<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/Resize_20240222_180551_1988-2132311251.jpg" alt="Mantan Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara." width="100%">
<figcaption>Mantan Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gde Antara akhirnya divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar, Bali, kemarin (22/2). Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agus Akhyudi, Antara dinilai tak bersalah atas segala tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU). &rdquo;Memerintahkan terdakwa Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara untuk dibebaskan tahanan. Memberikan kembali hak terdakwa Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, dan harkat serta martabatnya,&rdquo; ucap Ketua Majelis Hakim Agus Akhyudi saat membacakan putusan seperti dilansir Jawa Pos Radar Bali. Putusan tersebut sontak membuat seisi ruangan persidangan bersorak dan bertepuk tangan, yang diketahui sebagian besar audiens merupakan kolega, pegawai Universitas Udayana, dan sanak keluarga terdakwa Antara. Terdakwa pun tampak menundukkan kepala ke hadapan para majelis hakim ketika menerima putusan yang amat dia nanti tersebut. Setelah membacakan putusan, tim JPU langsung mengajukan kasasi. Kasasi itu diperkirakan paling lama 14 hari ke depan akan diajukan ke Mahkamah Agung. Sedangkan pihak penasihat hukum terdakwa mengucapkan sangat menerima putusan dengan senang hati. Pada sidang tuntutan sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Prof Antara pidana penjara hingga 6 tahun. &rdquo;Menjatuhkan pidana terhadap Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara MEng IPU atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 6 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,&rdquo; kata tim JPU dalam sidang tuntutan Selasa (23/1) lalu. (ney/c6/ttg)

Mantan Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gde Antara akhirnya divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi.

Mantan Rektor Udayana Divonis Bebas dalam Kasus Sumbangan Pengembangan Institusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/rektor-udayana-3231872961.jpg" alt="MENUJU LAPAS KEROBOKAN: Rektor Unud I Nyoman Gde Antara saat menuju mobil tahanan Kejati Bali, Denpasar, kemarin." width="100%">
<figcaption>MENUJU LAPAS KEROBOKAN: Rektor Unud I Nyoman Gde Antara saat menuju mobil tahanan Kejati Bali, Denpasar, kemarin.</figcaption>
</figure> Terkait Sumbangan Pengembangan Institusi JawaPos.com &ndash; Menuju mobil tahanan setelah tiga jam diperiksa di Kejaksaan Tinggi Bali, Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara MEng berganti memakai rompi oranye kemarin (9/10). Dia ditahan dalam kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru jalur mandiri 2018&ndash;2022. Penahanan tersebut dilakukan penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi Bali. Selain Antara, ditahan pula tiga pejabat Unud lain yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama: I Ketut Budiartawan, Nyoman Putra Sastra, dan I Made Yusnantara. Jawa Pos Radar Bali melaporkan, keempatnya akan ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas II-A Kerobokan, Badung. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali Putu Agus Eka Sabana Putra menjelaskan, alasan penahanan para tersangka adalah memperlancar jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau keterangan yang kembali diperlukan penyidik. &rdquo;Dan tentunya kelancaran dalam pelimpahan,&rdquo; ujarnya. Penahanan itu dilakukan setelah para tersangka melalui pemeriksaan dalam pelengkapan berkas penyelidikan. Ini merupakan pemeriksaan kali kedua bagi Prof Antara. Tiga tersangka lain diperiksa untuk melengkapi petunjuk dari jaksa peneliti dalam berkas pertama. Putu Agus mengungkapkan, jumlah kerugian negara dari perkara ini mencapai ratusan miliar rupiah. &rdquo;Perkiraan audit, kerugian uang negara adalah Rp 335 miliar. Ini berdasar audit internal dan eksternal yang telah dimintakan penyidik,&rdquo; ungkapnya. Antara disangkakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Namun, ketiga tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka diduga ikut terlibat dalam kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri di Universitas Udayana dengan dugaan ikut berperan dalam pungutan uang SPI. Antara sempat mengajukan praperadilan. Namun, pengajuan itu kandas. Apakah ada permintaan penangguhan penahanan? &rdquo;Saya belum mendapat informasi seperti itu,&rdquo; kata Putu Agus. (ney/c14/ttg)

Menuju mobil tahanan setelah tiga jam diperiksa di Kejaksaan Tinggi Bali, Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara.

