<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aliansi-umat-islam-kalbar-tuntut-putri-sang-proklamator-diproses-hukum_m_202357.jpeg" alt="Massa Aliansi Umat Islam Kalbar melakukan tuntutan agar Polri menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri, di Halaman Masjid Mudjahidin, Pontianak, Jumat (6/4)." width="100%">
<figcaption>Massa Aliansi Umat Islam Kalbar melakukan tuntutan agar Polri menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri, di Halaman Masjid Mudjahidin, Pontianak, Jumat (6/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat menggelar aksi damai di halaman Masjid Raya Mujahidin, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat (6/4). Mereka mendesak kepolisian untuk memproses hukum Sukmawati Soekarnoputri, yang diduga telah menistakan Islam. "Aksi ini dilakukan di berbagai daerah menuntut keadilan terhadap Ibu Sukmawati yang diduga menistakan agama Islam untuk diadili secara hukum," kata koordinator aksi, Syahrani kepada media, dilansir Rakyat Kalbar (Jawa Pos Grup), Sabtu (7/4). Pantauan Rakyat Kalbar di lokasi, aksi bela Islam ini dihadiri ratusan massa. Satu per satu orator naik ke mobil yang disulap jadi podium lengkap dengan pelantang suara. Mereka menyampaikan aspirasi umat. "Kami mohon keadilan karena ini menyangkut penghinaan kepada agama Islam dan syariat Islam," ungkap seorang orator. Selain berorasi, mereka juga meneriakkan takbir serta mengumandangkan azan sebagai bentuk protes atas puisi Ibu Indonesia. Menurut Syahrani, aksi kali ini juga menunjukkan bentuk sikap adil umat Islam dalam memandang masalah dugaan penistaan agama. "Jangan karena kita beda agama lalu kita memusuhi. Sementara yang satu kaum kita bela walaupun salah. Kami tidak ingin dianggap memusuhi satu kaum karena kami tidak senang, karena ia berbeda akidah," katanya. Tampak sejumlah anggota Polri dan TNI disiagakan untuk mengamankan lokasi aksi. Tak hanya itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono turun langsung. Jenderal bintang dua ini menegaskan siap menampung aspirasi dan akan mengidentifikasinya. Lantas disalurkan sesuai locus delicti. "Sejauh ini, Polda Kalbar sudah menerima dua laporan terhadap Sukmawati Soekarnoputri terkait dugaan penistaan agama," ujar Haryono. Seperti diketahui, dugaan penistaan itu mencuat setelah Sukmawati membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia saat Pagelaran Busana 29 Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/3). Dalam sajak itu, ia menyebut sejumlah frasa yang dianggap melukai hati umat Islam. &ldquo;&hellip;Aku tak tahu Syariat Islam, yang kutahu sari konde Ibu Indonesia sangatlah indah, lebih cantik dari cadar dirimu...&rdquo;. Kemudian, &ldquo;&hellip;Aku tak tahu Syariat Islam, yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok lebih merdu dari alunan azanmu...&rdquo;.

