<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Berjemur-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Warga berjemur dan berolahraga di kawasan Petamburan, Jakarta, Selasa (13/4/2020). Di tengah pandemi COVID-19, warga yang tinggal di kawasan permukiman padat bantaran rel kereta api tersebut berusaha untuk tetap menjaga imunitas tubuh dengan berjemur dan" width="100%">
<figcaption>Warga berjemur dan berolahraga di kawasan Petamburan, Jakarta, Selasa (13/4/2020). Di tengah pandemi COVID-19, warga yang tinggal di kawasan permukiman padat bantaran rel kereta api tersebut berusaha untuk tetap menjaga imunitas tubuh dengan berjemur dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi covid-19 sudah berlangsung satu setengah tahun. Di tengah bangsa berusaha melawan pandemi tersebut, perilaku masyarakat mulai berubah.  Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasojo mensinyalir bahwa pandemi telah menyebabkan dislokasi sosial. Dislokasi dalam arti sosial yakni kondisi seseorang yang mengalami interkasi atipikal (tidak sinkron) yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu lama. Hal itu dapat menimbulkan emosi negatif (depresi). Ketika dislokasi sosial terjadi secara luas dapat mengganggu kesehatan mental.  Kondisi itu diperparah dengan sikap masyarakat yang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan (prokes). Padahal prokes sangat penting, sehingga vaksin menjadi harapan. Paling tidak, dapat menjadikan double cover.  "Kita sekarang harus memperhatikan tenaga kesehatan dan dokter. Nakes merupakan tulang punggung dalam penanganan covid ini," ujar Imam B Prasojo.  Pendapat Imam B Prasojo itu dikemukakan dalam webinar yang digelar di Institute of Social Economic Digital (ISED), Selasa (3/8). Webinar itu bertemakan 'Menjaga Kewarasan di Tengah Pandemi'.  Lebih jauh Imam B Prasojo mengatakan, program pemerintah yang dilakukan saat ini agar bangsa ini bisa selamat dan negara ini tidak dikucilkan. Sebab, Indonesia disebut sebagai epicentrum covid. "Untuk itu perlu sinergi dukungan banyak pihak. Mulai dari ahli gizi, telemedicine, konsultasi psikiater, pendamping kerohanian), dan komunitas.  Dewan Pakar ISED Silverius Y Soeharso mengutip buku Headspindiprediksi. Di situ disebutkan bahwa sejumlah ahli mengatakan Indonesia dilanda banjir bandang ujaran kebijakan.  Indonesia yang multikultural di era media sosial memiliki potensi kerawanan nasional. Sehingga, harus diwaspadai terutama di era pandemi. "Para psikolog dan sosiolog perlu menyusun grow mindset (paradigm shifting program) guna mereduksi nalar fixed mindset (denial dan menolak kenyataan).  "Peran influencer, kaum muda, pegiat media digital, artis dan lain-lain juga dirasa dapat membantu dalam penanganan Covid-19 guna mengurangi angka penularan covid-19," kata Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila (UP) itu.  Ketua Bidang Data &amp; Sistem Informasi Tim Mitigasi PB IDI Seno Purnomo menuturkan, korona adalah virus yang menjadikan manusia sebagai perantaranya. Manusia harus bisa menahan segala hal sebagai bentuk ikhtiar, agar efektivitas dari vaksin tercapai. Menjaga prokes dapat mengurangi penyebaran agar pandemi segera berakhir.  Kini yang dapat dilakukan masyarakat adalah meningkatkan imunitas, menurunkan paparan dengan cara usaha terbaik. Cara itu dengan membatasi kontak, menjaga kebersihan (rajin cuci tangan), dan memakai masker dan sarung tangan.  "Hindari melakukan 'self medication' dengan mengandalkan berita yang sumbernya tidak jelas atau dasar pertimbangannya tidak sesuai kondisi," katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/04/2021/cegah-mudik-sosiolog-ui-minta-pemerintah-konsisten-tegakkan-aturan/">Cegah Mudik, Sosiolog UI Minta Pemerintah Konsisten Tegakkan Aturan</a>  Peneliti ISED Karuniana Dianta Sebayang menambahkan, kini sangat diperlukan penyebaran informasi yang benar tentang upaya pencegahan virus ini melalui media massa. Misalnya, membuat gerakan sosial yang dilakukan influencer kemudian disebarluaskan melalui media massa.  "Kita telah didukung sosial media. Kenapa kegiatan pencegahan Covid-19 ini tidak viral pada media sosial? Sehingga gerakan sosial atau mensosialisasikan gerakan-gerakan prokes melalui influencer," katanya.

