<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/2jzezalKU5Ym5zg5XHaUTD8cMYkysWzrCIkCMAQs-776928159.jpg" alt="Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan menolak praperadilan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan menolak praperadilan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Putusan ini menguatkan status tersangka yang disematkan kepada Nadiem Makarim. Hakim Tunggal PN Jaksel, I Ketut Darpawan, menilai proses hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook dalam program digitalisasi pendidikan telah sah secara hukum. &ldquo;Mengadili, menolak praperadilan pemohon. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil,&rdquo; kata Hakim I Ketut Darpawan membacakan putusan praperadilan di PN Jaksel, Senin (13/10). Hakim menyatakan, proses penyidikan yang dilakukan Kejagung sudah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Berdasarkan catatan pengadilan, Kejagung memulai penyelidikan pada 20 Mei 2025 dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 11 Juni 2025. &ldquo;Penyidikan yang dilakukan oleh termohon untuk mengumpulkan bukti-bukti agar menjadi terang tindak pidana guna menemukan tersangka telah dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum acara pidana, karenanya sah menurut hukum,&rdquo; jelas hakim. Dalam pertimbangannya, hakim menolak soal alat bukti yang dipersoalkan tim kuasa hukum Nadiem, karena hal itu sudah masuk ke ranah pokok perkara yang nantinya akan diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ia hanya menyebut bahwa Kejagung telah memiliki empat alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP di antaranya, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan bukti petunjuk. Adapun, permohonan praperadilan ini dilayangkan setelah Nadiem Anwar Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019&ndash;2022. Nadiem terjerat proyek pengadaan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah di seluruh Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan nilai anggaran mencapai Rp 9,3 triliun. Kejagung menemukan bahwa pengadaan laptop tersebut menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook. Meski demikian, kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menunjang pembelajaran di daerah 3T yang sebagian besar belum memiliki akses internet memadai. Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan empat tersangka lainnya. Mereka adalah Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020&ndash;2021, Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD Kemendikbudristek 2020&ndash;2021, mantan staf khusus Mendikbudristek Jurist Tan, serta mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief. Menurut hasil perhitungan awal, akibat perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 1,98 triliun. Kerugian itu terdiri dari dugaan penyimpangan pada pengadaan item software berupa Content Delivery Management (CDM) sebesar Rp 480 miliar dan praktik mark up harga laptop yang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun.

Hakim PN Jaksel menolak praperadilan Nadiem Makarim, menguatkan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Ini Alasan Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/2jzezalKU5Ym5zg5XHaUTD8cMYkysWzrCIkCMAQs-776928159.jpg" alt="Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan menolak praperadilan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan menolak praperadilan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan I Ketut Darpawan secara resmi menolak praperadilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Hakim menilai proses hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook sah menurut hukum. &ldquo;Menolak permohonan praperadilan pemohon," kata Hakim Tunggal I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan di ruang sidang Oemar Seno Adji PN Jaksel, Senin (13/10). Hakim menyatakan Kejagung dalam melakukan proses penyidikan telah didasari bukti-bukti, sehingga proses hukum yang berlaku sah secara hukum. &ldquo;Hakim Praperadilan berpendapat penyidikan yang dilakukan oleh termohon untuk mengumpulkan bukti-bukti agar menjadi terang tindak pidana guna menemukan tersangka sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum acara pidana, karenanya sah menurut hukum,&rdquo; tegasnya. Dalam permohonan praperadilan, tim kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, membacakan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Tim kuasa hukum mempersoalkan alat bukti Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun anggaran 2019-2022. "Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-63/F.2/Fd.2/09/2025 tertanggal 4 September 2025 a.n. Nadiem Anwar Makarim tidak sah dan tidak mengikat secara hukum," ungkap tim kuasa hukum Nadiem yang dipimpin Hotman Paris di PN Jaksel, Jumat (3/10). Tim kuasa hukum menunjukkan bukti tidak adanya dugaan kerugian negara dari pengadaan laptop chromebook. Hal itu sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. "Hasil audit Program Bantuan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tahun 2020-2022 yang dilakukan BPKP dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek tidak menemukan adanya indikasi kerugian negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum," paparnya. Hal itu diperkuat dengan laporan keuangan Kemendikbudristek secara berturut-turut pada tahun anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019-2022. Karena itu, tim kuasa hukum menyebut penetapan tersangka Nadiem Makarim tidak didasari pada hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata oleh BPKP. "Padahal, Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang bersifat nyata (actual loss) tersebut merupakan syarat mutlak sebagai salah satu dari dua alat bukti yang dipersyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP jo. Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014 sehingga Penetapan Tersangka terhadap Pemohon harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum," tegasnya. Adapun, permohonan praperadilan ini dilayangkan setelah Nadiem Anwar Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019&ndash;2022. Nadiem terjerat proyek pengadaan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah di seluruh Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan nilai anggaran mencapai Rp 9,3 triliun. Kejagung menemukan bahwa pengadaan laptop tersebut menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook. Meski demikian, kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menunjang pembelajaran di daerah 3T yang sebagian besar belum memiliki akses internet memadai. Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan empat tersangka lainnya. Mereka adalah Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020&ndash;2021, Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD Kemendikbudristek 2020&ndash;2021, mantan staf khusus Mendikbudristek Jurist Tan, serta mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief. Menurut hasil perhitungan awal, akibat perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 1,98 triliun. Kerugian itu terdiri dari dugaan penyimpangan pada pengadaan item software berupa Content Delivery Management (CDM) sebesar Rp 480 miliar dan praktik mark up harga laptop yang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. &nbsp; &nbsp;

