<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Staf-Khusus-Milenial.jpg" alt="Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evalusi terhadap keberadaan Staf Khusus Milenial Presiden. Bukhori mengatakan Presiden Jokowi tidak punya beban psikologis terhadap para Staf Khusus tersebut, sehingga tak perlu sungkan mengevaluasi keberadaannya.  "Pak Jokowi sebagai Presiden tidak punya beban psikologis, sehingga sedianya berani melakukan evaluasi terhadap para staf-stafnya yang memanfaatkan posisinya," ujar Bukhori kepada waratawan, Rabu (22/4).  Bukhori mencontohkan kasus Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra‎ terbukti menyalahgunakan jabatannya dengan surat yang ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia. "Saya khawatir jika tidak dievaluasi maka staf ini akan menjadi embrio KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme-Red) baru," tegasnya.  Sehingga di tengah pandemi virus korona atau Covid-19 ini, menurut dia, seharusnya para Staf Khsusus Milenial ini tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi dengan menyalahgunakan jabatan.  "Jadi, ulah sebagian staf ini yang amat tidak patut dilakukan," ungkap politikus PKS ini.  Diketahui ‎polemik muncul dari dua Stafsus Presiden Jokowi Andi Taufan Garuda dan Adamas Belva Syah Devara. Andi Taufan Garuda Putra membuat kontroversi usai menerbitkan surat Nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020.  Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia. Surat tersebut berisikan tentang kerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19.  Kontroversi timbul ketika PT Amartha Mikro Fintek disebut sebagai perusahaan yang akan bekerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19. Perusahaan tersebut diketahui milik Andi.  Dengan kata lain, Andi meneken surat pemberitahuan mengatasnamakan Stafsus Presiden untuk perusahaannya sendiri, dan dititipkan kepada camat di seluruh Indonesia. Kemudian polemik lainnya adalah pemerintah menggandeng Skill Academy by Ruangguru sebagai mitra pemerintah untuk program Kartu Prakerja.  Namun hal ini menjadi sorotan karena Ruangguru tersebut ‎dimiliki oleh Stafsus Presiden Jokowi, Adamas Syah Belva Devara. Belakangan, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara sudah menyatakan pengunduran diri dari jabatan sebagai Staf Khusus Presiden‎.

Politikus PKS Khawatir Stafsus Milenial Jokowi Ciptakan KKN Model Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/angkie.jpg" alt="Angkie Yudistia aktivis tunarungu yang menceritakan perjalanannya berhijab. (Issak Ramdhani)" width="100%">
<figcaption>Angkie Yudistia aktivis tunarungu yang menceritakan perjalanannya berhijab. (Issak Ramdhani)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah hampir tiga tahun wacana pembentukan Komisi Nasional Disabilitas jalan di tempat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkannnya kembali, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mendorong realisasi pembentukan Komisi Nasional Disabilitas pada tahun ini. Hal ini menurutnya, guna membantu melindungi hak-hak para disabilitas mulai dari pusat hingga daerah.  "Apapun yang terjadi kami mendorong Komnas Disabilitas hadir di 2020, sehingga teman-teman disabilitas nantinya punya sentralisasi tidak hanya di pusat, tapi hingga ke pemda," ujar Angkie dalam acara bincang-bincang bersama pewarta Istana Kepresidenan, di Jakarta, Kamis (13/2).  Angkie mengatakan, dorongan pembentukan Komnas Disabilitas tersebut didasari atas dirinya yang menyandang disabilitas. Oleh sebab itu, dirinya merasa berkewajiban membantu Presiden dalam menangani isu-isu disabilitas.  Hal ini karena menurutnya, amanat pembentukan Komisi Nasional Disabilitas telah tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.  Dalam pasal 131 UU tersebut disebutkan, dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.  Pasal 132 ayat 1 UU itu menyatakan, Komisi Nasional Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.  Sedangkan Pasal 132 ayat 2 UU itu menyebutkan, Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.  Angkie menekankan isu disabilitas merupakan isu yang lintas sektoral. Oleh karenanya, dia berharap seluruh kementerian dapat segera menyelesaikan harmonisasi peraturan menyangkut penyandang disabilitas.  "Komnas Disabilitas dengan segera harus diwujudkan 2020, karena sudah tiga tahun ini belum terwujud," ujar Angkie yang juga merupakan juru bicara Presiden bidang sosial itu.

