<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mau-jual-rumah-biar-laku-cepat-dan-mahal-ikuti-trik-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati karena harga yang terjangkau" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati karena harga yang terjangkau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sukses program vaksinasi dan terus menurunkan penularan Covid-19 memberi optimisme bagi pelaku bisnis, termasuk sektor properti. Pemain di sektor perumahan menyiapkan berbagai strategi guna memenuhi permintaan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diproyeksikan melonjak tahun depan. Bank BTN pun siap memenuhi kebutuhan tersebut dengan kapasitas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi hingga 250 ribu per tahun.  Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat kebutuhan rumah MBR dan pekerja informal masih mendominasi angkat backlog. PUPR mencatat dari 11,38 juta angka backlog, kebutuhan rumah MBR mencapai 10,59 juta unit.  “Keberhasilan pemerintah dalam penanganan Covid-19, kemudahan kepemilikan rumah, hingga kepastian kuota dan anggaran subsidi perumahan akan semakin mendorong permintaan rumah segmen MBR pada 2022. Kami siap mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut dengan membiayai hingga 250 ribu unit rumah bagi MBR per tahun,” ujar Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Haru Koesmahargyo dalam Forum Group Discussion “Kelangsungan Hidup Rumah bagi MBR Tahun 2022” di Bandung, Kamis (25/11).  Haru mengatakan sejak meluncurkan KPR pertama kali pada 10 Desember 1976 hingga September 2021, perseroan telah merealisasikan kredit untuk 4,9 juta unit di seluruh Indonesia. Sebanyak 3,5 juta unit di antaranya, merupakan KPR Subsidi.  Untuk mendorong pembiayaan rumah MBR pada 2022, Bank BTN menyiapkan hampir 4 ribu jaringan kantor dan 11 ribu sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki ekosistem digital penyaluran KPR yang memangkas proses kredit menjadi hanya 5 hari.  BTN juga terus mendongkrak dana murah sehingga dapat memberikan bunga yang lebih terjangkau bagi masyarakat khususnya MBR. “Kami juga terus bersinergi untuk mendukung terciptanya ekosistem perumahan di Indonesia yang dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan hunian, terutama di masa pandemi ini,” kata Haru.  Hingga Oktober 2021, BTN tercatat telah menyerap 99% dari jatah kuota KPR Subsidi baik berskema Subsidi Selisih Bunga (SSB) maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari kuota sebesar 120 ribu unit, serapan Bank BTN mencapai 119 ribu unit.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan selain backlog dari sisi kepemilikan, masih banyak juga kalangan MBR yang belum tinggal di hunian yang layak baik secara menyewa maupun menumpang. PUPR mencatat ada 5,67 juta unit kebutuhan rumah layak huni bagi para wong cilik tersebut.  Pemerintah telah menganggarkan dana hingga Rp28,2 triliun untuk total target pembiayaan perumahan pada 2022 sebanyak 200 ribu unit. “Kami berharap tiap entitas dalam ekosistem perumahan dapat mendukung pembiayaan untuk rumah bagi MBR, apalagi rumah menjadi kebutuhan primer terutama sebagai tempat paling aman di masa pandemi,” tutur Herry.  Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan FLPP akan resmi masuk dalam kewenangan lembaga yang dipimpinnya pada 2 Desember 2021. Dengan resminya masuk dana tersebut, maka pada tahun depan, pihaknya siap menyalurkan pembiayaan melalui perbankan sebanyak 309 ribu unit rumah.  Adi merinci, sebanyak 109 ribu unit rumah akan menggunakan dana Tapera. Kemudian, sebanyak 200 ribu unit rumah akan berasal dari dana FLPP. “Kami akan terus mengoptimalisasi penyediaan akses pembiayaan perumahan terutama bagi MBR secara berkelanjutan,” tutur Adi.

