<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/gas-melon-819352180.jpeg" alt="Ilustrasi: LPG 3 kg. (Dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: LPG 3 kg. (Dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi&nbsp;menilai pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk sebaiknya tidak dilakukan. Sebab menurutnya, skema tersebut selama ini terbukti tidak tepat sasaran. "Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product," katanya, Rabu (6/11). Saat ini, jelas Fahmy, sudah terbukti lebih dari 50 persen subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran. "Bahkan angkanya mencapai Rp 100 triliun. "Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran," kata Fahmy. Fahmy memberikan contoh pada pemberian subsidi energi untuk LPG, seharusnya pemerintah dapat memakai data bantuan langsung tunai. "Sasaran subsidi LPG, sama dengan sasaran BLT. Jadi, bisa menggunakan data itu,"&nbsp;katanya. Selain itu, Fahmy juga menekankan pentingnya subsidi tepat sasaran sehingga menghemat penggunaan anggaran negara seperti halnya pengelolaan subsidi listrik. "Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran karena telah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang," tambahnya. Fahmy juga menekankan pentingnya agar subsidi yang diberikan untuk BBM, LPG, dan listrik benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. "Jika subsidi energi tidak diberikan by target, berisiko menghambat program-program pemerintah yang lain, seperti makan siang gratis dan sebagainya," katanya. Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG. Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama. "Nah, Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT," tambahnya.

Fahmy memberikan contoh pada pemberian subsidi energi untuk LPG, seharusnya pemerintah dapat memakai data bantuan langsung tunai.

Pakar Ekonomi UGM Nilai Subsidi Produk Cenderung Tidak Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dpr-sebut-masyarakat-miskin-lebih-baik-diberi-subsidi-langsung_m_174278.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memberikan subsidi langsung ke masyarakat miskin. Nantinya, subsidi ini diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan pemberian subsidi kepada barang dinilai tidak efektif. Dia mencontohkan, terjadinya kelangkaan gas elpiji beberapa waktu lalu bisa menjadi bukti subsidi barang tidak tepat sasaran. "Dengan subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat, maka sudah tidak perlu lagi distribusi terbuka atau tertutup. Kita hanya fokus pada masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran," kata Satya usai acara HUT Pertamina ke-60 di Raffles Hotel, Jakarta, Selasa (12/12). Dia menegaskan, pemerintah bisa meminta bantuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Menurutnya, pola distribusi tertutup yang diterapkan dalam elpiji subsidi juga tidak efektif. "Hal ini akan lebih hemat bila dibandingkan dengan yang sekarang menggunakan pola distribusi tertutup yang tak kunjung selesai, pengawasannya sulit, dan mungkin akan dilaksanakan dua tahun lagi. Akibatnya, muncul <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/12/174270/kurtubi-elpiji-3-kg-jadi-pilihan-karena-murah-dan-tidak-ada-larangan" target="_blank">kelangkaan elpiji</a>," tuturnya. Dia menambahkan nantinya masyarakat miskin sesuai dengan data TNP2K akan mendapatkan kartu. Kartu ini bisa menjadi patokan pemerintah dalam memberikan BLT. Lebih lanjut, Satya menjelaskan Pertamina juga harus menanggung beban jika subsidi elpiji membengkak. Saat ini, pihak Pertamina pun mengaku sudah nombok Rp 1 triliun untuk menambah kuota gas elpiji subsidi. "Pertamina tidak mau rugi, sehingga menambah beban. Hal itu menurut saya kecerobohan pemerintahan," jelasnya.

DPR Sebut Masyarakat Miskin Lebih Baik Diberi Subsidi Langsung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/alasan-pemerintah-ketika-warga-mengantre-panjang-dapatkan-gas-melon_m_173742.jpeg" alt="Warga mengantre dapatkan gas 3 kg di Jalan Sekolah Rumbai, Pekanbaru," width="100%">
<figcaption>Warga mengantre dapatkan gas 3 kg di Jalan Sekolah Rumbai, Pekanbaru,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tidak mau disalahkan dengan adanya kelangkaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/95173/gas-elpiji-langka" target="_blank">gas 3 kg</a> atau gas subsidi. Di Kota Pekanbaru, pemerintah kota setempat berkilah antrean panjang warga mendapatkan gas melon itu akibat perubahan sistem distribusi. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru Irba Sulaiman mengaku, panjangnya antrean warga di pangkalan penjualan gas bersubdisi karena adanya perubahan kebijakan dalam pola pendistribusian gas ke pangkalan. "Ada beberapa kebijakan yang kami ambil. Di antaranya tidak ada lagi pengiriman <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/03/11/115401/warung-dilarang-jual-gas-elpiji-warga-kelimpungan" target="_blank">gas 3 kg</a> ke pangkalan di atas pukul 18.00 WIB. Jadi, semua penyaluran <a href="https://www.jawapos.com/tag/69461/gas-3-kg" target="_blank">gas 3 kg</a> dari SPBE ke agen dan pangkalan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Jadi ini salah satu penyebabnya (antrean panjang, Red)," ujar Irba seperti dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Group), Minggu (10/12). Lebih jauh dikatakannya, kebijakan ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan dalam pendistribusian dari agen ke <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/05/04/127620/23600-tabung-untuk-700-rw-pekanbaru-masih-kekurangan-gas-melon" target="_blank">pangkalan</a>. Sebab berdasarkan pengawasan yang dilakukan, penyelewengan kerap terjadi pada malam hari. "Beberapa kali kami lakukan pengawasan, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/11/162160/tindak-pengoplos-gas-3-kg-pertamina-takut-dikejar-orang-sekampung" target="_blank">penyelewengan</a> itu terjadi di malam hari. Ketika malam dikirim agen ke pangkalan. Pangkalan paginya tutup dan pada siang hari saat buka menyatakan gas habis," paparnya. Oleh karena itu, saat ini pendistribusian dilakukan pada pagi hingga sore hari, sehingga masyarakat pun dapat melakukan pengawasan. "Berbeda dengan sebelumnya, pada pagi hari masyarakat sudah dapat membeli gas elpiji. Antrean itu karena masyarakat sudah menunggu sebelum gas masuk ke pangkalan," sebut Irba. Ketika disinggung adanya antrean panjang di sejumlah pangkalan menandakan masih terjadi <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/05/28/133082/antisipasi-lonjakan-kebutuhan-pasokan-bbm-dan-elpiji-ditambah" target="_blank">kelangkaan</a> gas melon di Pekanbaru, Irba membantahnya. Irba membantah ada kelangkaan gas melon di Pekanbaru, walaupun di sejumlah pangkalan terdapat anteran panjang calon pembeli. "Tidak ada kelangkaan. Kami sudah cek ke Partamina. Penyaluran dan pendistribusian tidak ada masalah. Semuanya berjalan lancar serta tidak ada pengurangan kuota gas elpiji 3 kg," sebutnya.

Alasan Pemerintah ketika Warga Mengantre Panjang Dapatkan Gas Melon

subsidi orang miskin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#subsidi orang miskin

Berita Terkini

Pakar Ekonomi UGM Nilai Subsidi Produk Cenderung Tidak Tepat Sasaran

DPR Sebut Masyarakat Miskin Lebih Baik Diberi Subsidi Langsung

Alasan Pemerintah ketika Warga Mengantre Panjang Dapatkan Gas Melon

Download Aplikasi JawaPos.com