<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/GEDUNG-KPK.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kasubbag Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Medan, Samsul Fitri akhirnya dijebloskan ke Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan perantara suap terhadap Wali Kota Medan, Zulmi Eldin.  "Jaksa eksekusi KPK melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Samsul Fitri yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memasukkannya ke Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (21/6).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, perantara suap Wali Kota Medan itu akan menjalani masa pidana penjara sebagaimana diputus di pengadilan tingkat pertama.  "Terpidana akan menjalani pidana penjara selama empat tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ucap Ali.  Selain pidana kurungan penjaja, Samsul juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp 250 juta subsidair dua bulan kurungan. Dia diyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Zulmi.  "Terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yaitu sebagai perantara suap bagi Wali Kota Medan Zulmi Eldin yang juga telah di vonis bersalah oleh majelis hakim PN Tipikor Medan dan perkaranya saat ini masih dalam upaya hukum banding," pungkasnya.

KPK Jebloskan Perantara Suap Eks Wali Kota Medan ke LP Tanjung Gusta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Wali-Kota-Medan-Tengku-Dzulmi-Eldin-Dery-Ridwansah-2-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Medan nonaktif Teuku Dzulmi Eldin divonis hukuman enam tahun pidana penjara serta denda 500 juta subsidair empat bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Dzulmi diyakini menerima suap terkait proyek di Kota Medan.  "Terbukti dakwaan pertama, pidana enam tahun dan denda Rp 500 juta subsidair empat bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Abdul Azis membacakan amar putusan, Kamis (11/6).  Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Dzulmi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun. Hukuman ini dijatuhkan setelah Dzulmi menjalani pidana pokok.  Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Dzulmi dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bebas dari korupsi serta telah menikmati hasil perbuatannya.  "Hal yang meringakan, terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga," ujar Hakim Abdul Azis.  Dzulmi menerima suap terkait proyek dari Isa Ansyari selaku Kepala Dinas PUPR Kota Medan secara bertahap. Pemberiaan uang itu berlangsung selama periode Maret-Juni 2019 senilai Rp 20 juta dan pada September 2019 senilai Rp 50 juta.  Dzulmi juga menerima suap dari Isa senilai Rp 200 juta terkait promosi jabatan. Uang suap itu digunakan untuk memperpanjang masa perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang.  Dzulmi dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan uu no.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP  Putusan terhadap Dzulmi pun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut agar di hukum tujuh tahun penjara serta denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.  Mendengar putusan Majelis Hakim, pihak Terdakwa dan Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir. Keduanya mempunyai waktu tujuh hari setelah amar putusan dibacakan.

Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin Divonis 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah seorang saksi dari pihak swasta bernama Farius Fendra alias Makte untuk tidak plesiran ke luar negeri. Pencegahan ini terkait penyidikan dengan tersangka Tengku Dzulmi Eldin selaku Wali Kota Medan nonaktif, dalam kasus suap terkait proyek dan jabatan.  "KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap seorang saksi, Farius Fendra alias Makte, wiraswasta, selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 28 November 2019," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Jumat (29/11).  Febri menyampaikan, penyidik KPK sudah menggeledah rumah Farius Fendra di Kota Medan, pada 30 Oktober lalu. Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan penanganan kasus tersebut.  Farius Fendra juga telah dijadwalkan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Isa Ansyari di Gedung BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Selasa (19/11) lalu. Namun, dia tak memenuhi panggilan tersebut.  Dalam kasus ini, Dzulmi Eldin diduga menerima sejumlah uang dari Kadis PUPR Isa Ansyari. Pertama, Isa memberikan uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepada Dzulmi.  Pemberian pertama terkait suap jabatan lantaran Dzulmi Eldin telah mengangkat Isa sebagai kepala dinas. Pemberian kedua terkait perjalanan dinas Dzulmi Eldin ke Jepang yang juga membawa keluarganya.  Pada Juli 2019, Dzulmi Eldin melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka kerja sama 'sister city' antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.  Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemerintah Kota Medan, Dzulmi Eldin mengajak serta istri, dua anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.  Keluarga Dzulmi Eldin bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Selama masa perpanjangan tersebut, mereka didampingi Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.  Selain Tengku Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu sebagai pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler Kota Medan. Sebelum ditetapkan tersangka, mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Kasus Suap Walkot Medan, KPK Cegah Saksi Pihak Swasta ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Teatrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak" width="100%">
