<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/qSFT4A2Te0HTIybaxHMh8YvsHyf8W8KDxOHdrXjy-2476497926.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa persidangan II Tahun Sidang 2025&ndash;2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa persidangan II Tahun Sidang 2025&ndash;2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa persidangan II Tahun Sidang 2025&ndash;2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11). Puan mengingatkan, suara rakyat bukan sekadar aspirasi, melainkan amanah yang harus diperjuangkan oleh para wakil rakyat. &ldquo;Selama masa reses, ketika kita turun langsung dan bertemu dengan konstituen, kita dapat merasakan dengan jelas bagaimana besarnya harapan rakyat terhadap negara,&rdquo; kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan masa sidang. Menurutnya, kebijakan negara yang ideal tidak cukup hanya dirancang di ruang rapat, tetapi harus lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat sehari-hari.&nbsp; &ldquo;Dengan demikian, kebijakan negara harus menjadi cerminan suara rakyat yang diperjuangkan melalui proses politik yang bermartabat,&rdquo; ujarnya. Puan menegaskan, tanggung jawab konstitusional para anggota DPR adalah memastikan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.&nbsp; &ldquo;Inilah tanggung jawab konstitusional kita sebagai wakil rakyat,&rdquo; tuturnya. Melalui fungsi legislasi, lanjut Puan, DPR harus menjamin agar undang-undang yang dihasilkan memberi ruang bagi kesejahteraan dan keadilan sosial.&nbsp; &ldquo;Melalui fungsi anggaran, kita kawal agar uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat. Dan melalui fungsi pengawasan, kita pastikan tidak ada penyimpangan yang mengorbankan kepentingan rakyat,&rdquo; paparnya. Puan menekankan, kebijakan negara yang dihasilkan bersama pemerintah memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.&nbsp; &ldquo;Melalui kebijakan tersebut, kita mengatur kewenangan aparatur negara agar bekerja secara profesional dan berintegritas, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Puan menegaskan kebijakan publik juga harus menetapkan aturan guna menjaga ketertiban umum, serta mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar setiap rupiah yang dikelola dapat kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan nyata. &ldquo;Setiap keputusan dan regulasi yang DPR hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata, melainkan wujud nyata dari komitmen untuk memenuhi amanat rakyat,&rdquo; pungkasnya.

Ketua DPR Puan Maharani buka masa sidang II, ingatkan pentingnya suara rakyat sebagai amanah dan tanggung jawab wakil rakyat.

Buka Masa Sidang, Ketua DPR Ingatkan Suara Rakyat Bukan Sekadar Aspirasi Tapi Amanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/JKT_Bentrok-Demo-DPR_SALMAN-TOYIBI_-7JPG-2042806747.jpg" alt="Sejumlah masa aksi demo 25 Agustus terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian di kawasan Pejompongan, Jakarta, Senin (25/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masa aksi demo 25 Agustus terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian di kawasan Pejompongan, Jakarta, Senin (25/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Driver ojek online (ojol) menjadi korban dari kerusuhan setelah demo yang berlangsung di depan Gedung DPR pada Kamis (28/8). Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai gelombang unjuk rasa di depan Gedung DPR tidak lepas dari ulah para anggota DPR. Wakil rakyat dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat dan akhirnya menyebabkan korban dalam aksi demo 28 Agustus 2025.&nbsp; &ldquo;Situasi politik yang menyebabkan beberapa aksi unjuk rasa belakangan ini dan kemungkinan akan ada aksi susulan semua karena ulah dan pernyataan para anggota DPR. Akibat mental miskin dan rakus yang ingin menikmati hasil keringat rakyat tanpa peduli apa yang dialami oleh rakyat,&rdquo; kata Fernando Emas saat dihubungi wartawan pada Jumat (29/8).&nbsp; Menurut dia, DPR semestinya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menolak tunjangan fantastis bagi anggota dewan. &ldquo;Para anggota DPR seharusnya mendengarkan keinginan masyarakat yang keberatan terkait dengan tunjangan rumah. Jangan mengabaikan atau bahkan tidak peduli terhadap keberatan masyarakat,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Fernando mengingatkan, jika DPR terus mengabaikan suara rakyat, gelombang unjuk rasa bisa semakin besar. &ldquo;Sangat mungkin aksi serupa akan terus berlanjut dengan massa yang lebih banyak jumlahnya. Para anggota DPR jangan lupa terhadap peristiwa 1998 di mana saat itu massa berhasil menduduki gedung DPR," terangnya.&nbsp; "Apalagi hari ini gedung DPR seolah para anggota DPR tidak menganggap aksi hari ini yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa, seolah menunjukkan bahwa mereka adalah pengecut,&rdquo; tutup Fernando.&nbsp; Sebagaimana diketahui dalam pekan ini berlangsung demonstrasi yang berujung ricuh. Pertama pada Senin (25/8) dan Kamis (28/8). Miris pada demo Kamis menelan korban. Seorang driver ojol menjadi korban tewas setelah dilindas oleh mobil rantis Brimob yang melakukan pengamanan sejak pagi.

