Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/01/d62f0d2a-7676-49bc-8df8-d47bcff89e54-2271666193.jpg" alt="CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani di Gedung BEI, Jakarta, Minggu (1/2/026). (Nurul F/JawaPos.com)" /> JawaPos.com &ndash; Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia tengah mengkaji besaran porsi kepemilikan saham yang berpotensi diambil di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kajian tersebut mengacu pada praktik di berbagai negara, di mana sovereign wealth fund (SWF) umumnya memiliki kepemilikan di bursa dengan rentang 15 hingga 30 persen. CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa secara mandat, Danantara memiliki fleksibilitas untuk berinvestasi baik secara langsung maupun tidak langsung di berbagai kelas aset, termasuk aset publik dan non-publik. &ldquo;Kan Danantara memang boleh berinvestasi secara langsung dan tidak langsung, baik sesuai dengan policy kebijakan kita di all different classes of asset, public maupun non-public,&rdquo; ujar Rosan saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Minggu (1/2). Ia menekankan bahwa setiap langkah investasi tetap mengedepankan prinsip independensi dan keterbukaan terhadap evaluasi. Masuknya Danantara ke pasar modal pun akan sangat bergantung pada aspek valuasi dan kelayakan investasi. &ldquo;Dan tentunya kita tetap akan independen dan menerima evaluasi. Kalau memang dari segi pricing-nya ini bagus, ya tentunya Danantara kita akan masuk ke pasar modal,&rdquo; jelasnya. Terkait rencana demutualisasi BEI, Rosan menyebut Danantara belum menetapkan angka pasti mengenai porsi kepemilikan saham yang akan diambil.&nbsp; Saat ini, pihaknya masih melakukan kajian mendalam, termasuk menyiapkan sejumlah kriteria investasi yang harus dipenuhi. &ldquo;Mengenai demutualisasi, kita akan mempelajari terlebih dahulu seberapa persen kita ingin masuk. Kan kita juga tentunya punya kriteria-kriteria ya pada saat kita masuk dan berinvestasi,&rdquo; ujar Rosan. Lebih lanjut, ia menambahkan, keterlibatan sovereign wealth fund dalam kepemilikan bursa bukanlah hal yang baru di tingkat global. Bahkan, hampir seluruh bursa besar dunia memiliki SWF sebagai salah satu pemegang saham strategis. &ldquo;Dan kami lihat juga kan hampir di semua bursa lainnya di dunia ini, sovereign wealth fund-nya itu kan memang ikut. Range-nya bisa 15 persen, ada yang 25 persen, ada yang 30 persen, ada yang lebih dari itu,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Danantara Indonesia kaji porsi kepemilikan saham BEI antara 15-30 persen. Simak evaluasi Danantara terkait investasi.

Danantara Kaji Porsi Kepemilikan Saham di BEI, Acuan Negara Lain di Kisaran 15–30%

