keluarga korban mengikhlaskan kepergian anak mereka dan tidak mengajukan tuntutan hukum. Yang membuat Yosef semakin geram, pihak sekolah menyebut bahwa setelah tanda tangan, keluarga akan menerima santunan. &rdquo;Ini tidak sopan. Anak saya baru saja dimakamkan, tetapi mereka malah membahas santunan,&rdquo; tandas Yosef. Menurut Yosef, surat tersebut diserahkan wali kelas almarhum. Namun, dia menolak menandatangani dan justru merobek surat itu di depan sang guru. &rdquo;Mereka bilang kalau sudah tanda tangan nanti ada santunan. Itu yang membuat saya marah. Saya langsung robek suratnya saat itu juga,&rdquo; tegas Yosef. Selain kecewa dengan surat pernyataan tersebut, Yosef juga menyayangkan kurangnya komunikasi dari pihak sekolah terkait kejadian yang menimpa anaknya. Hingga saat ini, dia mengaku belum mendapat penjelasan langsung mengenai bagaimana Malvein bisa tenggelam. Bahkan, kabar duka itu pertama kali ia ketahui dari berita dan media sosial, bukan dari pihak sekolah. &rdquo;Saat guru-guru datang, saya bertanya tentang kejadian, tapi mereka hanya diam. Saya justru tahu dari berita dan media sosial, bukan dari sekolah," ungkap Yosef. Yosef menambahkan, sebelum mengetahui anaknya meninggal, istrinya sempat dihubungi salah satu guru SMPN 7 Mojokerto sekitar pukul 11.00 WIB pada Senin (27/1). Namun, saat itu, sang guru hanya meminta foto Kartu Identitas Anak (KIA) tanpa memberikan keterangan lebih lanjut. &rdquo;Kami hanya diminta mengirimkan foto KIA tanpa penjelasan apa pun. Dari situ saya sudah mulai merasa khawatir,&rdquo; jelas Yosef. Sementara itu, Istiqomah, ibu Malvein, mengaku awalnya tidak mengizinkan anaknya ikut ke Pantai Drini. Selain karena khawatir, dia juga mempertanyakan biaya perjalanan yang mencapai Rp 500 ribu tanpa adanya kuitansi resmi. &rdquo;Kami sudah membayar Rp 500 ribu, tapi tidak ada bukti pembayaran. Selain itu, sebelum keberangkatan, tidak ada surat izin tertulis yang harus ditandatangani orang tua,&rdquo; papar Istiqomah, Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro menyatakan, surat yang diberikan kepada keluarga korban merupakan bagian dari prosedur administrasi. &rdquo;Jika ada kecelakaan laut, tentu harus ada laporan resmi yang dibuat. Surat itu bukan berarti sekolah ingin lepas tanggung jawab,&rdquo; jelas Ali Kuncoro. Ali Kuncoro menegaskan, Pemkot Mojokerto telah berupaya maksimal dalam menangani kejadian ini. Dia telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan perhatian khusus kepada keluarga korban. &rdquo;Kami berusaha sebaik mungkin memberikan pendampingan sesuai dengan aturan dan kapasitas yang kami miliki,&rdquo; kata Ali Kuncoro. Terkait perizinan dari wali murid, Ali Kuncoro menekankan bahwa kegiatan seperti ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelum dilaksanakan, seharusnya ada pembahasan antara pihak sekolah, wali murid, dan komite. &rdquo;Kegiatan semacam ini sudah sering diadakan, dan memang harus ada kesepakatan antara semua pihak,&rdquo; ujar Ali Kuncoro.

