<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Mantan-Menteri-KKP-Edhy-Prabowo-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (tengah) berjalan keluar usai menjalani sidang vonis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021) . Majelis Hakim memvonis Edhy Prabowo dengan hukuman lima tahun penjara serta denda Rp" width="100%">
<figcaption>Terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (tengah) berjalan keluar usai menjalani sidang vonis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021) . Majelis Hakim memvonis Edhy Prabowo dengan hukuman lima tahun penjara serta denda Rp</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum mengeksekusi pidana penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo atas vonis sembilan tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukuman pada tingkat banding itu lebih berat dari vonis pengadilan tingkat pertama, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Edhy Prabowo dengan hukuman lima tahun penjara.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, sampai saat ini hukuman sembilan tahun penjara terhadap Edhy Prabowo belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, tim jaksa belum bisa mengeksekusi pidana penjara Edhy Prabowo.  "Kemarin yang bersangkutan (Edhy Prabowo) mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, dan sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi. Nah, saat ini tentu kami masih menunggu bagaimana sikap dari para terdakwa tentunya, karena yang mengajukan upaya hukum banding kan terdakwa sendiri," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (26/11).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, apabila Edhy Prabowo tidak menempuh upaya hukum lanjutan yakni kasasi, sehingga menerima hukuman tingkat banding. Jaksa eksekusi KPK akan segera menjebloskan mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).  "Kalau kemudian di dalam perjalanannya terdakwa memang menerima putusan dari Pengadilan Tinggi yang dimaksud, tentu ya kami nanti akan segera melakukan eksekusi, melakukan pelaksanaan putusan dari pengadilan tinggi tersebut, jadi tidak ada upaya hukum lagi tentunya," ucap Ali.  Meski demikian, sampai saat ini KPK masih menunggu keputusan dari Edhy Prabowo dan tim kuasa hukum. KPK belum bisa menjebloskan Edhy Prabowo ke Lapas untuk menjalani pidana dalam kasus suap izin ekspor benih lobster.  "Pada prinsipnya tentu kami menunggu seperti apa perkembangan dari perkara ini. Pasti nanti kami akan informasikan ya seperti apa hasil akhir dari putusan terdakwa itu sendiri," tegas Ali.  Dalam putusan tingkat banding, hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diperberat menjadi sembilan tahun penjara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Edhy Prabowo tetap terbukti bersalah menerima suap senilai Rp 25,7 miliar dalam kasus suap perizinan ekspor benih lobster.  Edhy oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Sehingga hukuman pada tingkat banding, lebih berat dari putusan sebelumnya.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA.  Putusan ini dibacakan pada 21 Oktober 2021. Disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim tingkat banding Haryono, dengan anggota Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Anton R Saragih dan Reny Halida Ilham Malik.  Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo juga yang semula dijatuhkan hukuman tambahan selama dua tahun jika tidak mampu membayar uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan USD 77.000, menjadi tiga tahun penjara. Hukuman diterapkan, jika Edhy Prabowo tidak mampu membayar uang pengganti.  Edhy Prabowo pun tetap dijatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun. Hukuman ini diterapkan setelah Edhy Prabowo selesai menjalani pidana pokok.  Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Edhy Prabowo divonis lima tahun pidana penjara. Edhy terbukti menerima suap senilai Rp 25,7 milar terkait penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Selain dijatuhkan pidana pokok dengan hukuman kurungan badan selama lima tahun, Edhy juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 9.687.447.219 dan USD 77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan terdakwa.  Apabila tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap diganti dengan kurungan selama 2 tahun. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga dijatuhkan hukuman agar tidak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.  