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/Sidang-kabinet-paripurna-setahun-Prabowo-Gibran-2-2317335752.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)" /> JawaPos.com &ndash; Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menandai babak penting dalam penataan ulang arah ekonomi nasional. Di tengah fokus pada kemandirian dan efisiensi aset negara, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara muncul sebagai salah satu instrumen kunci dalam kerangka pembangunan era kabinet Merah Putih. Meski baru berdiri beberapa bulan, Danantara telah menempati posisi strategis di arsitektur ekonomi baru Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara agar menghasilkan nilai tambah berkelanjutan, sebuah fungsi yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan BUMN. Dalam waktu singkat, total dana kelolaan (Assets Under Management/AUM) Danantara dilaporkan telah melampaui USD 1 triliun, menempatkannya di jajaran 10 besar sovereign wealth fund (SWF) dunia. Menurut analis kebijakan ekonomi dari Apindo, Ajib Hamdani, kehadiran Danantara menegaskan niat pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi berbasis investasi jangka panjang. "Presiden Prabowo menaruh pesan yang jelas melalui pembentukan Danantara: Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar, tapi pemain dalam peta investasi global. Capaian awal lembaga ini menunjukkan arah yang konsisten ke sana," ujar Ajib. Di bawah koordinasi langsung Presiden, Danantara berperan sebagai jembatan antara kebijakan fiskal dan investasi produktif. Memastikan kekayaan negara tidak mengendap, melainkan bergerak dalam bentuk investasi strategis di energi, infrastruktur, industri hijau, dan teknologi digital. Sejumlah proyek yang kini dalam tahap penjajakan mencakup waste-to-energy plants di berbagai kota besar, pengembangan kawasan ekonomi berbasis energi terbarukan, dan kolaborasi lintas negara untuk pembiayaan proyek strategis. "Kami melihat Danantara juga menjadi harapan sebagai job creator. Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Penyerapan tenaga kerja ini diharapkan bisa menjadi pengungkit perekonomian nasional," jelas alumnus Universitas Diponegoro itu dalam keterangannya, Selasa (21/10). Capaian ini dinilai sejalan dengan prioritas utama pemerintahan Prabowo&ndash;Gibran: mengubah struktur ekonomi dari konsumtif menjadi produktif. Dengan pendekatan investasi yang terukur, Danantara diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, dan menciptakan efek berganda di sektor riil. Survei Poltracking Indonesia yang dirilis awal Oktober 2025 turut memperlihatkan sinyal positif. Dari publik yang mengetahui pembentukan Danantara, 77,5 persen menyatakan setuju dan 74,6 persen yakin lembaga ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Temuan itu menunjukkan adanya penerimaan publik terhadap visi ekonomi yang lebih berorientasi pada investasi jangka panjang. Ajib menilai, peran Danantara tak bisa dilepaskan dari konteks politik dan ekonomi yang lebih besar di tahun pertama pemerintahan Prabowo. "Danantara adalah wajah baru kebijakan ekonomi era Prabowo, lebih strategis, terpusat, dan berorientasi hasil. Kalau tata kelolanya terjaga, lembaga ini bisa menjadi pilar penting bagi ambisi pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan pemerintah," katanya. Kini, dengan fondasi hukum dan struktur kelembagaan yang dibangun, Danantara menjadi simbol perubahan paradigma ekonomi nasional: dari negara yang memiliki aset, menjadi negara yang menghasilkan nilai dan peluang. Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo, lembaga ini mungkin masih muda, tetapi jelas sudah menempati peran sentral dalam rancangan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan.

Di bawah koordinasi langsung Presiden, Danantara berperan sebagai jembatan antara kebijakan fiskal dan investasi produktif.

Setahun Pemerintahan Prabowo, Analis Apindo Nilai Danantara jadi Simbol Arah Baru Ekonomi Nasional

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/sri-mul-sua.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)" /> JawaPos.com - Kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) menarik perhatian publik. Lembaga itu digadang-gadang mampu mendatangkan investasi dari para sovereign investors. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa LPI tidak sama dengan SWF di negara-negara lain.  "Logika utama SWF Indonesia (LPI) berbeda dengan SWF negara lain. Logika SWF Indonesia adalah kita ingin mengundang foreign direct investment (FDI) atau foreign fund kalau saya sebutnya," ujarnya Kamis (28/1).  Suahasil menjelaskan, dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui LPI bukanlah utang, melainkan ekuitas jangka panjang.  Kehadiran lembaga semacam LPI di Indonesia amat penting. Terutama untuk mencukupi berbagai kebutuhan pembiayaan di dalam negeri.  "Sekarang yang kami pikirkan adalah bagaimana SWF mendesain project mana yang dikerjasamakan dan project mana yang kemudian bisa betul-betul menjadi game changer dari pendanaan pembangunan jangka panjang," urainya.  Mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu itu melanjutkan bahwa dari segi permodalan, pemerintah menyiapkan dana awal paling sedikit Rp 15 triliun. Dana itu telah diberikan melalui skema penyertaan modal negara (PMN) dari APBN 2020.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/swf-jalan-pemerintah-siapkan-rp-15-triliun-sebagai-modal-awal-lpi/">SWF Jalan, Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun sebagai Modal Awal LPI</a>  Jumlah itu akan bertambah secara bertahap hingga Rp 75 triliun pada akhir 2021. Pemberian modal awal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan modal awal LPI.  Modal awal itu juga sebagai 'pancingan' untuk menarik investor asing. "Nah, supaya bisa masuk sebagai ekuitas, Indonesia menyediakan semacam pancingan. SWF Indonesia INA yang telah dilengkapi dengan modal awal Rp 15 triliun ini akan kita perbesar," imbuh Suahasil.  Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa LPI bisa menjadi salah satu SWF terbesar ASEAN. Data Kemenko Perekonomian mencatat, tiga SWF teratas di Asia Tenggara adalah GIC Private Limited, Temasek Holding, dan Khazanah Nasional Berhad.  "Kita berharap menjadi salah satu yang terbesar di level ASEAN. Pak Presiden menargetkan untuk fund-nya itu sebesar USD 20 miliar sebagai tahap awal," ujarnya.  Airlangga menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah peraturan pemerintah (PP) untuk memayungi LPI. Saat ini pemerintah tengah merampungkan beleid soal fasilitas perpajakan. Sebelumnya, dia menyatakan bahwa akan ada dua jenis pendanaan dalam LPI.  Pemerintah telah bertemu dengan lebih dari 50 investor global sejak pertengahan tahun lalu. Beberapa investor itu mengirim surat dan memaparkan minatnya untuk berinvestasi melalui letter of interest (LoI) dan komitmen.  Sejumlah lembaga SWF yang berminat masuk ke program master fund LPI, antara lain, United States International Development Finance Corporation (DFC). Selain itu, ada Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation dan ada Abu Dhabi Investment Authority.  TENTANG LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI (LPI)  Apa tujuan LPI?  Membentuk master fund, sub-fund, maupun usaha patungan melalui skema co-investment dengan investor asing untuk menarik foreign direct investment (FDI).  Bagaimana permodalan LPI?  Modal awal Rp 15 triliun, berupa PMN dari APBN 2020.  Secara bertahap, modalnya meningkat menjadi Rp 75 triliun hingga akhir 2021.  Bagaimana cara kerja LPI?  Terdiri atas dewan pengawas dan dewan direktur.  Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada presiden selambatnya pada 31 Mei tahun berikutnya.  Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan LPI dilakukan akuntan publik yang terdaftar di BPK dan OJK.  Sumber: Kemenkeu  https://www.youtube.com/watch?v=FnE1zGkPnYA

