<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/06/IMG_20250706_104609-1384014543.jpg" alt="Pengunjung PRJ berburu sepeda motor listrik yang banyak memberikan potongan harga." width="100%">
<figcaption>Pengunjung PRJ berburu sepeda motor listrik yang banyak memberikan potongan harga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akhir pekan punya rencana cari sepeda motor listrik, ajang pameran Jakarta Fair yang digelar JIExpo Kemayoran bisa Anda kunjungi. Pameran berbagai produk yang berlangsung 19 Juni &ndash; 13 Juli 2025 banyak memberikan pilihan macam-macam model sepeda motor listrik. Bukan hanya berbagai model yang ditampilkan, banyak penawaran penawaran menarik untuk mendapatkan sepeda motor listrik. Salah satu pemain sepeda Motor Listrik lokal yaitu PT Terang Dunia Internusa Tbk dengan mereknya United E-Motor juga turut hadir. Merek dan produk asli Indonesia tersebut juga memberikan potongan harga yang sangat besar untuk seluruh koleksinya di tengah subsidi pemerintah yang belum jelas. Berada di hall A3 No. 8 potongan yang diberikan hingg puluhan juta rupiah, hal ini ditegaskan Andry Dwinanda lewat keterangan resminya, Minggu (6/7). &ldquo;Untuk event Jakarta Fair kali ini, kami memberikan promo yang gak tanggung-tanggung besarnya, yaitu potongan harga hingga 16 juta Rupiah serta hadiah langsung berupa merchandise eksklusif yang bisa didapat oleh para pengunjung yang melakukan SPK di tempat,&rdquo; ungkap Andry. Rangkaian promo yang dirilis khusus Jakarta Fair 2025 diantaranya : diskon Rp16 jua untuk tipe United TX3000, Rp12 juta untuk tipe United TX1800 dan T1800 dan Rp 5 Juta untuk tipe United MX1200. Ada juga tipe United C2000 mendapat diskon Rp2 juta dan tipe United MT1500 dapat diskon Rp1 juta plus gratis sepeda MTB. Bahkan tidak hanya potongan harga besar yang diberikan, tapi ada hadiah langsung diberikan selama periode Jakarta Fair. Selain koleksi motor listrik dari United E-Motor, terdapat juga motor listrik ekonomis merek Avand E-Motor yang dipajang, yaitu Avand SC121 dan Avand SC122, serta Avand SL150 yang dikhususkan untuk armada fleet yang dapat diutilisasi untuk kargo dan delivery. &ldquo;PRJ kali ini promonya all out, besar-besaran. Segera kunjungi booth kami di hall A3 untuk dapatkan beragam penawaran menarik,&rdquo; tambah Andry. &nbsp;

Akhir pekan punya rencana cari sepeda motor listrik, ajang pameran Jakarta Fair yang digelar JIExpo Kemayoran banyak memberikan diskon.

Cari Sepeda Motor Listrik di Pameran PRJ Dapat Diskon Hingga Rp16 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/IMG-20250204-WA0004-303426246.jpg" alt="Ilustrasi: Warga mengantre LPG 3 Kg.(Nurul F/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Warga mengantre LPG 3 Kg.(Nurul F/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Upaya menertibkan subsidi LPG 3 kg oleh pemerintah terus dilakukan agar tepat sasaran.&nbsp;Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia&nbsp;berencana mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan, agar harga jual LPG 3 kg lebih terkontrol. Wasekjen Bidang ESDM PB HMI Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Munawir menilai, ada tujuan baik dalam larangan jual-beli gas melon secara eceran di warung. Salah satunya, distribusi yang lebih baik dengan harga yang sesuai. &ldquo;Tujuannya baik. Anggaran subsidi LPG pada tahun 2025 mencapai Rp 87 triliun, seharusnya harga di masyarakat hanya Rp 5.000 per kilogram. Artinya harga pertabungnya Rp 15.000, namun ada yang jual Rp 25.000 sampai Rp 30.000 sehingga pemerintah menganggap LPG subsidi 3 kg tidak tepat sasaran,&rdquo; ujar Munawir, Jumat (7/2). Namun, tujuan baik ini dinilai belum tersampaikan maksimal kepada masyarakat. Sehingga, terjadi kekisruhan saat kebijakan mulai berjalan. &ldquo;Maka dari itu mari kita memberikan edukasi yang baik ke masyarakat," ajak Mantan Ketua HMI Cabang Kolaka ini. Munawir yakin, selama ini ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari harga subsidi. Sehingga pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menghentikannya agar masyarakat memperoleh hak yang sebenarnya. &ldquo;Inilah yang dimaksud akan ada penertiban dan pengaturan soal tata kelola LPG 3 kg agar lebih transparan, efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga seluruh masyarakat terlayani dengan baik,&rdquo; ungkap Munawir. &nbsp; Munawir menilai, kendala yang selama ini muncul dianggap berasan dari pengawasan yang tidak optimal baik aspek distribusi, disparitas harga dan pemberian izin lokasi agen hingga pangkalan. "Sekali kami tegaskan bahwa Bidang ESDM PB HMI mendukung penuh Kebijakan baru pemerintah melalui Kementerian ESDM demi kesejahteraan masyarakat dan membasmi mafia-mafia LPG Subsidi gas melon tersebut," pungkas pria asal Sultra ini. <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat meneken aturan itu, Bahlil mengatakan bahwa pelarangan dilakukan untuk mencegah permainan harga di level pengecer. Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau rakyat sudah di atas 20 ribu, ini yang tidak dibolehkan karena subsidi negara sudah Rp 87 triliun," kata Bahlil, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Tujuannya baik. Anggaran subsidi LPG pada tahun 2025 mencapai Rp 87 triliun, seharusnya harga di masyarakat hanya Rp 5.000 per kilogram.