Edhy Prabowo diyakini menerima suap senilai Rp 25,7 milar. Penerimaan suap dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Edhy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Alasan KPK Belum Eksekusi 9 Tahun Penjara Eks Menteri Edhy Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/FAHRI-HAMZAH-JADI-SAKSI-MERINGANKAN-RATNA-SARUMPAET-DERY-RIDWANSAH-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menyelidiki dugaan keterlibatan mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.  Hal ini seiring munculnya nama Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam persidangan kasus suap ekspor benur pada Selasa (15/6) lalu.  "Informasinya yang perlu kita gali, apakah selanjutnya akan masuk dalam tahap lidik (penyelidikan), apakah kemudian pada saat ada mungkin dilakukan pengembangan perkara, baru dilakukan pemanggilan, nah itu nanti kita lihat saja pada saatnya," kata pelaksana harian (Plh) Deputi Penindakan KPK, Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/6).  Direktur penyidikan KPK ini memastikan, pihaknya akan mengembangkan perkara dugaan suap ekspor benur. Terlebih perkara ini telah menjerat mantan Menteri KP Edhy Prabowo, yang juga telah duduk sebagai terdakwa di persidangan.  Menurut Setyo pihaknya akan menggali terlebih dahulu, apakah Fahri Hamzah layak untuk dipanggil dan dimintai keterangan atau tidak. Tentunya berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan.  "Kita melakukan panggilan, kemudian menetukan apakah seseorang itu layak dipanggil sebagai saksi atau tidak layak. Tentunya berdasarkan sumber-sumber keterangan yang lain," papar Setyo.  Dia tak memungkiri, memang Fahri Hamzah belum diperiksa saat proses penyidikan atau pada pengumpulan berita acara pemeriksaan (BAP) Edhy Prabowo.  "Karena kita anggap bahwa keterangan dari yang bersangkutan ini mungkin belum terlalu relevan dengan perkara pokoknya," ujar Setyo.  Sementara itu, Fahri Hamzah telah menanggapi terkait muncul nama dirinya dalam sidang kasus dugaan suap ekspor benur. Fahri bahkan meminta Jaksa Penuntut Umum KPK untuk mengklarifikasi penyebutan namanya dalam ruang sidang.  "Dear Jaksa @KPK_RI, sebagai konsekwensi penyebutan nama saya di ruang sidang, mohon tuntaskan klarifikasinya. Sebab ini penyebutan nama saya yang ke-2 kalinya. Pertama nama saya disebut dalam kasus Nazarudin. Saat masih menjabat. Sekarang disebut lagi setelah pensiun," cuit Fahri dalam akun media sosial Twitter resminya.  Dalam persidangan ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (15/6) malam, muncul nama Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah. Hal ini saat JPU KPK mengonfirmasi kepada staf khusus menteri, Safri yang juga menjabat Wakil Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) perizinan usaha perikanan budi daya lobster.  "Ini ada WA dari BEP menit 1.28.55. Benar saudara saksi BEP ini pak Edhy Prabowo?," tanya Jaksa kepada Safri di persidangan. Safri lantas membenarkan hal tersebut. "Iya," singkatnya.  "Ini isinya dng kata 'Saf, ini orangnya pak Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR mau ikut budi daya lobster. Novel Esda. Saudara jawab, 'oke bang'. Apa maksud saudara saksi menjawab oke bang?," telisik Jaksa.  Safri menyatakan, permintaan Edhy akan dijalankan dalam percakapan tersebut. Dia pun tak menampik percakapan itu demgan Edhy Prabowo. "Maksudnya perintah beliau saya jalankan kalau untuk membantu secara umum, ya," papar Safri.  Jaka lantas mencecar Safri terkait adanya perintah dari Edhy agar Azis Syamsuddin ikut dalam budi daya lobster. "Berarti ada perintah dari pak Edhy pada saat itu?," tanya Jaksa. "Iya," jawab Safri singkat.  Mendengar pernyataan Safri lantas Ketua Majelis Hakim Albertus Usada mendalami perusahaan yang dibawa Azis Syamsuddin ke dalam budi daya ekspor benur. "Apa yang dimaksud Safri, nanti dulu sampai Syamsuddin dulu. Wakil Ketua DPR mau ikutan budi daya lobster. Saksi bisa dijelaskan PT apa yang berkaitan dengan nama itu?," telisik Hakim.  "Saya tidak ingat," tegas Safri.  Jaksa kemudian menyebut nama mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Hal ini pun turut dibenarkan oleh Safri. "Pada tanggal 16 Mei juga. Saf, ini tim pak Fahri Hamzah mau jalan lobster. Langsung hubungi dan undang presentasi. Saksi menjawab: 'oke, bang.' Benar itu?," tanya Jaksa lagi.  "Betul," akui Safri.  Jaksa lantas mendalami perusahaan apa yang dibawa Fahri untuk ikut budi daya lobster. Tetapi lagi-lagi Safri beralasan tidak mengingatnya. "Berarti memang ada perintah dari Edhy? Saudara saksi masih ingat nama perusahaannya?," tanya Jaksa.  "Saya tidak tahu, tapi saya hanya koordinasi dengan saudara Andreau," tegas Safri menandaskan.

