<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/guspardi-gaus-lagi-2.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Presiden mendapat sorotan publik. Tingkahnya disinyalir membawa konflik kepentingan dan dianggap mempermalukan lingkaran Istana.  Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, tingkah dua staf khusus presiden sudah tidak terpuji lagi. Semestinya mereka sebagai pembantu memberi masukan kepada presiden dalam setiap mengambil kebijakan. Bukan malah mencari celah untuk kepentingan pribadi.  "Kelakuan dua staf khusus Presiden itu dicurigai telah menyalahgunakan kekuasaan dan memperdagangkan pengaruhnya di tengah wabah covid-19," kata Guspardi Gaus kepada JawaPos.com, Kamis (16/4).  Menurut politikus PAN itu tingkah dua staf khusus presiden itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Contohnya Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kop surat Istana. Surat darinya ditujukan kepada para camat di seluruh Indonesia untuk mendukung proyek pendidikan publik tentang penanganan virus korona melalui PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Sebagaimana diketahui, Amartha merupakan perusahaan milik Andi Taufan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/stafsus-andi-taufan-raka-denny.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Amartha Andi Taufan Garuda Putra (Raka Denny/Jawa Pos)  "Perbuatan dia bagian dari penyalahgunaan kewenangan jabatan dan sekaligus pelanggaran hukum administrasi, praktik perdagangan pengaruh serta pelanggaran etika pejabat negara," ujar anggota DPR asal Dapil Sumbar II itu.  Diketahui, pada Selasa siang (14/4) Andi Taufan telah menyampaikan klarifikasi dan minta maaf atas surat degan kop Sekretaris Negara tersebut.  Kasus kedua yakni Staf Khusus Presiden bernama Adamas Belva yang juga CEO Ruangguru.com. Tingkah Adamas menurut Guspardi tidak kalah heboh. Adamas ditengarai mendapatkan proyek senilai triliunan rupiah dari program Kartu Prakerja. "Itu sudah melampaui porsi bidang tugasnya di tengah wabah Covid-19," kata pria yang mengawali karir politik dari DPRD Sumbar itu.  Melihat dinamika tersebut, Guspardi menyarankan staf khusus presiden, terutama dari unsur milenial dibubarkan saja. Pasalnya, personel dari staf khusus itu hanya mempermalukan Presiden Jokowi. "Bubarkan saja lembaga Staf Khusus itu, jika hanya menjadi beban dan bahkan mempermalukan Presiden Jokowi yang tengah bersusah-payah menangani wabah Coronavirus saat ini," ujar Guspardi.  Dorongan pembubaran itu karena fasilitas yang diterima para staf khusus milenial tersebut dari negara setara dengan pejabat eselon I-A. Dengan fasilitas itu, Guspardi belum melihat kontribusi kongkret dari para staf khusus presiden tersebut.  Pernyataan tegas Guspari Gaus ini bukan tanpa alasan. Buktinya, tagar #Bubarkan Stafsus Presiden menjadi trending topic di Twitter.  Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 DKI Jakarta Syafi Djohan berpendapat lain. Menurut Syafi, antara Belva dan penunjukan Ruangguru merupakan dua hal terpisah. Kedua masalah itu perlu dilihat dengan jernih. Sebagai platform bimbingan online, Ruangguru memiliki rekam jejak yang patut diperhitungkan.  "Ruangguru adalah platform terdepan di bidang penyediaan kelas untuk menciptakan skill, upskilling, dan reskilling. Saya pikir, masuk akal bila akhirnya Skill Academy ditunjuk sebagai mitra program Kartu Prakerja yang tentunya telah melewati mekanisme seleksi," kata Syafi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/4).  Skill Academy yang merupakan produk ekstensi Ruangguru didirikan pada tahun lalu dan mempunyai jumlah user lebih dari 1 juta.  "Selama beberapa tahun terakhir, Ruangguru mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan dunia digital. Ini selaras dengan program Kartu Prakerja yang salah satu tujuannya juga memberdayakan SDM menghadapai ekonomi digital," kata Syafi.  Sementara Belva mengaku tidak ikut dalam pengambilan keputusan apa pun di program Kartu Prakerja. Penentuan mitra dalam program tersebut dikerjakan Kementerian Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO) secara independen tanpa intervensi pihak mana pun.  Dia mengaku siiap mundur sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo jika dianggap menyalahi aturan. "Intinya saya hanya mau kontribusi sebisa saya. Selama ini, semua gaji dan tunjangan saya sumbangkan ke UMKM melalui program CiptaNyata sejak dilantik. Mulai bulan ini dialihkan ke penanganan Corona," tulis Belva melalui akun Twitter @AdamasBelva, Rabu (15/4).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X0gJBh4iQi0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_t-gmu3-DH8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RmfQoYTTiUM