Driver ojek online (ojol) menjadi korban dari kerusuhan setelah demo yang berlangsung di depan Gedung DPR pada Kamis (28/8).

Driver Ojol Jadi Korban Demo Berdarah, Pengamat Sebut Dampak dari DPR Abaikan Suara Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/MAHASISWA-03-1127784401.jpg" alt="Aurell Quinta Azalia, Mahasiswa Semester 3 Fakultas Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Indonesia (UI). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aurell Quinta Azalia, Mahasiswa Semester 3 Fakultas Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Indonesia (UI). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <h3>Oleh:&nbsp;Aurell Quinta Azalia&nbsp; *)</h3> ERA DIGITAL&nbsp;telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia politik dan demokrasi. Teknologi kini menjadi salah satu penggerak partisipasi rakyat, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Namun, di balik manfaatnya, terdapat tantangan besar yang perlu diatasi untuk memastikan demokrasi tetap inklusif dan berkeadilan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertumpu pada partisipasi rakyat. Partisipasi ini mencakup kebebasan berpendapat, akses informasi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Tanpa partisipasi aktif, demokrasi kehilangan esensinya. Transformasi digital telah membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat lebih luas dalam proses politik, seperti melalui platform media sosial dan petisi online. Kemajuan teknologi membawa demokrasi ke level baru. Digitalisasi memungkinkan masyarakat dari daerah pedalaman sekalipun tetap terhubung dengan isu-isu nasional. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015381545/hadirkan-sesi-inspirasi-bisnis-bersama-ibu-susi-pudjiastuti-bank-mandiri-bikin-nasabah-happy-lewat-gelaran-puncak-acara-kongsikongsi-2024">Hadirkan Sesi Inspirasi Bisnis Bersama Ibu Susi Pudjiastuti, Bank Mandiri Bikin Nasabah Happy Lewat Gelaran Puncak Acara Kongsi&ndash;Kongsi 2024</a> Sebelumnya, partisipasi publik sering kali terbatas pada mereka yang memiliki akses fisik atau finansial untuk berkontribusi, tetapi teknologi telah meruntuhkan batas-batas tersebut. Teknologi digital telah mengubah cara orang berinteraksi dengan pemerintah. Media sosial dan platform online menjadi alat untuk menyuarakan opini dan mendiskusikan kebijakan publik. Bahkan, blockchain mulai digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pemilu dan pendanaan kampanye. Teknologi membawa berbagai manfaat bagi demokrasi. Pertama, transparansi semakin terjamin. Dengan teknologi, informasi kebijakan publik dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka. Kedua, akuntabilitas pemerintah meningkat melalui sistem pelaporan digital yang memungkinkan masyarakat untuk memonitor dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik. Ketiga, inklusivitas menjadi lebih nyata. Teknologi membuka akses bagi individu dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam diskusi dan keputusan politik. Hal ini memberikan suara kepada kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Di sisi lain, teknologi membawa tantangan yang signifikan. Penyebaran informasi palsu menjadi salah satu ancaman terbesar. Hoaks dapat memanipulasi opini publik dan menimbulkan perpecahan sosial. Selain itu, ketimpangan akses teknologi juga menjadi masalah. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau sarana untuk memanfaatkan teknologi digital, menciptakan kesenjangan partisipasi. Penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab, seperti pelanggaran privasi dan manipulasi data, juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Untuk mengoptimalkan teknologi dalam mendukung demokrasi, ada beberapa strategi penting yang dapat dilakukan. Peningkatan literasi digital menjadi langkah utama. Masyarakat perlu dididik untuk memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menggunakan teknologi secara bijak. Regulasi yang kuat juga harus diperkenalkan, seperti perlindungan data pribadi, aturan transparansi pemilu berbasis digital, serta pengawasan terhadap platform digital yang digunakan untuk kepentingan politik. Kolaborasi lintas sektor memainkan peran penting. Pemerintah, akademisi, dan sektor swasta harus bersatu dalam menciptakan teknologi yang inklusif dan transparan. Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk memastikan integritas proses pemilu sekaligus menciptakan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Melalui sinergi strategi ini, teknologi digital dapat menjadi kekuatan utama yang tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menjadikannya lebih relevan dan adaptif di era modern. *)&nbsp;Mahasiswa Semester 3 Fakultas Ilmu Administrasi Niaga Universitas Indonesia