Langkah Pemerintah dan BTN Penuhi Kebutuhan KPR Rumah MBR Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-setuju-rumah-dp-0-rupiah-dibangun-di-lahan-persawahan_m_193055.jpeg" alt="Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengusung konsup New Normal atau tata kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19. Pelaku usaha, termasuk sektor properti didorong mampu beradaptasi denan kondisi yang ada dalam menjalankan usaha dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.  Dalam diskusi "Strategi Bisnis Properti Menghadapi Covid-19", Dirut Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala N Masury mengatakan kesiapannya bersinergi dengan mitra kerja menyambut New Normal, khususnya para pengembang perumahan. "Kita siap berkolaborasi dengan dengan mitra kerja para pengembang khususnya, membuat strategi agar tetap survive dalam menjalankan bisnis terkait bidang properti di tengah pandemi Covid-19," kata Pahala dalam keterangannya, Kamis (21/5).  Pahala mengatakan bahwa The new normal akan menjadi momen kebangkitan industri properti dengan dukungan BTN. "Kami telah membuktikan selama ini Bank BTN menjadi pendamping setia para pelaku bisnis properti terutama para pengembang yang membangun rumah khususnya untuk masyarakat MBR," katanya.  Di tengah pandemi berlangsung, BTN menunjukkan komitmen sebagai bank yang terbesar dalam menyalurkan KPR Subsidi maupun Non Subsidi. Tercatat hingga April 2020 penyaluran KPR Subsidi  BTN telah menembus 105 persen dari target atau telah terealisasi sebanyak 26.836 unit.  Pencapaian tersebut merupakan realisasi 99 persen atau sebesar Rp 3,57 triliun dari dana subsidi pemerintah yang disalurkan melalui Bank BTN. "Mulai Mei 2020 Bank BTN sudah siap menyalurkan SSB dengan target 146.000 unit diharapkan dapat terserap semua di tahun ini," ujarnya.  Menurut Pahala, BTN pada masa pandemi Covid-19 telah membantu bisnis properti tanah air agar tetap terus berjalan dengan dukungan antara lain adanya tambahan likuiditas untuk penyerapan kuota SSB, melakukan perbaikan business process terutama untuk calon debitur ASN, TNI, Polri, BUMN kolektif maupun payroll.  Selain ini juga telah memberikan relaksasi penyerapan KPR BTN Subsidi untuk menjaga pertumbuhan realisasi KPR Subsidi.  "Kita siap melakukan perbaikan untuk kemajuan bisnis properti sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah. Makin banyak kemudahan, masyarakat juga akan dengan cepat mengakses produk-produk rumah yang dijual pengembang melalui portal rumah online yang sudah disiapkan BTN termasuk dalam hal ini proses KPR dapat dilakukan secara online," paparnya.  "Mari saling berkolaborasi karena kerjasama antara Bank dan pengembang perumahan adalah kunci utama untuk mendorong sektor properti di Indonesia bangkit. Ini adalah momentum untuk mendorong percepatan membangun rumah sebagai dukungan atas program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo sejak 2015,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=a-Oc1gnd9pU  https://www.youtube.com/watch?v=rfzm9AkRfCY  https://www.youtube.com/watch?v=30KB8B_SbxA

Dukung New Normal, Pengembang Didorong Bangun Rumah Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tertarik-beli-rumah-murah-pemerintah-siapkan-42-ribu-unit-di-2018_m_176888.jpeg" alt="Ilustarsi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan KPR Sejahtera dengan bunga yang disubsidi pemerintah" width="100%">
<figcaption>Ilustarsi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan KPR Sejahtera dengan bunga yang disubsidi pemerintah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) menunjuk Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menyalurkan Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk pada debitur yang membeli rumah sederhana. Kebijakan ini diharapkan mendorong pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah di tengah Pandemi Covid-19.  Dirut BTN Pahala Nugraha Mansury menjelaskan SSB tersebut merupakan bagian dari stimulus pemerintah. Dengan SSB tersebut diproyeksi dapat dipakai untuk mendukung 146.000 unit rumah yang akan disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di seluruh Indonesia.  “Pada saat seperti ini memang dibutuhkan bantuan dari Pemerintah untuk tetap memutar roda perekonomian, kami berterimakasih kepada Pemerintah yang tetap berkomitmen mendukung sektor pembiayaan perumahan bagi rakyat dengan mengucurkan SSB dan mempercayakan kepada Bank BTN untuk menyalurkannya,” kata Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/5).  Dengan asumsi 146.000 unit maka total kredit yang dapat disalurkan BTN menurut Pahala mencapai sekitar Rp 22 Triliun dan ini sudah cukup bagi korporasi pada saat ini. Menurutnya ini sudah sangat membantu dan likuiditas BTN sangat mendukung apalagi dengan penurunan GWM dan DPK perseroan sampai dengan Maret tahun 2020 tumbuh.  Likuiditas BTN dijelaskan oleh Pahala cukup aman dan terjaga. Sementara rasio Aset Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) terjaga diatas 80% jauh diatas regulasi yang dipatok 50%, tegasnya menambahkan.  “SSB dapat menggairahkan sektor property yang saat ini terpukul pandemi Covid-19 , karena dapat mendorong permintaan dan bisa menggerakkan pengembang properti dan 172 sektor turunan properti lainnya,” katanya.  Sejak tahun lalu menurut Pahala, BTN telah melakukan perbaikan proses bisnis berbasis risiko dengan fokus pada segment berisiko rendah. Artinya ini menunjukkan bahwa perseroan telah melakukan kehati-hatian dalam setiap proses bisnis. Dengan demikian perseroan akan sangat aman untuk mendorong dengan cepat SSB ini segera tersalur kepada masyarakat walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19.  Dalam tiga bulan pertama tahun 2020 penyaluran KPR Subsidi Bank BTN (konvensional dan syariah) mencapai Rp 3,68 Triliun dengan jumlah rumah sebanyak 27.224 unit.  “SSB kita harapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan perumahan yang terjangkau sekaligus untuk mendukung Program Sejuta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak 2015,” kata Pahala.

