<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/sekretaris-BUMN-4139227660.jpg" alt="Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari dalam acara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari dalam acara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian BUMN mendukung inovasi dengan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan inklusi sosial sehingga tercipta pemberdayaan masyarakat secara optimal. "Penting sekali bagi kita untuk melihat bahwa teknologi itu akan menjadi dan sudah menjadi bagian dari hidup kita," ucap Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari dalam acara 'Awarding Night - Grand Final Pitching Pikiran Terbaik Negeri', dikutip dari Antara, Selasa (26/8). Rabin menaruh perhatian kepada tiga inovasi yang berbasis AI, yakni Peta Netra yang bergerak di sektor inklusi digital, serta TernakAja dan Kulkita yang bergerak di sektor ketahanan pangan.&nbsp;Menurut dia, hadirnya pemuda-pemudi yang menggunakan AI dalam inovasinya menunjukkan AI tidak hanya digunakan oleh korporasi besar. Selain itu, Rabin juga menilai inovasi-inovasi tersebut juga hadir untuk memberdayakan masyarakat.&nbsp;"Seperti yang membantu tunanetra. Bayangkan, kalau ibu atau bapak tunanetra dibantu dengan AI, dengan 'smartphone' (telepon pintar) untuk tahu jalannya harus ke mana, itu akan sangat membantu," ucapnya. Melihat berbagai inovasi yang hadir dalam satu wadah, Rabin menilai Pikiran Terbaik Negeri menjadi sebuah ekosistem kolaborasi yang mempertemukan inventor sosial dengan mentor, investor, korporasi, hingga pemangku kebijakan. Oleh karena itu, Rabin menegaskan bahwa Kementerian BUMN akan terus mendukung dan mendorong inovasi-inovasi sosial, sebagaimana yang diwadahi oleh Pikiran Terbaik Negeri.&nbsp;BUMN, lanjut dia, memiliki dua fungsi, yang mana salah satunya adalah penciptaan nilai (value creation). "Penciptaan nilai itu tak harus moneter saja, tetapi ada sosialnya. Itu dari bagian peran BUMN," kata Rabin. Pikiran Terbaik Negeri adalah Grant Competition hasil kolaborasi Yayasan BUMN dengan ElevAte yang mendorong inklusi digital sebagai fondasi inovasinya.&nbsp;Program itu juga mengarahkan inovasi Al untuk menjawab isu-isu krusial seperti kesehatan mental, kesehatan ibu dan anak, ketahanan pangan dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan.&nbsp;Pada ajang Pikiran Terbaik Negeri 2025, sebanyak 20 wirausaha sosial mendapatkan pendanaan masing-masing sebesar Rp 150 juta.

Kementerian BUMN mendorong inovasi berbasis AI untuk inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui program Pikiran Terbaik Negeri.

