<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/WhYnZsAqU1hZgrqwgykMFc3S2ImIkZC2ppRndoMG-1636693061.jpg" alt="Pendaftaran 80.000 kuota program magang nasional batch 2&nbsp;dibuka 6-12 November 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pendaftaran 80.000 kuota program magang nasional batch 2&nbsp;dibuka 6-12 November 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program pemagangan nasional bagi lulusan baru (fresh graduate) yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dinilai sebagai sesuatu yang baru dan belum pernah dilakukan di era pemerintahan Presiden sebelumnya. Ditambah, program magang tersebut memberikan benefit uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). "Ini sebagai sebuah terobosan kebijakan pemerintah (Presiden Prabowo Subianto) dan belum pernah dilakukan di masa lalu, tentu patut diapresiasi," kata Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro kepada Jawapos.com, Senin (3/11). Bawono menjelaskan, program ini dapat menjadi solusi jangka pendek di tengah peningkatan angka pengangguran terdidik. Sehingga, bagi para lulusan baru, dapat memanfaatkan program ini untuk mencari pengalaman kerja serta menambah jejaring (networking) di dunia kerja. "Atau bahkan untuk direkrut secara permanen (oleh perusahaan tempat magang). Dalam konteks dunia kerja yang kian kompetitif, pengalaman seperti itu tentu saja sangat bernilai," terangnya. Di samping itu, lanjut Bawono, program ini juga dapat menjadi jawaban atas masalah klasik selama ini: di mana tidak sedikit lulusan dari perguruan tinggi sangat minim pengalaman. "Bila selama ini kita mengenal subsidi upah dari pemerintah kepada para pekerja dengan kriteria tertentu maka program magang bergaji UMK ini mungkin tidak berlebihan bila disebut sebagai subsidi kompetensi kepada para fresh graduate," tambahnya. Sebagaimana diketahui, sejak Kemnaker membuka program magang nasional ini, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Pada Batch 1, sebanyak 20.000 peserta telah mengikuti program ini sejak 13 Oktober 2025 yang lalu. Pemerintah kembali membuka sekitar 80.000 peserta pada Batch 2. "Di batch 2 ini, Kemnaker mendorong perluasan akses magang tidak hanya perusahaan swasta dan BUMN tetapi juga kantor Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk diketahui bahwa keterlibatan perusahaan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi bangsa, " ujar Manaker Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas, Rabu (29/10/025). Program magang nasional 2025 merupakan inisiatif Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi, memberikan pengalaman kerja langsung di perusahaan, dan mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Nasional. "Selama 6 bulan, peserta magang akan menerima uang saku setara UMK melalui Bank Himbara, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung oleh pemerintah, " katanya. Yassierli menegaskan melalui magang nasional ini, perusahaan atau dunia usaha akan memperoleh keuntungan. Antara lain akses ke talenta muda berkualitas, kontribusi terhadap pembangunan SDM nasional, efisiensi biaya pelatihan, dan menjadi sarana pra-rekrutmen yang efektif, serta peningkatan citra dan tanggung awab sosial perusahaan. Pendaftaran perusahaan dalam program magang nasional batch 2 dibuka 24 Oktober dan ditutup 5 November 2025 mendatang. Perusahaan yang berminat dapat mendaftar melalui platform digital SIAPkerja di https://maganghub.kemnaker.go.id. Terget pertengahan November 2025 Pemagangan sudah berjalan. "Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data perusahaan dan mengajukan usulan program pemagangan. Setelah melalui proses verifikasi, perusahaan akan ditetapkan sebagai penyelenggara resmi dan dapat mulai merekrut peserta magang, " kata Yassierli.

Program Magang Nasional ini dapat menjadi solusi jangka pendek pemerintah Prabowo Gibran di tengah peningkatan angka pengangguran terdidik.