Teknologi digital bisa menjadi kekuatan utama tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi menjadikannya lebih relevan dan adaptif di era modern

Transformasi Suara Rakyat: Peran Teknologi dalam Demokrasi Masa Kini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/WhatsApp-Image-2024-02-07-at-102010-1446815911.jpeg" alt="Alam Ganjar dalam kegiatan Sarasehan dan Mimbar Demokrasi: Kepemimpinan Nasional, Muda, Berbudaya dan Merakyat di Gedung Pertemuan Ganesha APMD, Gondokusuman, Jogjakarta, Selasa (6/2)." width="100%">
<figcaption>Alam Ganjar dalam kegiatan Sarasehan dan Mimbar Demokrasi: Kepemimpinan Nasional, Muda, Berbudaya dan Merakyat di Gedung Pertemuan Ganesha APMD, Gondokusuman, Jogjakarta, Selasa (6/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah mencuat di publik selama beberapa waktu terakhir yang terjadi dalam lingkup jajaran akademika yang mempersoalkan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. "Beberapa universitas sudah menyampaikan keresahannya secara khusus terkait konteks demokrasi. Mungkin sebagian anak muda anggap bahwa konteks demokrasi itu terlalu jauh dan tidak ada urusannya dengan kita," buka Alam. Hal tersebut disampaikan Alam Ganjar di hadapan ribuan mahasiswa dalam kegiatan Sarasehan dan Mimbar Demokrasi: Kepemimpinan Nasional, Muda, Berbudaya dan Merakyat di Gedung Pertemuan Ganesha APMD, Gondokusuman, Jogjakarta, Selasa (6/2). "Demokrasi bukan soal memilih seorang pemimpin, tapi demokrasi adalah bagaimana kita masih punya hak untuk berpendapat secara bebas sesuai dengan koridor norma dan etika karena suara dan pendapat kita yang menjadikan apa yang ada di sekeliling kita menjadi nyata," ungkapnya. Alam menilai persoalan demokrasi saat ini merupakan ancaman serius bagi segenap bangsa Indonesia. Sebab, lanjut Alam, dalam asas demokrasi rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dan suara rakyat merupakan suara tuhan seperti apa yang digaungkan oleh sejumlah tokoh. "Akan timbul persoalan kompleks, salah satu yang akan dipengaruhi adalah sektor ekonomi, khususnya lapangan pekerjaan. Apabila nanti ke depannya masyarakat kesulitan mencari lapangan pekerjaan, itu salah satu bentuk bahwa rakyat tidak mempunyai kekuasaan," jelas Alam. Oleh sebab itu, Alam menilai bahwa demokrasi bisa jadi akar dari sebuah persoalan, apabila keluhan, cerita dan jeritan masyarakat akan semakin sulit untuk di dengarkan. "Salah satu cara bagaimana kita bisa mengembalikan marwah demokrasi tersebut yakni dengan menggunakan suara kita bersama, suara rakyat adalah suara tuhan dan suara rakyat yang paling menggema adalah suara anak muda," tegas Alam. Selain itu, Alam mengungkapkan berbagai persoalan lainnya yang menjadi tantangan pemerintah dan keterlibatan segenap anak muda diangap penting dalam merubah arah hidup bangsa Indonesia di masa depan. Persoalan yang ditemuinya selama ini beragam, seperti layanan kesehatan yang belum memadai, pendidikan yang belum merata hingga akses internet yang dinilai masih sulit di jangkau di sejumlah daerah di Indonesia. Oleh karena itu berbagai usulan pun muncul terkait dengan bagaimana layanan kesehatan itu harus terjangkau, setidaknya satu desa memiliki fasilitas kesehatan. Kemudian penyediaan program pendidikan hingga sarjana untuk keluarga tidak mampu hingga fasilitas internet gratis yang mudah diakses untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Alam berharap upaya dan usulan program tersebut ke depan bisa diimplementasikan dan bisa mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045 bisa terealisasi.