Kementerian PUPR Tunjuk BTN Salurkan Skema SSB untuk KPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BASUKI.jpg" alt="Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebaran virus korona mulai berdampak terhadap perekonomian Indonesia.  Sektor  ekspor-impor mulai terpengaruh, cadangan devisa  menipis,  penurunan jumlah wisatawan asing, dan masih banyak dampak lainnya.  Guna mencegah keterpurukan ekonomi semakin meluas, pemerintah memberikan insentif terhadap maskapai di Indonesia lewat diskon tiket pesawat hingga 50 persen.  "(Insentif perumahan) akan dilaksanakan mulai bulan April. Jadi sudah disepakati dalam ratas kemarin, dalam rangka korona ini ada stimulus perumahan sebesar Rp 1,5 triliun," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/3).  Basuki memaparkan, pemerintah akan membagi Rp 800 miliar untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Rp 700 miliar untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Targetnya, penambahan subsidi tersebut dapat diimplementasikan pada bulan April mendatang.  "SBUM itu uang muka, SSB itu selisih bunga. Itu sekitar berapa ratus ribu rumah. Itu segera direalisasikan bulan April 2020," jelas Basuki.  Penambahan subsidi untuk pembelian rumah rakyat ini di luar kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah ada sebelumnya. "Iya, itu di samping FLPP yang sudah ada sekarang, itu tambahannya," ujar dia.  "Ya kalau itu bisa beli itu kan berarti menggerakkan, yang namanya rumah itu menggerakkan 150 industri lain. Ada yang beli kipas angin, ada yang beli rice cooker, kulkas, tempat tidur, macam-macam. Jadi itu menggerakkan ekonomi lainnya. Bangun-bangun itu beli paku, papan, semen, besi, jadi menggerakkan sekitar 150-an industri," pungkasnya.  OJK Diminta Tunda Pembayaran Pokok Pinjaman Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar mengatakan industri properti sudah mengalami perlambatan sejak tahun 2017. "Saat ini akibat pandemi covid-19, kondisinya semakin melemah akibat penurunan aktivitas ekonomi. Tingkat penjualan drop, sementara biaya yang harus dikeluarkan tetap," kata Arvin dalam keterangannya, di Jakarta.  Agar pandemi virus corona tidak berdampak dalam pada sektor properti termasuk <a href="https://www.jualsewatanah.com/">jual tanah</a>, Arvin meminta OJK ikut mendukung industri realestat dengan memberikan stimulus. Bentuknya berupa penundaan pembayaran utang pokok dan keringanan bunga sampai dengan Desember 2020. Stimulus itu dapat dapat dievaluasi kembali dengan melihat dampak bisnis yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19.  Menurut dia hampir semua progres proyek realestat di DKI Jakarta ikut terpengaruh proses pembangunannya. Khususnya yang menggunakan material atau bahan baku yang berasal dari negara-negara terdampak virus corona. Pengembang kesulitan mendatangkan material dan bahan baku karena negara produsennya juga terdampak. Namun biaya operasional dan bunga pinjaman tetap harus dibayarkan.Hal ini juga memicu <a href="https://www.jualsewatanah.com/category/jakarta-selatan/">harga tanah di Jakarta</a> menjadi tidak stabil.  Sementara itu terkait kebijakan yang selama ini berlaku di DKI Jakarta dan menjadi wewenang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akibat lesunya iklim bisnis, Arvin meminta Gubernur DKI Jakarta juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: 1. Penundaan dan Keringanan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran. 2. Penundaan Kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). 3. Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dapat dicicil tanpa dikenakan denda.  Saat ini lanjut Arvin, terdapat cukup banyak perusahaan Anggota REI DKI Jakarta khususnya yang mengembangkan hotel dan restoran yang terdampak.  "Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa okupansi hotel mengalami kemerosotan hingga 80 persen. Padahal hotel memiliki karyawan dan properti dalam jumlah yang besar. Demikian juga soal penundaan Kenaikan NJOP dan PBB. Hal ini diakibatkan kemampuan membayar para pengembang yang terus menurun," ungkapnya.

Pemerintah Gelontor Stimulus Rp 1,5 Triliun ke Sektor Properti