<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/BAPANAS-26-3288474374.jpg" alt="Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat mengunjungi gudang dan mendampingi kunjungan kerja Presiden RI melepas bantuan pangan beras di Gudang Bulog Sukoharjo, awal April 2023. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat mengunjungi gudang dan mendampingi kunjungan kerja Presiden RI melepas bantuan pangan beras di Gudang Bulog Sukoharjo, awal April 2023. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi membeberkan jurus jitu Bapanas menjaga stabilitas stok dan harga pangan setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H agar tetap stabil. Arief menuturkan usai cuti bersama ini Bapanas langsung fokus melakukan review dan evaluasi hasil stabilisasi pasokan dan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri lalu. Selain itu, kata Arief, pihaknya akan memastikan pelaksanaan sejumlah program, seperti melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan Nasional untuk Beras bagi 21.361.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sampai dengan Mei 2023. Kemudian, penyaluran Bantuan Telur dan Daging Ayam untuk 1,4 Juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) sampai dengan Juni 2023. &ldquo;Kita langsung fokus kepada sejumlah program strategis pangan, seperti evaluasi sekaligus menyiapkan langkah-langkah mitigasi stabilisasi pangan ke depan khususnya untuk komoditas pangan yang berdampak besar terhadap inflasi," kata Arief dalam keterangannya, Selasa (25/4). "Ini penting dilakukan mengingat setelah cuti bersama aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali berjalan normal,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, Arief menilai, kondisi pasokan dan harga pangan jelang Idul Fitri lalu terbilang stabil dan terkendali mengingat tidak terjadi gejolak dan kenaikan harga yang tinggi untuk komoditas bahan pangan pokok. Beberapa kenaikan harga pangan seperti cabai dan bawang, setelah dilakukan pengecekan ke pasar-pasar, terjadi dalam tingkatan yang wajar dikarenakan lonjakan permintaan jelang Idulfitri. Maka dari itu, ia memastikan, langkah-langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan masih akan terus digencarkan setelah Lebaran ini. Kondisi ini tuturnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar pasokan dan harga pangan stabil dan seimbang baik di tingkat petani, pedagang, dan konsumen/masyarakat. &ldquo;Kita akan terus lakukan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan seperti jelang Lebaran lalu. Diantaranya, terus melakukan koordinasi dengan dinas urusan pangan daerah untuk penyediaan pangan murah melalui Gerakan Pasar Murah (GPM)," jelasnya. "Kita juga minta Bulog terus mendistribusikan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) ke ritel modern dan tradisional, serta secara bersamaan terus mendorong Bulog untuk meningkatkan serapan gabah/beras dari hasil panen dalam negeri,&rdquo; lanjutnya. Terkait pelaksanaan GPM, sampai dengan periode Idul Fitri tahun ini Bapanas telah menyelenggarakan sekitar 452 kali GPM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan untuk penyaluran beras SPHP, sejak Januari 2023 sampai dengan minggu ke-3 April 2023 ini Bulog melalui 26 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia telah menyalurkan beras SPHP sekitar 569 ribu ton. Selain menjaga stabilitas pasokan dan harga, pihaknya memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Arief mengatakan, usai Lebaran pengecekan keamanan pangan melalui uji sample pangan segar guna mengukur kandungan bahan aktif pestisida golongan organofosfat akan terus ditingkatkan baik di pasar tradisional maupun pasar modern. &ldquo;Kita tingkatkan pelaksanaan pengecekan keamanan pangan segar melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) pusat dan daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMD, serta asosiasi pedagang. Jadi saat NFA turun ke pasar bukan hanya mengecek harga tetapi juga menguji sample pangan segar untuk pastikan keamanannya,&rdquo; tandasnya. Sumber foto: Istimewa Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat mengunjungi gudang dan mendampingi kunjungan kerja Presiden RI melepas bantuan pangan beras di Gudang Bulog Sukoharjo, pada awal bulan ini.

Langkah-langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan masih akan terus digencarkan setelah perayaan Lebaran.

