<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/WhatsApp-Image-2023-10-17-at-1323121-2428806541.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Khofifah Indar Parawansa diplot menjadi penanggung jawab pemenangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk wilayah Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selain gubernur Jawa Timur itu, tokoh lain yang diharapkan pengaruhnya untuk pemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Timur adalah Soekarwo. Meski demikian, kata Airlangga, Khofifah tidak masuk dalam susunan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Airlangga awalnya menyapa para tamu undangan dalam HUT ke-59 Partai Golkar. Airlangga kemudian menyebut daftar beberapa tokoh yang bertanggung jawab melakukan pemenangan di daerah. Ridwan Kamil untuk Jawa Barat. Airlangga juga menyebut nama Khofifah. "Kemudian untuk Jawa Timur, ibu Khofifah Indar Parawansa," kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Senin (6/11). Khofifah tidak akan bekerja sendiri. Golkar juga menunjuk kader lainnya yakni Soekarwo. Airlangga yakin duet Khofifah dan eks politikus Partai Demokrat itu bisa membawa kemenangan bagi Prabowo-Gibran. "Ibu Khofifah didampingi Pakde Karwo. Jadi kalau sudah penyerangnya dua pak, tandem, itu sepertinya kita di Jatim juga menang pak," ucap Airlangga. Sebelumnya, kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi merilis susunan Tim Kapanye Nasional (TKN) untuk Pilpres 2024 mendatang. Tim ini terdiri atas ratusan orang berbagai latar belakang. Mulai dari pensiunan TNI-Polri, ulama, aktivis, petugas partai hingga pengusaha. Ketua TKN Prabowo-Gibran adalah Rosan P Roeslani. Dia mengatakan, Tim Kampanye Nasional yang diumumkan telah mengakomodasi seluruh partai pengusung, relawan baik nasional maupun daerah dan juga kalangan profesional. &ldquo;Dengan lengkapnya susunan TKN ini kita siap untuk GASPOL memenangkan pasangan Capres Cawapres Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden RI 2024 mendatang,&rdquo; kata Rosan di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11). Ada sembilan partai politik yang mengusung pasangan Capres Cawapres Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partal Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBS), Partai Garuda, Partal Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan Partai Prima. Selain itu, turut serta memberikan dukungan adalah relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 dan 2014. Dalam menjalankan roda TKN, Rosan dibantu dan didukung Ketua Koordinator Strategis Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Nusron Wahid, Bendahara Thomas AM Dijiwandono bersama para wakil dan Kepala Sekretariat All Said bergerak serentak bersama tujuh tim yaitu Tim Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fanta dan Golf.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa diplot menjadi penanggung jawab pemenangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Airlangga Sebut Khofifah dan Pakde Karwo Pimpin Pemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-18-at-21.34.09.jpg" alt="Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang merapat ke Partai Golkar direspons positif Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni. Dia optimistis suara Golkar menggemuk, tidak terkecuali di Surabaya.  Arif Fathoni menilai, kembalinya Pak Dhe Karwo (Soekarwo) dan masuknya Kang Emil, panggilan Ridwan Kamil, ke Golkar menunjukkan bahwa Golkar adalah alat perjuangan yang tepat untuk menyejahterakan masyarakat. Golkar telah bertransformasi menjadi partai modern yang memberikan kesempatan kepada anak bangsa berkiprah.  ”Dengan masuknya Kang Emil (Ridwan Kamil) dan kembalinya Pak Dhe Karwo (Soekarwo) kami optimistis akan menambah suara dan energi Partai Golkar,” kata Fathoni yang juga duduk sebagai anggota Komisi A DPRD Surabaya itu.  Dia mengungkapkan, Kang Emil adalah salah satu tokoh di Indonesia yang komunikasi publiknya gayeng seperti Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur M. Sarmuji. Dengan begitu, Ridwan Kamil bisa menarik pemilih milenial.  Pada 2024, Fathoni menargetkan kursi Golkar bertambah di parlemen. Saat ini, Golkar mendapatkan lima kursi. Ada tiga kursi pimpinan komisi yang berhasil dikuasai. Antara lain, Pertiwi Ayu Krishna (Ketua Komisi A), Agoeng Prasodjo (Sekretaris Komisi C), dan Akmarawita Kadir (Sekretaris Komisi D).  Fathoni menginstruksikan kepada seluruh kader Golkar Surabaya untuk tidak lelah bekerja bersama masyarakat. Apa yang disuarakan masyarakat, kader harus mengakomodir dengan baik.  ”Kerja politik kemanusiaannya dikuatkan. Nawaittu kami bagaimana memenangkan hati masyarakat Surabaya. Tentu kami ingin dalam Pemilu 2024 mendatang itu perolehan suara dan kursi kami naik,” papar Arif Fathoni.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni. Istimewa  &nbsp;  &nbsp;