Kasus Dugaan Suap Ekspor Benur, KPK Gali Keterlibatan Fahri Hamzah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/com-EDHY-PRABOWO-RIKSA-PERDANA-FED-1.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito, dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih benih lobster (BBL) atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Suharjito telah divonis bersalah menyuap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan ekspor benur. "Mengabulkan permohonan terdakwa untuk menjadi Justice Collaboratore (JC)," kata Ketua Majelis Hakim Albertus Usada membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/4) malam. Permohonan JC itu dikabulkan hakim dengan sejumlah alasan yang meringankan. Setidaknya, terdapat tujuh hal yang meringankan sehingga hakim mengabulkan permohonan JC kepada Suharjito. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/04/2021/penyuap-edhy-prabowo-divonis-2-tahun-penjara-ini-pertimbangan-hakim/">Penyuap Edhy Prabowo Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Hakim</a> Hakim menyatakan, selama proses persidangan Suharjito dinilai memberikan keterangan yang jelas dan kooperatif kepada hakim maupun jaksa. Suharjito belum pernah menjalani hukuman pidana dan merupakan tulang punggung keluarga. "Terdakwa menjadi gantungan hidup lebih dari 1.250 karyawan PT DPPP. Terdakwa setiap tahunnya peduli memberikan kesempatan karyawan/karyawati yang muslim untuk melakukan ibadah umrah," ucap Hakim Albertus. Hal yang meringankan lainnya, penyuap Edhy Prabowo itu dinilai telah berjasa membangun dua masjid serta rutin memberikan santunan kepada yatim piatu dan kaum dhuafa di daerah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. "Juga bagi karyawan/karyawati nonmuslim untuk berziarah ke tanah suci sesuai keyakinan dan agama yang dianut," cetus Hakim Albertus. Sementara itu, hal yang memberatkan bagi hukuman Suharjito, dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Suharjito terbukti menyuap mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito menyuap mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu senilai USD 103.000 dan Rp 706.055.440 dengan total Rp 2,1 miliar. Pemberian suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020. Karena itu, dia divonis 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Meski demikian, vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Suharjito dituntut oleh JPU agar majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Suharjito terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&t=18s

Hakim Kabulkan Permohonan JC Penyuap Edhy Prabowo terkait Suap Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Sidang-Edhy-Prabowo-Ridwan.jpg" alt="Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan terdakwa Edhy Prabowo di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/4). Muhammad Ridwan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan terdakwa Edhy Prabowo di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/4). Muhammad Ridwan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito divonis 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suharjito terbukti menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo guna mendapat izin ekspor benih benih lobster (BBL) atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Albertus Usada membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/4) malam.  Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Suharjito dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/04/2021/saksi-edhy-prabowo-tak-puas-eksportir-benur-hanya-dijatah-139-juta/?page=all">Saksi: Edhy Prabowo Tak Puas Eksportir Benur Hanya Dijatah 139 Juta</a>  Sementara untuk hal yang meringankan, Suharjito dinilai belum pernah dipidana, menjadi tulang punggung keluarga, kooperatif dalam menjalani proses persidangan, serta memberikan keterangan secara terus terang dalam persidangan.  "Terdakwa menjadi gantungan hidup lebih dari 1.250 karyawan PT DPPP. Terdakwa setiap tahunnya peduli memberikan kesempatan 10 karyawan/karyawati yang muslim untuk melakukan ibadah umrah," ucap Hakim Albertus.  Selain itu, Suharjito juga dinilai memberikan kesempatan kepada karyawan/karyawati nonmuslim untuk berziarah ke tanah suci sesuai keyakinan dan agama yang dianut.  "Terdakwa telah berjasa membangun dua masjid serta rutin memberikan santunan kepada yatim piatu dan kaum dhuafa di daerah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi," beber hakim.  Suharjito terbukti menyuap mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito menyuap mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu senilai USD 103.000 dan Rp 706.055.440 dengan total Rp 2,1 miliar.  Pemberian suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.  Vonis 2 tahun penjara dan dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Karena Suharjito dituntut oleh JPU agar majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.  Meski demikian, Suharjito terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&t=18s