Rektor Universitas Udayana Terseret Kasus Dugaan Korupsi dan Rugikan Negara Rp 335 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/kpk-pahala-nainggolan-dery-.jpg" alt="Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan dalam konferensi pers terkait pemeriksaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (1/3). Fo" width="100%">
<figcaption>Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan dalam konferensi pers terkait pemeriksaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (1/3). Fo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang masa penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun ini, KPK kembali memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kampus. Salah satunya, menyarankan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk meningkatkan transparansi pada seleksi jalur mandiri. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, transparansi yang dimaksud meliputi jumlah kuota penerimaan, kriteria dan mekanisme penilaian, serta afirmasi. Semua aspek tersebut harus diumumkan secara detail sebelum seleksi jalur mandiri dilaksanakan. Bukan hanya itu, KPK juga memberikan saran kepada PTN agar menyatakan besaran sumbangan pengembangan institusi (SPI) tidak menjadi penentu kelulusan. Besaran SPI harus berbasis pada kemampuan sosial ekonomi keluarga mahasiswa. &rdquo;Seperti penerapan UKT (uang kuliah tunggal, Red),&rdquo; paparnya kemarin (18/5). PTN juga diminta untuk membangun sistem otomasi dalam penentuan kelulusan PMB. Rektor tidak boleh menjadi penentu tunggal. &rdquo;Pengambilan keputusan akhir harus berdasar mekanisme kolektif,&rdquo; terangnya. &rdquo;Dirjen Dikti harus memberi sanksi administratif yang lebih tegas bagi PTN yang melanggar ketentuan PMB,&rdquo; imbuh Pahala. KPK berupaya melakukan pencegahan potensi korupsi untuk perbaikan tata kelola pendidikan di Indonesia. Kasus suap terkait PMB di Universitas Lampung (Unila) menjadi salah satu bukti bahwa tata kelola perguruan tinggi di Indonesia masih rentan dengan korupsi. &rdquo;Pendidikan tinggi adalah jenjang di mana pendidikan korupsi diuji,&rdquo; tutur Pahala. Dia menambahkan, rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil kajian KPK yang dilakukan pada September&ndash;Desember 2022. Dari hasil kajian itu ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya, ketidakpatuhan PTN terhadap kuota penerimaan mahasiswa, khususnya jalur mandiri. Lalu, mahasiswa yang diterima pada jalur mandiri tidak sesuai kriteria yang ditetapkan PTN. (tyo/c17/fal)

Menjelang masa PMB tahun ini, KPK kembali memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kampus.

Ada Celah Korupsi, KPK Ingatkan Transparansi Penerimaan Maba PTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/IMG-20230502-WA0044_1-3662473145.jpg" alt="Hakim membacakan putusan sidang praperadilan Pemohon Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara, di PN Denpasar, Selasa (2/5)." width="100%">
<figcaption>Hakim membacakan putusan sidang praperadilan Pemohon Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara, di PN Denpasar, Selasa (2/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menyatakan menolak permohonan gugatan praperadilan pemohon Rektor Universitas Udayana&nbsp;(Unud) Prof&nbsp;Dr&nbsp;I Nyoman Gde Antara. Yakni terkait perkara dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri. &rdquo;Menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon seluruhnya dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara,&rdquo; kata Hakim Tunggal Agus Akhyudi seperti dilansir dari Antara saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Selasa (2/5). Selain itu, hakim memerintahkan Kejaksaan Tinggi Bali untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi tersebut. Humas Pengadilan Negeri Denpasar Gede Putra Astawa menjelaskan, inti pertimbangan hakim dalam putusan sidang tersebut mencakup beberapa hal. Yakni bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 selain memuat perluasan objek praperadilan, juga memberikan penjelasan atas pengertian bukti permulaan,&nbsp; bukti permulaan yang cukup,&nbsp;dan bukti yang cukup&nbsp;yaitu adalah minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP. Astawa mengatakan&nbsp;pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil. Yakni apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. &rdquo;Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, dapat disimpulkan bahwa yang dipersyaratkan dalam penetapan tersangka adalah hanya menilai aspek formil, adanya alat bukti yang sah paling sedikit dua dan tidak memasuki materi perkara,&rdquo; papar Astawa. Berdasar fakta di persidangan, hakim menilai telah terdapat alat bukti berupa saksi, ahli dan surat dalam penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana sumbangan pembangunan institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun akademik 2018/2019 sampai dengan 2022/2023. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &rdquo;Semua alat bukti tersebut digunakan termohon sebagai alat bukti untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka, dengan demikian telah terdapat tiga alat bukti yang digunakan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka,&rdquo; terang Astawa​​​​​​​. Berdasar keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkesimpulan bahwa penetapan pemohon Prof&nbsp;Dr&nbsp;I Nyoman Gde Antara&nbsp;sebagai tersangka telah didasarkan pada tiga alat bukti. Oleh karena itu, penetapan Prof Antara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Selain itu, Astawa menambahkan, dalam putusan praperadilan terhadap tiga tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana SPI juga ditolak hakim.

