<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/Screenshot_2025-09-08-13-49-46-548_comandroidchrome-edit-4203950801.jpg" alt="Seorang pengacara bernama Subhan Palal menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (8/9)." width="100%">
<figcaption>Seorang pengacara bernama Subhan Palal menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (8/9).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Seorang pengacara bernama Subhan Palal melayangkan gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dalam gugatannya, Subhan menggugat Gibran bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nilai tuntutan sebesar Rp 125 triliun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016539424/pelaku-mutilasi-pacet-mojokerto-diringkus-tersangka-diduga-seorang-driver-ojol-asal-sumatera-utara">Pelaku Mutilasi Pacet Mojokerto Diringkus, Tersangka Diduga Seorang Driver Ojol asal Sumatera Utara</a>&nbsp; Subhan menyoal keabsahan jabatan wakil presiden yang saat ini dijabat Gibran. Ia menegaskan, gugatan ini berangkat dari dugaan tidak terpenuhinya persyaratan ijazah SMA.&nbsp; &ldquo;Petitumnya, pertama minta gugatan dikabulkan. Kedua, minta dinyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, jabatan wakil presiden harus dianggap tidak sah,&rdquo; kata Subhan di PN Jakpus, Senin (8/9). Dalam gugatannya, Subhan mengibaratkan kasus ini seperti membeli telepon genggam dengan fitur yang tidak sesuai penawaran. &ldquo;Saya ini membeli HP, ditawarkan fiturnya lengkap. Eh ternyata begitu saya pilih, ada fitur yang tidak terpenuhi. Maka saya minta dikembalikan dong HP itu. Relasinya begitu. Ini bukan soal pemilu,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, ia menyoroti prosedur penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri, yang tidak diterapkan sebagai syarat menjadi pejabat negara.&nbsp; &ldquo;Ternyata penyetaraan ijazah itu hanya untuk sekolah kelanjutan, bukan untuk syarat menjadi pejabat di sini,&rdquo; tuturnya. Terkait nominal gugatan yang mencapai Rp 125 triliun, Subhan mengaku memiliki pertimbangan khusus. Ia ingin agar jumlah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.&nbsp; &ldquo;Untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi kepada semua warga negara. Kalau dihitung person per person, kira-kira warga negara kebagian Rp 5 ribu,&rdquo; jelasnya. Dalam gugatannya, Subhan juga meminta pengadilan menyatakan Gibran tidak sah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia periode 2024&ndash;2029. Ia menuding KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap meloloskan pencalonan Gibran. Dasar gugatan itu, lanjut Subhan, dugaan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan umum. Ia menyebut Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School, Singapura, sehingga dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum pendidikan Indonesia. (*)

Subhan menggugat Wapres Gibran Rakabuming dengan tuntutan Rp 125 triliun, terkait keabsahan ijazah dan jabatan.

Subhan Penggugat Wapres Gibran Rakabuming Raka Siap Bagikan Uang Rp 125 Triliun kepada Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/qCZ04jlhWOgTF4NmpBZqRT0dMzLbO4vBJ884KrDl-3841963828.jpg" alt="Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda hadir dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8)." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda hadir dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka digugat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara perdata dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 125 triliun. Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, teregistrasi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Gugatan tersebut diajukan oleh seorang warga bernama Subhan, yang menilai Gibran tidak memenuhi syarat administratif untuk menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 lalu. Subhan menegaskan alasan utamanya menggugat Gibran, karena sang wakil presiden tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.&nbsp; &ldquo;Alasannya Gibran tidak memiliki ijazah SMA sederajat,&rdquo; kata Subhan kepada JawaPos.com, Kamis (4/9). Ia menepis anggapan bahwa dirinya ingin menjatuhkan nama baik Gibran di mata masyarakat. Subhan menegaskan ini &nbsp;persoalan hukum yang harus dipatuhi oleh semua pejabat publik.&nbsp; &ldquo;Bukan membohongi publik, tetapi tidak memenuhi syarat menjadi Wapres,&rdquo; tegasnya. Dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan, Subhan menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp 125 triliun. Menurutnya, kerugian immateriil akibat dilantiknya seseorang yang tidak memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden sangat besar dan menyangkut masa depan bangsa.&nbsp; &ldquo;Kerugian yang bersifat immateriil itu tidak terhingga,&rdquo; ujarnya. Subhan menilai, kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu dan pemerintah. Ia menyebut gugatan ini bukan hanya soal dirinya, melainkan demi menjaga marwah konstitusi agar tidak diabaikan. "Betul itu pendapat hukum saya," pungkasnya. Sidang Senin Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat secara perdata dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 125 triliun. Gugatan itu diajukan seorang warga bernama Subhan, pada Jumat, 29 Agustus 2025. Gugatan perdata itu teregistrasi dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Sidang pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/9) mendatang. Dalam petitumnya, Subhan menuding Gibran terkait syarat pendaftaran sebagai calon wakil presiden tidak memenuhi ketentuan. Sebab, Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Karena itu, meminta majelis hakim menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian materiel dan imateriil sebesar Rp 125 triliun serta Rp 10 juta yang harus disetorkan ke kas negara. Penggugat menuding Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait persyaratan pencalonan wakil presiden yang dinilai tidak sepenuhnya terpenuhi saat Gibran maju pada Pilpres 2024. Atas dasar itu, Subhan meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024&ndash;2029 tidak sah. Selain itu, Subhan juga mendesak hakim untuk menyatakan KPU bersalah karena telah meloloskan pencalonan Gibran. &ldquo;Menyatakan Tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029,&rdquo; demikian salah satu poin petitum yang tertera dalam berkas gugatan, Rabu (3/9). Lebih jauh, penggugat juga menuntut agar negara tetap menjalankan putusan meski para tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Subhan menambahkan, tuntutan pembayaran uang paksa sebesar Rp 100 juta per hari, apabila Gibran dan KPU terlambat melaksanakan putusan pengadilan.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka digugat bersama KPU secara perdata dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 125 triliun.