Penyuap Edhy Prabowo Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Sidang-Edhy-Prabowo-Ridwan.jpg" alt="Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan terdakwa Edhy Prabowo di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/4). Muhammad Ridwan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan terdakwa Edhy Prabowo di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/4). Muhammad Ridwan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo menyampaikan penambahan kuota budidaya dan ekspor benih lobster atau benur menjadi 418 juta, dilakukan setelah Edhy mendengar banyak masukan. Menurut Soesilo, penambahan kuota menjadi 418 juta itu diusulkan oleh tim uji tuntas atau tim due diligence.  Sebab kuota awal bagi para perusahaan untuk melakukan pengelolaan hingga eskpor benih lobster alias benur hanya berjumlah 139 juta. Dia menyebut penambahan kuota menjadi 418 juta semata hanya untuk menambah pemasukan negara.  "Ya, memang pertama Rp 250 per 1.000, itu untuk pemasukan ke negara tentu sedikit sekali. Jadi Pak Menteri berkreasi mendengar sana sini, kemudian diusulkanlah, sebenarnya bukan pak Menteri yang membuat itu, itu teknis ada di tim due diligens," kata Soesilo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (21/4).  Soesilo memandang, semakin besar kuota ekspor akan menguntungkan negara. Dalam hal ini, pemasukan negara akan bertambah. "Budidaya tetap budidaya, tetapi ekspor jalan," tegas Soesilo.  Selain itu, Soesilo menampik pembuatan bank garansi dalam penetapan bukan modus untuk melakukan tindakan rasuah penetapan izin ekspor benih lobster. Regulasi bank garansi memang belum dibuat, tetapi uang yang tersimpan di dalam bank garansi tidak ada yang bisa mengambil.  Dia pun tak mempermasalahkan, jika kini KPK menyita uang senilai Rp 52,3 miliar karena memang diberikan untuk negara. "Ya, Rp 52 miliar itu mungkin akan dirampas negara silakan, memang itu untuk negara," tandas Soesilo.  Sebelumnya dalam kesaksian Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar menyebut, Edhy Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tidak puas dengan kuota awal bagi para perusahaan untuk melakukan pengelolaan hingga eskpor benih lobster alias benur. Karena kuota awal pengelolaan hingga ekspor benur itu hanya berjumlah 139 juta.  "Berdasarkan surat dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia tanggal 8 April itu diarahkan kepada menteri, menggambarkan bahwa yang bisa dikelola bukan bisa diekspor, yang bisa dikelola 139 juta," ucap Zulficar saat memberikan kesaksian.  Zulficar menyampaikan, penentuan kuota 139 juta budidaya benur itu berasal dari rekomendasi Komite Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM). Kedua lembaga tersebut memiliki kecakapan keilmuan dalam bidang stok menajemen sumber daya perikanan.  Tetapi usai ditetapkannya kuota awal budidaya benur sebanyak 139 juta, Edhy Prabowo dan pihak lainnya dinilai tidak puas. Termasuk di dalamnya penasihat dan staf khusus Edhy.  "Setahu saya banyak pihak yang tidak puas. Jadi pak menteri sebagian penasihat kemudian sebagian tim yang dibentuk, ada tim penasihat ada juga tim pemangku kepentingan, ada staf ahli ada staf khusus, itu sebagian tidak merasa puas dengan angka ini. Karena mereka sering merujuk ke nilai miliaran-miliaran yang seharusnya ada tersebut," cetus Zulficar.  Sikap ini diketahui pada saat menghadiri rapat koordinasi di rumah dinas menteri, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan pada 12 Mei 2020 lalu. Dalam rapat tersebut, Edhy tidak puas dengan keputusan dan penetapan kuota budidaya benur yang hanya untuk 139 juta.  "Jadi saya menangkap ada ketidakpuasan dan beberapa penasihat menggambarkan hal yang sama, artinya sebenarnya mereka berharap benih lobster ini bisa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan tapi kalau hanya 100 juta, 139 juta tidak seperti yang diharapkan karena kondisinya katanya sangat banyak," urai Zulficar.  