<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/sufyanto-4034837149.jpg" alt="Sufyanto" width="100%">
<figcaption>Sufyanto</figcaption>
</figure> PILKADA serentak memang pernah diselenggarakan di sebagian wilayah Indonesia pada 2015 dan 2018. Namun, pengalaman itu tidak cukup dijadikan dasar utama untuk menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sebab, ada variabel yang sangat penting. Yakni, peta kerawanan sosial yang sewaktu-waktu bisa menjelma menjadi potensi konflik politik. Apalagi, pada saat bersamaan, aparat keamanan harus berkonsentrasi penuh menjaga wilayah masing-masing. Tidak bisa saling memperbantukan. Potensi konflik itu sangat tampak di beberapa daerah yang kelihatan landai di permukaan, tetapi memanas di dalamnya. Misalnya, ketegangan antar pendukung calon bupati di Sampang yang mengakibatkan korban nyawa. Sesungguhnya kerawanan sosial yang bisa menjalar menjadi konflik politik ini dapat dicegah dan diteliti dari peta konflik. Pemicunya, antara lain, pertarungan head-to-head bupati vs wakil bupati. Ini, misalnya, di Mojokerto, Tuban, Lumajang, dan Kabupaten Madiun. Lalu, persaingan incumbent dengan mantan bupati di Blitar dan Ponorogo. Ada juga head-to-head pasangan calon di Lamongan, Bojonegoro, Kediri, Kota Kediri, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Kota Blitar, Bangkalan, dan Sampang. The Republic Institute baru saja menyelesaikan riset pada 1&ndash;10 November 2024 tentang potensi kerawanan pilkada di Jawa Timur. Riset kuantitatif dengan metode survei 1.200 responden yang penentuan sampel menggunakan stratified random sampling dan margin of error 2,8 persen. Temuannya sungguh menarik untuk dijadikan referensi. Ketika ditanyakan bagaimana bila calon yang didukung kalah, maka yang menjawab kecewa ada 37,1 persen, protes 16,4 persen, biasa saja 43,7 persen, dan 11,8 perse tidak menjawab. Jawaban kekecewaan ditambah dengan protes ini sudah mencapai 53,5 persen. Artinya, lebih dari separo masyarakat akan menyimpan ketidakpercayaan terhadap hasil pilkada jika calon yang didukung kalah. Kemudian, ketika disandingkan dengan potensi konflik, responden yang menjawab ada konflik sebesar 45 persen dan yang menjawab tidak ada konflik sebesar 42 persen. Karena itu, sangat masuk akal jika pilkada yang kelihatan landai ini sebenarnya menyimpan potensi konflik yang sangat besar. Karena itu, perlu dicegah variabel pelaku dan penyebab konflik tersebut. Berdasar hasil survei, penyebab konflik terbesar adalah ketidaknetralan KPU-Bawaslu (37,5 persen). Lalu, kepala desa berpihak pada pasangan calon tertentu (33,2 persen). Kemudian, calon yang head-to-head (21,4 persen). Inilah tantangan terbesar KPU-Bawaslu untuk menyelenggarakan pilkada yang bermartabat, demokratis, dan adil. KPU harus menghadirkan kebijakan teknis yang tidak sekadar melaksanakan pemilu, tetapi mampu mengartikulasikan regulasi-regulasi sebagai sumber kebijakan yang lebih adil, akuntabel, dan transparan. Sedangkan Bawaslu bukan sekadar pengawas pemilihan saja, tetapi harus mampu menjadi penegak demokrasi. Bawaslu harus menjadi rumah tempat berteduh dan berlindung seluruh hak konstitusional dalam pemilu. Sebab, Bawaslu diberi mandat mencegah, menindak, dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan. Wallahu a&rsquo;lam bishawab. (*/c17/oni) *)&nbsp;SUFYANTO, Ketua Bawaslu Jatim 2012&ndash;2017, dosen politik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan peneliti utama di The Republic Institute

PILKADA serentak memang pernah diselenggarakan di sebagian wilayah Indonesia pada 2015 dan 2018. Namun, pengalaman itu tidak cukup.