Guspardi: Jika Hanya Bikin Malu Presiden, Bubarkan Staf Khusus Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Fadli-Zon-Issak-Ramdhani-2856-1.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (Issak Ramdhani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (Issak Ramdhani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk 12 Staf Khusus Presiden dari‎ kalangan milenial. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga memiliki delapan staf khusus. Sehingga total ada 20 staf khusus dalam Kabinet Indonesia Maju.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan terlalu gemuk kabinet saat ini. Perangkat yang seharusnya bisa dilakukan Sekretariat Negara. Namun diserahkan ke yang lain.  "Pemerintahan sekarang dan lalu ini banyak sekali duplikasinya ada sekretarian kabinet, ada tambah lagi KSP (Kepala Staf Kepresidenan). Jadi ini ada duplikasi yang cukup banyak, tambah lagi ada staf khusus," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/11).  Menurut Fadli, dengan pembantu kepala negara yang sangat gemuk ini, menjadi beban negara dalam mengeluarkan anggaran untuk memberikan gaji mereka.  "Jadi perangkat dari kepresidenan ini banyak sekali biayanya juga sangat besar," katanya.  Menurut Fadli efisiensi anggaran yang selalu digaungkan oleh Presiden Jokowi tidak sesuai dengan kenyataanya. Sebab alih-alih efisiensi, malah terus-terusan membuat negara mengeluarkan uang.   "Tentu ini menurut saya enggak sejalan dengan pandangan presiden yang mau efisiensi. Efisiensi kelembagaan tapi nambah terus institusi-institusi yang sebenarnya tidak perlu," ungkapnya.  Fadli juga tidak sependapat dengan Presiden Jokowi yang mendikotomikan milenial. Padahal ‎dalam mencari orang yang penting memiliki kemampuan, kapasitas dan pengalaman. Sehingga tidak harus dari milenial.   "Itu tidak harus terkait usia. Pengalaman juga sangat penting. Kalau mau memberikan ruang ya jangan di staf dong, tapi di pengambil keputusan," pungkasnya.  Sekadar informasi, Presiden Jokowi telah menunjuk 12 staf khusus baru yang akan membantu di Istana. Jokowi mengatakan Staf Khusus Presiden itu rata-rata berumur 30 tahun itu.  Sementara Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman‎ mengatakan semua Staf Khusus Presiden itu merupakan putra-putri terbaik Indonesia yang akan mendampingi Jokowi untuk mewujudkan 5 program prioritas menuju Indonesia Maju.  Kemudian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menunjuk delapan orang staf khusus yang akan membantunya selama menjalankan tugas selama lima tahun periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.  Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baildowi mengatakan, delapan staf khusus dipilih Ma'ruf Amin sesuai kompetensi pada bidang masing-masing, sesuai nomenklatur yang ada.

Presiden dan Wapres Rekrut Stafsus, Fadli Zon Nilai Tak Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Staf-Khusus-Milenial.jpg" alt="Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Presiden Aminudin Ma'ruf menegaskan bahwa tugas dari jabatan yang diembannya berbeda dengan tugas menteri. Staf Khusus Presiden, kata Aminuddin, hanya bisa berdiskusi bersama Presiden Joko Widodo tanpa punya kewenangan untuk merancang dan menjalankan program pemerintahan.  ‎"Staf khusus tidak punya kewenangan mengekskusi. Kami hanya dimintakan pendapat oleh presiden," ujar Aminuddin dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11).  Aminudin juga menambakan bahwa tugas Staf Khusus Presiden tidak akan bentrok dengan lembaga lainnya karena peran mereka hanya memberikan masukan yang mungkin bisa diterapkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan program.  "Misalnya kemarin kami melakukan rapat Kartu Prakerja dengan ‎KSP. Di sana, kami memberikan masukan ke presiden dengan inovasi‎-inovasi yang ada," pungkasnya.  Aminuddin merupakan satu dari 12 staf khusus dari kalangan milenial yang dipanggil oleh Jokowi. Adapun nama-nama 12 staf khusus milenial tersebut adalah: <div>1. Angkie Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise</div> <div>2. Aminuddin Ma’ruf, Mantan Ketua Umum PMII Periode 2014-2017.</div> <div>3. Adamas Belva Syah Devara, Pendiri Ruang Guru.</div> <div>4. Ayu Kartika Dewi, Perumus Pergerakan Sabang Merauke.</div> <div>5. Putri Indahsari Tanjung, CEO dan Founder Creativepreneur.</div> <div>6. Andi Taufan Garuda Putra, CEO Amarta.</div> <div>7. Gracia Billy Mambrasar, Pemuda asal Papua yang mendapatkan beasiwa di Universitas Oxford</div> <div>8‎. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, akademisi</div> <div>9. Sukardi Rinakit, intelektual</div> <div>10. Arif Budimanta, ekonom Megawati Institute</div> <div>11. Diaz Hendropriyono, Ketua Umum PKPI.</div> <div>12. Dini Shanti Purwono, Kader PSI, ahli hukum lulusan Harvard.</div>