Ridwan Kamil Gabung Golkar, DPD Optimistis Suara Milenial Menggemuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KPK-PERIKSA-SOEKARWO-FEDRIK-TARIGAN-7.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/11/2022). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jaw" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/11/2022). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jaw</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jatim Ahmad Sukardi. Keduanya menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan APBD dan Bantuan Provinsi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung.  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, kedua mantan pejabat di Pemprov Jatim itu ditelisik pengetahuannya terkait proses pemberian bantuan keuangan dari Pemprov Jatim ke Kabupaten, maupun Kota. Keduanya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (8/11) kemarin.  "Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan tupoksi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Pemprov Jatim," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (9/11).  "Selain itu juga dikonfirmasi terkait dengan proses pemberian bantuan keuangan dari Pemprov Jatim ke Kabupaten maupun Kota," sambungnya.  Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo mengaku dicecar tim penyidik KPK soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Didalam Mengambil Keputusan Bantuan Keuangan Kedaerahan. Pakde Karwo menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK selama tiga jam, sejak pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB.  "Menjelaskan Pergub Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Didalam Mengambil Keputusan Bantuan Keuangan Kedaerahan," ucap Soekarwo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (8/11) kemarin.  Soekarwo memastikan tidak ada permasalahan selama menjalankan Pergub 13/2011 saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jatim.  "Bukan pekasanannya yang jadi permasalahan. Perilaku (oknum), kalau Pergub-nya sudah jalan sesuai aturan," tegas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini.  Dalam kasus ini, KPK mentersangkakan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur (BPKAD Jawa Timur) 2014-2016 dan Kepala Bappeda Propinsi Jatim tahun 2017 2018, Budi Setiawan.  "KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka BS (Budi Setiawan) Kepala BPKAD Propinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Propinsi Jatim tahun 2017-2018," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/8).  KPK menduga, Budi Setiawan menerima suap sebesar Rp 10,25 miliar. Dugaan penerimaan suap itu terkait alokasi Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur tahun 2015-2016, 2017 dan 2018 kepada Kabupaten Tulungagung.  Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK Cecar Eks Gubernur Jatim Soekarwo Soal Pemberian Bantuan Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JKT-1-KPK-RIKSA-KARWO-FED-12.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo melambaikan tangan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/08/2019). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo melambaikan tangan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/08/2019). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/11). Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2018.  Pria yang karib disapa Pakde Karwo itu mengaku dicecar tim penyidik KPK soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Didalam Mengambil Keputusan Bantuan Keuangan Kedaerahan. Pakde Karwo menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK selama tiga jam, sejak pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB.  "Menjelaskan Pergub Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur di dalam Mengambil Keputusan Bantuan Keuangan Kedaerahan," kata Soekarwo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (8/11).  Soekarwo memastikan tidak ada permasalahan selama menjalankan Pergub 13/2011 saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jatim.  "Bukan pekasanannya yang jadi permasalahan. Perilaku (oknum), kalau Pergub-nya sudah jalan sesuai aturan," tegas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini.  Dalam kasus ini, KPK mentersangkakan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur (BPKAD Jawa Timur) 2014-2016 dan Kepala Bappeda Propinsi Jatim tahun 2017 2018, Budi Setiawan.  "KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka BS (Budi Setiawan) Kepala BPKAD Propinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Propinsi Jatim tahun 2017-2018," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/8).  KPK menduga, Budi Setiawan menerima suap sebesar Rp 10,25 miliar. Dugaan penerimaan suap itu terkait alokasi Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur tahun 2015-2016, 2017 dan 2018 kepada Kabupaten Tulungagung.  Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pakde Karwo Dicecar KPK Soal Keuangan Provinsi Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Acara-nikahan-anak-Khofifah-khusaini2.jpg" alt="Pakde Karwo saat menghadiri Pernikahan putri sulung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Patimasang Mannagalli dan Fadil Wirawan di Grand City sabtu (29/6). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pakde Karwo saat menghadiri Pernikahan putri sulung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Patimasang Mannagalli dan Fadil Wirawan di Grand City sabtu (29/6). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo dan mantan Sekda Provinsi Jawa Timur Ahmad Sukardi. Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, terkait kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2018.  "Pemeriksaan dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (8/11).  Saat ini, Soekarwo sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Lembaga antirasuah belum menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan yang didalami terhadap pria yang karib disapa Pakde Karwo itu.  Dalam kasus ini, KPK telah menersangkakan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur (BPKAD Jawa Timur) 2014-2016 dan Kepala Bappeda Propinsi Jatim tahun 2017 2018, Budi Setiawan.  "KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka BS (Budi Setiawan) Kepala BPKAD Propinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Propinsi Jatim tahun 2017-2018," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/8).  KPK menduga, Budi Setiawan menerima suap sebesar Rp 10,25 miliar. Dugaan penerimaan suap itu terkait alokasi Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur tahun 2015-2016, 2017 dan 2018 kepada Kabupaten Tulungagung.  Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK Periksa Eks Gubernur Jatim Soekarwo Terkait Kasus Dugaan Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221008-WA0011.jpg" alt="Mantan Gubernur Jatim sekaligus Anggota Wantimpres Soekarwo. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jatim sekaligus Anggota Wantimpres Soekarwo. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Gubernur Jawa Timur sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo mendatangi Stadion Kanjuruhan, Malang, pada Sabtu (8/10).  Pakde Karwo, sapaannya, mengaku tengah menyiapkan data-data primer untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Data primer itu menyangkut jumlah korban tragedi Kanjuruhan sebanyak 131 orang.  ”Diminta atau tidak, kami harus memberikan masukan kepada presiden. Salah satunya, untuk data primer di lapangan seperti apa," kata Soekarwo.  Soekarwo menyatakan, terus mengumpulkan data primer tragedi Kanjuruhan. Data-data itu dikumpulkan dari tempat kejadian perkara (TKP) untuk dijadikan masukan kepada Presiden Jokowi.  Menurut dia, tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi yang besar dan menjadi perhatian dunia internasional. Saat ini, pihaknya masih menginvestigasi kejadian pasca laga Arema FC vs Persebaya itu.  ”Presiden Jokowi menekankan agar tragedi itu harus dibeberkan dengan terang dan adil. Tidak ada instruksi, tapi berdasar pidato presiden harus terang dan seadil-adilnya dan itu sudah dirapatkan di Wantimpres," ungkap Soekarwo.  Dalam kunjungannya ke Stadion Kanjuruhan, Malang, Pakde Karwo didampingi Bupati Malang Sanusi. Mereka melakukan pengecekan sejumlah titik yang menjadi lokasi tragedi tersebut, salah satunya area pintu 13 dan 14 Stadion Kanjuruhan.  Sebelumnya, Polri telah menetapkan enam orang tersangka, masing-masing Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Danki 3 Brimob Polda Jawa Timur AKP Has Darman, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.  Tiga tersangka yakni Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno, dijerat dengan pasal 359 dan/atau pasal 360 dan/atau pasal 103 ayat (1) juncto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.  Sedangkan tiga tersangka dari unsur kepolisian yakni Kabag Ops Polres Malang Setyo Pranoto, Danki 3 Brimob Polda Jawa Timur AKP Has Darman, dan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Achmadi, disangka dengan pasal 359 dan/atau pasal 360 KUHP.

Mantan Gubernur Jatim Siapkan Data Primer Korban Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/soekarwo.jpg" alt="Soekarwo" width="100%">
<figcaption>Soekarwo</figcaption>
</figure>DUNIA sedang menghadapi ancaman krisis tiga sektor penting kehidupan, yaitu krisis pangan (food), krisis energi (energy), dan krisis keuangan (moneter). Presiden Jokowi, saat meninjau dan menanam kelapa genjah bersama petani di Desa Giriroto, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (11/8), menyatakan bahwa lebih dari 300 juta penduduk dunia di sejumlah negara menderita krisis pangan akut atau kelaparan.  Presiden menegaskan, jika tidak ada solusi, krisis pangan itu akan meluas sampai 800 juta orang di dunia. Indonesia baru saja mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak 2019 yang ditandai dengan tidak adanya impor beras untuk konsumsi dalam tiga tahun terakhir.  