Membaca Peta Konflik Pilkada di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/pulihkan-nama-baik.jpg" alt="LEGA: Dari kiri, Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko saat mendatangi Kejari Surabaya untuk pelaksanaan putusan bebas. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LEGA: Dari kiri, Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko saat mendatangi Kejari Surabaya untuk pelaksanaan putusan bebas. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko kini bisa benar-benar bernapas lega. Kejari Surabaya memulihkan harkat dan martabat dua mantan komisioner Bawaslu Jatim itu. Pemulihan nama baik tersebut berdasar putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mereka tidak terbukti korupsi anggaran dinas Pilpres 2014 yang berasal dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).  ”Kami hari ini (kemarin, Red) sudah melaksanakan eksekusi atas putusan kasasi kepada Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko. Barang bukti Rp 76 juta juga sudah kami serahkan kepada yang bersangkutan dan telah ditandatangani dalam berita acara,” ujar Kasipidsus Kejari Surabaya Ari Prasetya Panca Atmaja kemarin (30/6).  Suryono Pane, pengacara Sufyanto dan Sri Sugeng Pujiatmiko, menyambut baik eksekusi bebas oleh kejaksaan itu. Semestinya kedua kliennya bisa dieksekusi lebih cepat. Dua pekan lalu pihaknya sudah mengajukan permintaan eksekusi ke kejaksaan. ”Sebelumnya tidak ada inisiatif dari kejaksaan. Baru terlaksana hari ini setelah kami upayakan permintaan eksekusi bebas,” katanya.  Dengan adanya putusan bebas tersebut, Sufyanto dan Sugeng terbukti bukan koruptor sebagaimana opini yang selama ini terbentuk ketika mereka menjalani proses hukum. Nama baik keduanya telah dipulihkan kejaksaan. ”Artinya, hari ini kejaksaan mempunyai kewajiban memulihkan harkat dan martabat dua mantan pimpinan Bawaslu ini,” katanya.  Suryono menyebut kedua kliennya sebagai pendekar pemilu. Kemampuan mereka dalam mengawasi pemilu disebut cukup dirasakan masyarakat. ”Saat beliau menjabat, kualitas pengawasan pemilu lebih baik. Dengan putusan bebas ini, harapan kami mereka bisa kembali lagi beraktivitas,” ungkapnya.  Dua mantan komisioner Bawaslu itu juga tidak akan melakukan upaya hukum balik kepada Polda Jatim dan Kejari Surabaya. Meski, itu bisa dan memungkinkan. ”Karena negara sedang susah. Beliau ini sudah mengikhlaskannya,” tuturnya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/01/07/2021/sah-ppkm-darurat-diterapkan-luhut-nggak-ada-mal-buka-sampai-20-juli/">Sah PPKM Darurat Diterapkan, Luhut: Nggak Ada Mal Buka Sampai 20 Juli</a>  Sufyanto dan Sugeng sebelumnya disidang dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Jatim tahun anggaran 2013. Jaksa mendakwa mereka atas dugaan tersebut. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan putusan bebas pada 2016. Jaksa mengajukan kasasi. Hakim agung di MA menolak kasasi jaksa pada 2019. Keduanya tetap dinyatakan tidak bersalah.

