<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JKT-1-EDHY-PRABOWO-USAI-SIDANG-PUTUSAN-FED-4.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo saat menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo saat menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menempuh upaya hukum kasasi atas vonis sembilan tahun penjara, pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hal ini dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Tim penasihat hukum Edhy sudah mengajukan upaya hukum kasasi pada 17 November 2021 lalu. Terkait pengajuan kasasi ini, tim kuasa hukum Edhy, Soesilo Aribowo belum menjawab konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com pada Jumat (26/11).  Diduga, permohon kasasi ke Mahkamah Agung (MA) ini diajukan karena hukuman Edhy Prabowo diperberat menjadi sembilan tahun penjara oleh hakim tingkat banding. Edhy Prabowo terbukti bersalah menerima suap dalam perizinan ekspor benih lobster.  Dalam putusan tingkat banding, hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diperberat menjadi sembilan tahun penjara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Edhy Prabowo tetap terbukti bersalah menerima suap senilai Rp 25,7 miliar dalam kasus suap perizinan ekspor benih lobster.  Edhy oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Sehingga hukuman pada tingkat banding, lebih berat dari putusan sebelumnya.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA.  Putusan ini dibacakan pada 21 Oktober 2021. Disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim tingkat banding Haryono, dengan anggota Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Anton R Saragih dan Reny Halida Ilham Malik.  Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo juga yang semula dijatuhkan hukuman tambahan selama dua tahun jika tidak mampu membayar uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan USD 77.000, menjadi tiga tahun penjara. Hukuman diterapkan, jika Edhy Prabowo tidak mampu membayar uang pengganti.  Edhy Prabowo pun tetap dijatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun. Hukuman ini diterapkan setelah Edhy Prabowo selesai menjalani pidana pokok.  Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Edhy Prabowo divonis lima tahun pidana penjara. Edhy terbukti menerima suap senilai Rp 25,7 milar terkait penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Selain dijatuhkan pidana pokok dengan hukuman kurungan badan selama lima tahun, Edhy juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 9.687.447.219 dan USD 77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan terdakwa.  Apabila tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap diganti dengan kurungan selama 2 tahun. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga dijatuhkan hukuman agar tidak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.  Edhy Prabowo diyakini menerima suap senilai Rp 25,7 milar. Penerimaan suap dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Edhy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Tak Terima Hukumannya Diperberat, Edhy Prabowo Tempuh Upaya Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT_SIDANG-LANJUTAN-EDHY-PRABOWO_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutuskan uang senilai Rp51.799.542.040 yang telah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bank garansi terkait izin budi daya dan ekspor benih lobster (benur) dirampas untuk negara. Hal itu dikatakan majelis hakim dalam putusan kasus dugaan korupsi atas nama terdakwa Edhy Prabowo.  "Barang bukti 1524 huruf a berupa uang sejumlah Rp 51.799.542.040 dirampas untuk negara," kata ketua majelis hakim Albertus Usada, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/7) dilansir dari Antara.  Sebelumnya, KPK telah menyita uang sejumlah Rp 52.319.542.040 sebagai bank garansi yang terkumpul dari perusahaan pengekspor Benih Bening Lobster (BBL) di Bank BNI Cabang Gambir. Bank Garansi tersebut diminta oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai jaminan ekspor BBL.  "Sedangkan uang sejumlah Rp 150 juta dikembalikan kepada Usaha Dagang Bali Sukses Mandiri, uang sejumlah Rp120 juta dikembalikan kepada PT Sinar Lautan Perkasa Mandiri, dan uang sejumlah Rp 250 juta dikembalikan kepada PT Utama Asia Sejahtera," kata hakim Albertus lagi.  