<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/ibc-3115446859.jpeg" alt="Chief Executive Officer IBC Sofyan Djalil menyerahkan buku putih berisi rekomendasi paket kebijakan kepada tim Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah. (Dok. IBC)" width="100%">
<figcaption>Chief Executive Officer IBC Sofyan Djalil menyerahkan buku putih berisi rekomendasi paket kebijakan kepada tim Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah. (Dok. IBC)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Indonesian Business Council (IBC) menyerahkan buku putih bertajuk 15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029. Rekomendasi tersebut diserahkan oleh Chief Executive Officer IBC Sofyan Djalil kepada tim Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam acara serah terima yang dilangsungkan di Jakarta, Kamis (22/8). Sofyan Djalil dalam keterangan tertulisnya mengatakan, buku putih ini memetakan tantangan pembangunan di berbagai fokus area dan mengusulkan paket rekomendasi kebijakan sebagai alat bantu bagi pemimpin terpilih dalam menjalankan pemerintahan. &ldquo;Melalui dokumen ini, kami telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang harus diperhatikan oleh pemerintahan yang akan datang. Lalu IBC menyusun rekomendasi paket kebijakan strategis yang menawarkan solusi atas tantangan tersebut demi kelancaran dan kesuksesan pemerintah baru,&rdquo; kata Sofyan. Sofyan Djalil menjelaskan, IBC didirikan sebagai platform bagi para pemimpin bisnis dan pelopor industri di Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama dan mendorong daya saing Indonesia. "Kami berupaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil guna membangun Indonesia yang lebih kompetitif dan sejahtera melalui kebijakan publik yang transparan dan berkelanjutan," ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya juga berkomitmen menjembatani kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dengan dunia bisnis, khususnya dalam mengidentifikasi permasalahan dan peluang yang bisa dioptimalkan. Melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan, IBC mendukung terwujudnya kebijakan publik yang lebih baik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Buku putih dan rekomendasi ini disusun melalui serangkaian focus group discussion (FGD) yang intensif dan komprehensif bersama berbagai ahli dan praktisi terkemuka, berikut masukan- masukan dari Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran. "Dalam 15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden&nbsp;dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029, kami menyajikan usulan kebijakan yang dapat diadopsi pemerintah.&nbsp;Beberapa diantaranya merealisasikan potensi penambahan 6-9 juta hektar lahan pertanian baru, melakukan terobosan dalam eksekusi pembangunan menggunakan APBN, meningkatkan ketahanan energi menggunakan biodiesel, mempercepat realisasi potensi ekonomi dari pengelolaan karbon, serta memastikan agenda prioritas presiden dan wakil presiden terpilih terealisasi," katanya. Sementara itu, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah mengapresiasi usulan dan masukan IBC yang dituangkan dalam 15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029. Paket rekomendasi ini diharapkan akan membantu Prabowo-Gibran dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. &ldquo;Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan perubahan iklim, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Rekomendasi kebijakan ini penting untuk bisa mengantisipasi tantangan tersebut dan mendukung pemerintahan terpilih dalam menjalankan 8 Misi Asta Cita dan program kerja presiden dan wakil presiden terpilih lainnya,&rdquo; ujar Burhanuddin Abdullah. &nbsp;

“Melalui dokumen ini, kami telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang harus diperhatikan oleh pemerintahan yang akan datang,"