Cegah Kebocoran Subsidi, PB HMI Nilai Penertiban Tata Kelola Penjualan LPG 3 Kg Perlu Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/WhatsApp-Image-2023-05-23-at-125551-2954098838.jpeg" alt="PT Surveyor Indonesia (PTSI) dukung program subsidi motor listrik di Indonesia. Istimewa" width="100%">
<figcaption>PT Surveyor Indonesia (PTSI) dukung program subsidi motor listrik di Indonesia. Istimewa</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Surveyor Indonesia (PTSI) mencatat peminat program subsidi motor listrik di Indonesia masih minim. PTSI mencatat baru 114 calon konsumen yang disetujui belanja motor listrik melalui program subsidi pemerintah Rp 7 juta per unit. &rdquo;Sampai saat ini, 112 motor yang konsumennya kami verifikasi dan sesuai kriteria, tinggal menunggu proses STNK. Ada dua sudah terbit STNK, tapi prinsipnya 114 (pembeli) sudah disetujui ikut program bantuan,&rdquo; kata Direktur Komersial PTSI Saifuddin Wijaya. Angka itu jauh dari kuota yang dicanangkan pemerintah terkait program tersebut sebagai upaya mempercepat masa peralihan sekaligus meningkatkan populasi kendaraan listrik di Indonesia. Hingga 31 Desember, pemerintah menargetkan kuota subsidi motor listrik mencapai 200 ribu unit. &rdquo;Dua ratus ribu target kuota, sekarang baru 114. Ini saya berharap ada proses percepatan atau kenaikan yang lebih eksponansial dengan semakin mudahnya informasi. Memang perlu semacam sosialisasi yang masif terhadap program ini. Kalau ditanya kapan (target tercapai)? Saya juga tidak tahu, mudah-mudahan terserap di tahun ini 200 ribu,&rdquo; terang Saifuddin Wijaya. Tidak semua masyarakat bisa menikmati insentif motor listrik dari pemerintah. Saifuddin mengatakan, ada empat kriteria yang berhak menerima bantuan tersebut. Yakni penerima bantuan subsidi upah (BSU), bantuan produktif usaha mikro (BPUM), penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan penerima subsidi listrik 450-900 VA. Meski begitu, dia menjelaskan proses pengajuan untuk mendapatkan insentif itu sangat mudah. Masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan tersebut cukup melakukan pendaftaran ke dealer yang sudah terverifikasi dengan hanya menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Saat ini, kata Saifuddin, sudah ada 226 dealer yang resmi menjual motor listrik dari sepuluh pabrikan yang telah memenuhi kriteria dari Kementerian Perindustrian. Adapun salah satu kriteria pabrikan motor listrik yaitu harus memenuhi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam produksinya minimal 40 persen. &rdquo;Bedanya kalau beli motor biasa di sini ada pengecekan dulu apakah konsumen ini masuk dalam kriteria yang sudah dipersyaratkan. Prosesnya cepat dan mudah, tidak berbelit-belit. Memang banyak konsumen yang tidak masuk dalam empat kriteria tadi. Karena ini bantuan pemerintah jadi kriteria ini harus tetap dipenuhi,&rdquo; papar Saifuddin. Dari hasil verifikasi pemerintah, telah ditetapkan 10 perusahaan motor listrik dengan 18 model yang dapat terlibat program tersebut. Lalu jumlah dealer yang terlibat program itu ada 226 outlet. Sisanya ada 111 outlet belum melakukan registrasi karena masih terkendala informasi program dari APM ke dealer.