Dalam dakwaan disebutkan, Edhy Prabowo mengarahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar untuk membuat nota dinas kepada Kepala BKIPM Nomor ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.  Selanjutnya Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) Habrin Yake menandatangani Surat Komitmen dengan seluruh eksportir BBL, sebagai dasar untuk penerbitan bank garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL.  Dalam perkara ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp 24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.  Edhy juga diminta untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak selesai menjalani pidana pokoknya.  Edhy Prabowo dinilai terbukti menerima suap senilai USD 77 ribu dolar dan Rp 24.625.587.250 bersama-sama dengan Andreau Misanta Pribadi dan Safri (staf khusus Edhy Prabowo), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Ainul Faqih (sekretaris pribadi Iis Rosita Dewi yaitu istri Edhy Prabowo), dan Siswadhi Pranoto Loe (pemilik PT Aero Cipta Kargo) dari Direktur PT Duta Putra Perkasa Pratama Suharjito dan perusahaan pengekspor BBL lain.  Suap tersebut diterima melalui Safri yaitu 26 ribu dolar AS, Siswadhi Pranoto Loe menerima totalnya Rp 13.199.689.193, Andreau Misanta Pribadi menerima Rp 10.731.932.722, dan Amiril Mukminin menerima Rp 2.369.090.000.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/07/2021/divonis-5-tahun-dan-ganti-rugi-rp-107-m-edhy-prabowo-saya-sedih/">Divonis 5 Tahun dan Ganti Rugi Rp 10,7 M, Edhy Prabowo: Saya Sedih</a>  Terkait perkara ini, Andreau Misanta Pribadi dan Safri divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan; Amiril Mukminin divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan; Siswadhi Pranoto Loe divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan, dan Ainul Faqih divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 4 bulan.  Terhadap perkara tersebut, keenam terdakwa dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

Bank Garansi  Rp 51,79 M dari Suap Ekspor Benur Dirampas untuk Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT_SIDANG-LANJUTAN-EDHY-PRABOWO_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo merasa sedih atas vonis 5 tahun penjara dalam kasus suap ekspor benih bening lobster atau benur. Menyikapi putusan itu, Edhy menyatakan akan pikir-pikir selama 7 hari ke depan.  "Ya saya mau pikir-pikir, saya sedih hasil ini tidak sesuai dengan fakta persidangan," ucap Edhy usai persidangan secara daring dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/7).  Kendati demikian, Edhy memastikan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dia akan pikir-pikir untuk mengajukam banding atau tidak.  "Inilah proses peradilan di kita, saya akan terus melakukan proses, tapi kasih saya waktu berpikir," ucap Edhy.  Sebelumnya, Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Edhy terbukti bersalah menerima suap Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster atau benur.  Hakim menilai suap diberikan kepada Edhy untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya benur dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan eksportir lainnya. Selain penjara, Edhy juga dijatuhi denda Rp 400 juta subsider pidana penjara selama 6 bulan.  "Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata Hakim Ketua Albertus Usada dalam putusannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (15/7).  Majelis Hakim berpendapat Edhy terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/07/2021/kasus-suap-benur-edhy-prabowo-divonis-5-tahun-penjara/">Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara</a>  Hakim juga memutuskan Edhy harus membayar ganti rugi senilai Rp 9.687.447.219 dan USD 77.000 atau setara Rp 10,7 miliar. Edhy diberikan waktu 1 bulan untuk membayar ganti rugi tersebut. Jika tidak dibayarkan, maka harta benda Edhy akan disita.  Jika aset yang disita tidak cukup menutupi jumlah gati rugi, maka diganti dengan pidana penjara 2 tahun. Hak dipilih sebagai pejabat publik Edhy juga dicabut selam 3 tahun sejak masa pidana berakhir.