Ancaman krisis dan lonjakan harga signifikan tidak hanya terjadi di sektor pangan, tetapi juga di sektor energi. Bank Dunia memprediksi harga minyak mentah naik 350 persen sejak April 2020 hingga April 2022. Pada Juni 2022, hanya dalam rentang dua minggu terjadi kenaikan harga gas alam sebesar 60 persen di Eropa. Indonesia pada 2022 telah melipatgandakan anggaran subsidi energi menjadi Rp 502 triliun (USD 34,06 miliar) untuk menjaga harga BBM pertalite, solar bersubsidi, serta beberapa tarif listrik tidak berubah di tengah kenaikan harga energi global. Saat ini pemerintah juga mengkaji potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena subsidi energi membengkak.  Sektor keuangan atau moneter juga tidak aman dari ancaman krisis sehingga mendorong berbagai pihak mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 4,1 persen menjadi 2 persen.  Presiden Jokowi, saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD tahun 2022 Selasa (16/8), menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3 persen pada 2023. Angka itu sama dengan target pada 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia triwulan I 2022 terhadap triwulan I 2021 tumbuh 5,01 persen dan triwulan II 2022 terhadap triwulan II 2021 tumbuh 5,44 persen secara tahunan atau year-on-year. BPS juga mencatat bahwa inflasi tahunan pada Juli 2022 jika dihitung secara year-on-year di angka 4,94 persen. Jika dihitung secara bulanan atau dibandingkan dengan Juni 2022, angka inflasi Juli 2022 mencapai 0,64 persen.  Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kondisi tahun ini relatif bisa diprediksi. Namun, tahap selanjutnya setelah tahun ini belum tentu bisa diprediksi. Kondisi ini mendorong sebuah konsensus global bahwa 2023 diprediksi menjadi tahun stagflasi. Kita ketahui bersama bahwa stagflasi merupakan kondisi perekonomian yang secara bersama-sama di dalamnya terjadi inflasi tinggi. Hal itu ditandai dengan kenaikan harga-harga dengan pertumbuhan ekonomi rendah atau stagnan serta diikuti jumlah penganggur yang tinggi.  Kondisi stagflasi ini menjadi perhatian serius berbagai kalangan di dunia karena tidak hanya akan memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian. Tetapi juga memengaruhi kualitas hidup rakyat di sebuah negara dan keutuhan negara yang bersangkutan. Karena itu, kondisi stagflasi ini menjadi baseline atau indikator mendasar terhadap berbagai program perencanaan pembangunan saat krisis. <h3>Skenario Menghadapi Ketidakpastian</h3> Di dalam krisis senantiasa melekat situasi dan kondisi yang tidak pasti. Pendeknya, krisis adalah kondisi ketidakpastian. Di sisi lain, ketidakpastian merupakan hambatan terbesar dalam perencanaan perekonomian. Sebab, proyeksi dan kalkulasi dalam rangka strategi yang harus diimplementasikan mensyaratkan adanya kepastian dalam anggaran. Untuk menghadapi krisis, baik di bidang pangan, energi, maupun keuangan yang menimbulkan ketidakpastian, diperlukan imajinasi berdasar data yang ada.  Dalam krisis perekonomian yang menjadi dialektika antara cita-cita/harapan melalui perencanaan dan realitas atau ketidakpastian, diperlukan perencanaan berganti-ganti menyesuaikan kondisi empiris atau realitas yang ada. Keadaan ini secara teoretis disebut scenario planning. Karena itu, saat proses berjalan, bukan tidak mungkin perencanaan berkali-kali berubah.  Perekonomian Indonesia dan global bisa menghindari stagflasi dan dampak-dampaknya kalau mampu melakukan transformasi. Ada dua hal mendasar yang harus dipenuhi agar transformasi ekonomi berjalan dengan baik, yakni efisiensi dalam produksi dan perbaikan sistem logistik (supply chain). Banyak ahli yang menyebut memburuknya perekonomian global dalam dua tahun belakangan disebabkan tiga hal. Yaitu, perang dagang Amerika Serikat melawan Tiongkok, pandemi Covid-19 yang belum juga usai, dan perang Ukraina melawan Rusia.  Dalam menghadapi kondisi ini, kita perlu membuat langkah-langkah mendasar dan berdaya guna untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Upaya dan langkah tersebut saya namakan sebagai Skenario Indonesia menghadapi krisis.  Skenario Indonesia itu merupakan disiplin perencanaan pembangunan untuk tahun-tahun mendatang. Upaya dan langkahnya antara lain: pertama, disiplin dalam menjalankan kebijakan moneter. Bank Indonesia harus mampu menjaga suku bunga acuannya (BI rate) di bawah 4,5 persen. Suku bunga untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus lebih rendah daripada suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) atau lebih kecil dari 6 persen.  Kedua, sektor perpajakan. Untuk industri padat karya, lakukan penurunan pajak secara signifikan atau kalau memungkinkan lakukan zero tax. Upaya ini diperlukan untuk mendorong permintaan barang atau menaikkan penawaran.  Skenario untuk menghadapi potensi dan ancaman krisis tersebut selanjutnya perlu diperkuat dengan konsisten menjalankan instruksi presiden terkait reformasi struktural untuk memperbaiki fundamental perekonomian nasional. Reformasi struktural ini menyangkut tiga hal besar. Pertama, pembangunan sumber daya manusia yang menyangkut pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.  Kedua, penyediaan infrastruktur yang terdiri atas infrastruktur dasar (jalan, jembatan), infrastruktur konektivitas, infrastruktur digital, infrastruktur energi, infrastruktur pangan, dan infrastruktur industrialisasi. Ketiga, perbaikan instansi yang meliputi reformasi birokrasi, kemudahan investasi, dan perbaikan institusi dalam rangka membuka usaha. Upaya menjalankan instruksi presiden ini dengan konsisten dilakukan secara integratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten. (*)  <hr />  *) SOEKARWO, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Skenario Indonesia Menghadapi Krisis dan Ketidakpastian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/soekarwo.jpg" alt="Soekarwo" width="100%">