Kendati demikian, kuota budidaya hingga ekspor benur itu kemudian terjadi penambahan hingga 418 juta. Zulficar mengaku, tidak mengetahui secara pasti mengapa kuota tersebut bisa bertambah.  "Saya belakangan baru dapat informasi dari media bahwa bulan September itu ada perubahan kuota baru, dimana jumlah yang dibolehkan itu menjadi 418 juta, ini keputusan Menteri yang ditandatangani oleh pak Sekjen kalau tidak salah," tandas Zulficar.  Edhy Prabowo didakwa menerima suap senilai Rp 25,7 milar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan suap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.  Penerimaan suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui staf khususnya, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; sekretaris Menteri KP, Amiril Mukminin; staf pribadi istri Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI), sekaligus pemilik PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) Siswadhi Pranoto Loe.  Pemberian suap ini setelah Edhy Prabowo menerbitkan izin budidaya lobater untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia.  Pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya. Perbuatan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatannya.  Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pengacara Edhy Prabowo Sebut Penambahan Kuota Benur untuk Kas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil dari advokat Robinson Paul Tarru. KPK menduga, mobil yang disita itu milik Andreau Pribadi Misanta, mantan staf khusus (stafsus) eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.  KPK menduga, satu unit mobil yang disita itu berkaitan dengan kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster alias benur yang juga menyeret Andreau sebagai tersangka. Penyitaan dilakukan saat penyidik memeriksa Robinson dalam kapasitas sebagai saksi pada Jumat (19/3).  "Robinson Paul Tarru pemeriksaan telah dilakukan pada Jumat, pada yang bersangkutan dilakukan penyitaan satu unit mobil yang diduga milik tersangka APM," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/3).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/03/2021/kpk-sita-dokumen-bank-garansi-senilai-rp-523-m-terkait-suap-benur/">KPK Sita Dokumen Bank Garansi Senilai Rp 52,3 M Terkait Suap Benur</a>  KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0XvEbXFaOAA

Diduga Terkait Kasus Suap Ekspor Benur, KPK Sita Satu Unit Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/kpk_sita.jpg" alt="DISITA: Tumpukan uang yang terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (15/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DISITA: Tumpukan uang yang terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (15/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen bank garansi terkait uang senilai Rp 52,3 miliar dari Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, Soekarno Hatta, Habrin Yake serta Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP RI, Rina. Penyitaan dokumen itu dilakukan saat keduanya menjalani pemeriksaan sebagai saksi.  "Ir. Habrin Yake MM (Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno Hatta) periode 2017 – sekarang) dan Dr. Ir. Rina Msi (Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP RI), pada yang bersangkutan masing-masing dilakukan penyitaan berbagai dokumen yang diantaranya terkait dengan bank garansi senilai Rp 52,3 miliar, yang diduga dari para ekspoktir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP tahun 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/3).  KPK menduga, uang senilai Rp 52,3 miliar yang telah disita merupakan pengumpulan fee dari para eksportir benih lobster alias benur. Penyitaan barang bukti itu usai keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.  KPK saat ini tengah mendalami soal pengumpulan fee Rp 52,3 miliar terkait bank garansi. Penyidik KPK juga telah memeriksa Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Irjen KKP) Muhammad Yusuf pada Rabu (17/3) lalu.  Yusuf didalami terkait pengentahuannya mengenai kebijakan Edhy Prabowo yang membuka ekspor benur. Penyidik juga turut menggali pengetahuannya soal bank garansi yang bisa mengumpulkan uang sebesar Rp 52,3 miliar.  Adapun dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0XvEbXFaOAA