Wamenkeu: Dana Masuk LPI Bukanlah Utang, tapi Ekuitas Jangka Panjang

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" /> JawaPos.com - Indonesia segera memiliki sovereign wealth fund (SWF) seperti negara-negara di belahan dunia lain. Namanya Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga tersebut.  "Kita butuh dana untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan," ungkap Ani, sapaan Sri Mulyani, dalam raker dengan Komisi XI DPR Senin (25/1).  Jika dikaitkan dengan visi Indonesia untuk menjadi kekuatan dunia nomor lima, menurut dia, total investasi infrastruktur sesuai estimasi RPJMN mencapai Rp 6.445 triliun. Ani menambahkan bahwa umumnya pembiayaan infrastruktur adalah padat modal.  Karena itu, ongkos pembiayaan (cost of fund) pun tinggi dan tenornya panjang. Bila hanya mengandalkan instrumen utang, beban yang harus ditanggung tinggi.  "Kapasitas pembiayaan APBN dan BUMN saat ini, terlihat dalam neraca, terutama BUMN, sudah tinggi. Exposure dari leverage-nya," ungkap mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. Maka, pemerintah perlu berupaya keras untuk meningkatkan pendanaan domestik agar pembangunan lancar.  Untuk membentuk LPI, pemerintah menyiapkan modal awal sekitar Rp 15 triliun. Secara bertahap, dana itu akan bertambah menjadi Rp 75 triliun sampai akhir 2021. Alokasi modal awal LPI itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  "Pemenuhan modal LPI didapatkan melalui pengalihan saham yang dimiliki pemerintah pada beberapa BUMN dengan kriteria tertentu," kata Ani.  Lembaga seperti LPI lebih dulu ada di Norwegia, Malaysia, atau India. Seperti pendahulunya, LPI juga menawarkan imbal hasil untuk meningkatkan dana investasi yang dikelola.  Secara struktur, LPI akan punya hierarki dua tingkat yang terdiri atas dewan pengawas dan dewan direktur. Pemerintah menerima 280 kandidat dewan pengawas dan pada akhirnya tiga orang lolos seleksi tahap akhir. Mereka adalah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.  Untuk mengelola risiko dan melaksanakan tugas LPI, dewan direktur akan membentuk komite manajemen risiko. Komite itu beranggota dewan direktur, pegawai LPI, dan/atau pihak lain yang berpengalaman.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI Dito Ganinduto menyambut baik kehadiran LPI. Menurut dia, LPI adalah terobosan. Lembaga itu akan bisa menjawab kesenjangan pendanaan dalam negeri dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional.  "LPI ini nantinya dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai investasi pemerintah pusat yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan," papar Dito.  Dia optimistis, LPI bakal menarik banyak investor asing. Tentunya, mereka akan memilih proyek strategis yang memiliki return investasi menggiurkan. Sistem pengawasan yang didesain sangat baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan LPI.  URGENSI PEMBENTUKAN LPI/SWF  Total investasi infrastruktur 2020–2024 mencapai Rp 6.445 triliun.  FDI Indonesia stagnan.  Rasio utang terhadap PDB harus terkendali.  Kapasitas pembiayaan BUMN kian terbatas.  Kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional tak sepadan.  Sovereign investors butuh mitra strategis yang kuat secara hukum dan kelembagaan.  Sumber: Kemenkeu  https://youtu.be/v3lbQKFY8vs  &nbsp;