Divonis 5 Tahun dan Ganti Rugi Rp 10,7 M, Edhy Prabowo: Saya Sedih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT_SIDANG-LANJUTAN-EDHY-PRABOWO_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tetap merasa tidak bersalah setelah mendengar tuntutan 5 tahun pidana penjara yang dibaca oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edhy dituntut 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan oleh JPU KPK.  "Saya merasa tidak salah dan saya tidak punya wewenang terhadap itu, saya sudah delegasikan. Semua bukti persidangan sudah terungkap tidak ada, saya serahkan semuanya ke majelis hakim," kata Edhy usai menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (29/6).  Meski demikian, Edhy menyatakan tetap bertanggung jawab atas kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menjeratnya. Dia menyebut, akan menanggapi tuntutan Jaksa KPK dalam nota pembelaan.  "Yang harus dicatat saya bertanggung jawab terhadap kejadian di kementerian saya, saya tidak lari dari tanggung jawab, tapi saya tidak bisa kontrol semua kesalahan yang dilakukan oleh staf-staf saya. Sekali lagi kesalahan mereka adalah kesalahan saya, karena saya lalai. Keputusan ini, tuntutan ini akan saya jalani terus sampai besok tanggal 9 kami mengajukan pembelaan setelah itu ada proses putusan," ucap Edhy.  Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengklaim, seharusnya tidak ada pertimbangan yang memberatkan dalam kasus yang melilitnya itu. Dia berdalih, kasus dugaan suap ekspor benih lobster dilakukan oleh para anak buahnya.  "Saya tidak merasa (pertimbangan yang memberatkan), karena saya tidak tahu apa yang dilakukan anak buah saya. Saya juga tahu pas di persidangan ini bagaimana saya mengatur permainan menyarankan orang, kalau saya mau korupsi banyak hal yang bisa saya lakukan kalau mau korupsi," dalih Edhy.  "Tidak ada niat dari hidup saya untuk korupsi, apalagi mencuri. Saya mohon doa saja proses ini saya jalani, saya sudah tujuh bulan mendekam di KPK tidak enak, panas jauh dari keluarga," imbuhnya.  Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dituntut 5 tahun pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edhy Prabowo terbukti menerima suap senilai Rp 25,7 milar terkait penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan," ucap Jaksa Ronald Worotikan membacakan surat tuntutan.  Selain dijatuhkan pidana pokok dengan hukuman kurungan badan selama 5 tahun, Edhy Prabowo juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 9.687.447.219 dan USD 77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan terdakwa.  "Apabila tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap diganti dengan kurungan selama 2 tahun," ucap Ronald.  Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga dituntut agar tidak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Tuntutan ini setelah Edhy menjalani seluruhnya pidana pokok.  "Pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok," ujar Ronald.  Jaksa meyakini, Edhy Prabowo menerima suap senilai Rp 25,7 milar. Penerimaan suap dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020. Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Edhy Prabowo diyakini tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/06/2021/eks-menteri-kkp-edhy-prabowo-dituntut-5-tahun-penjara/">Eks Menteri KKP Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara</a>  "Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persudangan, belum pernah dihukum, sebagian aset sudah disita," ujar Ronald.  Jaksa KPK menuntut Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dituntut 5 Tahun, Edhy Prabowo: Tak Ada Niat Hidup Saya untuk Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/JKT1-EDHY-PRABOWO_RIKSA-PERDANA-FED-7.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengumpulkan uang dari para eksportir benih lobster atau benur melalui bank garansi di Bank Negara Indonesia (BNI). Bank garansi ini dibuat setelah Edhy Prabowo memerintahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar.  "Menindaklanjuti nota dinas tersebut, Habrin Yake selaku Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) menandatangani surat komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan Bank Garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Ronald Worotikan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/4).  Menindaklanjuti nota dinas tersebut, Andreau Pribadi Misanta selaku staf khusus Edhy Prabowo yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster meminta para eksportir benih lobster menyetor uang ke rekening bank garansi sebesar Rp 1.000 perekor benih lobster yang diekspor. Uang itu dikumpulkan bank garansi di BNI seluruhnya senilai Rp 52,3 miliar.  "Walaupun Kementerian Keuangan RI belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor BBL, sehingga kemudian terkumpul uang di bank garansi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 52.319.542.040," ungkap Jaksa.  