<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/ghLaHSWu7dCvy4oAtfEVFxjwLqWQ0LTwXCRCspAS-3820144954.jpg" alt="Ketua Program International Trade &amp; Finance Petra Christian University, Elisa Tjondro menanggapi rencana pemerintah stop impor solar mulai 2026. (UK Petra)" width="100%">
<figcaption>Ketua Program International Trade &amp; Finance Petra Christian University, Elisa Tjondro menanggapi rencana pemerintah stop impor solar mulai 2026. (UK Petra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor solar secara total mulai 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia baru-baru ini.&nbsp; "Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, 2026, Insya Allah kita enggak akan impor solar lagi," tutur Bahlil setelah menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11). Sebaliknya, Indonesia akan mulai menerapkan Biodiesel B50 dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Langkah pemerintah menyetop impor solar ini pun menyita perhatian masyarakat.&nbsp; Ketua Program International Trade &amp; Finance Universitas Kristan Petra, Elisa Tjondro menilai kebijakan ini strategis untuk jangka panjang. Namun perlu persiapan komprehensif agar tidak memicu gejolak ekonomi. "Dari sisi jangka panjang, kebijakan ini strategis menuju kemandirian energi, mengurangi dampak fluktuasi harga minyak global terhadap stabilitas ekonomi, serta menghemat devisa negara," ujar Elisa di Surabaya, Selasa (11/11). Namun, keberhasilan kebijakan stop impor solar juga sangat bergantung pada kesiapan produksi kilang domestik dan distribusi biodiesel. Agar tidak menimbulkan tekanan inflasi atau gangguan pasokan energi.&nbsp; "Untuk jangka pendek, kebijakan ini tergolong cukup ambisius. Banyak hal yang harus disiapkan pemerintah sebelum menerapkan. Dari segi teknis, logistik, hingga kebijakan harga," lanjutnya.&nbsp; Semua itu harus dipersiapkan dengan matang agar ketika kebijakan tersebut diterapkan, tidak terjadi gejolak ekonomi di dalam negeri. Pemerintah juga perlu menggandeng berbagai stakeholders.&nbsp; Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, industri kelapa sawit, industri minyak dan gas bumi, jasa transportasi, logistik, dan stakeholders stakeholders terkait. Tidak kalah penting adalah mengukur dampak negatif jangka panjang.&nbsp; "Pemerintah juga perlu memberikan waktu adaptasi bagi stakeholders. Saya katakan banyak persiapan yang harus dilakukan agar kebijakan ini berjalan lancar dan tidak berdampak buruk terhadap neraca perdagangan Indonesia," pungkas Elisa.

Pemerintah Indonesia akan hentikan impor solar mulai 2026 dan menggantinya dengan Biodiesel B50, dampak ekonomi jadi perhatian.