Hakim PN Jakarta Selatan menolak praperadilan Nadiem Makarim, menyatakan penetapan tersangka Kejagung sah.

Praperadilan Ditolak, PN Jaksel Nyatakan Penetapan Tersangka Nadiem Makarim Sah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/JKT_-Thomas-Lembong-Ditahan-Kejagung_MIFTAHUL-HAYAT04-3736668608.jpeg" alt="Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin (18/11) pekan depan akan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Dalam perkara ini, Tom Lembong menggugat keabsahan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat dirinya. "Benar (sidang praperadilan Tom Lembong). Hakim tunggal Tumpanuli Marbun," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto. Sidang akan digelar di ruang sidang utama pukul 11.00 WIB. Namun, baik pemohon maupun termohon bisa hadir diwakilkan kepada tim kuasa hukumnya. "(Pemohon dan termohon) bisa diwakilkan. Kuasa hukumnya bisa," jelas Djuyamto. Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Lembong sebagai tersangka kasus dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015&ndash;2016. Selain Tom Lembong, penyidik juga menetapkan Direktur Pengembangan bisnis pada PT PPI 2015&ndash;2016 berinisial CS sebagai tersangka. "Selasa 29 oktober 2024 penyidik Jampidus menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti yang bersangkutan melakukan korupsi," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10). Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula kristal mentah ke gula kristal putih. Dia diduga melampaui kewenangannya sebagai Mendag pada saat itu. "TTL berikan penugasan pada perusahaan untuk mengimpor gula kristal mentah jadi gula kristal putih dalam rangka stabiliasi harga gula karena harga gula melambung tinggi. Padahal, seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri adalah BUMN yang ditunjuk menteri perdagangan. Itu pun gula kristal putih, bukan gula kristal mentah," jelas Abdul. Usai ditetapkan sebagai tersangka,&nbsp;Tom lembong dan satu tersangka lainnya ditahan selama 20 hari ke depan di dua rutan berbeda.&nbsp;Tom&nbsp;di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan CS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini (11/11) akan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan eks Mendag Thomas Trikasih Lembong.

PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Senin Pekan Depan, Gugat Status Tersangka Korupsi Impor Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/IMG_20241004_155208-3915998215.png" alt="Vadel Badjideh. (Abdul Rahman)" width="100%">
<figcaption>Vadel Badjideh. (Abdul Rahman)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Nikita Mirzani mengisyaratkan bahwa Vadel Badjideh akan menyandang status baru sebagai sebagai tersangka. Hal itu terkait laporan polisi yang dibuatnya di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pencabulan dan menyuruh melakukan aborsi. &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -5px; top: 1021.25px;">&nbsp;</div>

Nikita Mirzani mengisyaratkan bahwa Vadel Badjideh akan menyandang status baru sebagai sebagai tersangka. Hal itu terkait laporan polisi