Perkuat Agenda Pembangunan 2024-2029, IBC Serahkan Rekomendasi Paket Kebijakan ke Prabowo-Gibran Presiden Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/ibc-2406475306.jpeg" alt="Suasana diskusi Mengembangkan Pasar Karbon Indonesia: Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan yang diselenggarakan Indonesia Business Council bersama Katadata di Jakarta, Selasa (19/3)." width="100%">
<figcaption>Suasana diskusi Mengembangkan Pasar Karbon Indonesia: Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan yang diselenggarakan Indonesia Business Council bersama Katadata di Jakarta, Selasa (19/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Asosiasi pimpinan sektor swasta Indonesian Business Council (IBC) menyerahkan rekomendasi untuk pengembangan pasar karbon di Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Chief Executive Officer (CEO) IBC Sofyan Djalil mengatakan pasar karbon menjadi kekuatan dan komponen penting dalam peningkatan daya saing Indonesia. &ldquo;Kesuksesan pasar karbon akan sangat ditentukan oleh dunia usaha Indonesia sebagai pelaku langsung. IBC telah melakukan riset dan menyusun rekomendasi tentang membangun pasar karbon yang inovatif, kompetitif, dan juga berdampak,&rdquo; kata Sofyan dalam keterangan tertulis yang diterima. Sofyan menjelaskan rekomendasi IBC, untuk jangka pendek, di antaranya adalah mengembangkan Pusat Pengetahuan Pasar Karbon, meningkatkan sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim sehingga terintegrasi secara nasional, mendorong sektor publik untuk menentukan dan menghitung batas emisi di tingkat entitas, serta melengkapi para pelaku industri dengan peluang pendanaan dan hibah fasilitas pendanaan dari IEF/BPDLH. &ldquo;Yang yang tidak kalah penting adalah pengakuan industri melalui pertukaran karbon dan taksonomi hijau sehingga partisipasi pada pasar karbon jauh lebih efektif,&rdquo; imbuh Sofyan. &ldquo;Bagi dunia, pasar karbon menawarkan prospek yang menjanjikan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi yang tangguh, di mana industri dapat memperoleh manfaat dari upaya mereka untuk memulihkan lingkungan melalui strategi mitigasi dan adaptasi. Sementara bagi Indonesia, pasar karbon adalah juga jalan menuju pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) yang sudah kita komitmenkan pada Paris Agreement,&rdquo; sambung Sofyan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi mengatakan, implementasi perdagangan karbon, yang diwujudkan melalui penerapan bursa karbon, telah menjadi target penting berbagai negara di dunia. Bahkan dalam lima tahun terakhir, berbagai bursa karbon telah didirikan di sejumlah negara seperti Malaysia, China, Korea Selatan, Inggris, dan Uni Eropa. Menurut Inarno, semenjak diluncurkannya Bursa Karbon pada 26 September 2023, hingga saat ini telah terdaftar 52 Pengguna Jasa pada Bursa Karbon yang berasal dari sektor energi, kehutanan, lembaga jasa keuangan (perbankan dan sekuritas), konsultan, dan sektor lainnya (termasuk media). Kemudian, hingga 18 Maret 2024, total akumulasi volume transaksi sebesar 501.956 ton CO2e, dengan nilai Rp31,36 miliar. Dari transaksi tersebut, sebesar 182.293 ton CO2e juga telah dilakukan retired melalui Bursa Karbon. Saat ini OJK juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. &ldquo;Kami berharap Bursa Karbon ini dapat menjadi salah satu pusat perdagangan karbon di dunia melalui penyiapan institutional framework seperti kerangka pengaturan dan kesiapan infrastruktur teknologi, sejalan dengan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK),&rdquo; ujarnya.

Sofyan Djalil mengatakan, pasar karbon menjadi kekuatan dan komponen penting dalam peningkatan daya saing Indonesia.

IBC Serahkan Delapan Rekomendasi Dunia Usaha untuk Pengembangan Pasar Karbon kepada OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-ATR-Sofyan-Djalil-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pembangunan Jaya Ancol memberhentikan dengan hormat Komisaris Utama Thomas Trikasih Lembong. Seiring dengan hal itu, eks Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil didapuk mengisi jabatan itu dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pembangunan Jaya Ancol, Rabu (1/2).  "RUPSLB PT Pembangunan Jaya Ancol juga menyetujui untuk mengangkat Sofyan A. Djalil sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen)," ujar Plt Kepala Badan Pembinaan (BP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fitria Rahadiani dalam keterangan resminya, Kamis (2/2).  Perubahan susunan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol itu, kata Fitria, dilaksanakan atas pertimbangan penyegaran dalam struktur organisasi perusahaan.  "Sedangkan pengangkatan Bapak Sofyan A. Djalil diharapkan bisa memberikan energi baru untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah Perseroan serta mendukung peningkatan kinerja secara menyeluruh," jelasnya.  Lebih lanjut, Fitria juga berharap pembaharuan kepengurusan ini diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris mengupayakan percepatan recovery bisnis PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai tata kelola perusahaan yang baik.  Sebelumnya, pengunduran diri Ghesiz Chalfiah sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol juga akhirnya disetujui. Hal itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pembangunan Jaya Ancol, Rabu (1/2).  "Menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah selaku Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," ujar Plt Kepala Badan Pembinaan (BP) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fitria Rahadiani dalam keterangan resminya, Kamis (2/2).  Keputusan tersebut menurut Fitria sudah sesuai dengan Pasal 78 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan”.  Sementara itu, dalam RUPSLB itu juga, kata Fitria turut dipilih Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol yang baru pengganti Geisz, yaitu eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius.