Stafsus Milenial Dorong Komnas Disabilitas Terbentuk Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Staf-Khusus-Milenial.jpg" alt="Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengangkatan staf khusus presiden meski berlatar milenial pada prinsipnya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, pengangkatan tersebut sama sekali tidak masalah dan bukan sebuah persoalan.  "Prinsipnya itu hak prerogatif presiden, tidak ada persoalan baik itu presiden mengangkat dari usia yang muda, dari segi umur itu tidak masalah, (juga) kapasitasnya,” kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Zaenal A. Budiyono ketika dihubungi, Jakarta, Rabu (27/11).  Zaenal mengatakan, staf khusus presiden yang berasal dari kalangan milenial merupakan orang-orang berprestasi di bidangnya. Memang yang perlu diperhatikan bidang orang-orang tersebut hampir sama.  "Dari segi usia tidak masalah, hanya saja latar belakangnya agak mirip-mirip. Ini kan kalau dilihat, mengangkat aktivis di bidang digital, seharus lebih berwarna," kata Zaenal.  Dalam hal ekonomi, misalnya, kata Zaenal, karena pertumbuhan sedang melambat, Presiden Jokowi juga perlu mengangkat staf khusus yang mengerti soal ini. Karena itu, kalangan milenial yang perlu diangkat adalah orang yang paham sektor riil dan tidak hanya fokus pada bidang 4.0 saja.  Dia menambahkan diperlukan mengangkat staf khusus yang paham isu-isu ketegangan sosial yang acap terjadi belakangan ini. Itu sebabnya, pengangkatan staf khusus kalangan milenial itu harus dari berbagai latar belakang.  "Harus faham soal isu-isu yang berkambang. Sekali lagi, ini tidak ada masalah, hanya saja harus lebih beragam. Apalagi ini periode kedua pemerintahan Jokowi sehingga staf khusus yang diangkat mengerti betul permasalahan yang terjadi," pungkasnya.

Pengamat: Angkat Stafsus Milenial adalah Hak Prerogatif Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/perkara-dahlan-persoalan-administratif-picu-ketakutan-direksi-bumd_m_122365.jpeg" alt="Refli Harun di diskusi Mewujudkan Profesionalisme Manejemen BUMD di UGM." width="100%">
<figcaption>Refli Harun di diskusi Mewujudkan Profesionalisme Manejemen BUMD di UGM.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk tujuh anak muda menjadi Staf Khusus (Stafsus) Kepresidenan. Sebab, para stafsus milenial itu digaji sebesar Rp 51 juta hanya untuk sekadar memberikan pendapat terkait suatu persoalan.  Soal besaran gaji itu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tahun 2015, besaran gaji staf khusus Presiden yaitu sebesar Rp 51 juta.  Menurut Refly, urusan memberikan pendapat bisa diberikan oleh ahli. Nantinya, para ahli bisa menerima kompensasi ketika Presiden meminta pendapat terkait suatu persoalan bangsa.  "Kalau hanya itu, mending kasih honor saja ke ahli. Karena lebih baik presiden dibantu oleh ahli-ahli yang tidak perlu diikat oleh jam kerja. Cukup diikat kode etik, tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta, cukup diberikan honor ketika pendapat mereka diminta. Yang penting mimbar akademik mereka tidak boleh diganggu," kata Refly di Jakarta, Minggu (24/11).  Menurutnya, pendapat stafsus milenial juga belum tentu diterima Jokowi. Karena para stafsus itu belum menjadi ahli di bidangnya.  "Belum tentu presiden dapat masukan yang sesuai, mereka kan belum tentu ahli dalam bidangnya. Presiden juga tidak butuh pendapat mereka setiap hari dan setiap saat," jelas Refly.  Sebelumnya Presiden Jokowi menunjuk Stafsus dari kalangan milenial di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (21/11). Tujuh orang itu yakni Adamas Belva Syah Devara (29), Putri Tanjung (23), Andi Taufan Garuda Putra (32), Ayu Kartika Dewi (36), Gracia Billy Mambrasar (31), Angkie Yudistia (32), dan Aminuddin Maruf (33).  &nbsp;  &nbsp;