Isyaratkan Vadel Badjideh Tersangka, Nikita Mirzani: Aku Mau Lihat Masih Bisa Joget Nggak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/JKT-Siskaeee-Di-Jemput-Paksa-Salman-Toyibi-5JPG-253621198.jpg" alt="Artis Siskaeee dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Langkah itu dilakukan karena Siskaeee tidak memenuhi dua panggilan penyidik." width="100%">
<figcaption>Artis Siskaeee dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Langkah itu dilakukan karena Siskaeee tidak memenuhi dua panggilan penyidik.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Selebgram Fransisca Candra Novita Sari alias Siskaeee resmi mendaftarkan kembali gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini sebelumnya sempat dicabut dengan alasan pelengkapan materi gugatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto membenarkan adanya gugatan dari Siskaeee. Pengadilan pun telah menjadwalkan sidang perdana perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya betul ,hakimnya bu Sri Rejeki Marshinta dan sidang pertama Senin, 12 Februari 2024," kata Djuyamto kepada wartawan, Sabtu (3/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014080419/ganjar-janji-bakal-permudah-bantuan-lewat-ktp-sakti">Ganjar Janji Bakal Permudah Bantuan Lewat 'KTP Sakti'</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam gugatan terbaru ini, Siskaeee menggugat kebsahan penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menetapkan 11 pemeran film&nbsp;porno&nbsp;rumah produksi Kelas Bintang, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Mereka menyusul 5 orang kru yang sudah terlebih dahulu menjadi tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil gelar perkara hari ini, Kamis (28/12). Penyidik pun mendapay alat bukti yang cukup untuk menaikan status hukum seluruhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari hasil gelar perkara, dari fakta penyidikan maupun alat bukti yang didapatkan oleh Penyidik selama proses penyidikan, didapatkan fakta bahwa cukup bukti untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka,&rdquo; ujar Ade di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/014080353/menabrak-kucing-sampai-mati-bikin-sial-mitos-atau-fakat-simak-penjelasan-menurut-islam">Menabrak Kucing Sampai Mati Bikin Sial, Mitos Atau Fakat? Simak Penjelasan Menurut Islam&nbsp;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">11 tersangka ini terdiri dari 9 pemeran perempuan dan 2 pria. Adapun dari 9 pemeran perempuan itu yakni&nbsp;Siskaee, Anisa Tasya Amelia alias Meli 3gp, Virly Virginia (VV), Putri Lestari alias Jessica (PPL), NL alias Caca Novita (CN), Zafira Sun (ZS), Arella Bellus (ALP alias AB), MS, dan SNA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tersangka ini dijerat Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.</div>

