<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/07/Menhan-Prabowo-di-Malaysia2-1172762844.jpeg" alt="Menhan Prabowo Subianto bertemu Raja Malaysia Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Malaysia, Sabtu (7/9). (Tim Media Menhan Prabowo)" width="100%">
<figcaption>Menhan Prabowo Subianto bertemu Raja Malaysia Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Malaysia, Sabtu (7/9). (Tim Media Menhan Prabowo)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kujungan kerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke beberapa negara sahabat di Asia Tenggara berlanjut ke Malaysia dan Thailand. Hari ini, Sabtu (7/9) Prabowo bertemu dengan Raja Malaysia Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Pertemuan itu berlangsung di Istana Negara Kuala Lumpur.&nbsp; Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas seputar penguatan kerja sama pertahanan dan berbagai isu strategis lainnya. Prabowo ingin kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan Malaysia terus berlanjut. Menurut dia, Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun sudah seharusnya memiliki hubungan spesial. Termasuk di bidang pertahanan.&nbsp; &rdquo;Saya menghargai hubungan kuat antara kedua negara. Kita dan akan terus berusaha meningkatkan kerja sama, terutama dalam bidang pertahanan. Saya menghargai harapan baik anda dan berharap kemitraan kita terus berkembang untuk kepentingan bersama,&rdquo; ujar Prabowo.&nbsp; Secara rinci, Prabowo menyinggung soal kerangka kerja sama General Border Committee (GBC) Malindo dan terkait kemitraan di bidang keamanan pada daerah-daerah perbatasan. Indonesia berharap pertemuan yang akan datang pada GBC Malindo ke-44 dapat mengukuhkan kembali komitmen dan kerja sama antara kedua negara. Baik dari segi keselamatan, keamanan, maupun kemakmuran di kawasan.&nbsp; Secara pribadi, Prabowo dan Sultan Ibrahim memiliki hubungan baik. Keduanya adalah sahabat lama. Hubungan baik tersebut sudah terjaga selama 40 tahun. Persisnya sejak mereka berdua menempuh pendidikan militer bersama-sama di Fort Bragg, Amerika Serikat. Selain mengunjungi Malaysia, Prabowo juga melakukan kunjungan kerja ke empat negara lainnya untuk menemui para pemimpin negara masing-masing. Mulai dari Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, serta kunjungan pribadi ke Thailand untuk menemui eks Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan PM Thailand Paetongtarn Shinawatra.

Kujungan kerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke beberapa negara sahabat di Asia Tenggara berlanjut ke Malaysia dan Thailand.

Tak Hanya Kunjungi Brunei, Laos, dan Kamboja, Menhan Prabowo Juga Melawat ke Malaysia dan Thailand    

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/raja-malaysia-533671574.jpeg" alt="Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah dan Ratu Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berjalan bergandengan tangan di Istana Nasional, di Kuala Lumpur, Malaysia 3 Januari 2024." width="100%">
<figcaption>Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah dan Ratu Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berjalan bergandengan tangan di Istana Nasional, di Kuala Lumpur, Malaysia 3 Januari 2024.</figcaption>
</figure> Jawapos.com &ndash;&nbsp;Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah direncanakan akan turun takhta pada Selasa (30/1) atau besok. Sultan, yang naik tahta pada tahun 2019, akan kembali memimpin negara bagian asalnya di Pahang. Ia akan digantikan oleh Sultan Ibrahim dari Johor. Negara Yang berada di utara Indonesia tersebut memiliki sistem monarki yang unik, dimana kepala sembilan keluarga kerajaan Malaysia akan bergantian setiap lima tahun sekali. Dilansir dari REUTERS, Senin (29/1), dalam sebuah wawancara bulan ini, Sultan Abdullah beri pesan kepada raja selanjutnya agar memainkan peran yang lebih besar mewakili Malaysia dalam urusan internasional. Menurutnya, monarki harus diperkuat dengan cara mengusulkan agar raja mewakili Malaysia di luar negeri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan administrasi pemerintah, seperti advokasi perubahan iklim. Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, Al-Sultan Abdullah menyatakan kekecewaannya terhadap partai-partai politik yang bertikai di Malaysia. Ia mengatakan, kebijakan terhadap seringnya perubahan dalam administrasi dan kebijakan pemerintah dapat membahayakan kemajuan ekonomi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01767121/presiden-jokowi-dijadwalkan-bertemu-pm-anwar-ibrahim-serta-raja-malaysia">Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu PM Anwar Ibrahim serta Raja Malaysia</a> Ia juga menyerukan stabilitas pemerintahan serta memperingatkan bahwa negara tersebut berisiko kehilangan investor dan tertinggal dari pesaingnya karena kekacauan politik yang berkepanjangan. &ldquo;Investor asing ingin melihat sebuah negara yang stabil, sehingga mereka dapat berinvestasi dan memaksimalkan keuntungan mereka dengan cepat. Jika kita selalu berganti pemerintahan...hal ini akan menyebabkan penundaan,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Kita harus tetap kompetitif, jika tidak kita akan tertinggal&hellip;kita tidak boleh memiliki pemerintahan yang tidak stabil,&rdquo; tambahnya. Al-Sultan Abdullah juga menyatakan harapannya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim agar mempertahankan masa jabatan lima tahun penuhnya sehingga dapat melakukan reformasi yang sangat dibutuhkan, termasuk perombakan program subsidi Malaysia. Sebagai informasi, para sultan Malaysia sangat dihormati di negara mayoritas Muslim, karena mereka bertindak sebagai pemelihara Islam. Sebagai raja konstitusional, &nbsp;mereka bertindak berdasarkan saran dari perdana menteri atau kabinet. Mereka juga &nbsp;mempunyai beberapa kekuasaan diskresi, termasuk wewenang untuk menunjuk seorang perdana menteri yang ia yakini memiliki mayoritas di parlemen. ***

Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah direncanakan akan turun takhta pada 30 Januari 2024. Ini pesan yang diberikan pada raja selanjutnya.

Turun Takhta! Sultan Abdullah Beri Pesan ini Kepada Raja Malaysia Selanjutnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/Kerajaan-Malaysia-1451287512.jpg" alt="Foto Kerajaan Malaysia: Pemandangan Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia. (Sumber: REUTERS/Lai Seng Sin)" width="100%">
<figcaption>Foto Kerajaan Malaysia: Pemandangan Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia. (Sumber: REUTERS/Lai Seng Sin)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Keluarga kerajaan Malaysia memilih Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dari negara bagian selatan Johor untuk menjadi raja bagi negara tersebut untuk masa pemerintahan berikutnya. <div>Raja memainkan peran seremonial di Malaysia, namun sistem monarki lebih berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir karena ketidakstabilan politik yang berkepanjangan&nbsp;dan mendorong raja yang berkuasa untuk memegang kekuasaan yang jarang digunakan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Malaysia memiliki sistem unik di mana kepala dari sembilan keluarga kerajaan bergiliran menjadi raja untuk masa jabatan lima tahun.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Negara Asia Tenggara ini menganut sistem demokrasi parlementer, dengan raja menjabat sebagai kepala negara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sultan Ibrahim akan mengambil alih kekuasaan dari Raja Al-Sultan Abdullah pada 31 Januari 2024, kata pihak kerajaan pada hari Jumat (27/10).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tidak seperti penguasa Malaysia lainnya, Sultan Ibrahim cenderung lebih terbuka dan aktif bersuara tentang politik dan mengatakan dia memiliki hubungan baik dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sultan yang dikenal memiliki banyak koleksi mobil dan motor mewah ini memiliki bisnis yang banyak, mulai dari real estate hingga pertambangan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01767121/presiden-jokowi-dijadwalkan-bertemu-pm-anwar-ibrahim-serta-raja-malaysia">Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu PM Anwar Ibrahim serta Raja Malaysia</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Raja Al-Sultan memainkan peran aktif yang luar biasa dalam politik Malaysia, dengan memilih tiga perdana menteri terakhir negara tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Konstitusi federal hanya memberi raja sedikit kekuasaan diskresi atau kebebasan bertindak, dan sebagian besar raja diharuskan bertindak berdasarkan nasihat perdana menteri dan kabinet.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal ini juga memungkinkan raja untuk menunjuk seorang perdana menteri yang menurutnya memiliki kekuatan di parlemen, sebuah kekuasaan yang tidak pernah digunakan hingga 2020, karena perdana menteri biasanya dipilih melalui pemilu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Raja Al-Sultan menggunakan kekuasaan tersebut selama periode ketidakstabilan politik yang dipicu oleh kekalahan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang telah memerintah Malaysia tanpa gangguan sejak kemerdekaan hingga 2018.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Raja juga mempunyai kekuasaan untuk mengampuni orang yang telah dihukum. Pada 2018, pendahulu Al-Sultan, Sultan Muhammad V, memberikan pengampunan kepada Anwar, yang saat itu dipenjara atas tuduhan sodomi dan korupsi yang menurutnya bermotif politik.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mantan perdana menteri Najib Razak, yang dipenjara tahun lalu karena tuduhan korupsi terkait skandal dana negara 1MDB, telah mengajukan permohonan pengampunan kerajaan, sebuah permintaan yang dapat ditinjau oleh raja baru.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Keluarga kerajaan Malaysia memilih Sultan Ibrahim Sultan Iskandar untuk menjadi raja di kepemimpinan berikutnya.

Malaysia Tetapkan Sultan Ibrahim sebagai Raja Baru di Negeri Jiran

Sultan Ibrahim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sultan Ibrahim

Berita Terkini

Tak Hanya Kunjungi Brunei, Laos, dan Kamboja, Menhan Prabowo Juga Melawat ke Malaysia dan Thailand

Turun Takhta! Sultan Abdullah Beri Pesan ini Kepada Raja Malaysia Selanjutnya

Malaysia Tetapkan Sultan Ibrahim sebagai Raja Baru di Negeri Jiran

Download Aplikasi JawaPos.com