Dalam persidangan ini, Edhy Prabowo didakwa menerima suap senilai Rp 25,7 milar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan suap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Penerimaan suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui staf khususnya, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; sekretaris Menteri KP, Amiril Mukminin; staf pribadi istri Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI), sekaligus pemilik PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) Siswadhi Pranoto Loe.  Pemberian suap ini setelah Edhy Prabowo menerbitkan izin budidaya lobater untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia.  Pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya. Perbuatan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatannya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/04/2021/muncul-dalam-dakwaan-ini-peran-antam-novambar-di-kasus-ekspor-benur/">Muncul dalam Dakwaan, Ini Peran Antam Novambar di Kasus Ekspor Benur</a>  Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Edhy Prabowo Tampung Duit Eksportir Lobster Rp 52,3 M di Bank BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Perpanjangan-Masa-Tahanan-Edhy-Prabowo_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-1-248.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2/2020). Edhy melakukan perpanjangan masa penahanan selama 30 hari. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2/2020). Edhy melakukan perpanjangan masa penahanan selama 30 hari. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar muncul dalam surat dakwaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020. Edhy telah didakwa menerima suap senilai Rp 25,7 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Mantan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Mantan Wakabareskrim) Polri itu mendapat perintah dari Edhy Prabowo untuk membuat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan. Penerbitan surat tersebut bertujuan untuk membuat bank garansi dalam perizinan ekspor benih lobster.  Jaksa KPK Ronald Worotikan menyampaikan, Antam lantas membuat surat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020. Hal ini menindaklanjuti pelaksanaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di Indonesia.  "Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Habrin Yake selaku Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) menandatangani Surat Komitmen dengan seluruh eksportir BBL sebagai dasar untuk penerbitan Bank Garansi di Bank BNI yang dijadikan jaminan ekspor BBL," kata Jaksa Ronald membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/4).  Menindaklanjuti nota dinas tersebut, Andreau Pribadi Misanta selaku staf khusus Edhy Prabowo yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster meminta para eksportir benih lobster menyetor uang ke rekening bank garansi sebesar Rp 1.000 perekor benih lobster yang diekspor.  "Walaupun Kementerian Keuangan RI belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor BBL, sehingga kemudian terkumpul uang di bank garansi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 52.319.542.040," ungkap Jaksa.  Terkait hal ini, sebelumnya Antam pernha dipanggil penyidik KPK. Namun Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tidak bisa menghadiri panggilan KPK, karena melakukan kunjungan kerja ke luar kota.  “Yang bersangkutan konfirmasi secara tertulis tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan kegiatan dinas luar kota yang telah terjadwal sebelumnya,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3).  Meski demikian, Ali tidak menjelaskan kapan Antam bakal dijadwalkan ulang. KPK juga tidak menjelaskan rinci soal materi pemeriksaan yang akan didalami kepada Antam.  Dalam persidangan ini, Edhy Prabowo didakwa menerima suap senilai Rp 25,7 milar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan suap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Penerimaan suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui staf khususnya, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; sekretaris Menteri KP, Amiril Mukminin; staf pribadi istri Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI), sekaligus pemilik PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK) Siswadhi Pranoto Loe.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/04/2021/eks-menteri-kelautan-dan-perikanan-edhy-prabowo-hadapi-sidang-dakwaan/">Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Hadapi Sidang Dakwaan</a>  Pemberian suap ini setelah Edhy Prabowo menerbitkan izin budidaya lobater untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia.  Pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya. Perbuatan Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatannya.  Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Muncul dalam Dakwaan, Ini Peran Antam Novambar di Kasus Ekspor Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Menteri-KKP-Edhy-Prabowo-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju ruang konferensi pers usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju ruang konferensi pers usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara enam tersangka perkara dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020. Keenam tersangka itu akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Mereka yang akan diadili antara lain, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin.  "Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (9/4).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/04/2021/penyuap-edhy-prabowo-dituntut-3-tahun-penjara/">Penyuap Edhy Prabowo Dituntut 3 Tahun Penjara</a>  Ali menyampaikan, penahanan keenam tersangka itu selanjutnya beralih ke PN Tipikor Jakarta. KPK masih menunggu penetapan sidang terhadap enam tersangka itu.  "Penahanan para Terdakwa tersebut telah beralih dan sepenuhnya menjadi kewenangan PN Tipikor," ucap Ali.  Terpisah, Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyo menyampaikan, pihaknya telah menerima berkas enam tersangka dugaan suap penetapan izin ekspor benur dari KPK. Pengadilan juga telah menyusun majelis hakim untuk mengadili perkara tersebut.  "Bahwa perkara terdakwa mantan Menteri KKP Edi Prabowo, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis 8 April 2021 dan ada tiga berkas perkara yang di spliting," ucap Bambang.  Menurut Bambang, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terdiri dari satu berkas perkara Nomoe26/Pid.Sus.TPK/2021/. Sementara itu, terdakwa Amiril Mukminin, Siswadi dan Ainul Faqih ada dalam satu berkas perkara Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2021, kemudian terdakwa Andreau Misanta dan Safri dalam satu nerkas perkara Nomor 27/Pid.Sus.TPK/2021.  Bambang mengakui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menunjuka majelis hakim untuk mengadili perkara ini, Albertus Usada sebagai ketua majelis hakim, didampingi Suparman Nyompa (Hakim karier) dan Ali Muhtarom (Hakim AdHoc Tipikor) sebagai hakim anggota.  Mereka akan didakwa melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Bambang menyebut, mereka akan menjalani sidang pembacaan dakwaan pada Kamis, 15 April 2021. Menurutnya, keenam terdakwa yang akan menjalani persidangan, menjalani penahanan pada semua tingkatan pemeriksaan sampai selesainya persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.  "Terdakwa ditahan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk 30 hari ke depan terhitung sejak Kamis (8/4) sampai dengan (7/5) dan dapat diperpanjang untuk 60 hari berikutnya," pungkas Bambang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ui2eAx81NlE

Edhy Prabowo Segera Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Menteri-KKP-Edhy-Prabowo-Dery-Ridwansah-3-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, mengabulkan justice collaboratore (JC) terhadap Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. Penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu telah dintutut tiga tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa KPK.  "Adanya permohonan dari terdakwa agar ditetapkan sebagai Justice Collaborator, maka setelah dilakukan kajian dan pertimbangan selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, kami berpendapat, karena terdakwa telah berterus terang dan kooperatif dalam memberikan keterangan, serta bersedia membuka keterlibatan pihak lain di dalam perkara ini, maka permohonan terdakwa dapat dikabulkan," kata Jaksa KPK Siswandono membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/4).  Jaksa menyampaikan, permohonan pengajuan JC ke KPK berdasarkan surat Nomor: 021/GM&amp;AR-PERMOHONAN/I/2021 tertanggal 13 Januari 2021 perihal permohonan menjadi Justice Collaborator atas nama terdakwa Suharjito.  Jaksa menyampaikan, pemberian surat ketetapan KPK sebagai Justice Collaboratore diberikan setelah Suharjito membongkar pihak lain yang tersangkut dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penetapan izin ekspor benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan.  "Pemberian surat ketetapan KPK sebagai justice collaborator akan diberikan setelah terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa lainnya," ucap Jaksa.  Karena itu, Suharjito diyakini menyuap mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito menyuap mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu senilai USD 103.000 dan Rp 706.055.440 dengan total Rp 2,1 miliar.  Pemberian suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/04/2021/penyuap-edhy-prabowo-jalani-sidang-hadapi-tuntutan-jaksa-kpk/">Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang, Hadapi Tuntutan Jaksa KPK</a>  Suharjito dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=stAEIXBQito

