Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/IMG_5465JPG-2128499149.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Listyo Sigit P dan jajan Menteri Kabinet meresmikan 1.072 SPPG Polri se-Indonesia di SPPG Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Meski sudah memiliki 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, Polri masih menarget penambahan unit SPPG tahun ini. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ingin jumlah SPPG Polri pada 2026 mencapai 1.500 unit. Tidak hanya banyak, dia menekankan agar seluruh SPPG Polri tetap mempertahankan zero accident. Menurut Sigit, langkah itu perlu dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi. Juga penting guna memastikan bertambahnya akses masyarakat penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat bersamaan, Polri memastikan aspek standarisasi mutu, higienitas, dan keamanan pangan menjadi prioritas utama. &rdquo;Saat ini 201 SPPG Polri telah memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi, 119 SPBG Polri telah memiliki Sertifikat Halal, dan 147 SPPG Polri telah memiliki Sertifikat Uji Laboratorium Air,&rdquo; terang dia di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya pada Jumat (13/2). Sigit mengungkapkan bahwa demi menjamin standar-standar tersebut berjalan secara optimal, seluruh SPPG Polri dilengkapi berbagai peralatan seperti filter air dan water heater untuk pengelolaan air, biotank untuk pengelolaan limbah, serta rak food tray UV, dan steamer food tray. Dengan begitu, kebersihan sanitasi dan kualitas makanan terjamin. &rdquo;Untuk mempertahankan zero accident, seluruh SPPG Polri menerapkan prinsip food security dan food safety secara ketat melalui penggunaan test kit sebagai quality control untuk memastikan bahan pangan aman dan layak konsumsi,&rdquo; tegasnya. Untuk menjamin ketersediaan test kit, Polri mengembangkan Farmapol Pusdokkes Polri sebagai produsen food safety kit yang dapat menyediakan 400 unit test kit per bulan. Itu pun masih tahap awal, angkanya bisa terus bertambah seiring pengembangan yang dilakukan. Khusus untuk target jangka menengah, Polri ingin mengejar pemenuhan kebutuhan untuk 1.500 SPPG Polri. &rdquo;Dan jangka panjang diproyeksikan akan mampu mendukung kebutuhan 33 ribu SPPG pada skala nasional,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Sigit memastikan bahwa layanan SPPG Polri berjalan aman dan lancar. Sebab, Polri telah merekrut 596 Bintara Kompetensi Khusus, sebanyak 97 diantaranya adalah Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat yang bertugas membantu penerapan food security dan pengendalian mutu pada seluruh SPPG Polri.

Kapolri targetkan penambahan SPPG Polri hingga 1.500 unit pada 2026. Dia menekankan pentingnya zero accident dan standar keamanan pangan.

Target Penambahan SPPG Polri Hingga 1.500 Unit, Kapolri Tekankan Zero Accident

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/cf2a7c83-1f65-4e29-853a-f95402ce4c68-1723198590.jpg" alt="Presiden Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala BGN Dadan Hindayana, dan pejabat lainnya, serta tokoh masyarakat saat peresmian SPPG Polri, Jumat (13/2). (Istimewa)" /> JawaPos.com - Presiden Prabowo secara resmi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Penganugerahan itu diberikan saat peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 18 Gudang Ketahanan Pangan serta 107 Groundbreaking 107 SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2). Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 dan 13/TK/Tahun 2026. "Menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa sebagai penghargaan atas jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara," kata Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana. "Serta, Satyalancana Wirakarya sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa, sehingga dapat dijadikan teladan bagi yang lainnya," sambungnya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo secara langsung mengalungkan anugerah tanda kehormatan kepada Kepala BGN Dadan Hindayana berupa Bintang Jasa Utama. Kemudian, ada juga Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo yang dianugerahi Bintang Jasa Pratama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol (Purn) Soni Sonjaya dianugerahi Bintang Jasa Pratama bersama dua penerima lainnya, Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada dianugerahi Bintang Jasa Nararya bersama empat penerima lainnya. Selanjutnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dianugerahi Satyalancana Wirakarya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Wisnu Hermawan Februanto dianugerahi Satyalancana Wirakarya, serta tokoh masyarakat H. Zaini Sidi dianugerahi Satyalancana Wirakarya bersama 57 penerima lainnya. "Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," pungkasnya. &nbsp;

Presiden Prabowo anugerahi Kepala BGN dan Wakapolri Bintang Jasa saat peresmian SPPG Polri di Jakarta.

