<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/SRI-MULYANI-182943358.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2023 mencapai Rp 522,7 triliun. Adapun rinciannya, sebesar Rp 257,7 triliun digunakan untuk belanja K/L dan Rp 265,0 triliun untuk belanja non-KL. "Dari Rp 522,7 triliun belanja pemerintah pusat yang tumbuh 2,9 persen dibandingkan tahun lalu Rp 274,4 triliun itu belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5). Lebih rinci, Menkeu menyebut bahwa APBN yang telah dinikmati masyarakat. Pertama, sebanyak 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah mendapatkan bayaran APBN sebesar Rp 14,4 triliun. Lalu, PKH+ mendapatkan sembako yang totalnya mencapai Rp 15,8 triliun untuk 18,2 juta KPM. "Keluarga-keluarga tidak mampu ini seluruh keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan nasional di mana pemerintah membayar premi&nbsp;iurannya Rp 15,4 triliun untuk 96,7 juta masyarakat jiwa," rinci Sri Mulyani. Selain itu pemerintah juga memberikan manfaat langsung dalam bentuk bantuan langsung dalam Program Indonesia Pintar, Program KIP kuliah, dan Bantuan Operasional Sekolah baik untuk sekolah yang di bawah kementerian agama. Program Indonesia Pintar untuk 8 juta siswa telah dikucurkan dana sebesar Rp 4,5 triliun; Program KIP Kuliah untuk 688,3 ribu mahasiswa sebesar 5,7 triliun; BOS Kemenag untuk 4,4 juta siswa sebesar Rp 5,1 triliun; BOPTN untuk 192 PTN sebesar Rp 1,08 triliun. Kemudian, Bantuan Stimulan Perumahan untuk bencana Cinjur sebesar Rp 1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah; Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 34,4 triliun terdiri dari sarana prasarana pendidikan, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan dan irigasi. Lalu, pemerintah juga telah membantu petani melalui Bantuan Benih, Mulsa dan Pupuk Organik Rp 274,4 miliar untuk 52.690 unit equivalen Ha meliputi kawasan padi, cabai dan kedelai. Selanjutnya, Bantuan alat dan Mesin Pertanian Rp 69,9 miliar terdiri dari 120 traktor dan 100 cultivator. "Bantuan ternak Rp 28,5 miliar yang meliputi 3.444 ekor sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan bantuan ternak ikan, kepiting, dan udang Rp 12,5 miliar sejumlah 28,3 juta ekor," ujarnya. Tak hanya itu, belanja pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat dari APBN per April 2023, yaitu subsidi listrik sebesar Rp 15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Kemudian, subsidi BBM sebesar Rp 5,2 triliun untuk 4.395,9 ribu kilo liter; subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp 21,6 triliun untuk 2 juta metrik ton; Kartu Prakerja sebesar Rp 804,2 miliar dinikmati oleh 182,6 ribu peserta; dan Kompensasi BBM sebesar Rp 33,8 triliun. "Untuk membantu masyarakat yang pendapatan rendah mendapatkan rumah, pemerintah telah membantu subsidi sebesar Rp 204,1 miliar untuk 50,3 ribu unit," tandasnya.

Bantu masyarakat pendapatan rendah memiliki rumah, pemerintah mengucurkan subsidi sebesar Rp 204,1 miliar untuk 50,3 ribu unit rumah.