Tak Terbukti Korupsi, Jaksa Pulihkan Nama Baik Sufyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/sufyanto.jpg" alt="FAMILY MAN: Sufyanto membacakan buku Matsnawi karya Jalaluddin Rumi kepada istrinya, Dian Imtichana, dan ketiga anaknya di rumah mereka di Gresik. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FAMILY MAN: Sufyanto membacakan buku Matsnawi karya Jalaluddin Rumi kepada istrinya, Dian Imtichana, dan ketiga anaknya di rumah mereka di Gresik. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Bagaimana rasanya dipenjara atas kejahatan yang tidak pernah dilakukan? Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim Sufyanto pernah merasakannya. Setelah enam tahun menanti, dia akhirnya mendapat keadilan pada bulan suci Ramadan ini.  UMAR WIRAHADI, Surabaya  JUMAT, 15 Juli 2016, adalah masa kelam yang tidak mungkin dilupakan Sufyanto. Betapa tidak, mulai hari itu dia menjalani masa-masa sulit dalam tahanan di Rutan Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo. Sufyanto dituduh korupsi dana hibah Pilgub Jatim 2013. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada April 2015. Sejak itulah perjuangannya mencari keadilan bergulir.  Selama 141 hari dia merasakan hari-hari pengap di balik jeruji tahanan. Kendati diperlakukan tidak adil, Sufyanto tetap bertahan. Sidang demi sidang dia lalui dengan sabar. Akhirnya, pada 2 Desember 2016, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memberi vonis bebas. Tuduhan korupsi tidak terbukti. Meski begitu, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya masih mengajukan kasasi ke MA.  Nah, pada 20 April lalu, persisnya di hari ke-8 Ramadan 1442 H, kabar gembira itu datang. MA menolak kasasi jaksa. ’’Ini adalah berkah yang luar biasa di bulan Ramadan,’’ kata Sufyanto kepada Jawa Pos pekan lalu.  Putusan inkracht itu mengakhiri penderitaannya selama enam tahun mencari keadilan. Ya, dia menderita lahir batin akibat tuduhan korupsi yang tidak pernah dia lakukan. ’’Saya dan keluarga harus menanggung semua derita meski saya tidak pernah melakukan perbuatan keji seperti yang dituduhkan,’’ ucapnya lirih.  Bukan hanya kurungan badan yang membuatnya menderita. Sanksi sosial yang diterimanya terasa menyakitkan. Bahkan, saat pengadilan tingkat pertama sudah memvonis bebas pun, Sufyanto tidak serta-merta lepas dari gunjingan orang. Untuk menghindarinya, Sufyanto sampai memilih pindah masjid saat salat berjamaah. ’’Daripada orang merasa terganggu dengan kehadiran saya, ya lebih baik saya menghindar saja. Dengan begitu, tidak perlu ada gibah,’’ ujar pria yang tinggal di Gresik Kota Baru (GKB) itu, lantas tersenyum.  Pindah-pindah masjid cukup lama dia lakukan. Meskipun memang sudah ada putusan bebas di tingkat pertama. Namun, vonis bebas di pengadilan tipikor tidak cukup untuk merehabilitasi nama baiknya. Stigma sebagai orang bersalah telanjur disandangnya. Sehingga, dalam kehidupan sehari-hari setelah bebas pun, stigma itu sulit dihilangkan. Ia telah menjadi hukum sosial yang melekat dan sulit diubah. ’’Jangankan orang awam, masih ada orang dari kalangan berpendidikan yang menilai saya bersalah. Ini rasanya tidak adil,’’ sambungnya.  