<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/IMG_1216-2822791880.jpeg" alt="Gerakan Pangan Murah di halaman Kantor Kecamatan Tandes, Surabaya, Rabu (19/3). (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Gerakan Pangan Murah di halaman Kantor Kecamatan Tandes, Surabaya, Rabu (19/3). (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Kecamatan Tandes, Surabaya, pada Rabu (19/3). Kepala DKPP Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menuturkan GPM adalah salah satu upaya Pemkot untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah (2025). "Pemkot Surabaya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau menjelang lebaran," tutur Antiek di Surabaya, Rabu (19/3). Beragam komoditas pangan tersedia di GPM kali ini. Pada komoditas beras, ada beras Setra Ramos 5 Kilogram yang dibanderol Rp 71.000, ⁠Beras Candi Mulyo 3 Kilogram Rp 43.500, Beras SPHP 5 Kilogram Rp56.000. Lalu pada komoditas minyak, ada MinyaKita kemasan botol dengan harga Rp 15.500 per liter dan MinyaKita kemasan plastik dengan harga Rp14.700 liter. Aneka olahan daging sapi dari PD RPH Surabaya juga tersedia di GPM. "Pokdakan (Kelompok Budidaya Ikan) Pemberani, juga menjual ikan lele sebanyak 35 kilogram dengan harga Rp24.000 per kilogram," imbuhnya. Komoditas lain juga tersedia, seperti telur ayam dengan harga Rp 26.000 per kilogram, bawang Rp 5.000 per pack, bawang putih 10.000 per pack, cabai merah besar Rp 5.000 per pack, cabai rawit merah Rp 5.000 per pack, dan gula Rp 16.000 per kilogram. &ldquo;Tren GPM di kawasan Tandes menunjukkan bahwa masyarakat banyak membeli gula dan minyak. Mungkin karena menjelang lebaran, kedua komoditas tersebut menjadi kebutuhan utama," terang Antiek. Ia optimis bahwa Gerakan Pangan Murah dapat mengantisipasi kemungkinan kelangkaan. Antiek juga memastikan pasokan pangan di Surabaya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri 2025. "Tidak hanya GPM, Pemkot melalui Dinkopumdag juga rutin mengadakan operasi pasar dan pasar murah, sehingga warga tidak perlu khawatir tentang ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idulfitri," tukasnya.&nbsp;(*)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Kecamatan Tandes.

Gerakan Pangan Murah, Upaya Pemkot Surabaya Jaga Harga Jelang Lebaran 2025

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/Antri-Beras-Gratis-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-1-4067795793.jpg" alt="Ratusan warga mengantri untuk mendapatkan beras gratis di kawasan Joglo, Jakarta, Rabu (28/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ratusan warga mengantri untuk mendapatkan beras gratis di kawasan Joglo, Jakarta, Rabu (28/2/2024).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekan harga beras di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Gus Fahrur meminta agar satgas Pangan Polri terus bergerak menjaga stabilitas harga beras di pasar, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini tugas penting dan mulia yang wajib dilaksanakan untuk menjaga stabilitas pangan, menjamin kesejahteraan masyarakat," kata Gus Fahrur kepada wartawan, Jumat (1/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Fahrur juga mendorong Satgas Pangan Polri menindak para pelaku penimbun beras.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita dukung penuh , jangan ada yang menimbun beras memanfaatkan situasi ini, jangan menari di atas penderitaan masyarakat. Tindak tegas pelakunya," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Gus Fahrur, kebutuhan makanan pokok adalah salah satu kunci stabilitas ketahanan negara. Oleh karena itu, menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat pengadaan hulu sampai hilir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Fahrur berharap pemerintah mengembalikan lagi swasembada pangan, terutama beras. Ia mengatakan pemerintah harus mengerahkan semua daya upaya untuk memakmurkan dunia pertanian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014391800/beli-mobil-bekas-via-marketplace-jangan-sampai-ketipu-wajib-tahu-tips-berikut-ini">Beli Mobil Bekas Via Marketplace, Jangan Sampai Ketipu, Wajib Tahu Tips Berikut Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga di bulan Ramadan problem ini sudah bisa diatasi pemerintah," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Jokowi sebelumnya menyebut harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Ia pun meminta narasi harga beras naik tidak langsung ditelan mentah-mentah. Jokowi meminta agar masyarakat kembali memeriksa harga beras di pasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Ini tugas penting dan mulia yang wajib dilaksanakan untuk menjaga stabilitas pangan, menjamin kesejahteraan masyarakat," kata Gus Fahrur