Sri Mulyani Sebut Belanja Pemerintah Sebesar Rp 274,4 Triliun Langsung Dinikmati Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BASUKI.jpg" alt="Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebaran virus korona mulai berdampak terhadap perekonomian Indonesia.  Sektor  ekspor-impor mulai terpengaruh, cadangan devisa  menipis,  penurunan jumlah wisatawan asing, dan masih banyak dampak lainnya.  Guna mencegah keterpurukan ekonomi semakin meluas, pemerintah memberikan insentif terhadap maskapai di Indonesia lewat diskon tiket pesawat hingga 50 persen.  "(Insentif perumahan) akan dilaksanakan mulai bulan April. Jadi sudah disepakati dalam ratas kemarin, dalam rangka korona ini ada stimulus perumahan sebesar Rp 1,5 triliun," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/3).  Basuki memaparkan, pemerintah akan membagi Rp 800 miliar untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Rp 700 miliar untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Targetnya, penambahan subsidi tersebut dapat diimplementasikan pada bulan April mendatang.  "SBUM itu uang muka, SSB itu selisih bunga. Itu sekitar berapa ratus ribu rumah. Itu segera direalisasikan bulan April 2020," jelas Basuki.  Penambahan subsidi untuk pembelian rumah rakyat ini di luar kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah ada sebelumnya. "Iya, itu di samping FLPP yang sudah ada sekarang, itu tambahannya," ujar dia.  "Ya kalau itu bisa beli itu kan berarti menggerakkan, yang namanya rumah itu menggerakkan 150 industri lain. Ada yang beli kipas angin, ada yang beli rice cooker, kulkas, tempat tidur, macam-macam. Jadi itu menggerakkan ekonomi lainnya. Bangun-bangun itu beli paku, papan, semen, besi, jadi menggerakkan sekitar 150-an industri," pungkasnya.  OJK Diminta Tunda Pembayaran Pokok Pinjaman Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar mengatakan industri properti sudah mengalami perlambatan sejak tahun 2017. "Saat ini akibat pandemi covid-19, kondisinya semakin melemah akibat penurunan aktivitas ekonomi. Tingkat penjualan drop, sementara biaya yang harus dikeluarkan tetap," kata Arvin dalam keterangannya, di Jakarta.  Agar pandemi virus corona tidak berdampak dalam pada sektor properti termasuk <a href="https://www.jualsewatanah.com/">jual tanah</a>, Arvin meminta OJK ikut mendukung industri realestat dengan memberikan stimulus. Bentuknya berupa penundaan pembayaran utang pokok dan keringanan bunga sampai dengan Desember 2020. Stimulus itu dapat dapat dievaluasi kembali dengan melihat dampak bisnis yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19.  Menurut dia hampir semua progres proyek realestat di DKI Jakarta ikut terpengaruh proses pembangunannya. Khususnya yang menggunakan material atau bahan baku yang berasal dari negara-negara terdampak virus corona. Pengembang kesulitan mendatangkan material dan bahan baku karena negara produsennya juga terdampak. Namun biaya operasional dan bunga pinjaman tetap harus dibayarkan.Hal ini juga memicu <a href="https://www.jualsewatanah.com/category/jakarta-selatan/">harga tanah di Jakarta</a> menjadi tidak stabil.  Sementara itu terkait kebijakan yang selama ini berlaku di DKI Jakarta dan menjadi wewenang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akibat lesunya iklim bisnis, Arvin meminta Gubernur DKI Jakarta juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: 1. Penundaan dan Keringanan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran. 2. Penundaan Kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). 3. Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dapat dicicil tanpa dikenakan denda.  Saat ini lanjut Arvin, terdapat cukup banyak perusahaan Anggota REI DKI Jakarta khususnya yang mengembangkan hotel dan restoran yang terdampak.  "Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa okupansi hotel mengalami kemerosotan hingga 80 persen. Padahal hotel memiliki karyawan dan properti dalam jumlah yang besar. Demikian juga soal penundaan Kenaikan NJOP dan PBB. Hal ini diakibatkan kemampuan membayar para pengembang yang terus menurun," ungkapnya.

Pemerintah Gelontor Stimulus Rp 1,5 Triliun ke Sektor Properti

subsidi bantuan uang muka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#subsidi bantuan uang muka

Berita Terkini

Sri Mulyani Sebut Belanja Pemerintah Sebesar Rp 274,4 Triliun Langsung Dinikmati Masyarakat

Pemerintah Gelontor Stimulus Rp 1,5 Triliun ke Sektor Properti

Download Aplikasi JawaPos.com