Aliansi Umat Islam Kalbar Tuntut Putri Sang Proklamator Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakar-hukum-sebut-sulit-buktikan-niat-sukmawati-lecehkan-islam_m_202089.jpeg" alt="Sukmawati Soekarnoputri meminta maaf atas puisi Ibu Indonesia yang dinilai melecehkan umat Islam." width="100%">
<figcaption>Sukmawati Soekarnoputri meminta maaf atas puisi Ibu Indonesia yang dinilai melecehkan umat Islam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Puisi putri Presiden pertama RI Sukmawati Soekarnoputri yang berjudul 'Ibu Indonesia' masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Banyak pihak yang menganggap proses hukum terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati harus dilanjutkan, meski yang bersangkutan sudah <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/05/201904/minta-maaf-sukmawati-cium-tangan-maruf-amin-dua-kali" target="_blank">meminta maaf</a>. Sebagian masyarakat tetap ingin menyeret Sukmawati ke ranah hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan isi puisi tersebut. Menanggapi hal ini, pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai jika Sukmawati diseret ke ranah hukum, maka akan sulit membuktikan unsur niat menistakan agama. Sebab, puisi merupakan nilai sastra. &ldquo;Karena itu juga yang dibutuhkan sebenarnya kesadaran untuk saling menghormati sesama umat beragama. Kasus puisi ini bisa saja ditarik ke ranah hukum, tapi yang repot membuktikan unsur niatnya,&rdquo; kata Fickar saat dikonfirmasi, Jumat (6/4). Jika disangkakan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 156a tentang penodaan agama, maka konteksnya adalah ketertiban umum. Namun, Fickar justru mempertanyakan apakah pernyataan Sukmawati itu menimbulkan ketidaktertiban umum. Apalagi, tafsir agama itu sangat relatif tergantung mahzab tertentu. Oleh karena itu, menurut Fickar, apabila ingin membuat puisi, lebih baik Sukmawati mengekspresikan saja keindahan Indonesia tanpa kata-kata yang berpotensi menyinggung pihak lain. Sebelumnya, Sukmawati telah meminta maaf kepada umat Islam atas isi puisi yang dibacanya dalam acara Peringatan 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di ajang Indonesia Fashion Week 2018 di Jakarta Convention Centre, Rabu (28/3) lalu. &ldquo;Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf lahir dan batin, kepada umat Islam di Indonesia,&rdquo; ucap Sukmawati, Rabu (4/4).

Pakar Hukum Sebut Sulit Buktikan Niat Sukmawati Lecehkan Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minta-maaf-sukmawati-cium-tangan-maruf-amin-dua-kali_m_201904.jpeg" alt="Sukmawati mencium tangan Ketum MUI KH Ma" width="100%">
<figcaption>Sukmawati mencium tangan Ketum MUI KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sukmawati Soekarnoputri benar-benar menyesal puisinya yang berjudul Ibu Indonesia telah mengusik hati umat Islam. Putri sang proklamator itu pun sowan ke markas Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (5/4). Disambut langsung oleh Ketua Umum MUI KH Ma'aruf Amin, dirinya pun mencium tangan Ma'aruf sebanyak dua kali sambil tersenyum. &ldquo;Kalau boleh saya meminta sebaiknya karena dia sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, sebaiknya tidak perlu diteruskan (proses hukumnya),&rdquo; ujar Ma&rsquo;ruf. Menurut Ma&rsquo;ruf, lantaran Sukmawati sudah meminta maaf, maka seluruh laporan sebaiknya dicabut. Sebab jika tidak, hal itu justru bisa menimbulkan kericuhan baru. &ldquo;Daripada kita membuang energi menimbulkan kegaduhan, kalau bisa saya mengimbau tidak usahlah begitu-begitu,&rdquo; tegasnya. Ma'aruf melihat Sukmawati dengan sungguh-sungguh telah menyesali perbuatannya. Bahkan, Ma'aruf menilai tetesan air mata Sukmawati menunjukkan kesungguhan permohonan maaf. &ldquo;Majelis Ulama belum mendalami (puisinya) tapi reaksinya sudah ada. Kita berharap hal ini bisa dikompromikan, diselesaikan, didamaikan, kemudian membangun kembali persaudaraan,&rdquo; terang Ma'aruf. Sementara itu, terkait tidak dikeluarkannya fatwa MUI pada kasus ini lantaran menurut Ma&rsquo;ruf, Sukmawati sudah meminta maaf dengan tulus dan tidak &lsquo;ngeyel&rsquo;. &ldquo;Ya, orangnya minta maaf. Tidak ada niat sudah berkata begitu. Jadi, ya, kita tidak perlu keluarkan fatwa. Tetapi kalau orangnya ngeyel, nantang, baru MUI keluarkan fatwa,&rdquo; ungkapnya. Dalam pesannya, Ketum MUI ini mengimbau agar masyarakat dapat berfikir jernih dalam melihat masalah ini. Masyarakat harus bisa membangun dan menjaga keutuhan bangsa dengan tidak mudah diprovokasi.