Eks Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil Jadi Komut Ancol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sofyan-Djalil-Raka-Denny.jpg" alt="Sofyan Djalil di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sofyan Djalil di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kronologi dugaan praktik mafia tanah di Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur yang bernilai triliunan rupiah dibeberkan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, dalam persidangan terdakwa eks Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta Jaya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).  Sebagai saksi dalam persidangan tersebut, Sofyan menjelaskan kasus pertanahan itu bermula ketika dirinya menerima pesan singkat melalui WhatsApp dari pihak kantor hukum Hendra SH and Partner pada April 2019 silam. Dalam pesan itu, pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum Abdul Halim itu mengajukan surat permohonan pembatalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama PT. Salve Veritate.  Sofyan menyebut, pesan semacam itu kerap ia dapatkan selama menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Secara normatif, Sofyan meneruskan pesan tersebut ke Jaya yang saat itu menjabat sebagai Kakanwil ATR/BPN DKI Jakarta. ”Dalam rangka me-reform BPN, nomor saya semua orang tahu, dan kebiasaan saya setiap ada somplain, saya teruskan (ke Jaya, Red) dan diolah secara normatif,” tutur Sofyan di hadapan majelis hakim.  Sofyan mengakui jika dirinya meminta Jaya untuk memberikan atensi pada pengajuan pembatalan HGB PT. Salve seluas 77.852 meter persegi tersebut. Hanya, ‘atensi’ itu bersifat normatif. ”Ada orang minta atensi, tolong dicek bagaimana duduk permasalahannya. Terima kasih,” ungkap Sofyan menirukan pesan yang ia sampaikan kepada Jaya 2019 silam. Membalas pesan itu, Jaya menjawab siap mengecek dan menindaklanjuti persoalan di Cakung tersebut.  Beberapa bulan setelah komunikasi tersebut, Sofyan mengaku tidak mendapat laporan perkembangan dari Jaya terkait tindaklanjut tersebut. Sofyan baru mengetahui perkembangan persoalan tanah Cakung ketika tim kuasa hukum PT. Salve yang diketuai Haris Azhar memprotes surat pembatalan 20 SHM atas nama Benny Simon Tabalujan dan 30 SHGB turunannya atas nama PT. Salve. Surat bernomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 itu diterbitkan Jaya pada 30 September 2019.  Komplain dari pihak PT. Salve itu kemudian ditindaklanjuti Sofyan dengan memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN untuk melakukan penelitian. Dari situlah Sofyan mengetahui jika tanah yang diajukan pembatalan tersebut telah bersertifikat sejak 1975. Tanah milik keluarga Tabalujan itu diturunkan menjadi HGB PT. Salve karena untuk usaha.  Sementara hasil penelitian inspektorat Kementerian ATR/BPN menemukan adanya pelanggaran atas dua produk hukum yang diterbitkan Jaya. Yakni Surat Keputusan (SK) Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tentang pembatalan 20 SHM Benny Tabalujan dan 38 SHGB PT. Salve serta produk hukum berupa SHM No. 04931 atas nama Abdul Halim. Keputusan itu dianggap mendahului putusan sengketa tanah yang bergulir di pengadilan.  Pelanggaran lain yang ditemukan adalah pengukuran bidang tanah yang dilakukan BPN Jakarta Timur tidak sesuai dengan yang dimohonkan. Hasil penelitian inspektorat ATR/BPN itu kemudian ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi terhadap mantan kepala kanwil ATR/BPN Jakarta, mantan kepala kantor ATR/BPN Jakarta Timur dan 8 pegawai PBN lainnya.  Dalam sidang Sofyan juga menyebut bahwa Abdul Halim sejatinya telah beberapa kali mengklaim tanah tersebut ke kantor ATR/BPN Jakarta Timur. Dasar klaim adalah akta jual beli atas 5 girik. Namun, karena sudah ada sertifikat yang melekat di atas alas hak yang diajukan oleh pihak Abdul Halim, kantor ATR/BPN Jaktim tidak mau memproses pengajuan tersebut. ”Memang (waktu dicek ATR/BPN, Red) sudah ada sertifikat di sana,” ujarnya.  Usai sidang, Sofyan menambahkan, dugaan praktik mafia tanah di Cakung itu memang menjadi salah satu kasus yang dikawal oleh ATR/BPN. Bahkan, saat dirinya menjabat, kasus tersebut menjadi atensi serius. ”Mafia tanah harus kita perangi,” imbuh Sofyan sembari meninggalkan ruang sidang.