Jurus Bapanas Jaga Stabilitas Stok dan Harga Pangan Usai Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Beras4-Fredik-Tarigan-1.jpg" alt="IIustrasi pengecer beras di pasar tradisional tengah mengecek kwalitas beras yang dijualnya. (Fredik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>IIustrasi pengecer beras di pasar tradisional tengah mengecek kwalitas beras yang dijualnya. (Fredik Tarigan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan bahwa bahan pokok penting (bapokting), seperti beras, gula pasir hingga minyak goreng ketersediaannya tercukupi. Apalagi di tengah ancaman wabah Covid-19 seperti sekarang, di mana dikhawatirkan akan terjadinya kekurangan stok bapokting.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, mengenai beras, baik dari stok yang ada maupun perkiraan hasil panen di bulan April, Mei, dan Juni 2020 akan cukup memenuhi kebutuhan ramadan hingga lebaran 2020.  “Demikian pula untuk jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng. Kita punya stok yang cukup,” terangnya dalam siaran pers, Kamis (2/4).  Adapun, menjelang bulan Ramadhan ini, seluruh pihak terkait akan terus melakukan monitor, dari hulu hingga hilir. Aspek yang dijaga meliputi stok dan ketersediaan, pasokan, distribusi, dan stabilitas harga.  “Presiden memberi arahan bahwa untuk seluruh pangan ini perlu dijaga ketersediaan barangnya. Harus dilihat jumlah, harga, dan kualitasnya. Selain itu, tentu distribusi logistik juga diperhatikan untuk bisa tetap berjalan aman sampai ramadhan dan lebaran nanti,” tambahnya.  Khusus bawang putih, lanjut Airlangga, sudah mulai diberikan persetujuan impor dan diharapkan bulan ini akan masuk dalam jumlah besar. “Demikian pula untuk ketersediaan daging sapi atau kerbau dan gula pasir,” katanya.  Sedangkan untuk gula pasir, pemerintah juga sudah melakukan operasi pasar untuk menekan harga yang melonjak hingga Rp 18.000 per Kg. Penyediaan gula tersebut berasal dari Dumai yang sebanyak 20.000 ton, 33.000 ton dari Lampung, dan gula yang dirafinasi sebanyak 250.000 ton.  “Dari sektor gula untuk makanan dan minuman sebanyak 250 ribu (ton) tersebut telah didistribusikan ke Banten, Jabodetabek, Sumatera Utara, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Jawa Timur, per 31 Maret 2020,” tutupnya.

Pemerintah Jamin Ketersediaan Pangan Aman Hingga Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/MENDAG1103.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3). Saifan" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3). Saifan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memastikan bahwa stok pangan hingga lebaran aman. Pasalnya, dalam bulan ini beberapa komoditas juga akan masuk ke Indonesia melalui impor. Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Suhanto juga mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan pangan ketika puasa. "Bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa laksanakanlah ibadah puasa dengan tenang tanpa harus memikirkan bahan pokok kurang. Kami memastikan distribusi bahan pokok bagi masyarakat lancar dan terkendali. Semoga virus ini segera selesai," kata dia dalam Telekonferensi Pers, Rabu (25/3). Ia pun kembali mengimbau agar para masyarakat maupun petugas di supermarket ataupun swalayan untuk tetap memperhatikan sanitasi. Kemudian, juga diharapkan agar tidak ada lagi pembelian secara berlebih. "Kita harus mematuhi protokol keamanan di pasar atau pusat perbelanjaan, tidak usah melakukan pembelian berlebih dan kami sudah bekerja sama dengan semua pelaku usaha (memasok stok bahan pokok)," tambah Suhanto. Kemudian, pihaknya juga telah meminta Dinas Perdagangan di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah cepat apabila ada tanda-tanda stok pangan menipis. "Kami bekerja sama setiap hari, walaupun kondisi seperti ini (Covid-19), kita harus mengambil jarak dengan orang-orang di sekitar kita, dilakukan dengan hati-hati, setiap hari kami melakukan laporan dari Dinas Perdagangan apabila terjadi kekurangan, kami akan mengambil langkah dan menghubungi distributor-distributor yang biasa memasok di daerah tersebut," tutupnya.