Selebgram Fransisca Candra Novita Sari alias Siskaeee resmi mendaftarkan kembali gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Siskaeee Daftarkan Lagi Praperadilan, Gugat Status Tersangka dan Penahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Screenshot_2022-12-14-14-38-14-464-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div id="m#msg-f:1752196330093010463" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div id="m#msg-f:1752196330093010463" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> JawaPos.com - Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidim) Bareskrim Polri, Kombes Pol Dicky Patria Negara menyatakan bahwa pemanggilan kembali saksi dalam kasus pidana tetap sah dan dibolehkan secara hukum meskipun penetapan tersangka telah digugurkan lewat praperadilan. Menurutnya, praperadilan hanya membatalkan status tersangka, bukan menghentikan penyidikan. "Karena yang dibatalkan hanya surat penetapan (status) tersangka saja, bukan menghentikan penyidikannya," ujar Dicky kepada wartawan, Rabu (14/12). Hal itu disampaikan Dicky saat menanggapi stigma yang menyatakan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri dituding telah mengangkangi putusan praperadilan dalam kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat yang dimenangkan terlapor I dan P. Polri masih melanjutkan kasus meski terlapor memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). "Indikasi adanya ketidakprofesionalan oleh oknum aparat penegak hukum tersebut terjadi dalam proses penyidikan klien kami dalam statusnya sebagai terlapor, dimana status tersangka klien kami telah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum oleh putusan praperadilan, namun ternyata penyidik masih saja melanjutkan penyidikannya," kata kuasa hukum terlapor, Amsal. Amsal menuturkan, pada 12 Juli 2021 kliennya dilaporkan oleh pelapor SS terkait tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Dittipidum Bareskrim Polri pada 24 Maret 2022. Terlapor mengajukan gugatan praperadilan di Kepaniteraan PN Jaksel pada 18 April 2022, dan telah keluar putusan praperadilan dengan nomor: 27/Pid.Prap/2022/PN.Jkt.Sel pada 31 Mei 2022. "Dengan amar putusan bahwa status tersangka klien kami dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum," tutur Amsal. Meski putusan praperadilan telah keluar, kata Amsal, aparat penegak hukum tersebut masih tetap mengirimkan surat panggilan kepada saksi untuk perkara yang sama pada 9 November 2022. Menurut dia, tindakan penyidik janggal dan berbahaya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini bermula saat SS melaporkan kasus dugaan penipuan dan pemalsuan surat pada 12 Juli 2021. Surat yang dimaksud adalah surat kesepakatan bersama atau perdamaian antara pelapor dan terlapor, yakni Direktur PT Triforma, Komisaris Utama PT Triforma, dan Direktur Utama PT Aditya Guna Persada yang dibuat pada 6 Desember 2018. Dalam surat kesepakatan perdamaian tersebut disepakati bahwa utang terlapor kepada pelapor sebesar Rp415 miliar yang akan dibayarkan oleh PT Triforma. Uang itu dari dana salah transfer yang dilakukan oleh terlapor selaku Direktur Utama PT IMRI yang telah ditransfer sebelumnya ke PT Triforma sebesar Rp431 miliar. (*)  </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Praperadilan Batalkan Status Tersangka, Tak Hentikan Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Nikita-Mirzani-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Nikita Mirzani mendatangi Markas Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya ini terkait adanya pemeriksaan tambahan atas kasus dugaan penelantaran anak Dipo Latief pada Kamis,14 Oktober 2021. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani mendatangi Markas Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya ini terkait adanya pemeriksaan tambahan atas kasus dugaan penelantaran anak Dipo Latief pada Kamis,14 Oktober 2021. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara Dito Mahendra menegaskan unggahan Nikita Mirzani di akun media sosialnya telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil pada kliennya. Sebab tuduhan ibu tiga anak tersebut dinilai sangat serius.  Menurut pengacara Dito, Nikita Mirzani telah membuat posting-an melalui Instagram Story yang memperlihatkan foto kliennya dan ada tulisan jelas atas nama Dito Mahendra.  "Ada tulisan, 'Abang propam jangan percaya orang ini, banyak ngomong penipu. Atas dasar itu klien kami merasa telah dicemarkan nama baiknya baik formil maupun materil. Lalu klien kami melaporkan pada tanggal 16 Mei 2022 di Polresta Serang Kota," kata Yafet Rissy, kuasa hukum Dito Mahendra dalam jumpa pers di bilangan Sudirman Jakarta Selatan Sabtu (25/6).  Akibat posting-an Nikita Mirzani tersebut, nama baik Dito Mahendra tercoreng dan kabarnya memiliki dampak serius pada relasi pertemanannya dan bisnis yang sedang dijalaninya.  "Karena juga menimbulkan kerugian materiil bagi klien kami, sehingga disangkakan juga Pasal 36 bahwa pelanggaran Pasal 27 Ayat 3 itu menimbulkan kerugian materiil. Itu diancam dengan pidana penjara 12 tahun," paparnya.  Saat pertama kali mengetahui posting-an Nikita Mirzani, Dito Mahendra disebut sang kuasa hukum kaget tak kepalang. Dito sama sekali tidak menyangka Niki membuat unggahan seperti itu. Apalagi katanya dia tidak mengenal mantan istri Sajad Ukra secara personal.  "Klien kami merasa tidak mengenal orang ini. Tidak pernah berinteraksi secara personal, sosial, maupun bisnis. Lalu tiba-tiba dituduh banyak ngomong, penipu, PHP. Saya kira itu tuduhan yang sangat serius," paparnya.  Menurut pengacara Dito Mahendra, laporan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan kliennya kini telah memasuki babak baru. Pasalnya, pihak terlapor dalam hal ini Nikita Mirzani disebut menyandang status baru sebagai tersangka.

Pengacara Dito: Unggahan Nikita Mirzani Akibatkan Kerugian Kliennya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20211125101558_IMG_2850-1.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan. Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan. Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan penistaan agama Joseph Suryadi mengakui telah mengunggah konten berbau penistaan agama. Pengakuan dibuat Joseph saat menjalani pemeriksaan.  "Yang bersangkutan sudah mengaku terkait dengan postingannya di media sosial yang merupakan penodaan maupun penistaan terhadap suatu agama," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Senin (19/12).  Awalnya Joseph membantah membuat konten penistaan agama. Dia mengaku handphone miliknya hilang. Namun, belakangan ditemukan disembunyikan di dalam gudang.  "(Ponsel) Disimpan di gudang rumah yang bersangkutan," jelas Zulpan.  Sebelumnya, media sosial tengah diramaikan dengan tagar #TangkapJosephSuryadi. Tagar tersebut menggema usai Joseph Suryadi diduga telah melakukan penistaan agama.  Di media sosial Twitter tersebar 2 buah foto. Foto pertama menampilkan seorang pria berkacamata. Sedangkan foto lainnya adalah tangkapan layar percakapan grup WhatsApp.  Dalam percakapan tersebut ada sebuah gambar karikatur. Gambar tersebut diduga telah menghina Nabi Muhammad yang menikahi perempuan muda, Siti Aisyah.  Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya resmi menetapkan Joseph Suryadi sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial.  "Telah menetapkan tersangka yang memposting atas nama Joseph Suryadi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/12).  Zulpan menuturkan, penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara. Penyidik telah mengantongi minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menaikan status hukum Joseph.