Minta Maaf, Sukmawati Cium Tangan Ma’ruf Amin Dua Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ternyata-puisi-sukmawati-yang-kontroversial-itu-maknanya_m_201596.jpeg" alt="Sukmawati Soekarnoputri menyampaikan permintaan maaf khususnya kepada umat muslim di Indonesia, setelah puisinya yang dibacakan dalam acara Indonesia Fashion Week kontroversial dengan judul" width="100%">
<figcaption>Sukmawati Soekarnoputri menyampaikan permintaan maaf khususnya kepada umat muslim di Indonesia, setelah puisinya yang dibacakan dalam acara Indonesia Fashion Week kontroversial dengan judul</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri akhirnya meminta maaf kepada masyarakat khususnya umat Islam terkait puisinya yang membandingkan antara konde dan cadar, juga membandingkan antara lantunan kidung dan azan. Sukmawati menyampaikan, puisi berjudul Ibu Indonesia itu adalah karangannya sendiri. Puisi itu pernah diterbitkan pada 2006 lalu. &ldquo;Puisi Ibu Indonesia adalah salah satu puisi yang saya tulis. Kemudian puisi itu yang menjadi bagian dari buku kumpulan puisi Ibu Indonesia,&rdquo; ujar Sukmawati dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (4/4). Sambil mengusap air matanya yang keluar, putri Bung Karno ini mengaku puisi Ibu Indonesia ditulis sebagai refleksi dari keprihatinannya tentang rasa wawasan kebangsaan di Indonesia. &ldquo;Itu saya rangkum semata-mata untuk menarik perhatian anak-anak bangsa untuk tidak melupakan jati diri Indonesia asli,&rdquo; katanya. Ia menambahkan, puisi sejatinya adalah bentuk dari upaya mengekspresikan diri. Dalam puisi tersebut, Sukmawati selaku penulis ingin melihat lebih luas mengenai masyarakat Islam di nusantara yang berkemajuan seperti cita-cita Bung Karno. &ldquo;Puisi itu juga merupakan bentuk penghormatan saya terhadap ibu pertiwi, Indonesia yang begitu kaya dengan tradisi kebudayaan, dalam susunan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika,&rdquo; &lrm;pungkasnya.

Ternyata, Puisi Sukmawati yang Kontroversial Itu Maknanya..

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-tertarik-puisi-sukmawati-mahfud-md-saya-dengar-yang-bagus-saja_m_201534.jpeg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD masuk dalam bursa cawapres 2019." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD masuk dalam bursa cawapres 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Puisi berjudul Ibu Indonesia yang dibacakan oleh Sukamawati Soekarnoputri terus menuai tanggapan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung jika kasus dugaan penistaan agama itu di proses secara hukum. &ldquo;Kan sudah dilaporkan ke polisi. Ya, silahkan aja diproses,&rdquo; ungkap Mahfud di Perguruan Tinggi Ilmi Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/4). Menurutnya, adanya proses hukum ini tentu dapat memberikan titik terang. Melalui tahapan ini penyidik dapat mengungkap latar belakang dan makna dari konten puisi yang dibacakan&nbsp; oleh adik mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri itu. &ldquo;Itu kan nanti bisa dinilai latar belakang dan kontennya,&rdquo; imbuh Mahfud. Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk mendengarkan isi puisi yang dibacakan Sukmawati. &ldquo;Saya tidak tertarik mendengarkan yang begitu-begitu. Saya dengarkannya yang bagus-bagus saja,&rdquo; ucap Mahfud singkat. Sebagaimana diketahui, Sukma membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia di peringatan 29 tahun Anne Avantie berkarya di Indonesia Fashion Weeks (IFW) 2018, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (28/3). Puisi tersebut diduga mengandung unsur penistaan agama, sehingga berujung dilaporkannya Sukmawati ke Polda Metro Jaya oleh seorang pengacara Denny Andrian dan Ketua DPP Partai Hanura Amron Asyhari. &nbsp; Sukmawati Minta Maaf Setelah puisinya menjadi kontroversi beberapa hari terakhir, akhirnya adik Megawati Soekarnoputri itu pun <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/04/201516/sukmawati-minta-maaf-jika-umat-islam-tersinggung-perihal-puisinya" target="_blank">meminta maaf</a> dalam sebuah konferensi pers, Rabu (4/4). &ldquo;Dengan ini dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam Indonesia, khususnya bagi yang merasa tersinggung, dan berkeberatan dengan puisi Ibu Indonesia,&rdquo; ujarnya sambil terisak. Terlihat, Sukmawati sesekali menahan air matanya. Lebih lanjut dia mengaku tidak ada niat untuk menghina umat Islam Indonesia melalui puisi Ibu Indonesia. Dia juga mengatakan, dirinya pun adalah seorang muslimah yang bangga akan keIslaman dirinya. &ldquo;Saya juga putri seorang proklamator Bung Karno yang dikenal juga sebagai tokoh Muhammadiyah dan juga tokoh yang mendapatkan gelar dari NU sebagai Waliyul Amrii Ad Dharuri Bin Assyaukah,&rdquo; katanya.