Dia juga teringat ada stasiun televisi yang memberitakannya ditahan pada pemeriksaan pertama. Padahal, faktanya tidak ada penahanan pada awal pemeriksaan tersebut. Hal itu membuat dia dan keluarganya shock. Sufyanto merasa dihakimi meskipun saat itu belum ada proses peradilan. ’’Itu penghakiman sosial yang kejam atas diri saya,’’ kenangnya, lantas terdiam. Bola matanya terlihat berkaca-kaca seperti menahan tangis.  Di tengah berbagai kesulitan itu, Sufyanto bersyukur karena kampus tempatnya mengajar, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, memanggilnya untuk kembali menjadi dosen. ’’Alhamdulillah, saya bisa tetap mengajar sembari menunggu putusan kasasi,’’ ujarnya.  Kini, setelah terbit putusan MA yang menolak kasasi JPU, Sufyanto berharap bisa terbebas dari belenggu sanksi sosial yang dialaminya. Dia merasa plong. ’’Putusan ini bukti saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti yang selama ini dituduhkan,’’ ucap pria 45 tahun itu, lalu tersenyum.  Apakah ada rasa dendam? Meski menyakitkan, Sufyanto mengaku sama sekali tidak menyimpan rasa dendam. Baik kepada penyidik, penuntut, atau pihak-pihak yang ingin mencelakainya. Walaupun dia diperlakukan tidak adil selama proses peradilan. Justru dirinya mendoakan semua pihak agar mendapat pengampunan dari Tuhan. ’’Tidak ada dendam. Sejak awal sudah saya maafkan. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya itu,’’ imbuhnya.  Derita itu juga dirasakan Dian Imtichana, istri Sufyanto. Selain harus menanggung beban sosial, perempuan berkerudung itu harus bekerja keras untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Khususnya biaya sekolah anak-anaknya. Dia jualan telur, sembako, hingga makanan ringan. ’’Karena kami memang tidak punya banyak tabungan. Apalagi ketika Bapak (Sufyanto, Red) ditahan,’’ tuturnya. Meski saat itu menjabat ketua Bawaslu Jatim, keluarga Sufyanto memang hidup sederhana.  Selama proses peradilan, Dian aktif memberi dukungan. Itu dilakukan dengan hadir secara langsung dalam setiap sidang. Cara itu dilakukan untuk menguatkan mental dan rasa percaya Sufyanto. Perempuan 39 tahun itu sangat yakin suaminya tidak bersalah. ’’Sejak awal saya yakin Bapak tidak salah. Tuduhan itu terlalu keji. Kan sekarang terbukti juga,’’ tegas ibu tiga anak tersebut dengan nada tinggi.  Setiap kali mengingat kasus itu, Dian merasa emosi. Namun, dia berusaha tetap tenang. Dia juga berusaha untuk memaafkan pihak-pihak yang telah menzalimi suaminya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/11/05/2021/lily-yunita-kirim-roti-tiap-hari-sebelum-tipu-rp-489-miliar/">Lily Yunita Kirim Roti Tiap Hari sebelum Tipu Rp 48,9 Miliar</a>  Kini, kesabaran Sufyanto mulai berbuah manis. Selain memperoleh salinan putusan MA, dia diganjar penghargaan dengan terpilih sebagai anggota tim pemeriksa daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) wilayah Jawa Timur. SK pengangkatan terbit 1 April lalu untuk masa jabatan periode 2021–2022. Dengan jabatan tersebut, karier Sufyanto untuk menjadi bagian dari pengawas kepemiluan kembali ke jalurnya. ’’Mungkin ganjaran Allah. Allah menunjukkan secara terang benderang kebenaran itu nyata,’’ tegas Dian.