Pandemi Disinyalir Menyebabkan Dislokasi Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/langgar_larangan.jpg" alt="PERSUASI: Personel Satlantas Polresta Barelang mengampanyekan imbauan tidak mudik dalam Operasi Simpatik 2021. (YUNITA FOR BATAM POS)" width="100%">
<figcaption>PERSUASI: Personel Satlantas Polresta Barelang mengampanyekan imbauan tidak mudik dalam Operasi Simpatik 2021. (YUNITA FOR BATAM POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta konsisten dalam menegakkan aturan untuk mencegah masyarakat melakukan mudik. Pemerintah melarang mudik bagi seluruh kalangan masyarakat, mulai dari karyawan BUMN, swasta, pegawai negeri sipil, anggota TNI-Polri, pekerja formal maupun informal, hingga masyarakat umum, karena semuanya dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19.  "Sanksi hukum itu saya pikir kalau memang diberlakukan dengan konsekuen, konsisten itu, ya itu bisa. Problemnya itu kan problem yang ada di Indonesia itu selalu mengenai konsistensi antara aturan dan implementasi daripada aturan tersebut," ujar Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Nadia Yovani dihubungi, Kamis (21/4).  Nadia menilai aparat di lapangan tidak boleh mengambil ekses dari sanksi yang diberlakukan pemerintah atau harAa konsisten, dia yakin bisa mengurungkan niat mudik.  Menurutnya, sanksi sosial bagi pemudik yang nekat merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan kalau memang kulturnya sudah terbentuk.  Karena kalau misalnya semuanya masih mengaminkan bahwa mudik lebaran itu memang perlu untuk dilakukan, bagaimana mau melakukan sanksi sosial.  "Sanksi sosial yang bisa dilakukan paling di sosial media dengan meng-highlight tindakan-tindakan nekat dari pemudik misalnya," imbuhnya.  Dia juga mengatakan, netizen Indonesia akan memberikan komentar negatif terhadap mereka yang nekat mudik. "Komentar Negatif Netizen itu sebenarnya sudah merupakan bentuk sanksi sosial sebenarnya dengan kita hidup di era digital seperti ini. Tapi seharusnya yang diutamakan lebih kepada sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah ketika warga masyarakat melanggar, tindakan ini," katanya.  Dijelaskan Nadia, semua tahu bahwa mudik itu adalah aktivitas rutin yang dilakukan bertahun-tahun. Dia berpendapat, sebuah aktivitas sosial yang dilakukan secara rutin itu bisa dibilang sebagai budaya.  "Kalau kita bilang budaya itu dia sudah inheren kayak tertanam dalam dirinya dia. Kayak kita makan saja, bahwa sehari tuh makan tiga kali tuh, itu adalah keharusan, atau sehari dua kali kalau kebiasaan sehari dua kali. Atau kalau enggak makan nasi itu enggak afdol. Jadi, dia itu levelnya sudah sampai seperti itu, dia inheren di dalam pikiran manusia Indonesia itu sudah tertanam dan entah kenapa itu wajib untuk dilakukan," jelasnya.  Dirinya berpendapat, untuk mengubah kultur seseorang mengenai mudik itu bisa dilakukan dengan pendekatan secara top down atau institusional aproach kelembagaan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/04/2021/wisnu-saya-yang-merancang-dan-menciptakan-logo-demokrat/">Baca Juga: Wisnu: Saya yang Merancang dan Menciptakan Logo Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> "Harusnya ketika sudah ada prosedur untuk pembatasan untuk mudik atau larangan mudik di lebaran tahun ini, itu juga Xdisertai dengan prosedur yang jelas, aturannya juga klir, nah sanksinya juga jelas," katanya.  Dia menilai perlunya sanksi yang bisa membuat orang sadar bahwa Pandemi Covid-19 belum tuntas.