Sofyan Djalil Jelaskan ‘Atensi’ Kasus Mafia Tanah di Cakung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-ATR-Sofyan-Djalil-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, memenuhi panggilan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN DKI Jakarta, Jaya. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (4/11).  Sofyan tiba di PN Jakpus sekitar pukul 14.30 WIB. Mengenakan batik, Sofyan langsung duduk di kursi saksi. Sofyan bersaksi seiring kapasitasnya sebagai Menteri ATR/BPN pada 2019 lalu, atau saat kasus pemalsuan dokumen yang menjerat Jaya bergulir. "Saksi selanjutnya adalah mantan menteri Yang Mulia," kata jaksa penuntut umum kepada hakim.  Kasus pemalsuan dokumen tersebut merupakan buntut dari sengketa lahan di Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur pada 2019-2020 lalu. Jaya didakwa melanggar Pasal 263 KUHP karena ditengarai membuat surat palsu yang menimbulkan kerugian.  Surat palsu itu berkaitan dengan surat pembatalan 20 sertifikat hak milik (SHM) atas nama Benny Simon Tabalujan, serta 38 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT. Salve Veritate.  Pembatalan itu dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 pada 2019 lalu. Pasca pembatalan tersebut, Jaya lantas menerbitkan SHM atas nama Abdul Halim di atas hak SHGB tersebut.  Akibat pembatalan itulah kasus sengketa lahan seluas 77.852 meter persegi di Cakung kian memanas. Abdul Halim mengklaim sebagai pemilik tanah di atas tanah PT. Salve. Abdul Halim pun sempat dinarasikan sebagai korban mafia tanah karena berhadapan dengan PT. Salve.  Nah, dalam perjalanannya, Jaya akhirnya duduk di kursi pesakitan. Sementara Abdul Halim kini menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Sofyan Djalil yang ketika itu menjabat Menteri ATR/Kepala BPN memberikan atensi serius terhadap kasus Cakung tersebut. Karena itulah dia menjadi saksi untuk menjelaskan kronologi kasus mafia tanah di Cakung.

Eks Kepala BPN Sofyan Djalil jadi Saksi Kasus Mafia Tanah Cakung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/hadi-tjahjanto.jpg" alt="TUGAS BARU: Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Tjahjanto (tengah) berfotio bersama dengan istri dan putranya di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. Dia ditugaskan menjadi komandan lapangan MotoGP Mandalika. (Hadi Tjahjanto untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUGAS BARU: Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Tjahjanto (tengah) berfotio bersama dengan istri dan putranya di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. Dia ditugaskan menjadi komandan lapangan MotoGP Mandalika. (Hadi Tjahjanto untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6). Mantan perwira tinggi TNI AU ini menggantikan posisi Sofyan Djalil.  Hadi merupakan menteri pertama Jokowi yang berlatar belakang TNI AU. Hadi akan mengurus permasalahan agraria dan tata ruang bersama dengan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni yang kerap terjadi konflik di berbagai wilayah Indonesia.  Perjalanan karier Hadi Tjahjanto hingga mencapai puncak kepemimpinan TNI pun tidak hadir begitu saja tanpa prestasi. Hadi Tjahjanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) Tahun 1986 dan menyelesaikan Sekolah Penerbang TNI AU pada 1987.  Karier pertama Hadi Tjahjanto adalah sebagai pilot pesawat angkut Cassa di Skuadron Udara 4. Kariernya terus meningkat mulai dari kepala seksi latihan, komandan flight ops, instruktur penerbangan Lanud Adi Sucipto, hingga akhirnya menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo Solo.  Pada saat itu, Hadi Tjahjanto bekerja dalam satu wilayah dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang pada 2010 hingga 2012 menjadi Wali Kota Solo. Pada 2011, Hadi mendapat tugas di luar TNI AU menjadi Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara.  Pada 2013 dia dipercaya menjadi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (Basarnas). Selanjutnya Hadi menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013 hingga 2015 yang membuat dirinya semakin dikenal publik.  Dirinya ditugaskan menjadi Komandan Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh pada 2015, namun tak lama, pada Juli 2015 Hadi ditugaskan menjadi Sekretariat Militer Presiden Jokowi. Hadi Tjahjanto kemudian dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada November 2016 di masa kepemimpinan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.  Tiga bulan setelahnya, Hadi diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI pada Januari 2017. Hingga akhirnya pada 8 Desember 2017 Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI.