Rencana Stop Impor Solar Mulai 2026 Dinilai jadi Langkah Strategis, Pakar: Butuh Persiapan Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/Banjir-Perumahan-Vila-Nusa-Indah-Bogor-Dery-Ridwansah-1-1260543491.jpg" alt="Petugas mengevakuasi korban banjir di perumahan Vila Nusa Indah 3, Bogor, Selasa (4/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas mengevakuasi korban banjir di perumahan Vila Nusa Indah 3, Bogor, Selasa (4/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jakarta Pramono Anung tengah memikirkan cara untuk membatasi warga Jakarta membangun vila di kawasan Puncak Bogor. Pembatasan pembangunan vila dilakukan untuk mencegah banjir yang diakibatkan peralihan daerah resapan air menjadi hunian.&nbsp; "Membatasi secara (aturan) ini kan enggak, tetapi nanti kita akan menerapkan dengan cara lain," ujar Pramono di Gedung BPAD Jakarta, Selasa (11/3). Pramono mencontohkan salah satu cara pembatasan vila yang kemungkinan akan ditempuh. Yakni dengan menyesuaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk vila yang dimiliki warga Jakarta di kawasan Puncak. "Misalnya kan ada PBB, kalau dia punya vila ini kan menjadi tambahan dari PBB baru," jelasnya.&nbsp; Politikus PDIP itu mengaku akan mendukung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta agar warga Jakarta tidak membangun vila di kawasan Puncak Bogor. Pramono menilai, diperlukan aturan pembatasan pembangunan vila di Puncak Bogor.&nbsp; "Saya termasuk yang setuju kalau memang dilakukan pembatasan untuk membangun vila-vila di Puncak," ucapnya. Namun menurut Pramono, pembatasan bukan hanya dilakukan kepada warga Jakarta, tapi juga seluruh warga mana pun. Sebab, pembangunan vila secara ugal-ugalan menyebabkan penurunan daerah resapan air di hulu hingga mengakibatkan banjir kiriman.&nbsp;&nbsp; "Siapa pun itu yang akan membangun, bukan hanya warga Jakarta, warga dari mana pun harus dibatasi. Karena hal ini terlihat dari beberapa banjir yang terjadi, terutama yang terakhir kemarin, curah hujan itu tidak lagi di atas Danau Ciawi dan Sukamahi, tetapi di bawahnya," jelasnya. Pramono mengatakan, saat ini daerah resapan tersebut telah berubah menjadi vila, hotel hingga restoran. Ia pun akan memberikan dukungan penuh kepada Dedi Mulyadi untuk membatasi pembangunan vila-vila baru di kawasan Puncak.&nbsp; "Memang saya yang termasuk akan memberikan dukungan kepada bapak Gubernur Jawa Barat untuk membatasi vila-vila yang dibangun baru," ucapnya.&nbsp; Pelarangan pembangunan vila oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disampaikan saat melihat banyaknya vila dan bangunan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Hal itu diduga mengakibatkan terjadinya banjir hingga tanah longsor di kawasan Puncak.&nbsp; &ldquo;Ini menyebabkan air mengalir ke Jakarta karena mereka mencari tempat untuk berlindung,&rdquo; ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jumat (7/3). Dedi kemudian menekankan kepada warga Jakarta, yang mayoritas memiliki lahan di Puncak Bogor untuk tidak lagi membangun vila. &ldquo;Utamanya warga yang tinggal di Jakarta, jangan lagi bangun bangunan villa dan sejenisnya di puncak,&rdquo; imbuhnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung tengah memikirkan cara untuk membatasi warga Jakarta membangun vila di kawasan Puncak Bogor.

Stop Bangun Vila Baru! Ini Cara Gubernur Pramono Anung Batasi Warga Jakarta Bangun Vila di Puncak Bogor