Stafsus Milenial Digaji Rp 51 Juta, Refly: Mending Kasih Honor ke Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/jkt1-jokowi-milenial-raka2.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa ku" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa ku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Presiden milenial Aminuddin Ma’ruf, 33, mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan mengeksekusi program kerja. Sebatas memberikan masukan kepada presiden. Juga mendorong sisi kreativitas, inovasi, untuk percepatan pencapaian program kerja prioritas presiden. ’’Kami memberi second opinion atas program kerja tersebut,” katanya.  Aminuddin tidak setuju dengan anggapan bahwa keberadaan stafsus berpotensi bertentangan dengan KSP. Sebab, pihaknya akan menerapkan ritme kerja yang kolaboratif. KSP juga akan banyak berfungsi dalam memberikan input ke kementerian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.  Di sisi lain, stafsus akan lebih sering di lapangan untuk menampung aspirasi di kelompok masyarakat. Mulai kelompok pengusaha muda, pegiat civil society, mahasiswa, hingga santri di pesantren. ”Kami akan lebih banyak di lapangan untuk menghimpun aspirasi. Itulah yang menjadi bahan masukan ke presiden,” papar alumnus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.  Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi menambahkan, kepercayaan Jokowi terhadap kalangan milenial merupakan langkah berani karena tak pernah ditemukan di masa presiden sebelumnya. Tentu itu tantangan bagi anak-anak muda untuk membuktikan kemampuan. ”Mereka dipilih tidak hanya karena muda, tapi juga punya kemampuan,” tutur Baidowi.  Pihaknya pun mengimbau publik memberikan kesempatan kepada anak-anak muda tersebut untuk bekerja. Paling tidak hingga setahun ke depan.

Staf Khusus Milenial Siap Tampung Aspirasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Staf-Khusus-Milenial.jpg" alt="Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengangkatan 14 staf khusus (stafsus) presiden dengan 7 orang di antaranya berasal dari kalangan milenial menuai kritik kubu oposisi. Keberadaan stafsus dinilai tidak memiliki urgensi. Bahkan kontraproduktif dengan wacana presiden yang hendak merampingkan birokrasi.  ”Saya kira ini (pengangkatan stafsus milenial, Red) adalah gimmick presiden daripada kebutuhan itu sendiri,” kata juru bicara PKS Muhammad Kholid dalam diskusi bertajuk Efek Milenial di Lingkaran Istana di Hotel Ibis Jakarta Pusat kemarin (23/11).  Pihaknya skeptis dengan keberadaan stafsus. Bahkan, kerja stafsus tanpa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dia anggap berpotensi tumpang-tindih dengan lembaga sebelumnya. Misalnya, Kantor Staf Presiden (KSP). Apalagi, saat ini juga ada lembaga Sekretariat Kabinet (Setkab), Sekretariat Negara (Setneg), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan utusan khusus. ”Makanya, saya katakan gimmick. Karena hanya akan menjadi aksesori,” paparnya.  Meski demikian, PKS tetap memberikan apresiasi lantaran Presiden Jokowi mau merangkul anak-anak muda untuk terlibat langsung dalam ring satu kekuasaan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti fungsi stafsus yang menurutnya minimalis. Stafsus, jelas dia, hanya bertugas memberikan input kepada presiden. Tidak ada kewenangan untuk melakukan eksekusi program. ”Staf khusus hanya bisa menjadi pembisik dan teman diskusi. Presiden juga tidak punya keharusan menerima input itu,” kata Dedi.  Dengan fungsi tersebut, menurut dia, jumlah stafsus Presiden Jokowi terlalu banyak. Sebetulnya sudah cukup di periode sebelumnya yang diisi tokoh-tokoh matang di bidang masing-masing. Di antaranya, Sukardi Rinakit, Fadjroel Rachman, Arif Budimanta, Ari Dwipayana, dan Diaz Hendropriyono. Dia ragu keberadaan stafsus milenial punya daya pengaruh terhadap kebijakan presiden.  Input tentang kepemudaan dan persoalan milenial sebetulnya bisa diambil dari lembaga lain yang sudah eksis. Apalagi, tidak ada jaminan gagasan atau input anak-anak muda tersebut dipakai presiden sebagai landasan kebijakan yang diambil.  Stafsus milenial, menurut Dedi, diangkat karena Jokowi sangat ingin dianggap sebagai presiden yang memberikan perhatian kepada anak muda. Di bagian lain, Jokowi sedang melanjutkan politik akomodatif untuk merangkul semua kalangan. ”Semua diakomodasi. Baik milenial maupun kelompok tua,” jelas pengajar Universitas Telkom Bandung itu.