Aminuddin Ma'ruf: Staf Khusus Tidak Punya Fungsi Mengeksekusi Program

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/jkt1-jokowi-milenial-raka2.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa ku" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa ku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk 12 Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial. Salah satu di antaranya adalah mantan Ketua Umum PMII Aminuddin Ma'ruf.  Aminuddin pun menceritakan kronologi bagaimana ia dipilih oleh Jokowi untuk menjadi staf khusus. Ia mengatakan bahwa pihak Istana Negara tiba-tiba meneleponnya hari sebelum penunjukan untuk menghadap Jokowi.  "Waktu pertama kali ditelpon belum dikasih tahu tugas dan posisi apa. Saya nggak tahu. Cuma diminta datang," ujar Aminuddin dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11).  Nantinya, Aminuddin akan berkeliling ke pesantren-pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Tugasnya adalah menyerap aspirasi anak-anak pesantren dan menampung harapan mereka kepada Jokowi.  Aminuddin juga menegaskan dalam menjalankan tugasnya nanti, ia tidak akan mengotak-kotakkan pesentren. Semua pesantren akan ia datangi, tidak hanya dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) ataupun satri dari Muhammadiyah.  ‎"Saya tidak mewakili apapun," katanya.  Aminuddin merupakan satu dari 12 staf khusus dari kalangan milenial yang dipanggil oleh Jokowi. Adapun nama-nama 12 staf khusus milenial tersebut adalah: <div>1. Angkie Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise</div> <div>2. Aminuddin Ma’ruf, Mantan Ketua Umum PMII Periode 2014-2017.</div> <div>3. Adamas Belva Syah Devara, Pendiri Ruang Guru.</div> <div>4. Ayu Kartika Dewi, Perumus Pergerakan Sabang Merauke.</div> <div>5. Putri Indahsari Tanjung, CEO dan Founder Creativepreneur.</div> <div>6. Andi Taufan Garuda Putra, CEO Amarta.</div> <div>7. Gracia Billy Mambrasar, Pemuda asal Papua yang mendapatkan beasiwa di Universitas Oxford</div> <div>8‎. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, akademisi</div> <div>9. Sukardi Rinakit, intelektual</div> <div>10. Arif Budimanta, ekonom Megawati Institute</div> <div>11. Diaz Hendropriyono, Ketua Umum PKPI.</div> <div>12. Dini Shanti Purwono, Kader PSI, ahli hukum lulusan Harvard.</div>

Jadi Staf Khusus Presiden, Ini Kronologi Penunjukan Aminuddin Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-baru.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menunjuk 12 staf khusus dari kalangan milenial. Mereka akan menerima gaji bulanan sebesar Rp 51 juta.  Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan, jumlah uang tersebut diberikan berkaitan dengan efisiensi anggaran. Menurutnya, daripada mengeluarkan uang sedikit namun hasilnya tidak sesuai dengan ekpektasi, lebih baik mengeluarkan uang lebih namun bisa mencapai hasil maksimal.  "Umpamanya begini. Daripada kita mengeluarkan Rp 1.000 tapi hasilnya sedikit, mendingan kita keluarkan Rp 2.000 tapi hasilnya banyak," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11).  Perihal penunjukkan staf dari kalangan anak muda, Moeldoko menuturkan bahwa Jokowi menginginkan orang-orang yang memiliki kecepatan dalam bekerja. "Presiden perlu waktu yang cepat. Itu ciri-ciri kepemimpinan Presiden Jokowi‎," ungkapnya.  ‎Untuk diketahui, aturan gaji Rp 51 juta yang akan diterima 12 Staf Khusus milenial tersebut sudah tertuang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144/2015 tentang besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten. Berdasarkan beleid itu, gaji Staf Khusus Presiden ditetapkan sebesar Rp 51 juta. Gaji itu merupakan pendapatan keseluruhan dan sudah termasuk di dalamnya gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan pajak penghasilan.  Berbeda dengan menteri dan wakil menteri, Staf Khusus Presiden tidak mendapatkan rumah dan kendaraan dinas. Gaji dan tunjangan yang diterima Staf Khusus Presiden sama dengan hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden.  Sementara tugas, fungsi dan segala hal yang mengatur kinerja Staf Khusus Presiden sudah diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2018 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.  Sekadar informasi, Jokowi baru memperkenalkan staf khusus baru yang akan membantu di Istana. Jokowi mengatakan Staf Khusus Presiden itu rata-rata berumur 30 tahun itu.  Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman‎ mengatakan bahwa semua Staf Khusus Presiden yang dipilih merupakan putra-putri terbaik Indonesia yang akan mendampingi Jokowi untuk mewujudkan lima program prioritas menuju Indonesia Maju.  Berikut ini adalah nama-nama Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial.  1. Angkie Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise 2. Aminuddin Ma’ruf, Mantan Ketua Umum PMII Periode 2014-2017 3. Adamas Belva Syah Devara, Pendiri Ruang Guru. 4. Ayu Kartika Dewi, Perumus Pergerakan Sabang Merauke 5. Putri Indahsari Tanjung, CEO dan Founder Creativepreneur 6. Andi Taufan Garuda Putra, CEO Amarta 7. Gracia Billy Mambrasar, Pemuda asal Papua yang mendapatkan beasiwa di Universitas Oxford 8‎. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, akademisi 9. Sukardi Rinakit, intelektual 10. Arif Budimanta, ekonom Megawati Institute 11. Diaz Hendropriyono, Ketua Umum PKPI 12. Dini Shanti Purwono, Kader PSI, ahli hukum lulusan Harvard