BUMN Dukung Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Peningkatan Inklusi Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/supratmen-1541868631.jpg" alt="Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas usai meresmikan layanan pencatatan bagi social enterprise dalam sistem AHU Online. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas usai meresmikan layanan pencatatan bagi social enterprise dalam sistem AHU Online. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum meresmikan layanan pencatatan bagi social enterprise dalam sistem AHU Online. Langkah ini sebagai wadah membangun ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendukung kewirausahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Social enterprise atau kewirausahaan sosial adalah bentuk usaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada upaya menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), entitas ini diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata di sektor-sektor penting seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga keberlanjutan energi dan lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah mendukung penuh social enterprise sebagai kekuatan baru dalam membangun ekonomi berbasis dampak sosial. "Peluncuran layanan pencatatan ini adalah langkah konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mendukung social enterprise sebagai aktor yang tidak hanya mementingkan profit, tetapi juga kebermanfaatan bagi masyarakat," ujar Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (13/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin social enterprise di Indonesia mendapatkan pengakuan yang layak dan dukungan untuk terus berkembang dalam ekosistem yang kondusif," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditjen AHU telah merancang sistem pencatatan yang memungkinkan para pelaku social enterprise untuk memperoleh status badan hukum,,dan terdaftar dalam kategori khusus di sistem AHU Online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sistem ini diharapkan akan memberikan akses yang lebih mudah bagi para pelaku usaha sosial dalam pengelolaan badan hukum. Mulai dari proses pendirian hingga pelaporan dampak sosial melalui impact reporting dan impact measurement.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supratman juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam mendukung keberhasilan social enterprise, dengan membangun ekosistem social enterprise yang kuat di Indonesia. Untuk mewujudkannya, membutuhkan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan lembaga donor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melalui kolaborasi, kita bisa memperkuat dukungan bagi social enterprise untuk menghadirkan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kolaborasi, sistem AHU Online ini juga dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan bonafiditas social enterprise di mata investor, baik dari dalam maupun luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap pencatatan ini bisa membuka jalan bagi para pelaku social enterprise untuk mengakses lebih banyak jaringan pendanaan dan kemitraan strategis. Semakin banyak social enterprise yang tumbuh, semakin besar pula dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat luas," kata Supratman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peluncuran layanan ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi dan dukungan bagi social enterprise. Perbaikan tak lepas dari melibatkan masukan dari para pelaku usaha, lembaga sosial, dan komunitas masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan pencatatan ini, mari kita jadikan social enterprise sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang mampu menjawab berbagai tantangan sosial dan lingkungan, serta membawa manfaat bagi generasi mendatang," tutup Supratman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah mendukung penuh social enterprise sebagai kekuatan baru dalam membangun ekonomi.

Bangun Ekonomi Berkeadilan, Menkum Supratman Bikin Layanan Pencatatan Social Enterprise

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/dorong-mahasiswa-tekuni-sociopreneur_m_133699.jpeg" alt="ANALISIS: Andreas Nopran membantu perkembangan UMKM." width="100%">
<figcaption>ANALISIS: Andreas Nopran membantu perkembangan UMKM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mahasiswa perlu didekatkan dengan bisnis yang mampu memberdayakan sekitarnya. Itulah alasan Universitas Ciputra (UC) menggelar Social Enterprise Exhibition 2017. Pameran produk sociopreneur dari seluruh Indonesia tersebut berlangsung Senin (29/5) hingga besok. Karya mahasiswa UC turut ditampilkan.  Salah satunya adalah inovasi online platform yang dinamakan Askara Indonesia. Andreas Nopran, penggagas bisnis itu, menerangkan bahwa usahanya bergerak sebagai inkubasi bisnis untuk UMKM di Surabaya. &rdquo;Jadi, kami bantu menganalisis suatu usaha lewat alat diagnosis bisnis,&rdquo; ujar mahasiswa jurusan international business management angkatan 2015 tersebut.  Menurut Nopran, dengan sistem itu, pengembangan UMKM akan lebih terarah. Sebab, menjamurnya pasar modern tidak selalu bisa dijangkau semua orang. Melalui Askara Indonesia, Nopran menyiapkan UMKM untuk menjadi bagian dari pemasaran online. &rdquo;Banyak tempat untuk berjualan online, tapi tidak semua siap ke sana,&rdquo; katanya.  <a target="_blank"></a>Brenda Pricilla, inovator Trowulan Art Center, memberdayakan perajin kuningan dan terakota di kawasan Trowulan. Kehadiran Trowulan Art Center membantu pemasaran perajin Trowulan dan turut mengampanyekan situs-situs di lokasi tersebut.   Kumala Susanto, dosen pengampu mata kuliah sociopreneurship, menuturkan bahwa bazar itu dijadikan media pembelajaran. &rdquo;Supaya mereka tahu, untuk melakukan kegiatan sosial, tidak harus nunggu bisnisnya sukses. Itu bisa dilakukan bersamaan,&rdquo; ucapnya. (kik/c18/nda)

Dorong Mahasiswa Tekuni Sociopreneur