Tak Tertarik Puisi Sukmawati, Mahfud MD: Saya Dengar yang Bagus Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sukmawati-minta-maaf-jika-umat-islam-tersinggung-perihal-puisinya_m_201516.jpeg" alt="Sukmawati Soekarnoputri. (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sukmawati Soekarnoputri. (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Putri Presiden pertama RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri akhirnya muncul ke permukaan publik memberikan klarifikasinya atas puisi yang dinilai melecehkan Islam. Puisi yang menjadi sorotan publik dua hari terakhir itu membandingkan antara konde dan cadar, serta membandingkan antara kidung dan azan. Adik Megawati Soekarnoputri itu pun meminta maaf dalam sebuah konferensi pers, Rabu (4/4). &ldquo;Dengan ini dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam Indonesia, khususnya bagi yang merasa tersinggung dan berkeberatan dengan puisi Ibu Indonesia,&rdquo; ujarnya sambil terisak. Terlihat, Sukmawati sesekali menahan air matanya. Lebih lanjut dia mengaku tidak ada niat untuk menghina umat Islam Indonesia melalui puisi Ibu Indonesia. Dia juga mengatakan, dirinya pun adalah seorang muslimah yang bangga akan keislamannya. &ldquo;Saya juga putri seorang proklamator Bung Karno yang dikenal juga sebagai tokoh Muhammadiyah dan juga tokoh yang mendapatkan gelar dari NU sebagai Waliyul Amrii Ad Dharuri Bin Assyaukah,&rdquo; katanya.