<div id="m#msg-f:1809437342917053353" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/Screenshot_2024-09-06-16-18-12-110_comgoogleandroidgm-edit-3675940868.jpg" alt="Paus Fransiskus selama di Jakarta tampil sederhana dengan menggunakan Toyota Imnoba Zenix dan selalu duduk di samping supir. (Dokumentasi Unika Atma Jaya)" width="100%">
<figcaption>Paus Fransiskus selama di Jakarta tampil sederhana dengan menggunakan Toyota Imnoba Zenix dan selalu duduk di samping supir. (Dokumentasi Unika Atma Jaya)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Paus Fransiskus sudah terbang meninggalkan Indonesia Salah satu yang dikenang publik adalah kesederhanaan. Selama di Jakarta, Paus Fransiskus tidak menggunakan mobil mewah. Tidurnya juga di Kedutaan Vatikan di Jakarta. Alias Toyona Innova Zenix yang merupakan MPV. Gaya hidup tersebut harus jadi contoh atau teladan bagi pejabat beserta keluarganya di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015061488/15-mimpi-pertanda-anda-akan-jadi-orang-kaya-raya-menurut-primbon-jawa-dari-mimpi-mendaki-gunung-hingga-melihat-raksasa">15 Mimpi Pertanda Anda Akan Jadi Orang Kaya Raya Menurut Primbon Jawa: dari Mimpi Mendaki Gunung hingga Melihat Raksasa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">R. Haidar Alwi selaku pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) mengatakan, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia menunjukkan perilaku kesederhanaan luar biasa. Meskipun dia menyandang status sebagai pemimpin umat beragama di dunia sekaligus pemimpin negara Vatikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulai dari penggunaan pesawat komersil, mobil biasa dan menolak tidur di hotel berbintang. Kemudian menggunakan jam tangan murah dan sepatu tua yang sudah lusuh. "Kesederhanaan Paus seperti tamparan keras bagi para pejabat yang gemar hedon dan flexing. Tapi sayangnya, walaupun sudah ditampar sangat keras, masih banyak yang belum introspeksi diri," ungkap Haidar dalam keterangannya Jum'at (6/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haidar mengatakan untuk di Indonesia, sejatinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga kerap menonjolkan hidup sederhana dalam menjalankan tugasnya. Secara khusus Haidar meminta perilaku sederhana Paus, Jokowi, dan Prabowo jadi teladan para aparat penegak hukum beserta keluarganya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara khusus dia memberi penekanan pada gaya hidup mewah, hedon, atau sejenisnya yang kerap ditampilkan oknum kepolisian atau keluarganya. Dia mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih adanya anggota Polri dan keluarganya yang diduga gemar bergaya hidup mewah (hedon) dan dipamerkan di media sosial (flexing).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak saat ini juga, Haidar mengatakan stop flexing atau pamer gaya hidup mewah. Dia mengatakan aparat kepolisian seharusnya meneladani juga kesederhanaan yang dicontohkan oleh Kapolri dan istri. "Beliau tidak pernah bergaya hidup mewah apalagi memamerkannya di media sosial. Tidak pernah. Padahal beliau orang nomor satu di Polri. Yang hedon dan flexing harusnya malu," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ironisnya, sambung Haidar, oknum yang diduga hedon dan flexing tersebut berasal dari perwira tinggi (pati) Polri. Oknum tersebut sebelumnya sudah pernah viral dan menjadi sorotan publik. Namun bukannya berubah, malah seperti tidak pernah jera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haidar mengatakan gara-gara ulah segelintir oknum, banyak anggota Polri lainnya yang ikut terdampak sedangkan hidupnya pas-pasan. Terutama mereka yang pangkat dan jabatannya masih tergolong rendah. Ibaratnya, karena nila setitik rusak susu sebelanga. "Kalau efeknya hanya terbatas pada oknum yang bersangkutan, silakan saja. Ini satu institusi ikut terdampak karena timbul stigma dan dicap oleh masyarakat sebagai lembaga yang hedon dan flexing," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan pejabat dengan pangkat perwira tinggi sudah selayaknya mejadi contoh yang baik bagi junior dan bawahannya. Haidar mengajak seluruh keluarga besar korps bhayangkara agar bersama-sama menjaga marwah institusinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jangan sampai di saat sebagian besar sibuk membangunnya, sebagian lainnya justru malah sibuk meruntuhkannya. "Bukan hanya anggota Polri tapi juga keluarganya, istri dan anak-anaknya harus bisa menjaga marwah Polri. Supaya apa yang sudah dibangun dengan susah payah tidak berakhir sia-sia," papar dia. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Paus Fransiskus sudah terbang meninggalkan Indonesia Salah satu yang dikenang publik adalah kesederhanaan. Selama di Jakarta, Paus Fransisku

Kesederhanaan Paus Fransiskus Harus Dicontoh Pejabat di Indonesia dan Keluarganya, Momentum Stop Pamer Kemewahan

stop

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stop

Berita Terkini

Rencana Stop Impor Solar Mulai 2026 Dinilai jadi Langkah Strategis, Pakar: Butuh Persiapan Matang

Stop Bangun Vila Baru! Ini Cara Gubernur Pramono Anung Batasi Warga Jakarta Bangun Vila di Puncak Bogor

Kesederhanaan Paus Fransiskus Harus Dicontoh Pejabat di Indonesia dan Keluarganya, Momentum Stop Pamer Kemewahan

Download Aplikasi JawaPos.com