KPK Sita Dokumen Bank Garansi Senilai Rp 52,3 M Terkait Suap Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Penyidik KPK telah memeriksa seorang penyanyi, Betty Elista, terkait aliran uang suap benur.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, penyanyi Betty Elista atau yang akrab disapa Belista didalami pengetahuannya mengenai aliran uang suap benur. KPK menduga, Belista turut menerima aliran uang haram itu.  "Betty Elista (penyanyi) didalami pengetahuan terkait dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka EP (Edhy Praboeo melalui tersangka AM (Amiril Mukminin)," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (17/3).  KPK baru menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benur. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/B44j0AJZgek

KPK Duga Aliran Uang Suap Benur Mengalir ke Penyanyi Betty Elista

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Menteri-KKP-Edhy-Prabowo-Dery-Ridwansah-1-3.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju ruang konferensi pers usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasu" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju ruang konferensi pers usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Iis Rosita Dewi, istri dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo, Jumat (5/3). Iis saat ini merupakan Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra.  "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (5/3).  Belum diketahui materi pemeriksaan yang bakal didalami tim penyidik KPK kepada Iis. Tetapi pada Selasa (22/12) lalu, Iis ditelisik soal pembelian sejumlah barang mewah yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11) lalu. Iis juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke ke depan terhitung sejak 4 Desember 2020.  Baca Juga:<a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/03/2021/ibc-ungkap-modus-penyelundupan-ekspor-benur-kpk-diminta-bertindak/"> IBC Ungkap Modus Penyelundupan Ekspor Benur, KPK Diminta Bertindak</a>  Dalam perjalanan ke Amerika Serikat, Edhy Prabowo diduga membelanjakan barang-barang mewah bersama sang istri, Iis Rosita Dewi. KPK menduga, sekitar Rp 750 juta dibelanjakan barang-barang mewah oleh Edhy Prabowo dan istrinya saat perjalanannya ke Honolulu, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020.  Sejumlah barang mewah yang dibeli diantaranya jam tangan rolex, tas koper Tumi, Louis Vuitton, jam Jacob n Co dan Tas Koper LV. Bahkan, lembaga antirasuah belakangan ini menduga, Iis turut menerima aliran uang suap ekspor benur. Hal ini didalami KPK usai memeriksa Alayk Mubarrok, yang merupakan tenaga ahli dari Iis. Diketahui, Iis merupakan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OfEqF6s9Tws

KPK Kembali Periksa Istri Edhy Prabowo Dalam Kasus Suap Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210303-WA0047.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah kediaman pribadi milik tersangka APM (Andreau Pribadi Misanta) yang beralamat di Jalan Cilandak I Ujung No. 38 RT 03 RW 10 Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (3/3).(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah kediaman pribadi milik tersangka APM (Andreau Pribadi Misanta) yang beralamat di Jalan Cilandak I Ujung No. 38 RT 03 RW 10 Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (3/3).(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah milik Andreau Pribadi Misanta mantan staf khusus (stafsus) eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. KPK menduga, pembelian rumah yang disita bersumber dari uang suap ekspor benih lobster atau benur.  "Hari ini (3/3/2021) tim penyidik KPK melakukan penyitaan sekaligus pemasangan plang sita pada rumah kediaman pribadi milik tersangka APM (Andreau Pribadi Misanta) yang beralamat di Jalan Cilandak I Ujung No. 38 RT 03 RW 10 Cilandak, Jakarta Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/3) malam.  Penyidik lembaga antirasuah sempat memeriksa Jaya Marlian selaku pihak swasta pada Senin (22/2) lalu. Dia dicecar penyidik KPK soal pengetahuannya mengenai adanya transaksi pembelian rumah milik staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta.  Pada kesempatan itu juga, penyidik memeriksa pihak dua swasta yakni Yusuf Agustinus dan Zulhijar. Materi pemeriksaan keduanya juga mengenai dugaan pembelian rumah oleh Andreau.  "Didalami pengetahuannya terkait pembelian rumah milik saksi Yusuf Agustinus oleh tersangka APM (Andreau Pribadi Misata) yang diduga sumber uang untuk pembeliannya dari para eksportir yang memperoleh izin ekspor benur tahun 2020 di KKP," ujar Ali.  Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diduga Hasil Suap Benur, KPK Sita Rumah Milik Eks Stafsus Edhy Prabowo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap benur

Berita Terkini