Hakim PN Denpasar tolak permohonan gugatan praperadilan Rektor Unud terkait perkara dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Rektor Unud Terkait Korupsi Dana SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Kuasa-hukum-Rektor-Unud-Bali-1554494732.jpg" alt="Anggota Kuasa Hukum Rektorat Universitas Udayana Gede Pasek Suardika (kanan) dan Rektor Unud Prof. I Nyoman Gde Antara (tengah)." width="100%">
<figcaption>Anggota Kuasa Hukum Rektorat Universitas Udayana Gede Pasek Suardika (kanan) dan Rektor Unud Prof. I Nyoman Gde Antara (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kuasa Hukum Rektor Universitas Udayana&nbsp;(Unud) Bali Prof. I Nyoman Gde Antara menyatakan, kajian akademis yang diberikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unud&nbsp;kepada penyidik tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti rektor korupsi. Hal tersebut disampaikan Pasek Suardika, kuasa hukum Rektor Universitas Udayana&nbsp;(Unud) Bali Prof. I Nyoman Gde Antara. Rektor hadir memberikan keterangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana SPI. &rdquo;Saya kira untuk urusan kajian dari mahasiswa itu gini. Tugasnya mahasiswa itu membangun dialektika. Kajian intelektualnya itu terasa terbangun dengan baik. Itu bagus, tetapi kalau mau dipakai sebagai bukti hukum, saya merasa belum pernah ada pelajaran pembuktian menurut KUHAP menggunakan kajian mahasiswa, yang ada adalah keterangan ahli,&rdquo; ujar Pasek Suardika seperti dilansir dari Antara. Dia ragu bahwa kajian akademis yang diberikan BEM Universitas Udayana kepada penyidik Pidana Khusus Kejati Bali pada Rabu (5/4) merupakan kajian akademis yang dilakukan mahasiswa sendiri. &rdquo;Apakah itu murni dari mahasiswa atau kah dibantu pihak lain untuk mahasiswa kami nggak tahu lah ya,&rdquo; kata Pasek Suardika. Menurut Suardika, pungutan SPI yang terakumulasi sejak 2018 sampai 2022 terhitung berjumlah Rp 335,8 miliar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah dana yang dikeluarkan Unud untuk membangun sarana dan prasarana yang jumlahnya mencapai Rp 479 miliar. Rektor Universitas Udayana Bali Prof. Gde Antara yang saat itu juga menimpali bahwa untuk menutupi kekurangan-kekurangan dana, Unud terpaksa harus mengambil dari pos keuangan lain. Prof. Antara mengatakan, sepanjang 2018-2022, Unud kekurangan dana Rp 143,5 miliar untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana. &rdquo;Kalaupun seratus persen dipakai SPI itu yang jumlahnya Rp 335,8 miliar, sementara pembangunan Rp 479 miliar saya kira kurang Rp 143,5 miliar. Jadi, kami tetap ambilkan dari sumber dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),&rdquo; terang Antara. Prof. Antara juga menampik dugaan bahwa dirinya menjadikan penarikan SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri sebagai lahan untuk berbisnis. &rdquo;Saya tak bisa menanggapi hal yang begitu lah. Tanya sama mereka (BEM) saja,&rdquo; papar Antara menjawab pertanyaan terkait informasi BEM yang menyebutkan bahwa dirinya memungut SPI sebelum mahasiswa dinyatakan lolos seleksi masuk Universitas Udayana melalui jalur mandiri. Terkait kajian akademis yang diberikan BEM Unud, kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, data-data yang diberikan BEM kepada penyidik Pidana Khusus Kejati Bali dapat dijadikan bahan petunjuk untuk mengungkap secara terang benderang terkait dugaan korupsi dana SPI. Kajian akademis yang diberikan Unud yang diterima Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Agus Eko Purnomo, kata Eka, dapat saja dijadikan alat bukti tambahan apabila memenuhi kualifikasi. Namun, tidak akan memengaruhi atau pun mengintervensi jalannya penyidikan yang telah berjalan selama ini. Rektor Universitas Udayana Bali Prof. Gde Antara hadir di Kejati Bali memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2018-2022. Prof Antara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Bali dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana tahun 2018-2020. Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Agus Eko Purnomo mengatakan berdasar pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi dan hasil audit, rektor Universitas Udayana Gde Antara diduga merugikan negara Rp 105,39 miliar dan Rp 3,94 miliar. Selain itu, dia juga merugikan perekonomian negara hingga mencapai Rp 334,57 miliar. Atas perbuatannya, Rektor Universitas Udayana dijerat dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kuasa Hukum Rektor Unud sebut kajian akademis dari BEM Unud kepada penyidik tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti rektor korupsi