Penjelasan Subhan Soal Gugatan ke Wapres Gibran Sebesar Rp 125 Triliun, Tuntut juga Bayar Uang Paksa Rp 100 Juta Per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/leani-3769500849.jpg" alt="Atlet para bulu tangkis Indonesia Leani Ratri Oktila. ANTARA/HO-paralympic.org" width="100%">
<figcaption>Atlet para bulu tangkis Indonesia Leani Ratri Oktila. ANTARA/HO-paralympic.org</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tim para bulu tangkis Indonesia membawa pulang lima medali emas pada ajang World Abilitysport Games (WAG) 2023 yang digelar di Nakhon Ratchasima, Thailand, Jumat (8/12). Dikutip dari keterangan resmi Komite Paralimpiade (NPC) Indonesia, para bulu tangkis Indonesia masuk final di lima nomor, dengan tiga nomor di antaranya merupakan All Indonesia Final. Medali emas pertama didapat oleh ganda campuran SL3-SU5 Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila. Pasangan itu menang atas kompatriotnya Fredy Setiawan/Khalimatus Sadiyah dalam dua gim langsung 21-8, 21-19. Kemudian, medali emas kedua direbut oleh tunggal putra SH6 Subhan setelah mengandaskan wakil India Pandurangan Dhinagaran 21-11, 21-10. Lebih lanjut, partai All Indonesia Final kembali tercipta antara Fredy Setiawan versus Hikmat Ramdani di nomor tunggal putra SL4. Fredy berhasil memenangkan duel tersebut dalam dua gim langsung 21-18, 21-9. Medali emas selanjutnya dipersembahkan oleh Leani Ratri Oktila. Ratri sukses membungkam kompatriotnya Khalimatus Sadiyah 21-12, 21-10. Medali emas terakhir didapat oleh Suryo Nugroho yang tampil di nomor tunggal putra SU5. Suryo berhasil mengalahkan utusan Taiwan Jen-Yu Fang. Sebanyak lima medali emas dari para bulu tangkis membuat Indonesia untuk sementara mengoleksi 29 medali emas di WAG 2023 Thailand. Sementara itu, WAG 2023 Thailand masih akan bergulir hingga Sabtu (9/12). Selain para bulu tangkis, masih terdapat beberapa cabang olahraga yang diandalkan oleh Indonesia di ajang ini, termasuk para balap sepeda, para tenis meja, para panahan, hingga para atletik.

Tim para bulu tangkis Indonesia membawa pulang lima medali emas pada ajang World Abilitysport Games (WAG) 2023 yang digelar di Thailand.