Jabat Menteri ATR/BPN, Ini Profil Hadi Tjahjanto Mantan Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201222-WA0046.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Hadi Tjahjanto menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, sekitar pukul 17.00 WIB. Selain Hadi, tampak pula Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, hingga Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.  Sofyan enggan menjelaskan kepada awak media terkait dirinya secara mendadak menyambangi Istana Kepresidenan. "Nggak tahu, nggak tahu, tunggu aja nanti. Tanya Pak Presiden. Nggak, ada rapat aja kali," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6).  Belakangan mencuat soal reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju. Kabarnya rencana reshuffle itu akan diumumkan pada Rabu (15/6) besok.  Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, waktu reshuffle Kabinet Indonesia Maju hanya diketahui oleh Presiden Jokowi. Dia menegaskan, soal isu reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.  "Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden," kata Pramono, Selasa (14/6).

Hadi Tjahjanto, Mendag Lutfi, dan Sofyan Djalil Mendadak ke Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-ATR-Sofyan-Djalil-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil sempat menyebut jika para mafia tanah rela mengeluarkan uang hingga Rp 200 miliar untuk menyogok oknum petugas, baik di pertanahan maupun di peradilan. Sogokan itu demi penerbitan sertifikat tanah.  Pernyataan itu disampaikan Sofyan Djalil dalam acara Seminar Nasional bertema Peran Komisi Yudisial dalam Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan melalui akun YouTube Komisi Yudisial beberapa waktu lalu.  Ketua Gerakan Nasional (Gernas) 98, Anton Aritonang memandang, pernyataan Menteri Sofyan justru akan berdampak negatif dan menyesatkan. Sebab menimbulkan persepsi biaya pengurusan sertifikat tanah mahal.  "Pernyataan Sofyan Djalil sama dengan era orde baru yang mengurus tanah ada biaya mahal. Menteri ATR sudah membuat rakyat takut melakukan pengurusan sertifikat hak milik dan secara tidak langsung menuduh hukum di Indonesia bisa dibayar untuk pengurusan masalah pertanahan," kata Anton kepada wartawan, Jumat (21/1).  Selain itu, Anton juga menyoroti praktik mafia tanah ala Sofyan yang mempersoalkan status tanah dengan girik. Padahal girik merupakan syarat penting dalam pertanahan.  Menurut Anton, tidak semua masyarakat yang punya tanah luas memiliki sertifikat tanah. Mereka hanya bermodalkan girik. Hal ini terjadi karena ada stigma negatif di masyarakat bahwa mengurus sertifikat tanah biayanya mahal.  "95 persen tanah yang dimiliki rakyat berlabel tanah wasiat sudah pasti tidak punya sertifikat hak milik, dan hak guna. 60 persennya punyanya girik. Mereka malas ngurus karena terbebani biaya saat masa orde baru," imbuhnya.  Di sisi lain, tanah luas yang dimiliki masyarakat saat ini banyak diidentifikasikan sebagai tanah wasiat, tanah adat. Dalam kerangka pemerintahan Presiden Jokowi, tanah luas ini banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur.  "Jadi, pernyataan Sofyan Djalil bahwa girik tidak menjadi dasar kepemilikan tanah itu salah besar, karena itu (girik) dasar. Tanah wasiat atau tanah waris jarang yang punya sertifikat tanah," jelasnya.

Sofyan Djalil Dikritik Usai Sebut Mafia Tanah Sogok Petugas Rp 200 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/DSC_0347-1.jpg" alt="Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil saat memberikan keterangan pers terkait penanganan kejahatan pertahanan di Jakarta, Rabu (17/11). Fauzi Lamboka/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil saat memberikan keterangan pers terkait penanganan kejahatan pertahanan di Jakarta, Rabu (17/11). Fauzi Lamboka/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui ada oknum BPN yang terlibat dalam kasus pertanahan. ”Kami akui masih ada oknum aparat BPN yang terlibat dalam kasus pertanahan,” kata Sofyan seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (17/11) malam.  Sofyan menegaskan, para oknum itu telah diberikan hukuman baik secara administrasi maupun pidana. ”Bahkan kepala kantor wilayah BPN kita copot dan pidanakan,” tegas dia.  Dengan organisasi begitu besar yang mempekerjakan 38 ribu pegawai se-Indonesia, Sofyan mengibaratkan itu sebagai apel dalam keranjang, pastinya ada beberapa apel yang rusak. ”Jadi bagaimana yang rusak itu dibuang,” ujar dia.  Pernyataan itu disampaikan Sofyan saat menanggapi Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II DPR Junimart Girsang. Junimart menyarankan satuan tugas tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal.  ”Dalam menangani kejahatan di bidang pertahanan yang pertama dibenahi adalah persoalan internal,” ucap Junimart.  Junimart menegaskan, tidak mungkin ada mafia pertanahan, tanpa adanya orang dalam. Kemudian, disebut mafia tanah jika telah ada sertipikat tanah yang diterbitkan badan pertanahan tanah (BPN).  Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta. Rakor itu dihadiri perwakilan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi seluruh Indonesia, para penyidik Polda se Indonesia dan perwakilan BPN se-Indonesia.