Program Magang Nasional Dinilai Sebagai Sesuatu yang Baru, Peneliti: Solusi Atasi Angka Pengangguran Terdidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/BAMBANG-19-2498345322.jpg" alt="Ketua MPR RI periode 2019&ndash;2024, Bambang Soesatyo dalam acara 2nd Grand Rendesvouz di Jakarta, Sabtu (19/7)/(Foto: Dimas Choirul/Jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI periode 2019&ndash;2024, Bambang Soesatyo dalam acara 2nd Grand Rendesvouz di Jakarta, Sabtu (19/7)/(Foto: Dimas Choirul/Jawapos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua MPR RI periode 2019&ndash;2024, Bambang Soesatyo, menegaskan pentingnya sektor pariwisata dalam menyerap tenaga kerja dan menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pariwisata adalah pahlawan tanpa tanda jasa karena membuka banyak peluang kerja, terutama bagi generasi muda. "Setiap tahun ini SMA atau perguruan tinggi yang meluluskan angkatan kerja baru rata-rata 3,5 juta. Sementara lapangan pekerjaan mungkin 20% saja tidak ada. Jadi makin hari, makin tahun itu makin menumpuk, makin terakumulasi ," ujarnya dalam acara &ldquo;2nd Grand Rendesvouz&rdquo; di Jakarta, Sabtu (19/7). Ia mengingatkan bahwa tanpa penciptaan lapangan kerja yang masif, Indonesia bisa menghadapi ancaman ledakan pengangguran. Hal ini menurutnya bisa menjadi beban besar bagi negara, seperti yang dialami Myanmar. "Nah, tanpa gerakan dan jasa Bapak-Ibu sekalian menciptakan lapangan pekerjaan, maka Indonesia emas 2045 nanti bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas jadinya," ucap pria yang kerap disapa Bamsoet itu. Sebaliknya, ia mengapresiasi negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang yang sukses memanfaatkan bonus demografi dengan mendorong anak muda berkecimpung di sektor kreatif dan teknologi. Indonesia, lanjut Bambang, memiliki potensi besar di sektor pariwisata yang perlu dimaksimalkan. "Dari mulai sumber budaya yang luar biasa gak ada di dunia. Desinasi wisata; pantai, gunung, dan seterusnya. Gua gua yang tidak ada di luar sana. Beragam makanan, beragam sajian, itu juga kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Jadi tinggal kita pilih dan fokus pada salah satu bidang yang menjadi bagian dari pariwisata ini," tuturnya. Ia juga menekankan bahwa pariwisata tidak tergantung pada impor atau bahan baku mahal seperti industri manufaktur. Justru, dengan modal alam dan budaya, Indonesia bisa mendatangkan wisatawan dunia dan memperkuat ekonomi nasional. "Kita datangkan wisatawan-wisatawan dunia hadir ke sini (Indonesia) dan memberikan tambahan devisa bagi kita," tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga mengajak generasi muda untuk menempuh pendidikan yang mengarah pada kemandirian, serta mengajak semua pihak bergotong royong memerangi pengangguran dan kemiskinan dengan pariwisata sebagai salah satu solusi strategis. "Dan pariwisata adalah solusi untuk kita mengatasi berbagai kendala hambatan di mana ketika dunia dalam keadaan tidak menentu, ekonomi juga tidak menentu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari solusi bangsa," pungkasnya.

Sektor pariwisata dapat menjadi solusi mengatasi berbagai kendala dan hambatan terkait kondisi perekonomian yang masih penuh tantangan.

 Sektor Pariwisata Dinilai Jadi Solusi Atasi Pengangguran

solusi atasi pengangguran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#solusi atasi pengangguran

Berita Terkini

Program Magang Nasional Dinilai Sebagai Sesuatu yang Baru, Peneliti: Solusi Atasi Angka Pengangguran Terdidik

Sektor Pariwisata Dinilai Jadi Solusi Atasi Pengangguran

Download Aplikasi JawaPos.com