<figcaption>Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Teatrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa anggota DPRD Sumatera Utara, Akbar Himawan Bukhari terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan yang menjerat Wali Kota Medan Nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik mendalami perihal proyek-proyek yang menjadi dugaan korupsi di Pemerintah Kota Medan.  "Terhadap saksi Akbar Himawan, KPK mendalami pengetahuannya tentang proyek-proyek di Kota Medan dan komunikasi yang dilakukan saksi dengan Wali Kota Medan sebelumnya," ujar Febri melalui pesan singkatnya, Kamis (14/11).  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyampaikan, pada hari ini penyidik juga telah menggali keterangan dari pihak swasta bernama I Ketut Yada. Sementara dua saksi lain, Syarifuddin Dongoran dan Muhammad Khairul mangkir dari panggilan.  Akbar Himawan Bukhari sendiri sudah dicegah KPK bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan di Pemerintah Kota Medan.  "KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pelarangan terhadap seseorang bernama Akbar Himawan Bukhari dalam perkara Penyidikan dugaan penerimaan suap oleh Wali Kota Medan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (6/11).  Febri mengatakan pelarangan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019.  Sebelumnya KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Akbar Himawan Bukhari yang berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 142, Medan. Namun, tim KPK tidak melakukan penyitaan. "Tidak ada penyitaan. Yang bersangkutan sudah pindah saat itu," kata Febri saat dikonfirmasi.  Teruntuk kasus ini, Dzulmi Eldin diduga menerima sejumlah uang dari Kadis PUPR Isa Ansyari. Pertama, Isa memberikan uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepada Dzulmi.  Pemberian pertama terkait suap jabatan lantaran Dzulmi Eldin telah mengangkat Isa sebagai kepala dinas. Pemberian kedua terkait perjalanan dinas Dzulmi Eldin ke Jepang yang juga membawa keluarganya.  Pada Juli 2019, Dzulmi Eldin melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka kerja sama 'sister city' antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.  Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemerintah Kota Medan, Dzulmi Eldin mengajak serta istri, dua anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.  Keluarga Dzulmi Eldin bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Selama masa perpanjangan tersebut, mereka didampingi Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.  Selain Tengku Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu sebagai pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler Kota Medan. Sebelum ditetapkan tersangka, mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

KPK Cecar Anggota DPRD Sumut Terkait Proyek di Pemkot Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putra Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Yamitema T. Laoly akan kembali dipanggil KPK, Senin (18/11). Yamitema mangkir saat bersaksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IA), dalam perkara suap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.  "KPK telah menerima surat dari Saksi Yamitema T. Laoly yang pada prinsipnya menyampaikan tidak dapat menghadiri pemeriksaan kemarin karena belum menerima surat yang dikirimkan KPK ke rumah di Medan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (12/11).  Ini merupakan panggilan kedua untuk Yamitema setelah ia mangkir pada Senin (11/11). Saat itu, Yamitema juga tak memenuhi panggilan dengan alasan yang sama.  KPK memastikan surat panggilan tersebut telah dikirim sesuai alamat Yamitema. Namun, surat itu tidak sampai kepada Direktur PT Kani Jaya Sentosa itu.  "Sebelumnya, KPK telah menyampaikan surat panggilan sesuai alamat yang tertera di data administrasi pendudukan," ujar Febri.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.  Selain Dzulmi, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kadis PUPR Kota Medan, Isya Ansyari (IAN), dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).  Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isya Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.  Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Putra Menkumham Yasonna Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Istri-Wali-Kota-medan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rita Maharani Dzulmi Eldin, istri Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi Eldin selesai menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (11/11) petang. Rita diperiksa dalam kasus dugaan suap proyek dan jabatan di Pemerintah Kota Medan tahun 2019 yang membuat suaminya sebagai tersangka.  Setelah diperiksa tim penyidik KPK kurang lebih selama 8 jam, Rita yang keluar dari dalam Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 19.43 WIB enggan memberikan komentar.  Meski terus diberondong awak media dengan berbagai macam pertanyaan, Rita tetap saja tutup mulut. Ia kemudian meninggalkan gedung KPK dengan menumpangi mobil berpelat nomor B 1578 RFN.  Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Chrystelina G Sitompul menyampaikan, tim penyidik mencecar Rita soal perjalanannya bersama sang suami dan keluarga ke Jepang. Keterangan Rita dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR nonaktif Kota Medan Isya Ansyari yang juga menyandang status tersangka dalam kasus ini.  "Penyidik mendalami informasi seputar perjalanan dinas ke Jepang yang diikuti saksi," kata Chrystelina di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/11).  Chrystelina menuturkan, penyidik KPK juga mendalami pihak-pihak yang membiayai perjalanan Dzulmi Eldin sekeluarga ke Jepang. Menurutnya, hal ini penting untuk melengkapi berkas perkara pada tahap penyidikan.  "Siapa-siapa saja pihak yang membiayai perjalanan dinas tersebut," jelas Chrystelina  Dalam perkara ini, Dzulmi Eldin diduga menerima sejumlah uang dari Kadis PUPR Isa Ansyari. Isya diduga memberikan uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019.   Pada 18 September 2019, Isya juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepada Dzulmi. Pemberian pertama terkait suap jabatan lantaran Dzulmi Eldin telah mengangkat Isa sebagai kepala dinas.   Pemberian kedua terkait perjalanan dinas Dzulmi Eldin ke Jepang yang juga membawa keluarganya. Pada Juli 2019, Dzulmi Eldin melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.   Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka kerja sama 'sister city' antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang. Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemerintah Kota Medan, Dzulmi Eldin mengajak serta istri, dua anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.  Keluarga Dzulmi Eldin bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Selama masa perpanjangan tersebut, mereka didampingi Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan Syamsul Fitri Siregar, yang juga ditetapkan KPK sebagai tersangka.  Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Cecar Istri Wali Kota Medan Soal Plesirannya ke Negeri Sakura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Yasona-dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly memastikan anaknya selaku Direktur PT Kani Jaya Sentosa, Yamitema Laoly tidak terlibat terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019. Yamitema yang telah dijadwal untuk diperiksa penyidik pun tidak memenuhi panggilan KPK.  "Jadi gini dia dipanggil karena business man, ada tapi selama 3 tahun ini urusan di kota Medan dia enggak terlibat," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).  Ketidakhadiran Yamitema ke KPK, kata Yasonna, lantaran putranya itu belum menerima surat panggilan pemeriksaan dari lembaga antirasuah. Menurutnya, meski anaknya datang ke Jakarta, itu hanya urusan bisnis.  "Hanya hardcopy panggilan itu belum nyampe sama dia. Udahlah Jadinya saya bikin aja surat, kalau belum dapat. Jadi dia di Jakarta, kemarin itu urusan bisnis. Belum dapat," ungkap Yasonna.  Yasonna pun menegaskan, jika anaknya sudah mendapatkan surat tersebut akan memenuhi panggilan KPK.  "Oh iya pasti dong, warga negara yang baik harus seperti itu," jelas Yasonna.  Secara terpisah, pelaksana tugas harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS mengungkapkan, penyidik lembaga antirasuah memastikan melakukan penjadwalan ulang pemanggilan dari anak Menkumham Yasonna Laoly tersebut.  "Pemeriksaan mudah-mudahan dijadwalkan ulang besok," kata Chrystelina di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/11).  Menurut Chrystelina, ketidakhadiran Yatimena lantaran surat pemanggilan lembaga antikorupsi belum diterima. Sehingga, penjadwalan ulang diperlukan untuk mengusut perkara ini.  "Surat panggilan belum sampai kepada yang bersangkutan," ucapnya.  Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.  Selain Dzulmi, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN), dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).  Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.  Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mangkir, Yasonna Sebut Putranya Belum Terima Surat Panggilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Gedung-KPK-ditutup-kain-hitam-Ali-3.jpg" alt="Logo KPK di Gedung Merah Putih ditutup kain hitam sebagai simbol keprihatinan. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK di Gedung Merah Putih ditutup kain hitam sebagai simbol keprihatinan. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direkorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Akbar Himawan Buchari. Legislator Partai Golkar itu dicegah ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan yang menjerat Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.  "KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pelarangan terhadap seorang bernama Akbar Himawan Buchari dalam perkara penyidikan dugaan penerimaan suap oleh Wali Kota Medan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (6/11).  Pelarangan ke luar negeri berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019. Dengan demikian, Akbar tak dapat bepergian ke luar negeri hingga Mei 2020.  "Pelarangan dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 5 November 2019," ucap Febri.  Nama Akbar berulang kali mencuat dalam penyidikan kasus suap yang menjerat Tengku Dzulmi Eldin. Bahkan, rumah Akbar telah digeledah tim penyidik beberapa waktu lalu.   Selain itu, tim penyidik juga pernah memanggil untuk memeriksa Akbar pada Kamis (30/10) lalu. Namun, Akbar mangkir dengan alasan sedang berobat di Malaysia.   Dengan pelarangan ke luar negeri ini dipastikan tidak ada alasan bagi Akbar untuk kembali berobat ke Malaysia saat tim penyidik memanggilnya.  "Pelarangan ke luar negeri ini dilakukan karena kebutuhan penyidikan agar ketika nanti yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi bisa memenuhi panggilan penyidik dan tidak sedang berada di luar negeri," pungkas Febri.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.  Selain Dzulmi, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni,‎ Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).  Dzulmi dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.  Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Cegah Politikus Golkar Akbar Himawan Buchari ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Penyidik-KPK-Geledah-Teguh.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penindkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kota Medan. Lembaga antirasuah menggeledah kediaman anggota DPRD Sumatera Utara fraksi Partai Golkar, Akbar Himawan Buchori.  "Hari ini KPK mengeledah rumah Akbar Himawan Buchori yang berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 142, Medan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).  Menurut Febri, hingga kini penggeledahan tersebut masih berlangsung. Karena itu, dia belum dapat menyebut lebih detil barang yang berhasil disita dari hasil penggeledahan tersebut.  Selain itu, penyidik KPK juga tengah melakukan rangkaian pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Adapun saksi yang diperiksa diantaranya pejabat Pemerintah Kota Medan, hingga anak Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi Eldin.  "KPK melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi bertempat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara pada hari ini," ucap Febri.  Sembilan saksi yang diperiksa yakni, Kepala Dinas (Kadis) Koperasi Kota Medan Edliaty, sopir Wali Kota Medan, Junaidi, Kadis Ketenaga Kerjaan Kota Medan Hannalore Simanjuntak, Kadis Perdagangan Kota Medan Dammikrot.  Kabid Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan Dinas PU Kota Medan, Rizfan Juliardy Hutasuhut. Kemudian, Kadis Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Qamarul Fattah.  Ada pula dua anak Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi, Rania Kamila dan Rendy Edriansyah Eldin. Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis.  Febri menyampaikan, kesembilan orang saksi tersebut akan dimintai keterangan guna melengkapi berkas penyidikan Dzulmi selaku tersangka suap proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan 2019. Pemeriksaan tersebut, merupakan kegiatan lanjutan dari pemeriksaan yang telah dilakukan pada Selasa (29/10).   Dalam perkara ini, KPK menduga, Isa selaku Kepala Dinas PUPR Kota Medan memberikan uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Kemudian pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepada Dzulmi.  Tak hanya itu, Dzulmi juga menerima suap dari Kadis PUPR mengirim Rp 200 juta ke Wali Kota atas permintaan melalui Syamsul Fitri Siregar selaku protokoler untuk keperluan pribadi Wali Kota. Uang suap itu untuk memperpanjang perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang.  Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Dzulmi bersama Syamsul disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara, Isa selaku pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Wali Kota Medan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap wali kota medan

Berita Terkini