Menteri Sofyan Akui Ada Oknum ATR/BPN yang Terlibat Kasus Pertanahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Sofyan-Djalil.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dalam acara pelulusan program beasiswa pemimpin untuk tata kelola SDA yang lebih baik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dalam acara pelulusan program beasiswa pemimpin untuk tata kelola SDA yang lebih baik. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) belum lama ini meluncurkan dua program layanan masyarakat, yakni Layanan Mandiri Pertanahan Online (Loketku) dan Aplikasi Informasi Publik Online. Dua layanan ini dirilis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan pelayanan secara mandiri kepada masyarakat.  Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam keterangan resminya menuturkan, keberadaan dua layanan ini sangat penting sebab Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik-RED) mewajibkan badan publik berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan bagi masyarakat.  “Sudah menjadi tugas kami untuk melayani secara profesional agar menuju kantor pertanahan yang profesional, melayani, dan terpercaya. Terpercaya ini yang menjadi tantangan dan komitmen bersama,” katanya.  Sementara itu, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya, menjabarkan bahwa layanan Loketku dibuat didasari dari keluhan masyarakat yang bolak-balik datang ke Kantor Pertanahan sehingga prosesnya teramat panjang.  “Aplikasi ini berawal dari inovasi di Kantor Pertanahan untuk memperbaiki layanan menjadi lebih baik sehingga kami dari pusat ingin mengeskalasi secara nasional,” ujarnya.  Mengenai Aplikasi Permohonan Informasi Publik Online, ia menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu ke Kantor Pertanahan untuk mencari informasi. Masyarakat cukup mengajukan pertanyaan lewat laman ppid.atrbpn.go.id dan hasilnya bakal dikirim via elektronik.  “Ada fitur antrean online juga, sehingga masyarakat bisa lebih terpantau dan efisien. Saat ini, layanan ini sudah dinikmati di 96 kabupaten dan kota. Semoga gaungnya semakin tinggi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.  Ia menerangkan, masyarakat dapat langsung mendaftar dan mengunggah secara elektronik berkas mereka melalui layanan Loketku di Aplikasi Sentuh Tanahku. Nantinya, kata dia, akan ada kolom chat interaktif antara masyarakat dengan petugas loket yang prosesnya harus selesai sampai sukses terverifikasi.  “Kelihatannya ini sederhana, tapi ini tindakan yang kuat bagi kami untuk bergeser dari lembaga yang fokusnya pencatatan,” paparnya.  Untuk mengajukan permohonan informasi online, tahap pertama masyarakat melakukan registrasi akun melalui link https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/register dengan mengisi form pendaftaran.  Di tahap kedua, masyarakat akan mendapatkan pemberitahuan saat akun sudah diverifikasi oleh admin PPID. Lalu, tahap ketiga, setelah mendapatkan verifikasi dari admin PPID, masyarakat dapat login melalui link https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/register.  Untuk tahap keempat, setelah login masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan klik tombol ajukan informasi berwarna biru. Lalu, akan muncul form yang harus diisi oleh pemohon secara lengkap.  Di tahap kelima, setelah diisi oleh masyarakat secara lengkap klik tombol submit berwarna biru. Tahap keenam, permohoan informasi masyarakat akan diproses oleh admin PPID, PPID akan menyampaikan tanggapan/jawaban/dokumen informasi kepada pemohon dalam waktu 10+7 hari kerja.  “Dengan adanya website PPID ini, diharapkan masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi terkait pertanahan dan tata ruang  menjadi lebih praktis dan cepat,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati.

Kementerian ATR/BPN Luncurkan Dua Program Layanan Masyarakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sofyan djalil

Berita Terkini