Para Bulu Tangkis Indonesia Borong Lima Emas di WAG 2023 Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/WhatsApp-Image-2023-11-17-at-132336-3459150330.jpeg" alt="Para prajurit gugur dalam peristiwa jatuhnya pesawat tempur milik TNI AU di Kabupaten Pasuruan pada 16 November." width="100%">
<figcaption>Para prajurit gugur dalam peristiwa jatuhnya pesawat tempur milik TNI AU di Kabupaten Pasuruan pada 16 November.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pesawat tempur milik TNI AU yang jatuh di Kabupaten Pasuruan pada 16 November menjadi cerita terakhir tentang Kolonel Penerbang Subhan. Dilansir dari Radar Bromo (Jawa Pos Group), Subhan masuk ke dalam daftar korban tewas pesawat tempur yang jatuh di Pasuruan. Sebelum pergi untuk selamanya, Subhan disibukkan dengan pengiriman bantuan untuk Palestina. Perjalanan panjang harus ditempuh Kolonel Penerbang Subhan untuk membawa puluhan ton bantuan bagi Palestina beberapa waktu lalu. Dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan Udara El Arish, Mesir. Dilepas Presiden Joko Widodo pada 4 November. Bantuan itu ditujukan untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang tengah dibombardir Israel. Kala itu, Subhan bertugas sebagai komandan misi tersebut. Setiba di Mesir, satu-satunya akses untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, Subhan dengan 44 prajurit lain disambut Duta Besar Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf. Setelah memastikan bantuan kemanusiaan tersebut diterima, Subhan menjadi pemimpin untuk kepulangan rombongan dan sampai dengan selamat di Jakarta pada Rabu (8/11). Tak disangka, perjalanan dengan misi kemanusiaan itu menjadi perjalanan terakhir Komandan Wing 2 Lanud TNI-AU Abdulrachman Saleh tersebut. Seminggu setelah kepulangan ke tanah air dari Palestina, alumnus Akademi Angkatan Udara Angkatan 1998 itu berpulang ke keabadian. Nah, ternyata, itu menjadi misi kemanusiaan terakhir yang dijalani Subhan, Komandan Wing 2 Lanud TNI-AU Abdulrachman Saleh tersebut. Seminggu setelah kepulangan ke tanah air, alumnus Akademi Angkatan Udara Angkatan 1998 itu berpulang ke keabadian. Subhan terbang bersama Mayor Penerbang Yuda A. Seta yang memiloti Super Tucano TT-3103. Subhan dipastikan meninggal dalam peristiwa jatuhnya pesawat TNI-AU di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, (16/11). Begitu pula dengan Yuda. Subhan menjadi komandan Wing 2 Lanud TNI-AU Abdulrachman Saleh menggantikan Kolonel Penerbang Erwin Sugiandi. Sebelumnya, dia bertugas sebagai perwira menengah Sopsau. Perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu sudah tuntas menjalani pendidikan Sesko TNI. Dia pun tercatat sebagai penerbang C-130 Hercules Skadron Udara 32 Wing 2 Lanud TNI-AU Abdulrachman Saleh.

Pesawat tempur milik TNI AU yang jatuh di Kabupaten Pasuruan pada 16 November menjadi cerita terakhir tentang Kolonel Penerbang Subhan