Pangan Aman Hingga Lebaran, Kemendag: Jalankan Ibadah Dengan Tenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Beras1-Fredik-Tarigan.jpg" alt="Stok beras. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Stok beras. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berupaya mencari cara agar Perum Bulog dapat lebih mudah menyalurkan stok beras. Saat ini Bulog menyimpan cadangan beras pemerintah (CBP) 2.050.000 ton. Beras yang tersalurkan sampai April 2019 lalu sebanyak 400 ribu ton. Target serapan beras Bulog tahun ini 1.800.000 ton.  Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai alternatif agar serapan Bulog bisa lebih baik. ”Kalau diteruskan (penyimpanannya, Red), dua tahun atau lebih itu bisa turun kualitasnya,” ujar Darmin Nasution seperti dikutip JawaPos.  Dulu PNS, TNI, dan Polri menerima tunjangan beras yang diberikan secara langsung (natura). Setiap aparatur sipil negara (ASN) mendapat jatah beras dari Bulog 18 kilogram (kg) per bulan.  Namun, sejak 2001, tunjangan itu tak lagi diberikan dan diganti dengan pemberian uang. Bantuan sosial (bansos) juga telah diganti dengan bantuan pangan nontunai (BPNT). ”Dulu itu kan rastra (beras sejahtera) itu sebulan (penyalurannya) 230.000 ton 13 kali setahun,” ujar Darmin. Total penyaluran rastra sekitar 2.990.000 ton per tahun.  Sementara itu, Bulog tidak boleh menjadi penyuplai tunggal BPNT. Dengan demikian, beras yang dibeli penerima bansos dari e-warung merupakan beras dari Bulog dan supplier lainnya. Artinya, Bulog mengalami pengurangan jatah penyaluran beras dengan adanya BPNT dan tunjangan yang disalurkan secara nontunai untuk ASN. ”Lagi dicari jalannya, belum dibilang persisnya (solusinya) bagaimana,” lanjut Darmin.  Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu menambahkan, masalah serupa dialami Bulog bertahun-tahun yang lalu. Menurut dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sempat mengeluhkan bahwa Bulog dulu juga mengalami kesulitan penyerapan beras karena skema bantuan dan tunjangan yang berubah.  Sebelumnya, Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar Utomo mengatakan, tunjangan pangan untuk ASN akan kembali disalurkan dalam bentuk pemberian beras. Hal itu dapat meningkatkan serapan stok beras yang ada di Bulog. Namun, pihaknya masih masuk tahap menghitung berapa kebutuhan beras yang diperlukan untuk ASN tersebut. Jika sudah diputuskan, Kementerian Keuangan akan membuat sistem penganggarannya.  Selain itu, Bulog berupaya mengekspor beras ke Malaysia. ”Ekspornya itu masih dalam tahap penjajakan. Nanti ekspornya beras dari dalam negeri. Jadi, kami tidak re-ekspor dari beras yang sudah diimpor,” tutur Bachtiar.

Pemerintah Siapkan Skema Baru Penyaluran Cadangan Beras Bulog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-pertanian-ingatkan-pemerintah-soal-cadangan-beras-katanya_m_.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pengamat pertanian Khudori mengingatkan pemerintah jika cadangan beras Bulog terus tergerus menyusul pemanfaatan untuk operasi pasar. Opsi impor bisa dilakukan untuk memastikan ketersediaan cadangan beras sehingga tidak menimbulkan lonjakan ke depannya. Berdasarkan data beras terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), defisit beras mencapai 2,53 juta ton dalam tiga bulan di 2018. Ini terjadi karena produksi beras diperkirakan hanya 3,94 juta ton. Di sisi lain, konsumsi masyarakat dalam tiga bulan bisa mencapai 7,45 juta ton. &ldquo;Kalau cadangannya tidak cukup, saya kira itu bisa ditugaskan lagi kepada Bulog supaya sisa impor dikirimkan lagi,&rdquo; ujar Khudori terkait dengan pemenuhan kebutuhan beras di Jakarta, Senin (29/10). Menurutnya, tidak salah jika pemerintah kembali melakukan impor untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri. Apalagi sebetulnya, saat ini Bulog masih memiliki sisa penugasan impor beras sebesar 200 ribu ton yang bisa saja dikirimkan untuk menutupi defisit akhir tahun. Sementara itu, peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengemukakan serupa. Stok yang ada saat ini memang minim. Menurutnya, surplus 2,85 juta ton tersebut dengan asumsi panen pada Oktober-Desember sesuai dengan harapan. &ldquo;Pertanyaannya adalah bagaimana jika panen tidak sesuai dengan yang diestimasikan BPS, misalnya lebih rendah?&rdquo; katanya. Karena itu, ia menilai masa empat bulan ke depan hingga Maret merupakan periode krusial bagi produksi dan harga beras. Apalagi, adanya kemungkinan el nino melanda pada musim hujan kali ini yang mengakibatkan intensitas hujan rendah. Ketika hujan intensitas rendah, mungkin pada Februari Maret panen tidak optimal. &ldquo;Pemerintah harus memastikan bahwa beras bisa diakses oleh masyarakat,&rdquo; tegasnya Terkait dengan kemungkinan impor beras, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan akan melaksanakan tugas itu untuk mencukupi kebutuhan nasional. &ldquo;Bulog kan hanya sebagai operator. Analisa kebutuhannya ada dalam rakortas (rapat koordinasi terbatas). Kalau memang dibutuhkan impor atas keputusan pemerintah, Bulog juga akan melakukan tugas itu,&rdquo; katanya. Tri mengakui, penggelontoran beras untuk operasi pasar saat ini memang kian meningkat. Per harinya aliran beras Bulog untuk operasi pasar sudah mencapai kisaran 2.500 ton. &ldquo;Sekarang sudah mulai banyak (yang harus digelontorkan). Sekarang sudah 2.500 ton per hari. Desember-Januari itu puncaknya, bisa 5&mdash;6 ribu ton per hari,&rdquo; ujarnya lagi.