Perjuangan Sufyanto Mencari Keadilan Selama Enam Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ilustrasi-virus-korona.jpg" alt="Ilustrasi: CHIS/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: CHIS/JAWA POS</figcaption>
</figure>COVID-19, wabah global dari Wuhan, Tiongkok, nyaris telah menerjang seluruh belahan bumi. Worldometers mencatat, tidak kurang dari 209 negara telah disinggahinya. Bahkan telah menjadi pandemi.  Untuk memutus persebaran virus tersebut, presiden menetapkan kebijakan social distancing.  Kebijakan itu dirasa lebih lunak ketimbang keputusan lockdown yang berarti mengunci wilayah. Namun, persebaran Covid-19 sepertinya tidak juga berhenti. Covid-19 bak gelombang tsunami sosial yang terus menggulung dan menerjang seluruh batas kehidupan sosial manusia.  Kebijakan social distancing dinaikkan kadarnya menjadi physical distancing (jaga jarak fisik). Kebijakan itu menjadikan daerah menafsirkan model berbeda-beda. Kampung ditutup untuk umum, kepala desa membuat edaran agar setiap tamu dari luar kota dikarantina di balai desa selama 14 hari, penyemprotan disinfektan dilakukan, hingga kerumuman orang dibubarkan.  Realitas sosial melahirkan banyak kebijakan turunan seperti work from home (WFH), stay at home, beribadah di rumah, serta imbauan-imbauan stakeholder agar menjauhi kerumunan massa. Sebagaimana yang telah viral, ”Jika passion-mu hanyalah rebahan, maka ini saatnya rebahanmu menyelamatkan manusia sedunia.”  Tidak cukup sampai di situ, presiden mengeluarkan beberapa kebijakan baru seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.  Kebijakan social distancing terus diproduksi dengan segala regulasi turunannya. Pertanyaannya, seberapa besar daya tahan kebijakan tersebut? Sampai kapan masyarakat mampu bertahan menjaga jarak sosial dan jarak fisik, bertahan di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, tidak mudik, dan tidak bersilaturahmi? Bukankah kebijakan social distancing itu akan berhadapan dengan kodrat manusia untuk bersilaturahmi dalam tradisi mudik?  Daya tahan social distancing ini penting untuk dibaca dan dipahami dari segala perspektif. Mengingat, tidak semua kondisi masyarakat bisa melakukan kegiatan untuk memenuhi hajat hidupnya hanya dari rumah. Banyak orang mengandalkan pendapatan yang diperoleh dengan harian. Apa yang didapat hari ini, itulah yang akan dimakan esok hari. Tidak mampu menabung untuk hari esok. Kalaupun mampu menabung, akan berapa lama lagi kekuatan tabungan itu mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama pandemi Covid-19?  Membaca kondisi demikian, kemiskinan sesungguhnya bukan lagi persoalan angka statistik. Yakni orang miskin dan rentan miskin yang diukur dari jumlah pendapatannya dari bekerja terhadap pemenuhan standar hidupnya. Akan tetapi, miskin itu sesuatu yang dirasakan dalam kehidupan sehari-harinya terhadap impitan kebutuhan dari mana bisa didapatkan ketika semua sumber ekonomi tidak juga mendatangkan penghasilan.  Maka akan sampai pada situasi sosial ”lapar” menjadi beban kehidupan masyarakat secara bersama-sama. Jika lapar tidak terselesaikan, dapat dipastikan masyarakat akan mengabaikan kebijakan social distancing dan seluruh regulasi turunannya. Masyarakat akan ramai-ramai keluar rumah untuk bekerja.  Para analisis sosial telah banyak mengaitkan dengan krisis 1998 bila dampak Covid-19 tidak segera tertangani. Pada perspektif politik, kini kita memasuki siklus 20 tahun pasca-era reformasi 1998. Kembali Indonesia mengalami krisis sebagaimana Keppres 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di atas. Walaupun berbeda sebab, tapi sama-sama telah meruntuhkan fondasi ekonomi yang ditandai anjloknya nilai tukar rupiah melampaui Rp 16.000 per USD.  Di tengah wabah Covid-19 ini, kebijakan social distancing dengan segala regulasi turunannya haruslah diarahkan pada semangat misi penyelamatan manusia (the salvation of man) hakikat tertinggi dari keadilan. Yakni, negara harus hadir secara nyata agar rakyat tidak sakit, rakyat tidak lapar, dan rakyat terlindungi dari ancaman Covid-19.  Inilah sesungguhnya keadilan negara itu. Sebagaimana digambarkan John Rawl (1995) dalam A Theory of Justice. Bahwa keadilan itu merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang dan diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Sebab, keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial belaka. Kebijakan seperti itulah yang mesti dipilih negara. Sekalipun mungkin langit ekonomi akan runtuh tanpa investasi. Pilihan menyelamatkan manusialah yang mesti didahulukan dari krisis dan kedaruratan yang terjadi. (*)  *) Dosen Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vPoMYrC2CMw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RaZQJmwBZkc

Membaca Ketahanan Social Distancing Covid-19

SUFYANTO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SUFYANTO

Berita Terkini

Membaca Peta Konflik Pilkada di Jawa Timur

Tak Terbukti Korupsi, Jaksa Pulihkan Nama Baik Sufyanto

Perjuangan Sufyanto Mencari Keadilan Selama Enam Tahun

Membaca Ketahanan Social Distancing Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com