Kuasa Hukum Rektor Unud Bilang Kajian Mahasiswa Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/IMG-20230406-WA0059_1-213248864.jpg" alt="Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara (kanan) menghadiri panggilan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali." width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara (kanan) menghadiri panggilan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Bali. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Rektor Unud terlihat memasuki ruang penyidik Pidana Khusus Kejati Bali, Denpasar, Kamis (6/4) sekitar pukul 09.30 wita. Dia didampingi sejumlah tim hukumnya seperti I Gede Pasek Suardika dan beberapa yang lainnya. Dia&nbsp;sebelumnya pada Senin (3/4)&nbsp;mangkir dari panggilan penyidik tanpa memberikan alasan kepada penyidik. Belakangan diketahui alasan&nbsp;tidak memenuhi panggilan penyidik karena menyelesaikan pekerjaan administratif sebagai rektor Universitas Udayana yang tercantum dalam surat yang sampai ke tangan penyidik lewat dari waktu penyidikan yang telah ditetapkan. Di Gedung Pidsus Kejati Bali, rektor Universitas Udayana tersebut sempat keluar dari ruang penyidik, lalu masuk untuk melanjutkan kembali proses penyidikan ditemani tim hukum. &rdquo;Kita hadir hari ini memenuhi panggilan karena kita menghormati hukum ya. Sebelum itu kita juga mempunyai kesibukan memberikan layanan di kampus. Karena (penerimaan) mahasiswa baru, kampus harus jalan, keuangan dan segala macam,&rdquo; kata Rektor Universitas Udayana Bali Prof. I Nyoman Gde Antara seperti dilansir dari Antara. Dia membantah telah mangkir dari panggilan penyidik Kejati Bali. &rdquo;Tidak benar, ngapain kita mangkir. Hadir, kapan diperlukan ya kita hadir,&rdquo; ucap Antara. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, dalam jadwal yang dikeluarkan penyidik, Prof. Antara diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018 sampai 2020. Dalam kasus tersebut, dia&nbsp;diperiksa terkait peran sebagai Ketua Panitia pemungutan SPI tahun 2018-2020. &rdquo;Yang diperiksa, dua saksi satu tersangka. Untuk saksi dua orang dari pihak rektorat, dari dosen,&rdquo; kata Eka Sabana. Eka mengatakan, dua saksi yang dihadirkan dalam penyidikan yang masih berlangsung di gedung Pidsus Kejati Bali tersebut memberikan keterangan untuk berkas perkara tersangka Rektor Unud. &rdquo;Dua saksi untuk tersangka INGA,&rdquo; kata Eka.

Rektor Unud Bali Prof. I Nyoman Gde Antara penuhi panggilan penyidik Kejati Bali, diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi

Rektor Unud, Tersangka Korupsi SPI, Penuhi Panggilan Kejati Bali 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230313-WA0098.jpg" alt="Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menjadwalkan pemanggilan kembali Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI). Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, pemeriksaan Prof. Antara selaku tersangka perkara dugaan korupsi penyalahgunaan dana SPI&nbsp;mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Unud&nbsp;pada tahun 2018-2022. Prof. Antara dipanggil ulang penyidik Kejati Bali karena yang bersangkutan mangkir dari jadwal pemeriksaan pada Senin (3/4). &rdquo;Prof. Antara sejatinya menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka&nbsp;pada 3 April di Kejati Bali bersama dengan tiga tersangka lain. Namun, yang hadir hanya tiga tersangka beserta saksi-saksi untuk berkas perkara Prof. Antara,&rdquo; ujar Eka seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, surat pemanggilan terhadap tersangka Rektor Universitas Udayana Prof. Antara telah dikirim penyidik pada Selasa (4/4). Prof. Antara dijadwalkan akan diperiksa lagi sebagai tersangka pada Kamis (6/4). Dalam pesan singkat melalui media penyampaian pesan WhatsApp,&nbsp;Eka mengatakan, Prof. Antara bukan sekali saja mangkir dari panggilan penyidik Kejati Bali. Pada saat diperiksa sebagai saksi beberapa waktu yang lalu, dia juga tidak hadir tanpa&nbsp;alasan kepada penyidik. Sebelumnya, tim penyidik yang dikomandoi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Agus Eko Purnomo telah menetapkan Prof. Antara sebagai tersangka bersama tiga orang lain, yakni I Ketut Budiartawan (IKB), Nyoman Putra Sastra (NPS), dan I Made Yusnantara (IMY). Prof. Antara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasar alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, ahli, serta surat, dan bukti petunjuk. Penyidik berkesimpulan Prof. Antara berperan dalam kasus dugaan korupsi dana SPI Unud. Dalam kasus tersebut, Prof. Antara yang menjabat sebagai Rektor Universitas Udayana periode 2021-2025 berperan sebagai ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun 2018-2020. Penyidik menjerat Prof. Antara dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 huruf e juncto&nbsp;pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati Bali menjadwalkan pemanggilan kembali Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi

Kejati Bali Jadwalkan Pemanggilan Kembali Rektor Unud Tersangka Korupsi SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20221025-WA00341.jpg" alt="Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali menyita ratusan dokumen terkait pengelolaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dari Gedung Rektorat Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Badung, Bali, beberapa waktu lalu. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali menyita ratusan dokumen terkait pengelolaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dari Gedung Rektorat Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Badung, Bali, beberapa waktu lalu. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendukung langkah Kejaksaan dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru Universitas Udayana (SPI maba Unud) jalur mandiri 2018-2022. Bahkan, mendorong kasus ini menjadi prioritas Korps Adhyaksa.  "(Penanganan kasus korupsi dana SPI Unud) harus prioritas dan akar masalahnya diurai, lalu harus ada perubahan kebijakan supaya tidak kembali terulang," kata Koordinator Nasional (Koornas) JPPI, Ubaid Matraji, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/3).  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana SPI Unud. Mereka adalah Rektor I Nyoman Gde Antara dan tiga staf rektorat, yakni I Ketut Budiartawan, I Made Yusnantara, dan Nyoman Putra Sastra.  Dalam kasus ini, I Nyoman Gde Antara disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara.  Kendati belum ditahan, I Nyoman Gde Antara telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan per 28 Maret 2023. Pencekalan juga dikenakan kepada bekas Rektor Unud, AA Raka Sudewi, yang sementara baru berstatus saksi.  Akibat perbuatan para tersangka, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 109,33 miliar. Pun merugikan perekonomian negara Rp 334,75 miliar.  Di sisi lain, Kejati Bali kini tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam mengusut kasus tersebut. Kejakskaan pun menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengusut TPPU.  JPPI pun mendukung langkah kejaksaan tersebut. "Ya, harus, itu sesuai prosedur hukum, harus ditegakkan," kata Ubaid.