PBNU Minta Satgas Pangan Jaga Stabilitas Harga Beras Jelang Bulan Suci Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Daging-Sapi-Dery-Ridwansah-8-2.jpg" alt="Pedagang menata daging sapi lokal dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakart, Rabu (23/02/2022). Harga daging sapi lokal mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Hal ini diperparah lagi oleh menurunya" width="100%">
<figcaption>Pedagang menata daging sapi lokal dagangannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakart, Rabu (23/02/2022). Harga daging sapi lokal mengalami kenaikan dalam satu bulan terakhir dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram. Hal ini diperparah lagi oleh menurunya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah minyak goreng dan kedelai yang mengalami kenaikan harga di pasaran, saat ini masyarakat dibebankan oleh kenaikan harga daging sapi. Mengutip situs infopangan, harga daging sapi has saat ini seharga Rp 137.000 per kilogram, sedangkan harga daging sapi murni Rp 131.756 per kilogram.  Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkopas) Ngadiran mengaku, memang selama sepekan ini ada pergerakan kenaikan pada beberapa komoditas pangan, termasuk daging sapi. Daging sapi yang mengalami kenaikan khususnya daging sapi potong segar.  “Kalau impor masih biasa, artinya belum ada pergerakan signifikan masih impor yang bulan lalu. Kalau daging sapi segar tergantung ketersediaan sapi yang mau dipotong. Artinya daging sapi yang di potong semalam,” kata Ngadiran saat dihubungi oleh JawaPos.com, Kamis (24/2).  Ngadiran mengaku heran terhadap program stabilitas pangan Indonesia. Sebab, daging sapi impor pun saat ini sudah dibatasi. Seharusnya, pemerintah memantau, melakukan monitoring, dan mengevaluasi untuk mencegah kelangkaan stok pangan.  “Jadi seharusnya pejabat itu yang selalu dari waktu ke waktu, baik staf ahli dan tenaga ahli khusus melakukan monitoring dan evaluasi jangan sampai masuk ke bulan puasa bergejolak,” tuturnya.  Ngadiran melanjutkan, pemerintah harus melakukan intervensi terhadap harga pangan yang saat ini sedang bergejolak menjelang memasuki bulan puasa. Rata-rata harga pangan yang naik merupakan komoditas yang mengandalkan impor. “Kalau ada gejolak begini ada permainan. Main minyak goreng yang korban rakyat. Lalu kedelai,” ucapnya.  Ngadiran menambahkan, para kementerian terkait harusnya mampu mengatasi masalah pangan yang sangat krusial bagi masyarakat. “Ini semua dibawah kementerian terkait. Kenapa dari tahun ke tahun ga mampu mengatasi hal seperti ini,” pungkasnya.