<figcaption>Soekarwo</figcaption>
</figure>PERKEMBANGAN teknologi digital yang begitu pesat telah mengubah gaya hidup dan cara bertindak manusia sehari-hari. Digitalisasi dan transformasi digital telah mendorong berbagai sistem yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan transparan. Transformasi itu bisa dilihat misalnya dalam interaksi jual beli, kegiatan ekonomi, maupun aktivitas pendidikan, yang berubah dari dunia nyata ke dunia maya.  Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia juga telah mengadopsi dan menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah kerja-kerja di lapangan. Salah satu bentuk teknologi yang digunakan adalah electronic recapitulation atau e-rekap, yaitu tahapan rekapitulasi suara setelah proses pemungutan suara. E-rekap yang dikenal dengan sistem penghitungan suara atau situng digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.  Namun, e-rekap ini dalam praktiknya belum bisa menggantikan rekapitulasi suara berjenjang manual yang menjadi acuan hasil pemilu. Beberapa kendala e-rekap di antaranya kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital/internet yang belum merata (kesenjangan infrastruktur digital), dan belum menjadi kesepakatan politik peserta pemilu. Semua kendala itu membuat e-rekap hanya menjadi data pembanding perolehan suara updated yang bisa diakses publik.  Pemilih Generasi Digital  Demokrasi akan memiliki kualitas baik jika punya legitimasi kuat yang lahir dari partisipasi politik rakyat. Partisipasi akan terlihat ketika rakyat terlibat secara aktif dalam kehidupan berpolitik seperti pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah (pilkada), atau pemilihan anggota DPRD (baik di pusat maupun di daerah). Dalam level terendah, partisipasi politik bisa dilihat dalam pemilihan kepala desa (pilkades).  Dalam konteks demokrasi Indonesia dewasa ini, kelompok anak-anak muda memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan baik tidaknya ataupun tinggi rendahnya partisipasi pemilu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan pemuda sebagai warga negara Indonesia dalam rentang usia 16 hingga 30 tahun. Dalam perkembangannya, mereka kemudian disebut sebagai generasi Z dan generasi milenial. Dua kelompok itu juga sering diidentikkan dengan generasi digital. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, mereka selalu terhubung dengan teknologi digital seperti gadget, smartphone, dan internet.  Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan generasi Z sebagai penduduk yang lahir antara 1997 sampai 2012, sedangkan generasi milenial lahir antara 1981 hingga 1996. Berdasar hasil Sensus Penduduk 2020, dari 270,2 juta jiwa populasi Indonesia, sebanyak 53,81 persen di antaranya merupakan gabungan dari dua generasi tersebut. Perinciannya, sebanyak 27,94 persen generasi Z dan 25,87 persen generasi milenial.  Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020 menyebutkan, penetrasi internet di Indonesia saat ini telah menjangkau 196,7 juta orang. Laporan agensi pemasaran We Are Social dan platform manajemen media sosial Hootsuite pada Januari 2021 mengungkap bahwa sekitar 170 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial. Pengguna media sosial terbesar berada pada rentang usia 25 hingga 34 tahun yang masuk dalam generasi milenial dan Z. Laporan itu juga mengungkap bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit tiap hari untuk mengakses media sosial. Aplikasi media sosial terpopuler yang digunakan secara berurutan adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Fakta bahwa digitalisasi begitu cepat terjadi dan penggunaan media sosial yang didominasi generasi Z dan milenial yang juga merupakan pemilih terbesar dalam pemilu dan pilkada merupakan sebuah realitas empiris yang tak bisa diabaikan dalam demokrasi kita.  Digitalisasi Pemilu  Kecepatan digitalisasi dan pandemi yang mendorong transformasi dalam berbagai sektor semestinya turut mendorong digitalisasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan e-rekap di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 bisa menjadi pintu masuk inovasi digitalisasi pemilu itu sendiri.  Berdasar catatan Kemendagri dalam rentang 2013–2020, sedikitnya 1.572 desa di 23 kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah melaksanakan pilkades dengan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting. Selain efektif dan efisien, penggunaan e-voting dalam pilkades ternyata dapat mengeliminasi permasalahan KTP ganda, daftar pemilih tetap (DPT), serta surat suara rusak atau tidak sah.  