JPPI Dorong Kejaksaan Usut Tuntas Korupsi di Unud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230313-WA0098.jpg" alt="Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali keluarkan surat pencekalan terhadap Rektor Universitas Udayana (Unud) I Nyoman Gde Antara. Cekal itu terkait kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun 2018-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Agus Eka Sabana Putra mengatakan, surat yang dikeluarkan Kejati Bali tersebut tidak hanya mencekal Rektor Universitas Udayana Gde Antara. Tapi juga untuk mantan Rektor Universitas Udayana Anak Agung Raka Sudewi. ”SK (surat keputusan) pencekalan diterima penyidik pada Selasa (28/3). SK pencekalan terhadap I Nyoman Gde Antara dan A. A. Raka Sudewi,” kata Eka seperti dilansir dari Antara. Eka mengatakan, meskipun saat ini status mantan Rektor Universitas Udayana Raka Sudewi sebagai saksi, Kejaksaan Tinggi Bali memiliki pertimbangan untuk kepentingan penyidikan. ”Pencekalan ini dimaksud agar yang bersangkutan dicegah untuk bepergian keluar negeri,” ujar Eka. Alasan penyidik Kejati Bali mengajukan pencegahan Rektor dan mantan Rektor Universitas Udayana itu bepergian ke luar negeri, menurut dia, telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, pencekalan tersebut mempermudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Eka menjelaskan, secara yuridis, landasan hukum yang digunakan dalam pencekalan tersebut sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Yakni pencegahan atau larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan. ”Jadi, dengan kata orang-orang tertentu artinya orang-orang yang menurut instansi yang mengeluarkan keputusan pencegahan perlu dilarang bepergian ke luar negeri. Pencegahan tidak melihat status orang sebagai tersangka atau tidak,” terang Eka. Dia menambahkan, pencekalan terhadap rektor dan mantan rektor itu berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang satu kali dengan masa berlaku paling lama enam bulan sesuai kebutuhan untuk penyidikan. Sebelumnya, Kejati Bali telah melakukan pencekalan terhadap tiga pejabat Rektorat Universitas Udayana Bali yang statusnya sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi tersebut. Yakni IKB, IMY, dan NPS. Hingga kini, baik Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gde Antara maupun tiga tersangka lain belum ditahan Kejati Bali.

Kejati Bali Cekal Rektor Unud Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221025-WA0034_1-1.jpg" alt="Tim Penyidik Pidsus Kejati Bali menyita ratusan dokumen dari Gedung Rektorat Universitas Udayana Bali terkait dugaan korupsi dana SPI jalur mandiri di Universitas Udayana. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Penyidik Pidsus Kejati Bali menyita ratusan dokumen dari Gedung Rektorat Universitas Udayana Bali terkait dugaan korupsi dana SPI jalur mandiri di Universitas Udayana. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Bali kembali memeriksa mantan Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. Anak Agung Sudewi Sp.S(K) sebagai saksi untuk tersangka Rektor Unud Prof. I Nyoman Gde Antara terkait kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI).  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan, pemanggilan terhadap mantan rektor Universitas Udayana periode 2017-2021 tersebut oleh jaksa pidana khusus masih seputar dana SPI penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai dengan 2022/2023.  ”Pemeriksaan lima orang saksi. Mantan rektor diperiksa sebagai saksi,” kata Eka Sabana seperti dilansir dari Antara.  Meskipun demikian, Eka tidak memberikan keterangan lanjutan terkait identitas empat saksi lain yang diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejati Bali pada Senin (27/3).  Mantan Rektor Universitas Udayana Raka Sudewi sebelumnya pada Selasa 28 Februari diperiksa penyidik Kejati Bali ditemani tim hukum Unud. Saat ditemui setelah pemeriksaan, dia tidak memberikan sedikit keterangan terkait pemeriksaan kala itu.  Dalam kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi jalur mandiri Universitas Udayana Bali, penyidik Kejati Bali telah menetapkan empat orang tersangka. Salah satunya yakni Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gde Antara.  Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Agus Eko Purnomo beberapa waktu lalu menyebut peran Rektor Universitas Udayana Gde Antara sebagai ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru jalur mandiri tahun 2018 sampai dengan 2022.  Eko mengatakan, berdasar pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi dan hasil audit, rektor Universitas Udayana Gde Antara diduga merugikan negara sebesar Rp 105,39 miliar dan Rp 3,94 miliar. Selain itu, Prof Antara juga diduga merugikan perekonomian negara hingga mencapai Rp 334,57 miliar.  Rektor Universitas Udayana diduga melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.  Eko Purnomo menambahkan, penyidik Kejati Bali menemukan modus dari perbuatan tersangka adalah dengan memungut uang pangkal atau sumbangan pengembangan institusi tanpa memiliki dasar.  Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Udayana Bali Prof Gde Antara bersama tim hukum Unud menyatakan, penarikan SPI di Universitas Udayana memiliki dasar yang jelas melalui keputusan rektor. Selain itu, dana yang terkumpul dari penarikan uang pangkal tersebut masuk ke kas negara, tidak mengalir ke rekening pribadi rektor atau pun ketiga tersangka lain.  Pihak Unud juga mendaku/klaim bahwa penggunaan dana sumbangan pengembangan institusi telah diawasi lima auditor untuk mencegah kecurangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal dari Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Udayana, dan Kantor Akuntan Publik.

Kejati Bali Periksa Mantan Rektor Unud Terkait Dugaan Korupsi SPI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sumbangan Pengembangan Institusi

Berita Terkini