SWF Jalan, Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun sebagai Modal Awal LPI

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/arya-sinulingga.jpg" alt="Arya Sinulingga (Antara Photo)" /> JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai bahwa kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) akan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dana pembangunan. LPI juga bukan sebagai sesuatu yang baru karena banyak negara di dunia sudah memiliki pola pembiayaan serupa.  Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa Indonesia justru relatif terlambat dalam membuat LPI. Meski demikian, dia meyakini kehadiran SWF bisa mendorong pembangunan. Mengingat, selama ini dana yang diambil untuk melakukan pembangunan berasal dari APBN atau BUMN.  "Kita butuh dana lebih besar lagi. Kita tahu juga BUMN yang ada punya aset yang besar, tetapi belum dimaksimalkan untuk cari uang," ujarnya Senin (28/12).  Menurut Arya, kehadiran SWF menjadi langkah pemerintah untuk mendapat dana investasi luar negeri. Di mana, terdapat dua cara. Pertama, investasi di LPT. Kedua, mengelola aset yantg dimiliki BUMN.  "Respons market bagus terlihat dari saham bagus BUMN. Kita butuh pengerjaan tol, bandara, dan pariwisata. Kalau bergantung ke APBN, kita masih bergaya tradisional. Makanya, dibuat SWF," tambahnya.  Selain itu, pemerintah bisa mengarahkan dana investasi yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA) untuk menyasar pembangunan proyek-proyek di luar negeri. "Setelah domestik, kita bisa saja main ke luar negeri. Kawan-kawan kita (perusahaan BUMN, Red) kan mulai membangun infrastruktur di luar negeri juga," urainya.  Sebagai informasi, LPI resmi terbentuk seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang 11/2020 tentang Cipta Kerja.  https://www.youtube.com/watch?v=JaW7r1nnDL0

Stafsus Erick: Aset BUMN Besar, tapi Belum Dimaksimalkan Tuk Cari Uang

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Uni Emirat Arab (UEA) terus menanyakan mengenai Sovereign Wealth Fund (SWF) ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, meski kelanjutan pemindahan ibu kota negara belum jelas. Luhut menyampaikan, Menteri Energi UEA Suhail Mohammed Faraj al Mazroui menanyakan hal itu baru-baru ini.  "Dia tanya lagi, 'Pak Luhut, ini (soal) ibu kota baru, SWF jalan enggak?' kata Luhut menirukan pertanyaan Suhail, dalam rapat virtual dengan Komisi V DPR, dilansir Antara, Selasa (21/4).  "Saya bilang, jalan saja karena SWF itu bukan hanya untuk ibu kota saja, tapi juga untuk infrastruktur," lanjut Menteri Perhubungan ad interim tersebut.  Meski begitu, kata Luhut, dia menegaskan ke Suhail bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus menangani pandemi virus korona Covid-19. Suhail pun bisa menerima penjelasan Luhut.  Namun, dia mengatakan pembicaraan tentang ibu kota baru dan SWF harus dilanjutkan. Sebab, Suhail meyakini akan ada perubahan struktur bisnis di dunia setelah merebaknya Covid-19.  "Karena itu banyak sekali memang nanti yang diceritakan dia lagi. Oleh karena itu nanti semua kita kerjakan," katanya tanpa merinci rencana lanjutan pembangunan ibu kota negara.  Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada satupun kegiatan terkait ibu kota negara selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tahun ini, PUPR juga tidak mengalokasikan anggaran untuk ibu kota negara, lantaran belum ada payung hukumnya.  Basuki menambahkan, keberadaan perangkat lunak atau software terkait ibu kota negara baru hanyalah untuk mempersiapkan gagasan-gagasan, bukan desain ibu kota. "Kalau ada software-software, ini hanya untuk persiapan misalnya gagasan-gagasan bagaimana kalau memang IKN nanti jadi kita punya gagasannya, bukan desainnya," katanya.

Ditanya UEA soal Sovereign Wealth Fund, Luhut: Jalan Saja