Dalam skala global, hasil riset Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Pendampingan Pemilu (International IDEA), terdapat 106 negara yang telah menerapkan teknologi pemilu. Bentuknya seperti tabulasi perolehan suara, pendaftaran dan verifikasi pemilih, serta e-voting. Beberapa negara yang menggunakan mesin e-voting untuk pemilu nasional maupun lokal antara lain India, Filipina, Belgia, dan Brasil.  Namun, ada juga negara yang memilih kembali ke pemilu manual dan meninggalkan e-voting seperti Belanda dan Jerman. Salah satu alasannya adalah masalah security (keamanan) dan kelemahan sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan pemilih (distrust). Di Indonesia, ide terkait pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada Pemilu 2024 mulai diperbincangkan dalam level penyelenggara pemilu, pemerintah, DPR, partai politik, para ahli, dan pemerhati demokrasi.  Menurut pendapat kami, pelaksanaan e-voting akan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan demokrasi di Indonesia, membangun kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, menambah kredibilitas pada hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses pemilu. Implementasi e-voting juga akan mampu memodernisasi proses pemilu dan memperkuat demokrasi substantif. Karena akan meningkatkan interaksi antara warga negara dan pemerintah melalui platform e-partisipasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat bisa melakukan pengawasan melalui mekanisme digital dan berbagai platform media sosial yang sudah menjadi bagian budaya di era digital saat ini.  Upaya mewujudkan pemilu digital juga harus diikuti dengan persiapan dan penyediaan langkah-langkah keamanan serta keandalan teknologi untuk mengatasi potensi kelemahan e-voting. Transparansi dan keterbukaan data harus dijamin. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dipublikasikan melalui mekanisme digital untuk menjamin kredibilitas e-voting serta menghadirkan kepercayaan (trust) di masyarakat.  Di sisi lain, pembangunan infrastruktur digital di berbagai daerah dan percepatan penguatan ekosistem ekonomi digital dengan menyiapkan sumber daya manusia oleh pemerintah memberi harapan sekaligus fakta empiris bahwa digitalisasi pemilu dan demokrasi sudah bisa kita jalankan. Berangkat dari pemikiran tersebut, kami mengusulkan sudah saatnya kita melakukan pemilu digital dan e-voting pada Pemilu dan Pilkada 2024. Tujuannya, partisipasi rakyat dalam pemilu makin tinggi, kualitas demokrasi makin baik, dan tatanan kehidupan bernegara makin demokratis. (*)  <hr />  *) SOEKARWO Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI), pengajar Pascasarjana Unair

Partisipasi Politik dan Digitalisasi Pemilu di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/soekarwo.jpg" alt="Soekarwo" width="100%">
<figcaption>Soekarwo</figcaption>
</figure>KOMPOSISI penduduk Indonesia saat ini didominasi generasi digital yang jumlahnya lebih dari separo populasi. Hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia 270,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,25 persen per tahun. Populasi didominasi generasi Z dan generasi milenial dengan proporsi masing-masing 27,94 persen dan 25,87 persen.  Generasi Z adalah mereka yang lahir pada 1997–2012, yang saat ini diperkirakan berusia 8–23 tahun. Sementara itu, generasi milenial lahir pada1981–1996 dan saat ini diperkirakan berusia 24–39 tahun. Generasi milenial dan generasi Z disebut sebagai generasi digital karena keduanya memiliki penguasaan tinggi terhadap informasi dan teknologi sekaligus menjadikan digitalisasi sebagai bagian hidup serta budaya sehari-hari.  Generasi digital memiliki keunikan karena punya beberapa karakter dan sifat yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Beberapa hal yang melekat pada mereka, antara lain, menyukai kegiatan sosial, memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, menyukai pekerjaan di perusahaan start-up, bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu kesempatan (multitasking), sangat menyukai dan ahli dalam mengoperasikan teknologi, mudah terpengaruh produk atau merek tertentu, serta cerdas dan cepat dalam menerima informasi.  Generasi digital yang tumbuh dan besar di era disrupsi sekarang membutuhkan kemampuan adaptif yang tinggi. Ini penting untuk menyesuaikan diri dengan konteks perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya yang intensitas dan percepatan perubahannya belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Di sisi lain, pandemi Covid-19 yang sudah kita jalani satu setengah tahun masih menjadi tantangan besar ke depan menuntut adaptasi dalam new normal atau normalitas baru.  