Polisi: Joseph Suryadi Mengaku Membuat Konten Penistaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/vandalisme-polres-tangerang-dok-pojoksatu.jpeg" alt="Kapolresta Tangerang, Kombes Ade Ari Syam Indardi dalam konferensi pers kasus vandalisme musala, Rabu (30/9/2020). Foto: Hendrik/PojokSatu.id" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Tangerang, Kombes Ade Ari Syam Indardi dalam konferensi pers kasus vandalisme musala, Rabu (30/9/2020). Foto: Hendrik/PojokSatu.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polresta Tangerang menetapkan Satrio, 18, sebagai tersangka. Penyidik memiliki barang bukti yang cukup untuk menaikkan status hukum Satrio usai mencorat-coret musala. Penetapan ini juga dilakukan setelah dilakukan gelar perkara.  "Sudah kita tetapkan statusnya sebagai tersangka," kata Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Ade Ary saat dikonfirmasi, Kamis (1/10).  Ade menjelaskan, atas perbuatannya tersebut tersangka terancam pidana 5 tahun penjara. Penyidik pun memutuskan langsung melakukan penahanan kepada Satrio.  "Tersangka juga sudah kami tahan. Tersangka dikenakan Pasal 156a dan 406 KUHP," jelasnya.  Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan sebuah musala di Kabupaten Tangerang dicorat-coret oleh seseorang menggunakan cat pilox hitam. Seisi musala penuh dengan coretan mulai dari dinding, sajadah, papan tulis, lemari buku, hingga Alquran.  Coretan tersebut terbilang sangat tidak pantas. Pelaku menuliskan berbagai kalimat hinaan. Seperti "anti Islam", "anti hinaan", "saya kafir", "Islam tidak diridhoi", bahkan tulisan Allah dalam bahasa arab dicoret dengan tanda silang.  Lokasi vandalisme ini terjadi di musala Darussalam di Perumahan Villa Tangerang Elok Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Terjadi pada Selasa (29/9) pukul 15.30 WIB.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ecYpw4FeIuc

Corat-Coret Musala, Satrio jadi Tersangka dan Terancam 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dua-kali-mangkir-polisi-akan-lakukan-ini-ke-mantan-petinggi-allianz_m_165508.jpeg" alt="Ilustrasi mantan Dirut PT Allianz Life Indonesia tak memenuhi panggilan pihak polisi terkait kasus klaim asuransi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mantan Dirut PT Allianz Life Indonesia tak memenuhi panggilan pihak polisi terkait kasus klaim asuransi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya kemungkinan akan menjemput paksa mantan Presiden Direktur PT Allianz Life Indonesia, Joachim Wessling. Sebab ia sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidik yang saat ini sudah berstatus tersangka kasus dugaan perlindungan konsumen. Joachim mangkir pemanggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada pemeriksaan pertama Kamis (12/10) dan pemeriksaan kedua Kamis (26/10) lalu. "Pokoknya kita sudah lakukan tahapan-tahapan sesuai KUHAP," kata Direktur Reserserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (30/10). Dalam kasus ini, yakni mantan petinggi PT Allianz Life Indonesia Joachim Wessling dan dr. Yuliana Firmansyah tersebut diduga mempersulit nasabah yang ingin mengklaim asuransinya. Mereka menyertakan persyaratan yang tidak mungkin bisa dipenuhi nasabah saat akan mengklaim asuransinya. Persyaratan yang diminta perusahaan asuransi, yakni rekam medis lengkap dari rumah sakit. Padahal, biasanya untuk mengklaim asuransi hanya dibutuhkan resume medis dari rumah sakit tempat nasabah dirawat. Adapun korban yang telah melaporkan hal itu ke polisi adalah Irfanius Al Gadri dan Indah Goena Nanda. Laporan yang dibuat keduanya tetulis dalam laporan polisi bernomor LP/1645/IV/2017/PMJ dan LP/1932/IV/2017/PMJ. Polisi menjerat kedua tersangka dengan Pasal 8 ayat 1 huruf (F), Pasal 10 huruf (C), dan Pasal 18 juncto Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 63 huruf (F) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dua Kali Mangkir, Polisi Akan Lakukan Ini ke Mantan Petinggi Allianz

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#status tersangka

Berita Terkini