Cegah Mudik, Sosiolog UI Minta Pemerintah Konsisten Tegakkan Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/AUSSIE2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sosiolog dan Pengajar Vokasi Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, tak jarang industri lebih memilih mempekerjakan lulusan dari daerah dan perguruan tinggi luar negeri. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 2018-2019 terkait pandangan industri pada lulusan perguruan tinggi. "Mereka lebih mau memperkerjakan anak daerah dan anak Indonesia yang lulusan luar negeri," ungkap dia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peta Jalan Pendidikan secara virtual bersama Komisi X, Rabu (11/11). Namun, apa alasan pelaku industri lebih memilih mereka yang lulusan daerah dan luar negeri? Pada survei tersebut, dikatakan salah satu alasannya adalah karena kemandirian atau kinerja lulusan luar negeri yang lebih tinggi dibandingkan pendidikan tinggi di Indonesia. Misalnya, ungkap Devie, Mereka itu punya etos kerja yang luar biasa. Ketika mereka minta gaji Rp 10 sampai Rp 15 juta, maka memberikan produktivitas yang sama dengan orang yang gajinya setaraRp 20 juta sampai Rp 25 juta. "Beda kalau lulusan Indonesia yang menilai dirinya terlalu tinggi, tapi mereka tidak mampu memberikan yang semestinya pada nilai gaji yang diberikan pada mereka," tambahnya. Selain itu, jalan pemikiran lulusan pendidikan Indonesia tidak sesuai dengan dunia industri yang memerlukan ketekunan dalam bekerja. Sebab, yang ditampilkan lulusan saat ini adalah game mindset, yaitu tidak menyelesaikan pekerjaan sampai akhir. Sehingga ketika ada masalah, mereka akan berhenti melakukannya atau tidak mencari solusi lain. "Itu terwujud dalam karakter mereka di industri dan ini lah yang menjadi para industri lebih memilih mempekerjakan anak-anak Indonesia lulusan luar atau dari daerah, mereka itu lebih memiliki determinasi yang jauh lebih tinggi," ungkapnya. Selain itu, generasi saat ini juga tidak bisa dituntut untuk bekerja cepat. "Memang generasi ini menuntut fleksibilitas yang lebih tinggi, mereka tidak suka diawasi dan deadline yang padahal menjadi DNA industri, lalu kepercayaan diri yang terlalu tinggi," pungkas Devie. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=mz5DgXGLH0g

Alasan Industri Lebih Pilih Lulusan PT Luar Negeri dan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kali-dipalak-pengunjuk-rasa-sosiolog-ui-ini-minta-aparat-proaktif_m_.jpg" alt="Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo meminta aparat bertindak tegas terhadap aksi unjuk rasa yang disertai pemalakan. Kejadian itu pernah dialaminya." width="100%">
<figcaption>Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo meminta aparat bertindak tegas terhadap aksi unjuk rasa yang disertai pemalakan. Kejadian itu pernah dialaminya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo meminta aparat bertindak tegas terhadap aksi unjuk rasa yang disertai pemalakan. Kejadian itu pernah dialaminya. &ldquo;Saya pernah mengalami sendiri, didemo dan ujung-ujungnya dimintai uang,&rdquo; ungkap Imam di Jakarta, Selasa (18/12).&nbsp; Aksi unjuk rasa yang menimpa dirinya, jelas Imam, tak lepas dari sebuah lembaga sosial yang didirikannya. Melalui lembaga tersebut, ia sebenarnya membantu pembangunan SMKN Tegal Waru, Purwakarta yang saat itu memperoleh bantuan Kemendikbud dan juga beberapa BUMN, seperti PTPN 8, PT Krakatau Steel dan PT Semen Tiga Roda.&nbsp; Bantuan itu, menurut Imam, ada yang berupa lahan dan juga dana. Bantuan lahan yang diterima seluas 5 hektare sedangkan dana sebesar Rp 10 miliar. Pada saat itu, Imam juga mengundang KPK dan pihak kejaksaan guna melakukan sosialisasi dan monitoring.&nbsp; Tak diduga, proses pembangunan itu justru mengundang aksi unjuk rasa kelompok tertentu. Mereka menuding Imam melakukan pelanggaran, seperti proses lelang, kontraktor, dan asuransi pegawai. &ldquo;Aksi itu juga diliput media, namun anehnya saya tidak pernah diwawancarai. Ternyata, ujung-ujungnya mereka meminta uang,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Tidak hanya sekali, aksi serupa juga terjadi ketika Imam membantu Sekolah Dasar (SD) Pondok Kacang, Tangerang Selatan. Ketika itu, sejumlah orang juga melakukan aksi unjuk rasa. Tapi seperti juga unjuk rasa soal SMKN di Purwakarta, para pendemo terkait SD tersebut juga meminta sejumlah uang.&nbsp; "Aksi unjuk rasa yang disertai pemalakan memang marak belakangan ini. Sasarannya sangat luas, termasuk swasta, pemerintahan, dan juga lembaga sosial seperti yang pernah dialaminya," paparnya.&nbsp; Dalam konteks itulah, Imam berharap agar aparat dapat bertindak tegas. Tidak hanya menunggu laporan, sebaiknya aparat juga proaktif, ketika menemukan indikasi kuat bahwa terjadi pemerasan di balik aksi unjuk rasa. "Selain itu, Dewan Pers juga diharapkan bertindak tegas jika ditemukan oknum wartawan yang bekerja sama dengan pendemo terkait tindak pemerasan," pungkasnya.