Jaksa KPK Kabulkan Permohonan JC Penyuap Edhy Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/com-EDHY-PRABOWO-RIKSA-PERDANA-FED-1.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito dituntut tiga tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suharjito diyakini memberikan suap kepada Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kasus penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.  "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secata berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suharjito selama tiga tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa KPK Siswandono membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/4).  Suharjito diyakini menyuap mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito menyuap mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu senilai USD 103.000 dan Rp 706.055.440 dengan total Rp 2,1 miliar.  Pemberian suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.  Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Suharjito tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.  "Hal meringankan, belum pernah dihukum, bersikap kooperatif dan memberikan keterangan secara signifikan," ucap Jaksa.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/04/2021/penyuap-edhy-prabowo-jalani-sidang-hadapi-tuntutan-jaksa-kpk/">Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang, Hadapi Tuntutan Jaksa KPK</a>  Suharjito dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=stAEIXBQito

Penyuap Edhy Prabowo Dituntut 3 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/kpk_sita.jpg" alt="DISITA: Tumpukan uang yang terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (15/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DISITA: Tumpukan uang yang terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (15/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur PT. Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito mengajukan justice collaboratore (JC) atau pihak yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Majelis hakim akan mempelajari terkait permohonan JC yang diajukan Suharjito.  "Kemarin pada persidangan sebelumnya, saudara mengajukan surat tertulis tentang pengajuan justice collaborator. Sehingga itu masih kami cermati, kami pelajari tentang urgensi atau relevansinya," kata Ketua Majelis Hakim, Albertus Usada di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/3).  Hakim menyampaikan, alasan Suharjito mengajukan JC karena menganggap banyak perusahaan lain yang terlibat dalam pengurusan ekspor benih lobster alias benur. Meski demikian, bukan kapasitas hakim untuk mengungkapnya.  "Memang banyak, 85 65 perusahaan bisa saja punya potensi seperti Pak Suharjito. Persoalannya kenapa satu? Tapi majelis bukan kewenangan menjawab, tapi ada pada penyidik," tegas Hakim Albertus.  Hakim Albertus mempertanyakan, banyaknya yang terlibat dalam kasus ini, tetapi memang hanya Suharjito yang didakwa memberi suap. Hal ini yang menjadi catatan hakim.  "Nah persoalannya, ini dari sekian yang diberi izin ekspor BBL maupun izin budidaya ada sekian perseroan atau perusahaan, tetapi yang dihadirkan dipersidangan hanya satu. Itu kan juga menjadi pertanyaan dan catatan majelis dalam hubungannya dengan permohonan saudara. Apakah kemudian urgensi dan relvansi pengajuan JC itu akan sedang kami pelajari," ucap Hakim Albertus.  Menanggapi ini, kuasa hukum Suharjito, Aldwin Rahadian mengaku sudah sejak awal mengajukan JC kepada majelis hakim. Hal ini merupakan itikad baik kliennya dalam mengungkap kasus dugaan suap ekspor benur.  "Soal permohonan JC tentu dari awal proses penyidikan kita sudah sampaikan ke penyidik sebelum pelimpahan ke JPU. Bukan apa-apa, itu karena itikad baik dan kooperatif saja apapun akan siap menjawab dengan sejujur-jujurnya," tandas Aldwin.  Dalam persidangan ini, pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito didakwa menyuap mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito didakwa menyuap mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu senilai USD 103.000 dan Rp 706.055.440 dengan total Rp 2,1 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/03/2021/kpk-sita-dokumen-bank-garansi-senilai-rp-523-m-terkait-suap-benur/?page=all">KPK Sita Dokumen Bank Garansi Senilai Rp 52,3 M Terkait Suap Benur</a>  Pemberian suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.  Suharjito didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UxWzcdMpCbg

Hakim Pelajari Permohonan JC Penyuap Edhy Prabowo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Suap Ekspor Benur

Berita Terkini