Sejumlah tantangan di era normalitas baru yang ditandai dengan berbagai disrupsi, baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, dihadapi generasi digital. Pertama, bagaimana membangun ketahanan diri dengan mengembangkan kemampuan inovatif, adaptif terhadap teknologi informasi dan ekosistem digital (artificial intelligence). Kedua, membangun kesadaran mental yang siap berubah setiap saat, rasa percaya diri terutama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang dinamis, penuh tantangan, dan semakin kompetitif. Ketiga, mampu menggunakan teknologi digital menjadi budaya positif seperti mengelola teknologi untuk mengurangi kejahatan dan aktivitas ilegal, mengurangi peranti lunak bajakan (warez), mencegah cyberbullying, serta menghindari penghinaan dan pelecehan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).  Sejumlah harapan juga dilekatkan terhadap generasi digital yang sehari-hari terbiasa menggunakan teknologi komunikasi, mulai SMS, e-mail, aplikasi Instant Messaging, WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, YouTube, hingga berbagai bentuk komunikasi digital lainnya. Pertama, menjadi generasi tangguh yang memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan (problem solving). Kedua, menjadi early adopters atau kelompok pemula adaptif sehingga mampu mengurangi berbagai konflik dan ketegangan sosial/social tension, konflik, deviasi, penyimpangan, dan kegamangan karena perubahan yang terjadi.  Ketiga, mampu mengembangkan rasa ingin tahu (curiosity) berdasar kondisi empiris menjadi sebuah keahlian dan keterampilan. Keempat, berupaya selalu menjadi lebih baik dan tidak gampang puas dengan capaian yang ada (growing mindset). Kelima, merawat dan mengembangkan karakter kebangsaan, kemandirian, semangat gotong royong, dan kebudayaan.  Tingkatkan Kualitas Bangsa  Era disrupsi dan pandemi mendorong lahirnya normalitas baru yang diikuti perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perubahan yang terjadi di era revolusi informasi tidak hanya menyentuh penampilan para penyelenggara pemerintahan, elite politik, dan elite ekonomi, tapi juga telah merambah gaya hidup dan perilaku sosial pada masyarakat luas, termasuk generasi digital.  Keberadaan generasi digital dalam proses perubahan menjadi satu bagian kekuatan civil society karena lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital. Perubahan di satu sisi kerap menimbulkan ketegangan sosial (social tension), kegamangan, bahkan bisa mendorong lahirnya konflik. Hal itu disebabkan adanya kelompok yang tak gampang menerima perubahan, bahkan anti-perubahan seperti kelompok konservatif, kaum tua, maupun kelompok sektarian.  Dalam kondisi seperti itu, justru kita patut bersyukur karena generasi digital yang menjadi kelompok terbesar di masyarakat bisa menjadi perekat sekaligus peneduh ketegangan dan potensi konflik yang ada. Generasi digital dengan kepedulian sosial-lingkungan yang tinggi, semangat persatuan, dan budaya gotong royong menjadi bagian solusi dari permasalahan yang ada.  Generasi digital juga bisa menjadi modal sosial dan kekuatan pokok mendorong lahirnya partisipasi publik dan demokrasi partisipatif dalam proses pengambilan keputusan negara/public policy. Berbagai aplikasi digital dan media sosial bisa dimanfaatkan sebagai saluran aspirasi rakyat dan media dialog antara rakyat (publik) dan negara (republik) yang pada akhirnya melahirkan public policy yang mengakomodasi aspirasi rakyat.  Dalam sektor pendidikan dan sumber daya manusia, generasi digital juga tumbuh dan berkembang menjadi generasi tangguh, profesional, kompetitif, memiliki keunggulan komparatif, dan bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Sejumlah masalah yang sering kita temui di media sosial dan aplikasi digital seperti hoax, ujaran kebencian, kejahatan lewat dunia maya, dan cyber security bisa dicegah melalui kompetensi yang dimiliki generasi digital.  Kompetensi generasi digital juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan literasi dan budaya digital ke masyarakat luas dan digunakan untuk meningkatkan potensi ekonomi rakyat, mempercepat UMKM masuk ekositem digital, dan meningkatkan potensi UMK agro serta usaha tani di perdesaan. Kita ketahui saat ini banyak aplikasi digital ekonomi, start-up, dan marketplace yang diinisiasi dan dijalankan generasi digital.  Pendek kata, potensi dan kompetensi generasi digital, jika dikelola dengan baik dan diarahkan dengan tepat, akan mampu meningkatkan kualitas rakyat dan bangsa Indonesia di semua lini kehidupan. Semoga!  *) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

Peran Strategis Generasi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/soekarwo.jpg" alt="Soekarwo" width="100%">
<figcaption>Soekarwo</figcaption>