Dua Kali Dipalak Pengunjuk Rasa, Sosiolog UI Ini Minta Aparat Proaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/sosiolog-ui-agama-impor-kita-akui-masa-agama-leluhur-tidak_m_167238.jpeg" alt="Ilustrasi: Aliran kepercayaan kini bisa ditulis di kolom agama KTP dan KK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Aliran kepercayaan kini bisa ditulis di kolom agama KTP dan KK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi "penghayat kepercayaan" masuk kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mendapat dukungan dari Sosiolog <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/17/157713/universitas-indonesia-pertemukan-pencari-kerja-dan-perusahaan" target="_blank">Universitas Indonesia</a> (UI), Thamrin Amal Tomagola. Menurut dia, dengan putusan MK ini maka eksistensi penghayat aliran kepercayaan bisa diakui negara. "Saya senang sekali sama Arief Hidayat (Ketua MK) karena kalimatnya bagus sekali. Agama impor kita akui, masa agama leluhur tidak kita akui. Benar itu," ucap Thamrin di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (7/11). Dia menerangkan, dalam Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan sebenarnya tidak ada kata pengakuan. Begitu juga tak ada ketentuan dalam UU yang menyatakan bahwa negara mengakui enam agama yang ada di Indonesia. Pengakuan enam agama hanya keterangan yang ada pada salah satu ayat. "Ini seolah membodohi publik bahwa seakan-akan hanya enam agama itu yang diakui oleh undang-undang. Enggak benar. Jadi, langkah MK itu bagus sekali," tutur dia. Menurut Thamrin, akan ada perubahan sosial di masyarakat setelah eksistensi penghayat aliran kepercayaan diakui negara. Perubahan itu terutama tentang status dan hak sipil warga negara penghayat kepercayaan. "Mereka diakui dan kemudian dia bikin KTP. Selama ini kan, mereka tidak punya KTP sehingga tidak bisa mengurus kartu pintar, enggak bisa mengurus kartu kesehatan, enggak bisa BPJS," ujar Thamrin. Adapun dukungan terhadap pemerintah kemungkinan besar akan bertambah setelah adanya pengakuan hak-hak sipil warga negara penghayat aliran kepercayaan tersebut. "Mereka pasti akan makin mendukung ke mainstream yang NKRI dan Pancasila," kata Thamrin. Dia menyebut bahwa bisa saja ada penolakan masyarakat terhadap putusan MK, namun negara akan menunjukkan putusan MK. &ldquo;MK tertinggi negeri ini sudah bilang begini, ya semua warga negara harus tunduk karena putusan MK itu mengikat dan tidak bisa ditinjau kembali," katanya. Jika ada tindakan diskriminatif, penghayat kepercayaan bisa melaporkan hal itu kepada aparatur pemerintahan. "Setiap kali mereka dikucilkan, mereka bisa lapor bupati, wali kota. Saya warga negara, lho. Punya KTP. Kok saya diperlakukan begini?" ujar Thamrin. "Selama ini, mereka diam dan tidak bisa protes. Sekarang mereka bisa protes. Mereka sekarang bisa stand up and speak up," katanya. Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan kolom agama yang dapat diisi "penghayat kepercayaan" pada KK dan KTP. Hal itu diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU tentang Administrasi Kependudukan. Uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

Sosiolog UI: Agama Impor Kita Akui, Masa Agama Leluhur Tidak

sosiolog ui

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sosiolog ui

Berita Terkini

Pandemi Disinyalir Menyebabkan Dislokasi Sosial

Cegah Mudik, Sosiolog UI Minta Pemerintah Konsisten Tegakkan Aturan

Alasan Industri Lebih Pilih Lulusan PT Luar Negeri dan Daerah

Dua Kali Dipalak Pengunjuk Rasa, Sosiolog UI Ini Minta Aparat Proaktif

Sosiolog UI: Agama Impor Kita Akui, Masa Agama Leluhur Tidak

Download Aplikasi JawaPos.com