Orang tua salah satu siswa SMPN 7 Mojokerto yang meninggal dunia akibat tenggelam di Jogjakarta, tolak menandatangani surat pernyataan damai

Orang Tua Siswa SMPN 7 Mojokerto yang Tenggelam Menolak Tanda Tangan Perdamaian, Surat dari Sekolah Dirobek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/tenggelam-1203616762-2432254355.jpg" alt="Daftar Korban Tenggelam Pelajar SMPN 7 Kota Mojokerto yang rekreasi ke Pantai Drini, Jogjakarta. (Radar Mojokerto)" width="100%">
<figcaption>Daftar Korban Tenggelam Pelajar SMPN 7 Kota Mojokerto yang rekreasi ke Pantai Drini, Jogjakarta. (Radar Mojokerto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Peristiwa tragis terjadi di Pantai Drini, Jogjakarta, pada Selasa (28/1), saat kegiatan outing class yang diikuti siswa SMPN 7 Mojokerto berujung pada kecelakaan laut. Dari belasan pelajar yang terlibat dalam insiden tersebut, empat di antaranya ditemukan meninggal dunia, sementara sembilan pelajar lainnya berhasil selamat dan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dilansir dari Jawa Pos Radar Mojokerto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mojokerto Ruby Hartoyo mengonfirmasi kejadian ini dan menyebutkan bahwa total 13 pelajar terlibat dalam insiden tersebut. Kegiatan outing class tersebut diikuti siswa kelas 7 dan 8, yang melibatkan perjalanan ke Jogjakarta. &rdquo;Ini adalah kegiatan outing class bagi siswa kelas 7 dan 8. Saya sedang dalam perjalanan ke lokasi untuk mengecek kondisi lebih lanjut,&rdquo; ujar Ruby Hartoyo, Selasa (28/1). Berikut adalah daftar lengkap para korban, yang terdiri atas siswa yang selamat dan yang meninggal dunia. Korban yang Selamat <ol> <li>Firmanda Ramadani, Kelas 7C, Laki-laki, Islam</li> <li>Bintang Kenzie, Kelas 7C, Laki-laki, Islam</li> <li>Petra Agustino Y., Kelas 7A, Laki-laki, Islam</li> <li>Revand Bagas C., Kelas 7B, Laki-laki, Islam</li> <li>M. Zaky, Kelas 7E, Laki-laki, Islam</li> <li>Ariona Reza, Kelas 7B, Laki-laki, Islam</li> <li>Ahmad Muzaki, Kelas 7C, Laki-laki, Islam</li> <li>Ainoah, Kelas 7C, Laki-laki, Islam</li> <li>Raditya Rangga, Kelas 7C, Laki-laki, Islam</li> </ol> Korban yang Meninggal Dunia <ol> <li>Alfian Aditya Pratama, Kelas 7C, Laki-laki, Islam</li> <li>Bayhaki Fatqiyansyah, Kelas 7C, Laki-laki, Islam</li> <li>Magen Yusuf Adliqo, Kelas 7C, Laki-laki, Islam</li> <li>Rifki Yudha Pratama, Kelas 7C, Laki-laki, Islam</li> </ol> Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, terutama keluarga korban, yang kini tengah berduka. Pemerintah Kota Mojokerto, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini tengah melakukan upaya pemulihan bagi keluarga korban serta memproses langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Peristiwa tragis di Pantai Drini, Jogjakarta, pada Selasa (28/1), saat kegiatan outing class siswa SMPN 7 Mojokerto berujung kecelakaan laut

Daftar Korban Tenggelam dalam Kegiatan Outing Class SMPN 7 Mojokerto di Pantai Drini, Jogjakarta

SMPN 7 MOJOKERTO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SMPN 7 MOJOKERTO

Berita Terkini

Komisi Perlindungan Anak Desak Investigasi Mendalam atas Tragedi Outing Class SMPN 7 Mojokerto

Keluarga Korban Siapkan Gugatan Perdata terhadap Pemkab Gunungkidul yang Dituding Lalai dalam Menjaga Keselamatan Wisatawan

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Evaluasi Kegiatan Outing Class, Tekankan Soal Keamanan Destinasi

Orang Tua Siswa SMPN 7 Mojokerto yang Tenggelam Menolak Tanda Tangan Perdamaian, Surat dari Sekolah Dirobek

Daftar Korban Tenggelam dalam Kegiatan Outing Class SMPN 7 Mojokerto di Pantai Drini, Jogjakarta

Download Aplikasi JawaPos.com