</figure>PROBLEM harga gabah dan stok beras selalu menjadi masalah berulang setiap tahun. Petani sering menerima harga gabah kering panen (GKP), harga gabah kering giling (GKG), dan utamanya beras premium di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) serta harga pasar. Di sisi lain, isu terkait impor beras untuk kebutuhan stok juga menjadi masalah klasik yang berulang hampir setiap tahun.  Sepanjang panen bulan Juni dan minggu pertama Juli 2021, secara umum harga gabah kering panen (GKP) di tingkatan petani masih di bawah HPP, yakni Rp 4.200. Turun 8 persen dari HPP. Untuk gabah kering giling (GKG), HPP di penggilingan Rp 5.250 dan di gudang Bulog Rp 5.300 per kilogram. Secara umum, penurunan GKG sekitar 14 persen di bawah HPP.  Sementara itu, harga beras premium juga berada di bawah harga pasar Rp 11.500 per kilogram dan secara umum penurunan harga beras premium mencapai 16 persen dari harga pasar.  Di pihak lain, para pelaku penggilingan membatasi pembelian gabah petani. Alasannya, pemilik penggilingan kesulitan dalam melakukan pengeringan atau dryer karena kandungan kadar air pada gabah sebelum penggilingan rata-rata antara 23 persen sampai 31 persen.  Kondisi empiris yang berulang hampir setiap tahun ini menunjukkan bahwa ada masalah transformasi teknologi pascapanen yang harus dibenahi. Transformasi teknologi ini utamanya perlu dilakukan di off farm, yaitu pengeringan/dryer, penggilingan/rice milling unit, mesin pengemas packing hampa udara, dengan spesial pembiayaan murah seperti kredit usaha rakyat (KUR).  Perum Bulog mengakui, di tengah upaya penyerapan beras hasil panen petani, muncul data tentang penurunan harga gabah dan beras di sebagian besar daerah sentra penghasil padi. Penurunan itu disebabkan melimpahnya pasokan gabah dan beras dari hasil panen sebelumnya.  Dalam kondisi stok gabah dan beras masih banyak, perlu dilakukan hilirisasi, utamanya di beras. Baik lewat pasar murah maupun distribusi kepada kelompok orang miskin dan miskin baru. Dalam hilirisasi pasar murah dan murah sekali, kerugian Perum Bulog harus disubsidi oleh pemerintah melalui APBN karena pembiayaan operasional Bulog merupakan pinjaman dari perbankan.  Upaya On Farm dan Off Farm  Problem rendahnya harga gabah petani dan ketersediaan stok beras yang aman bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia harus dicari solusinya dari hulu maupun hilir. Dari sisi on farm, terdapat beberapa langkah yang perlu ditempuh.  Pertama, menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian seperti bibit, benih, pupuk, obat-obatan, dan saprodi lainnya serta melakukan mekanisasi pertanian. Kedua, pemerintah perlu menerapkan manajemen pengairan dengan metode satu sungai satu manajemen. Ketiga, perlu diwujudkan research (riset) dan development (R &amp; D) setiap tahun untuk menghasilkan inovasi bibit baru dengan minimal dua varietas unggul (one year two innovation).  Dari sisi off farm, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu ditempuh. Pertama, diperlukan gudang penyimpanan beras yang layak sehingga jauh dari hama seperti tikus dan aman dari perubahan cuaca. Kedua, pemerintah perlu memfokuskan pembiayaan/KUR di beras. Upayanya dengan menjadikan setiap gabungan kelompok tani yang memiliki lahan 200 hingga 300 hektare ke dalam koperasi tani. Pembiayaan KUR Rp 500 juta bagi setiap koperasi tani diberikan untuk membeli alat-alat pertanian seperti rice transplanter, combine harvester, dryer, power thresher, corn sheller dan rice milling unit, traktor, dan pompa air. Pinjaman diberikan dengan bunga 6% atau di bawah 6% dan mampu mengembalikan pinjaman dalam lima tahun (bankable).  Ketiga, untuk mendorong gairah petani menanam padi, perlu ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) yang realistis. Keempat, memanfaatkan teknologi digital dengan mendorong petani menjual berasnya secara e-commerce dan marketplace.  Peran Strategis  Selain upaya di on farm dan off farm, terobosan penting yang perlu dilakukan ke depan adalah membentuk Badan Pangan Nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan pendirian Badan Pangan Nasional sebenarnya menemukan momentumnya saat ini. Pendirian Badan Pangan Nasional ini juga menjadi bagian implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait klaster pertanian.  Badan Pangan Nasional yang akan dibentuk berfungsi sebagai regulator kebijakan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Untuk itu, kami mengusulkan sejumlah hal terkait pembentukan Badan Pangan Nasional. Pertama, Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan sebagai regulator pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Kedua, Badan Pangan Nasional dipimpin oleh kepala dan dibantu sekretariat utama bersama sejumlah deputi.  Ketiga, deputi-deputi di Badan Pangan Nasional menjadi regulator kebijakan pangan yang bisa menugaskan Bulog dan BUMN klaster pangan sebagai operator pangan. Keempat, Bulog yang menjadi operator berperan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) operasional pangan. Kelima, inspektorat atau pengawas di Badan Pangan Nasional bekerja untuk mengawasi Bulog sebagai operator.  Keenam, Badan Pangan Nasional bisa bekerja sama dengan petani sebagai tugas fungsional dengan memberi penugasan kepada Bulog maupun BUMN klaster pangan yang menjadi operator kebijakan pangan. Ketujuh, komoditas pangan yang menjadi tugas Badan Pangan Nasional antara lain beras; jagung; kedelai; gula konsumsi; bawang merah dan putih; telur unggas; daging sapi dan kerbau; daging unggas; dan cabai. Komoditas lainnya bisa ditangani mengikuti instruksi presiden. (*)  *) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

Perlu Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#soekarwo

Berita Terkini