Pengamat Pertanian Ingatkan Pemerintah Soal Cadangan Beras, Katanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masuk-musim-paceklik-pemerintah-harus-waspada-pasokan-beras_m_.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras eceran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras eceran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah harus bisa memastikan pasokan beras aman hingga datangnya musim panen. Hal ini dikarenakan adanya musim paceklik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Musim paceklik dikhawatirkan akan berimbas pada mundurnya musim tanam (MT) padi di beberapa daerah di Indonesia, yang akhirnya akan menyebabkan mundurnya masa panen yang diperkirakan akan terjadi pada Februari 2019. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bencana kekeringan saat ini sedang melanda 11 provinsi, 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan dan 4.053 desa. Sebagian besar daerah yang terkena merupakan sentra beras dan jagung, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, Lampung dan beberapa provinsi lainnya. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah harus bisa menjamin bahwa stok beras yang ada di Bulog masih mencukupi sehingga impor tidak perlu dilakukan hingga akhir tahun. Namun pasokan yang ada juga harus mencukupi hingga datangnya musim panen dengan mempertimbangkan beberapa hal tadi. &rdquo;Menimbang adanya kondisi tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa stok beras yang ada di Gudang Bulog tak hanya harus mencukupi permintaan hingga akhir tahun namun juga mencukupi hingga masa panen mendatang. Menggunakan parameter harga untuk melihat jumlah pasokan beras sangat penting untuk membaca pergerakannya,&rdquo; jelas Ilman dalam keterangan resmi, di Jakarta, Jum&rsquo;at (26/10). Selain itu, harga jual beras juga perlu dijaga agar dapat terjangkau. Kenaikan tren harga beras yang sudah mulai terlihat pada pertengahan tahun ini. Berdasarkan data BPS, pada bulan Juli 2018 harga beras berada di kisaran Rp 9.135. Angka ini naik pada Agustus 2018 menjadi Rp 9.198 dan naik lagi pada September 2018 menjadi Rp 9.310. Pergerakan harga yang menunjukkan peningkatan ini menandakan pasokan beras di pasar semakin berkurang. Ilman menjelaskan, agar tetap menjaga harga beras stabil dan masih dalam jangkauan masyarakat, pemerintah perlu melakukan estimasi permintaan beras dengan baik. Apabila stok yang dimiliki Bulog sudah menipis ketika awal tahun dan mengancam kenaikan harga drastis hingga masa panen tiba, pertimbangan melakukan impor patut diperhitungkan. &rdquo;Namun, kalau impor beras akan dilakukan di awal tahun sebagai bentuk menjaga kestabilan harga, pemerintah jangan sampai mengulang kesalahan timing impor yang pemerintah sebelumnya telah lakukan di awal tahun 2018. Hal ini agar impor tidak akan menjatuhkan harga dan merugikan petani,&rdquo; ungkapnya. Pada awal Januari 2018, Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor disaat pada Februari 2018 terjadi panen raya. Adanya proses pengiriman beras impor ke Indonesia yang memakan waktu mengakibatkan komoditas impor sampai pada saat yang berdekatan dengan panen raya. Hal ini berakibat pada harga beras di pasaran anjlok dan petani merugi. Ancang-ancang untuk melakukan impor harus diukur secara baik. Kalau pun perlu dilakukan, maka sebaiknya dilakukan sebelum Januari 2019, jika berkaca pada pengalaman awal tahun ini. Hal ini tentunya perlu mempertimbangkan volatilitas harga beras saat ini dengan kondisi yang sama pada akhir tahun sehingga kebijakan impor dapat dieksekusi tepat sasaran.

Masuk Musim Paceklik, Pemerintah Harus Waspada Pasokan Beras