Harga Daging Sapi Naik, Pedagang Pertanyakan Program Stabilitas Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bulog-karawang-catat-stok-beras-30-ribu-ton-di-sejumlah-gudang_m_215376.jpeg" alt="Ilustrasi beras Bulog siap didistribusikan ke sejumlah pasar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras Bulog siap didistribusikan ke sejumlah pasar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perum Bulog Divre Karawang mencatat stok beras sebesar 30 ribu ton beras sepanjang Mei 2018. Kelebihan pasokan beras di Karawang siap didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan wilayah regional. Kelebihan beras tersebut diperoleh dari hitungan berdasarkan kelebihan stok yang ada dikurangi dengan pengeluaran bantuan sosial (bansos). "Setelah dikurangi cadangan beras pemerintah (CBP), penjualan komersial untuk kemudian disebar ke wilayah nasional ataupun regional Jawa Barat," ujar Wakil Kepada Perum Bulog Divre Karawang Khuardi di Gudang Pengadaan Purwasari II, Karawang, Kamis (24/5). Diungkapkan, persebaran distribusi beras Karawang ditujukan untuk wilayah nasional sebesar 31 persen yang meliputi Sumatera, Sulawesi Kalimantan barat, Sumatra Utara, Papua dan Aceh. Sedangkan untuk wilayah regional mencapai 69 persen yang meliputi wilayah Jawa seperti Subang, Indramayu dan Bandung. Pihaknya juga menyebutkan total beras yang ada saat ini wilayah subdirve Karawang berjumlah 38 ribu ton. Angka tersebut merupakan dari 10 lokasi yang berbeda yakni, Pangulah Utara , Adiarsa, Palumbonsari, Tegal Waru, Jatiragas, Warung Bungkuk, Purwasari satu dan dua, Cikangkung dan Amansari. "Ada 10 gudang subdrive Karawang dengan total kapasitas 104.500 ribu ton. Saat ini total sudah mencapai 38.501 ton," pungkasnya. (ipy/Yogi)

Bulog Karawang Catat Stok Beras 30 Ribu Ton di Sejumlah Gudang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/perpadi-komitmen-ingin-wujudkan-stabilitas-pangan_m_147518.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Pusat Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan stabilitas pangan. Hal itu merespons polemik pangan dalam kasus beras yang belakangan menjadi polemik. "Dengan berpengang teguh kepada penerapan ekonomi Pancasila," ujar Ketua Umum PP Perpadi Sutarto Alimoeso dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/7). Keputusan tersebut merupakan salah satu kesimpulan yang dihasilkan ketika berdialog dengan berbagai instansi terkait di sela acara pelantikan pengurus Perpadi Banyuwangi, Rabu (26/7). Perpadi selaku organisasi yang terdiri dari pengusaha kecil hingga besar juga siap menjadi mitra pemerintah dalam penempatan kebijakan strategis soal pangan. "Di tingkat pusat dan daerah untuk kesejahteraan bangsa dan negara," sambung Sutarto. Kemudian, pihaknya berkomitmen menciptakan bisnis perberasan yang efisien dengan pendekatan kewilayahan (cluster) dan berkeadilan secara ekonomi. Karenanya, Perpadi berusaha menempatkan petani dan konsumen sebagai sahabat bisnis yang adil. "Di bawah koordinasi dan sinkronisasi pemerintah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia," jelasnya. Sebagai organisasi profesi bersifat independen, Sutarto menegaskan, Perpadi pun bebas dari kepentingan. "Baik secara politis maupun keberpihakan pada satu kelompok masyarakat tertentu," katanya. Perpadi juga berharap pemerintah memberikan perlindungan hukum dan ekonomi secara merata dalam berusaha di bidang pangan. Setidaknya ada enam sikap yang dikeluarkan Pengurus Pusat Perpadi. 1. Perpadi berkomitmen membantu stabilitas pangan di Indonesia dengan berpegang Teguh kepada penerapan ekonomi Pancasila. 2. Perpadi adalah persatuan atau gabungan para pengusaha kecil, menengah dan besar, menginginkan adanya perlindungan hukum dan ekonomi secara merata dalam berusaha di bidang pangan khusus nya perberasan. 3. Perpadi berusaha untuk menciptakan bisnis perberasan yang efisien dengan pendekatan kewilayahan (klaster), berkeadilan secara ekonomi. 4. Perpadi berusaha menempatkan petani dan konsumen sebagai sahabat bisnis yg adil dibawah koordinasi dan sinkronisasi pemerintah, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. 5. Perpadi berusaha menjadi partner pemerintah dalam penempatan kebijakan strategis soal pangan di tingkat pusat dan daerah untuk kesejahteraan bangsa dan negara. 6. Perpadi sejak berdiri sebagai organisasi profesi bersifat independen, bebas dari kepentingan baik secara politis maupun keberpihakan pada satu kelompok masyarakat tertentu.

Perpadi Komitmen Ingin Wujudkan Stabilitas Pangan