Seminggu Sebelum Insiden Pesawat Tempur TNI AU Jatuh di Pasuruan, Komandan Subhan Pimpin Misi Kemanusiaan di Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-wabup-malang-subhan-mengaku-diperdengarkan-rekaman-sadapan-dirinya_m_228770.jpg" alt="Mantan Wabup Kabupaten Malang, Subhan, usai diperiksa penyidik KPK, Jakarta, Rabu (18/7)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wabup Kabupaten Malang, Subhan, usai diperiksa penyidik KPK, Jakarta, Rabu (18/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan wakil Bupati Malang, Achmad Subhan rampung menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.&nbsp; Usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Achmad Subhan mengaku ditanyai perihal rekaman percakapan yang ada kaitannya dengan kasus suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015. "Soal rekaman(sadapan) aja, isinya ada kepala dinas dan ada saya terkait perizinan," ungkapnya usai diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/7). Disinggung soal apakah dirinya mengenal tersangka Msutofa, Subhan menyatakan dirinya mengenal tersangka, karena memang sama-sama pernah menjabat sebagai kepala daerah di Jawa Timur. Namun, dia menegaskan posisinya saat proses perizinan hanya sebagai pihak yang mengenalkan saja. "Jadi saya swasta ini cuma mengenalkan, pihak protelindo terkait perizinan saja," tuturnya. Kendati demikian, saat ditanyai lebih lanjut apa dirinya mengikuti proses lebih jauh seperti pertemuan yang dijalani hingga adanya kasus dugaan korupsi suap ini, dia enggan berkomentar. "Coba tanya sana aja, saya nggak paham secara hukum, tanya yang di dalam aja (penyidik)," ucapnya. Sekadar informasi, lembaga antikorupsi akan menjadwalkan ulang pemanggilan Subhan pada Rabu (18/7). Sebelumnya, pada Rabu dan Kamis yang lalu, Subhan juga tidak bisa menghadiri panggilan lembaga antirasuah. Kemudian, saat dijadwalkan ulang hari Jumat lalu, Subhan hadir. Selasa (17/7) kemarin, dia juga tidak sempat hadir mengaku sedang mengurusan maju menjadi caleg. Baru hari ini, Subhan bisa memenuhi panggilan pemeriksaan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan tersangka Bupati Mojokerto periode 2010 - 2015 dan periode 2016 - 2021, Mustofa Kamal Pasa. Selain Mustofa, KPK juga menetapkan dua pihak lain, antara lain, Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group), Ockyanto dan Direktur Operasi PT. Profesionai Telekomunikasi lndonesia (Protelindo), Onggo Wijaya sebagai tersangka. Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, dengan tiga orang tersangka ," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di kantornya, Senin (30/4). Atas perbuatannya, MKP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan Sedangkan, OKY dan OW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP. Selain dijerat kasus suap, Bupati Mojokerto juga tersangkut kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Karena itu, KPK menetapkan tersangka kepada Mustofa Kamal Pasa dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Molokerto periode 2010 - 2015, Zainal Abidin. Mereka, di duga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Di duga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di Tahun 2015 dan proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratiflkasi setidak-tidaknya Rp. 3,7 miliar. Atas perbuatannya, MKP dan ZAB disangkakan melanggar pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 200110. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Eks Wabup Malang Subhan Mengaku Diperdengarkan Rekaman Sadapan Dirinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mangkir-kpk-imbau-mantan-wakil-bupati-malang-subhan-kooperatif_m_227387.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Bupati Malang, Achmad Subhan kembali tidak menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga detik ini, lembaga antirasuah belum mengetahui alasan ketidakhadirannya. Padahal, ini merupakan pemanggilan kedua setelah kemarin (11/7), Subhan meminta penjadwalan ulang. "Hari ini seharusnya dijadwalkan ulang pemeriksaan terhadap saksi Subhan, mantan Wakil Bupati Malang. Sebelumnya, pada Rabu, (11/7) tidak datang dan telah minta agar dijadwal ulang hari ini. Hingga sore ini, kami belum mendapat pemberitahuan dari saksi terkait alasan tidak bisa hadir," jelas juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Kamis (12/7). Atas ketidakhadiran Subhan, Febri mengatakan, penyidik akan mengklarifikasi terkait aliran dana dan pengetahuan Subhan perihal proses perizinan pembangunan menara di Kabupaten Mojokerto dengan tersangka Mustofa Kamal Pasa. Untuk itu, lembaga ini kembali memanggil Subhan pada Jumat (13/7). "Kami ingatkan agar saksi koperatif dan dapat hadir besok Jumat sebagai penjadwalan ulang dari agenda pemeriksaan sebelumnya yang tidak dihadiri," tuturnya Sebagai informasi, sebenarnya lembaga antikorupsi sudah melakukan panggilan pada (2-4 Juli) namun Subhan kembali tidak hadir tanpa keterangan padahal pemeriksaan dilakukan di Surabaya. "Di awal Juli, pada tgl 2-4 Juli 2018 KPK juga telah mengagendakan pemeriksaan. Namun saksi tidak hadir tanpa keterangan," ujarnya. Untuk diketahui, pemeriksaan yang akan dijalani Subhan hari ini sesungguhnya pemeriksaan yang ketiga, karena pada (9-10 Juli) dirinya telah memenuhi panggilan lembaga antikorupsi. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan tersangka Bupati Mojokerto periode 2010 - 2015 dan periode 2016 - 2021, Mustofa Kamal Pasa. Selain Mustofa, KPK juga menetapkan dua pihak lain, antara lain, Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group), Ockyanto dan Direktur Operasi PT. Profesionai Telekomunikasi lndonesia (Protelindo), Onggo Wijaya sebagai tersangka. Dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, dengan tiga orang tersangka ," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di kantornya, Senin (30/4). Atas perbuatannya, MKP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan Sedangkan, OKY dan OW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP Selain dijerat kasus suap, Bupati Mojokerto juga tersangkut kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Karena itu, KPK menetapkan tersangka kepada Mustofa Kamal Pasa dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Molokerto periode 2010 - 2015, Zainal Abidin. Mereka, di duga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. "Di duga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di Tahun 2015 dan proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratiflkasi setidak-tidaknya Rp. 3,7 miliar," tukasnya. Atas perbuatannya, MKP dan ZAB disangkakan melanggar pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 200110. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Mangkir, KPK Imbau Mantan Wakil Bupati Malang Subhan Kooperatif

subhan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#subhan