Oposisi Ragukan Staf Khusus Milenial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Staf-Khusus-Milenial.jpg" alt="Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penunjukan Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial membuat kepala negara Joko Widodo (Jokowi) senang dengan kaum muda berada dalam kabinetnya. Jokowi membebaskan para milenial itu untuk berkreasi untuk kemajuan bangsa Indonesia.  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan‎ (PPP), Achmad Baidowi‎ mengapresiasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sebab memang generasi muda perlu dipercaya ada di kabinet. Sebab bagi Baidowi, masa depan bangsa Indonesia ada di tangan generasi milenial. Sehingga memang perlu diberikan kepercayaan.  ‎"Jadi 10 atau 20 tahun yang akan datang mereka akan lebih matang, mereka akan melajutkan pemerintahan ini," ujar Baidowi dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11).  Awiek sapaan Baidowi ini menjelaskan, Presiden Jokowi juga memberikan keleluasaan bagi para staf khusus tersebut. Hal ini merupakan inovasi baru dari Presiden Jokowi dalam mengelola pemerintahan. "Ini Pak Jokowi memberikaan keleluasaan anak muda untuk berkreasi," katanya.  Walaupun ada pendapat miring yang menyebut pemerintahan ini terlalu gemuk dengan mengedepankan bagi-bagi kekuasaan. Menurutnya, hal itu sah-sah saja ada persepsi seperti itu. Namun yang jelas, kata dia, Jokowi mengedepankan inovasi baru dengan menggandeng milenial.  ‎"Pak Jokowi ingin mendapatkan sesuatu yang baru, mendobrak rutinitas dengan memberikan kesempatan anak-anak muda. Saya tidak sepakat ini hanya gimmick politik," pungkasnya.‎ ‎ Sekadar informasi, Presiden Jokowi memperkenalkan staf khusus baru yang akan membantu di Istana. Jokowi mengatakan Staf Khusus Presiden itu rata-rata berumur 30 tahun itu.  Sementara Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman‎ mengatakan semua Staf Khusus Presiden itu merupakan putra-putri terbaik Indonesia yang akan mendampingi Jokowi untuk mewujudkan 5 program prioritas menuju Indonesia Maju

PPP Sebut Presiden Jokowi Berikan Keleluasaan Milenial Berkreasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Staf-Khusus-Milenial.jpg" alt="Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 12 Staf Khusus (Stafsus) milenial yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima gaji sebesar Rp 51 juta per bulan. Keputusan ini mendapat kritik seperti dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menganggap bertolak belakang dengan upaya efisiensi anggaran.  Terkait itu, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memandang seorang stafsus tidak dengan kamacata gaji yang diterima. Partai lebih melihat pada kontribusi yang akan diberikan kepada presiden.  "Kami melihat kepada dedikasinya, kepada makna kekhususannya bagi presiden. Di mana Presiden menerima masukan-masukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi bukan pada aspek berapa gaji yang diterimanya," kata Hasto di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (23/11).  Hasto menilai, ketika seseorang bersedia menjadi stafsus, dedikasinya sudah pada menyampaikan hal-hal terbaik bagi kemajuan bangsa. "Tidak ada orientasi terkait dengan berapa gaji yang diterima itu sebagai prinsip," tegasnya.  Oleh karena itu, Hasto tak sepakat adanya stafsus ini bagian dari pemborosan anggaran. Karena pada masa mendatang, anak-anak muda ini yang akan menjadi pemimpin bangsa.  "Karena itulah ini tidak terkait dengan boros tidaknya, ini terkait dengan sebuah komitmen bagi kemajuan Indonesia raya dengan memperhatikan pada anak-anak muda untuk berkiprah dalam panggung kekuasaan itu," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungmumkan 12 Staf Khusus Pre‎siden berkategori milenial. Namun Jokowi hanya mengumumkannya tujuh nama ke publik sore ini, Kamis (21/11). “‎Sore hari ini saya ingin kenalkan stafsus presiden yang baru,” ujar Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11).  Jokowi mengatakan, 12 nama Staf Khusus Presiden Milenial tugasnya adalah mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. Setelah itu, Jokowi mengumumkan nama-nama tersebut.