Alam Ganjar menilai persoalan demokrasi saat ini merupakan ancaman serius bagi segenap bangsa Indonesia.

Di Jogjakarta, Alam Ganjar Sebut Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Tolak-RKUHP-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan tahap I Revisi Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum" width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan tahap I Revisi Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang menyoroti perihal situasi saat ini yang beraneka ragam macam permasalahan yang terjadi dan suara rakyat yang terlihat melemah.  Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang, Mohamad Eddy Sopyan meminta agar suara rakyat harus didengar.  "Mengapa saya katakan demikian (suara rakyat perlu didengar), karena faktanya rakyat selama ini nyaris jadi objek politik, alih-alih sebagai subjek politik yang merdeka dan punya kedaulatan dalam menentukan berbagai kebijakan publik ataupun ragam keputusan politik lainnya," ungkap Eddy, lewat keterangan tertulisnya, Senin (29/8).  Eddy menuturkan, Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, bahkan menempati urutan ketiga setelah Amerika serikat dan India. Sayangnya, kata dia, dalam realitasnya praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari kata harapan, ini terjadi akibat pemasungan terhadap suara rakyat.  "Percaya atau tidak, suka atau tidak suka, suara rakyat adalah ruh demokrasi, mau kita bolak balik seperti apapun konsep demokrasi itu, suara rakyat tetap lah ruhnya, ketika ruhnya tercerabut, maka badan atau raga pasti tak lagi bermakna," ujar Eddy.  Eddy lalu mencontohkan bentuk pengekangan suara rakyat itu dapat diamati dari sederet fakta yang terjadi hari ini, mulai dari pembatasan ruang kritik, minimnya pelibatan partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan hingga berbagai fakta pengebirian hak konstitusional lainnya.  "Sisanya bisa ditambahkan sendiri. Sebab, kalau kita deret satu per satu tentu tidak akan terhitung jumlahnya. Untuk itu, harapan saya suara rakyat perlu mendapatkan tempatnya yang layak sebagaimana prinsip dasar demokrasi itu sendiri yang menghendaki adanya kedaulatan rakyat demi membangun Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera," ucapnya.