Presiden Prabowo Anugerahi Kepala BGN hingga Wakapolri Bintang Jasa saat Peresmian SPPG Polri

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/WhatsApp-Image-2026-02-13-at-084549-4266157889.jpg" alt="SPPG Polri di Palmerah yang diresmikan Presiden Prabowo, Jumat (13/2) pagi WIB. (Instagram @info.jakartabarat)" /> JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat dan pengguna jalan yang biasa melalui kawasan Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar) untuk mencari alternatif lain. Sebab, Jumat pagi ini (13/2), Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polsek Palmerah. Selain SPPG, Presiden Prabowo juga akan meresmikan Gudang Ketahanan Pangan di lokasi yang sama. Untuk itu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menyampaikan bahwa pengguna jalan yang biasa melintas kawasan Palmerah disarankan menjari alternatif jalur lain. Sehingga tidak terjadi kepadatan atau terjebak kemacetan di lokasi tersebut. &rdquo;Kami mengimbau untuk pengguna kendaraan pribadi bisa menghindari ruas jalan sekitar Pasar Palmerah atau Palmerah Barat. Kecuali angkutan umum dalam trayek seperti mikrolet dan JakLingko,&rdquo; ungkap Komarudin saat dikonfirmasi oleh awak media. Meski begitu, Komarudin menekankan bahwa rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas hanya dilakukan situasional. Petugas akan melihat kepadatan sebelum mengambil diskresi. Dia memastikan, pihaknya akan berusaha sebaik mungkin agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Mengingat ada beberapa fasilitas umum seperti sekolah, stasiun, dan pasar yang berada di sekitar Palmerah. &rdquo;Kami akan berupaya untuk aktivitas masyarakat tetap berjalan. Walaupun sangat dimungkinkan terjadi peningkatan volume atau kepadatan lebih dari hari biasa,&rdquo; ujarnya. Sejak pagi tadi petugas kepolisian dari Ditlantas Polda Metro Jaya dan jajaran sudah tampak melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar Polsek Palmerah. Beberapa persimpangan jalan dari arah ke Slipi menuju Palmerah dan sebaliknya ditutup sementara. Selain Presiden Prabowo, agenda tersebut bakal dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian lainnya. &nbsp;

Ditlantas Polda Metro Jaya imbau masyarakat cari jalur alternatif saat Presiden Prabowo resmikan SPPG di Palmerah.

Presiden Prabowo Resmikan SPPG di Polsek Palmerah, Masyarakat Disarankan Cari Jalur Alternatif untuk Cegah Kepadatan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/WhatsApp-Image-2025-10-01-at-175554-3266379330.jpeg" alt="Kepala BGN Dadan Hindayana&nbsp;(dua dari kiri) dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10). (Istimewa)" /> JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun Polri mempunyai alat rapid test yang digunakan untuk menguji makanan yang sudah dimasak. Kebijakan itu akan diterapkan di SPPG lainnya.&nbsp; Kepala BGN Dadan Hindayana menyinggung soal ratusan siswa keracunan MBG di Banggai, Sulawesi Tengah. Dia mengatakan kasus keracunan menu MBG di Banggai terkait pemasok atau supplier. Karena itulah, Dadan menyebut seleksi terhadap supplier ini penting untuk dilakukan.&nbsp; "Terkait dengan kejadian di Banggai di mana pemasok ini sangat penting dan oleh sebab itu maka seleksi terhadap supplier ini juga perlu dilakukan," ungkap Dadan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016646658/rapat-dengan-bgn-dpr-minta-jangan-ada-lagi-kasus-keracunan-akibat-mbg">Rapat dengan BGN, DPR Minta Jangan Ada Lagi Kasus Keracunan Akibat MBG</a> Dadan mengungkap Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan agar setiap SPPG memiliki alat rapid test. Rapid test itu penting untuk menguji makanan. "Pak Presiden sudah memerintahkan agar setiap SPPG memiliki alat rapid test yang bisa dilakukan untuk menguji makanan yang sudah dimasak sebelum diedarkan," kata Dadan.&nbsp; Di sinilah, Dadan lalu mengungkap SPPG yang dibangun Polri lengkap dengan tersedianya alat rapid test. Alat rapid test itu, kata Dadan, menguji makanan yang sudah dimasak sebelum diedarkan. "Ini sudah dilakukan di SPPG yang dibangun oleh Polri," ujar Dadan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)

BGN Ungkap Alat Rapid Test Cegah Keracunan MBG Sudah Diterapkan di SPPG Polri

SPPG polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SPPG polri

Berita Terkini

Target Penambahan SPPG Polri Hingga 1.500 Unit, Kapolri Tekankan Zero Accident

Presiden Prabowo Anugerahi Kepala BGN hingga Wakapolri Bintang Jasa saat Peresmian SPPG Polri

Presiden Prabowo Resmikan SPPG di Polsek Palmerah, Masyarakat Disarankan Cari Jalur Alternatif untuk Cegah Kepadatan

BGN Ungkap Alat Rapid Test Cegah Keracunan MBG Sudah Diterapkan di SPPG Polri

Download Aplikasi JawaPos.com