PT Surveyor Indonesia catat peminat program subsidi motor listrik Rp 7 juta di Indonesia baru 114 calon konsumen dari target kuota 200 ribu

PT Surveyor Indonesia Verifikasi Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian KBLBB Roda Dua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-kucurkan-rp-129-m-untuk-oprasional-lrt_m_185045.jpeg" alt="Kondisi pembangunan LRT di Palembang" width="100%">
<figcaption>Kondisi pembangunan LRT di Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan (Sumsel) akan menjadi yang pertama di Indonesia. Karena itu, Pemerintah pusat terus berupaya untuk menyokong operasional LRT tersebut. Bahkan, di tahun 2018 ini, subsidi yang digelontorkan mencapai Rp 129 miliar. Pejabat Pembuat Komitmen LRT Sumsel pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementrian Perhubungan Suranto mengatakan, subsidi Rp 129 miliar ini meliputi untuk gaji pegawai PT KAI sebagai operator, untuk pemeliharaan dan termasuk tiketing atau tarif penggunaan LRT. "Subsidi Rp 129 miliar ini hanya untuk operasional enam bulan operasi," katanya saat ditemui, Selasa (30/1). Ia mengaku, subsidi akan terus diberikan untuk operasional LRT selama dianggap merugi. Karena itu, pihaknya belum dapat menentukan kapan subsidi ini dihentikan. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan agar operasional LRT ini dapat menyokong sendiri yaitu, pengembangan stasiun seperti mendatangkan sponsor untuk iklan dan lain sebagainya. "Jika hanya mengandalkan tiketing atau tarif dari penumpang, itu sangat sulit untuk operasional LRT. Jadi harus menggaet sponsor," ujarnya. Tarif yang diterapkan untuk pengguna LRT yaitu sebesar Rp 5 ribu. Namun, pihaknya masih mengkaji apakah tarif tersebut untuk perzona atau sepanjang perjalanan LRT. "Untuk pembayaran tarif ini, kami bekerja sama dengan BUMD yakni Bank Sumsel Babel dan mungkin nantinya bekerja sama juga dengan bank lain yang menggunakan uang non tunai," terangnya. Ia juga memastikan, untuk kereta LRT nantinya akan didatangkan akhir Maret mendatang. Akan dilakukan ujicoba sebelum beroperasional penuh saat Asian Games. "Jadwal kedatangan kereta ini sudah fix," tutupnya. Sementara itu, Kepala Proyek LRT Palembang Masudi Jauhari menambahkan, sejauh ini, progres pembangunan LRT cukup baik atau sudah mencapai 80 persen. Hanya saja, ada beberapa kendala dalam pembangunan akses menuju stasiun. Ada tujuh stasiun yang terkendala, ini diantaranya stasiun Simpang Polda, Stasiun Telkom, Stasiun Demang Lebar Daun dan beberapa stasiun lainnya. Disana harus dibangun menggunakan lift agar lebih ramah difabel. "Semula akses ini menggunakan badan jalan. Tapi, berdasarkan arahan harus ramah difabel sehingga harus dibangun lift. Nah, ini tentu butuh lahan," katanya. Menurutnya, bakal ada pembebasan lahan untuk membangun tersebut, dan nantinya difasilitasi oleh pihak Pemprov Sumsel. Untuk sementara waktu pihaknya bakal melakukan pendekatan dengan pemilik lahan agar pengerjaan dapat terus dilakukan sembari menunggu dana pembebasan lahan. "Jika nantinya lahan tersebut tidak juga bebas dalam waktu dekat, maka akses stasiun atau ramp ini hanya dibangun satu," singkatnya. Ditempat yang sama, Sekda Sumsel Nasrun Umar menambahkan, pihaknya akan segera menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek dan melakukan konsolidasi dengan pemililk lahan. "Pembangunan LRT ini harus sesuai dengan target dan dipergunakan saat penyelenggaraan Asian Games," tutupnya.

Pemerintah Kucurkan Rp 129 M Untuk Oprasional LRT