Ketua HMI Tangerang Minta Suara Rakyat Harus Didengar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/GANJAR-19A.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan berakhir besok (20/7). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat jika PPKM darurat benar-benar akan diperpanjang.  Ganjar menuturkan, pemerintah pusat bisa merumuskan pola dan cara yang lebih soft jika PPKM darurat akan diperpanjang. Sebab, kata dia, situasi saat ini membuat masyarakat semakin keberatan.  "Kalau PPKM darurat diperpanjang dengan pola yang sama seperti ini, masyarakat berat. Maka, saya minta kita harus mendengarkan suara masyarakat," ujar Ganjar usai memimpin rapat penanggulangan Covid-19 di kantornya, Senin (19/7).  Misalnya, pemerintah tetap menerapkan pengetatan, tapi tidak seperti saat ini. Umpanya, kata Ganjar, warung dan restoran tetap boleh melayani makan di tempat. Dengan catatan, semua harus taat protokol kesehatan dan tidak boleh abai.  "Boleh saja warung melayani makan di tempat, asal taat prokes. Kalau melanggar dikasih peringatan, ngeyel ya ditutup. Tapi makannya bisa diatur, itu menurut saya lebih soft," jelasnya.  Apalagi Ganjar telah melihat sendiri bagaimana beratnya PPKM darurat bagi kalangan pedagang kecil. Setiap harinya saat gowes berkeliling, Ganjar melihat pedagang pecel di trotoar yang kebingungan karena tidak boleh melayani makan di tempat.  "Aku ya ora tegel (saya tidak tega), bagaimana ada orang jualan pecel, yang duduk di situ teman-teman ojol, tukang becak. Kan kasihan, mereka ndak bisa kalau beli makanan kemudian dimakan di tempat lain. Kan mereka orang yang kerjanya keliling," jelasnya.  Oleh karena itu, dia mengusulkan agar padagang kecil, termasuk mereka yang berjualan di trotoar, tetap diperbolehkan melayani makan di tempat. Asal semua tetap berkomitmen mematuhi prokes ketat.  "Misalnya, boleh makan di situ, tapi dikasih jarak dengan gambar silang-silang," ucapnya.  Kemudian untuk mal, Ganjar juga mengusulkan agar tetap boleh dibuka dengan prokes sangat ketat. Pengunjung wajib pakai masker dan jumlahnya pu dibatasi. Jika kedapatan tidak menerapkan ketentuan itu, maka mal harus langsung ditutup.  Namun, jika memang pemerintah tetap akan mengambil keputusan perpanjangan PPKM darurat dengan model yang sudah ada seperti sekarang ini, kata Ganjar, harus ada upaya pendataan dan penyiapan kekuatan untuk membantu masyarakat tetap di rumah. Pilihannya adalah menyiapkan bantuan untuk masyarakat.  "Ndak ada yang lain, pilihannya hanya itu (pemberian bantuan). Di luar itu, saya kira akan ada respons yang mungkin sangat noise di publik," tegasnya.  Lantas, persiapan pemprov terkait perpanjangan PPKM darurat ini? Diungkapkan Ganjar, pemprov telah menyiapkan skenario refocusing. Termasuk mengajak bupati, wali kota, hingga lurah dan kades untuk melakukan hal serupa. Namun, pihaknya masih melihat kondisi di lapangan, karena bantuan dari pusat dan kabupaten sudah ada yang diberikan. (Eno)

Ganjar Minta Pemerintah Dengarkan Suara Rakyat Jika PPKM Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3825_20893_Didik-Mukrianto.jpg" alt="Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan ‎tidak setuju dengan wacana parliamentary threshold ‎yang akan dinaikan dari 4 persen menjadi 5 atau 7 persen. Adapun saat ini DPR tengah melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Revisi ini pun sudah masuk dalam 50 program legislasi nasional (Prolegnas).  "Fraksi Partai Demokrat berpandangan tetap mempertahankan PT diangka 4 persen sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017," ujar Didik kepada JawaPos.com, Kamis (11/6).  Didik mengatakan Demokrat tidak ingin ada suara rakyat yang terbuang sia-sia dengan parliamentary threshold dinaikan. Sehingga ambang batas parlemen sebesar 4 persen dinilai sangat rasional.  "Ini demi menjaga kualitas demokrasi, memastikan suara rakyat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tidak diabaikan, bahkan dibuang sia-sia," katanya.  Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, dalam pembahasan revisi UU Pemilu harus didasarkan kepada terwujudnya kualitas pemilu yang lebih baik termasuk penguatan sistem ketatanegaraan, dan penghargaan yang tinggi terhadap suara masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.  "Dalam konteks ini penetuan besaran parliamentary threshold‎ mutlak tidak boleh membiarkan, mengabaikan, dan bahkan menghilangkan atau membuang suara para pemilih, karena hal demikian nyata-nyata menurunkan kualitas demokrasi," ungkapnya.  Oleh karena itu, kalau penetuan parliamentary threshold‎ hanya didasarkan kepada emosional atau gegabah menentukan besaran angknya, bisa berimplikasi kepada meningkatnya jumlah suara dalam Pemilu yang tidak terwakili di DPR.  "Padahal kalau melihat keberagaman Indonesia sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang mutlak harus terwakili suaranya di DPR," ungkapnya.  Adapun Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu tengah direvisi oleh DPR. Revisi ini masuk dalam 50 RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020.  Setidaknya ada tiga alternatif pilihan mengenai ambang batas parlemen untuk Pemilu 2024 mendatang. Pertama adalah ambang batas parlemen dinaikan menjadi 7 persen. Kedua menjadi 5 persen, dan ketiga parliamentary thershold tetap sebesar 4 persen.

Soal Kenaikan PT, Demokrat: Jangan Biarkan Suara Rakyat Hilang Sia-sia

suara rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suara rakyat

Berita Terkini