Stafsus Jokowi Digaji Rp 51 Juta, PDIP: Kami Lihat Pada Dedikasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Ngamuk-di-PLN.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 12 Staf Khusus dari kalangan milenial telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ke-12 staf khusus presiden tersebut nantinya akan mendapatkan gaji sebesar Rp 51 juta per bulan.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Presiden Jokowi perlu menjelaskan tugas dan fungsi staf khusus yang diangkat. Sebab, dengan gaji yang besar, Rp 51 juta per orang setiap bulannya, hal itu bertolak belakang dengan efisiensi anggaran.  "Pengangkatan itu seakan bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran yang dicanangkan," ujar Saleh saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (23/11).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Staf-Khusus-Milenial-e1574404503537.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden Jokowi memperkenalkan 7 dari 12 staf khususnya dari kalangan milenial. (Raka Deny/Jawa Pos)  Saleh juga khawatir para staf khusus tersebut akan semakin membuat gemuk birokrasi di lingkungan istana. Sehingga dia menakutkan akan terjadi tumpang tindih dalam pekerjaanya.  "Tentu perlu penjelasan terkait tugas dan fungsi yang akan mereka emban. Sebab, di luar mereka sudah banyak pembantu presiden lainnya," katanya.  Saleh menyebut bahwa pembantu presiden saat ini sudah banyak. Mulai dari para menteri, wakil menteri, staf kepresidenan, juru bicara, hingga staf rumah tangga kepresidenan. Itu jumlahnya tidak sedikit.  "Sepintas, dengan jumlah staf sebanyak itu, urusan internal di istana kepresidenan sudah dapat terselenggara dengan baik. Kalau sekarang ditambah dengan staf khusus kepresidenan, silakan dinilai sendiri. Apakah itu efisien atau tidak," ungkapnya.  Diketahui, sebanyak 12 staf khusus presiden itu akan menerima gaji sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144/2015 tentang besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten.  Berdasarkan beleid itu, gaji Staf Khusus Presiden ditetapkan sebesar Rp 51 juta. Gaji itu merupakan pendapatan keseluruhan dan sudah termasuk di dalamnya gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan pajak penghasilan.  Berbeda dengan menteri dan wakil menteri, Staf Khusus Presiden tidak memperoleh rumah dan kendaraan dinas. Gaji dan tunjangan yang diterima Staf Khusus Presiden sama dengan hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden.  Sementara tugas, fungsi dan segala hal yang mengatur Staf Khusus Presiden, diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2018 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.  Sekadar informasi, Presiden Jokowi belum lama ini memperkenalkan staf khusus baru yang akan membantu di Istana. Jokowi mengatakan Staf Khusus Presiden itu rata-rata berumur 30 tahun.  Sementara Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, semua Staf Khusus Presiden itu merupakan putra-putri terbaik Indonesia yang akan mendampingi Jokowi untuk mewujudkan lima program prioritas menuju Indonesia Maju.  Berikut ini adalah nama-nama Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial.  1. Angkie Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise 2. Aminuddin Ma’ruf, Mantan Ketua Umum PMII Periode 2014-2017 3. Adamas Belva Syah Devara, Pendiri Ruang Guru. 4. Ayu Kartika Dewi, Perumus Pergerakan Sabang Merauke 5. Putri Indahsari Tanjung, CEO dan Founder Creativepreneur 6. Andi Taufan Garuda Putra, CEO Amarta 7. Gracia Billy Mambrasar, Pemuda asal Papua yang mendapatkan beasiwa di Universitas Oxford 8. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, akademisi 9. Sukardi Rinakit, intelektual 10. Arif Budimanta, ekonom Megawati Institute 11. Diaz Hendropriyono, Ketua Umum PKPI 12. Dini Shanti Purwono, Kader PSI, ahli hukum lulusan Harvard

Stafsus Milenial Digaji Rp 51 Juta, PAN Singgung Efisiensi Anggaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Stafsus Milenial

Berita Terkini