Sukmawati Minta Maaf Jika Umat Islam Tersinggung perihal Puisinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sama-sama-soekarnoputri-tapi-sukma-bukanlah-rachma-ataupun-mega_m_201503.jpeg" alt="Rachmawati Soekarnoputri menangis saat datang ke MPR." width="100%">
<figcaption>Rachmawati Soekarnoputri menangis saat datang ke MPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puisi Ibu Indonesia yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarnoputri dan berujung laporan polisi, memantik publik melihat aksi dari anak-anak sang Proklamator.&nbsp; &nbsp; Namun, tentunya semua anak Bung Karno belum tentu memiliki pandangan politik yang sama. Bahkan, belum tentu juga para putra-putri Bung Karno memiliki pandangan yang sama terhadap satu objek. Meski sama-sama dididik oleh Bung Karno dengan paham nasionalisme-agamis. Namun seiring berjalan waktu, mereka bisa punya cara pandang yang beda baik dari sisi agama maupun politik. Di antara Sukmawati, Rachmawati, dan&nbsp;Megawati misalnya. Sukmawati mendirikan PNI Soepeni di tahun 1998. Seiring waktu berjalan, namanya diubah menjadi PNI Marhaenisme di tahun 2002. Sementara itu, Rachmawati kini tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang merupakan partai oposisi dari pemerintahan saat ini. Sementara Megawati adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, penguasa partai yang sedang berkuasa. &ldquo;Meskipun mereka adalah keluarga, tapi fakta di media dan lapangan ternyata tindak tanduknya terpisah satu sama lain," kata pengamat politik Indonesian Political Review, Ujang Komarudin, beberapa saat lalu (Rabu, 4/3). Hal terbaru yang kini menjadi heboh adalah kasus kontroversi Sukma dalam acara Indonesia Fashion Week 2018 saat acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya. Puisi yang dianggap banyak pihak melukai hati umat Islam karena mempertanyakan merdunya suara azan dan gaya berpakaian bercadar.&nbsp;Meskipun Sukmawati sudah melakukan permohonan maaf. &ldquo;Saya pikir tentu saja keluarga Soekarno pun tidak perlu juga diseret-seret. Sukma adalah Sukmawati. Meski punya nama belakang sama, tapi dia bukan Rachmawati atau Megawati," kata Ujang. Menurut Ujang, hal wajar jika ketiga putri Bung Karno itu punya karakter yang berbeda-beda. Termasuk konsep pemikiran yang tak mungkin sama. Mereka, kata Ujang, punya cara pandang dan bahan rujukan yang pasti berbeda juga. "Jika keturunan Soekarno memiliki pikiran yang berbeda dengan Bung Karno adalah wajar. Karena setiap orang hidup dengan dikarunia karakter yang berbeda," pungkasnya.

Sama-sama Soekarnoputri, tapi Sukma Bukanlah Rachma ataupun Mega

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sukmawati-dilaporkan-polisi-fahri-hukum-aksi-reaksi-biasa-saja_m_201338.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai ada yang tidak tuntas dengan pemahaman budaya dan agama bu Sukmwati." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai ada yang tidak tuntas dengan pemahaman budaya dan agama bu Sukmwati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puisi berjudul &lsquo;Ibu Indonesia&rsquo; karya Sukmawati Soekarnoputri yang dianggap telah menyakiti hati umat muslim Indonesia, menui sorotan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri, puisi itu menunjukkan bahwa Sukmawati memiliki pemahaman yang tidak tuntas soal agama dan budaya. "Sebenarnya kan puisi itu menggambarkan bahwa pada Ibu Sukma ada banyak konsep yang belum duduk dan itu sepertinya datang dari pemahaman yang tidak tuntas," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/4). Fahri lantas memberi contoh salah satu kalimat dalam puisi Ibu Indonesia yang membenturkan konde dengan cadar, serta mengadu kidung dengan azan. Secara umum, kata Fahri, hal itu sama saja mengadu domba antara budaya dan agama yang sebenarnya telah diterima sebagai khazanah Indonesia. "Jadi pretensi untuk saling meniadakan seperti ini, itu sebenarnya tidak baik," ucap Fahri. Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menambahkan, bila Sukmawati terus-menerus mengumbar kecurigaan terhadap eksistensi agama dan budaya yang dianggap kontradiktif maka lama-kelamaan sama saja mempersoalkan dua hal yang seharusnya tidak dipolemikkan lagi. Karena itu Fahri menyarankan kepada putri Bung Karno itu agar mendiskusikan pemikirannya dan bertanya kepada orang yang tepat. "Dia harus mencoba memahami keduanya (budaya dan agama, red), jangan dibenturkan. Buat apa dia persoalkan dan adu domba antara konde dan cadar. Yang mau berkonde silakan yang mau bercadar juga silakan, kenapa harus dicela," tambahnya. Bagaimana dengan reaksi sejumlah pihak yang melaporkan Sukmawati ke polisi? Fahri menganggapnya sebagai dinamika hidup bermasayarakat. "Itu dinamika masyarakat, urusan polisi karena hukum di Indonesia memungkinkan itu. Hukum aksi reaksi biasa saja," pungkas Fahri.

Sukmawati Dilaporkan Polisi, Fahri: Hukum aksi Reaksi, Biasa Saja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sukmawati minta maaf

Berita Terkini