<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan, jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang rumahnya dibobol maling di Jogjakarta saat ini tengah melakukan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta. Saat ini, KPK tengah mengadili Vice President (VC) Real Estate PT Summarecon Agung (SMRA) Oon Nusihono di Pengadilan Tipikor pada PN Jogjakarta.  Jaksa berinisial FAN itu merupakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penuntutan, dari perkara yang sedang bersidang di PN Jogjakarta.  "Iya, yang bersangkutan sebagai Kasatgas Penuntutan yang sedang menyidangkan beberapa perkara KPK. Salah satunya di PN Tipikor Jogjakarta," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (26/12).  Ali menyampaikan, aparat kepolisiam sampai saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian. Kepolisian sedang mengumpulkan keterangan dari kasus pencurian tersebut.  "Informasi yang kami peroleh, saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait kejadian dimaksud," ungkap Ali.  Peristiwa pencurian yang terjadi sekitar pukul 15.00 WIB di wilayah Wirobraja, Jogjakarta pada Sabtu (24/12) itu turut menghilangkan laptop dan sejumlah berkas. Karena itu, Ali mengharapkan kepolisian bisa menangkap pelakunya.  "Harapannya tentu dapat segera di ketahui dan ditemukan pelakunya," tegas Ali.  Perkara yang menjerat Vice President (VC) Real Estate PT Summarecon Agung (SMRA) Oon Nusihono saat ini tengah dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jogjakarta. Oon diduga memberikan suap kepada mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti untuk memuluskan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta.  KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.  KPK menduga, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.  Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.  Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.  Meski terjadi kendala, pada tahun 2022 IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Karena itu pada Kamis (2/6) lalu, Oon Nasihono datang ke Jogjakarta untuk menemui Haryadi Suyuti di rumah dinas jabatan Wali Kota.  KPK mengamankan uang sejumlah USD 27.258 ribu yang di kemas dalam tas goodiebag melalui Triyanto Budi Yuwono sebagai orang kepercayaan Haryadi Suyuti dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nurwidhihartana.  Oon Nusihono selaku tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Jaksa KPK yang Rumahnya Dibobol Maling Tengah Adili Petinggi PT SMRA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-05-13-at-6.04.44-PM.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Jogjakarta. KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Bussines &amp; Property Development PT. Sumarecon Agung (SMRA), Herman Nagaria.  "Pemeriksaan dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (29/7).  Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka, karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.  KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.  Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.  Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.  Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.  Meski terjadi kendala, pada tahun 2022 IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Karena itu, pada 2 Juni Oon Nasihono datang ke Jogjakarta untuk menemui Haryadi Suyuti di rumah dinas jabatan Wali Kota.  KPK mengamankan uang sejumlah USD 27.258 ribu yang di kemas dalam tas goodiebag melalui Triyanto Budi Yuwono sebagai orang kepercayaan Haryadi Suyuti dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nurwidhihartana.  Oon Nusihono selaku tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Periksa Direktur Bisnis SMRA Terkait Dugaan Suap IMB di Jogja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/eks-Wali-Kota-Yogyakarta-Haryadi-Suyuti-Jadi-Tersangka-KPK-Fedrik-Tarigan-4-2.jpg" alt="KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah petinggi PT Summarecon Agung (SMRA) dalam kasus dugaan suap izin mendirikan apartemen di kawasan Malioboro, Jogjakarta. Pihak Direksi Summarecon didalami tentang adanya aliran uang untuk memuluskan perizinan pembangunan apartemen di Jogjakarta.  Adapun mereka yang diperiksa diantaranya, Head of Finance Regional 8 PT Summarecon Amita Kusumawaty, Staf Finance PT Summarecon Marcella Devita, Direktur PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika, Direktur Bussines and Property PT Summarecon Agung Herman Nagaria dan Syarif Benjamin, serta Head of Finance and Accounting Summarecon Property Development Doni Wirawan.  "Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengajuan perizinan ke Pemkot Jogjakarta dan dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk memperlancar pengurusan perizinan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (21/6).  Keterangan para petinggi Summarecon Agung (SMRA) ini untuk melengkapi berkas pemeriksaan Vice President Real Estate Summarecon Agung, Oon Nusihono yang kini menyandang status tersangka KPK. Keterangan para saksi itu penting untuk menguatkan sangkaan KPK.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. HS menyandang status tersangka, karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.  KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.  Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.  Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.  Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.  Meski terjadi kendala, pada tahun 2022 IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Karena itu pada Kamis (2/6) kemarin, Oon Nasihono datang ke Jogjakarta untuk menemui Haryadi Suyuti di rumah dinas jabatan Wali Kota.  KPK mengamankan uang sejumlah USD 27.258 ribu yang di kemas dalam tas goodiebag melalui Triyanto Budi Yuwono sebagai orang kepercayaan Haryadi Suyuti dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nurwidhihartana.  Oon Nusihono selaku tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Duga Direksi SMRA Beri Suap untuk Muluskan Perizinan di Jogja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/eks-Wali-Kota-Yogyakarta-Haryadi-Suyuti-Jadi-Tersangka-KPK-Fedrik-Tarigan-1-1.jpg" alt="KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB). Haryadi diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Tbk (SMRA), Oon Nusihono untuk mengawal IMB apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Jogjakarta.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, pihaknya akan terus mendalami keterlibatan Haryadi Suyuti dalam kasus dugaan suap IMB tersebut. Terlebih, Malioboro yang merupakan cagar budaya ada aturan khusus dalam mengatur ketinggian bangunan.  "Apakah dalam proses perizinan-perizinan sebelumnya itu juga ada deal-deal seperti ini izin diberikan dengan melanggar Perda nanti kita cek," kata Alex dikonfirmasi, Minggu (5/6).  "Di sepanjang jalan Malioboro itu 'kan masuk kawasan cagar budaya dimana ada aturan pembatasan ketinggian maupun sudut kemiringan dari ruas jalan, sudut kemiringan dari ruas jalan itu kan 45 derajat artinya nanti kita bisa cek di Jogjakarta itu," sambungnya.  Menurut Alex, Haryadi tidak hanya memainkan IMB dari pembangunan apartemen Royal Kedhaton milik Summarecon Agung. Disinyalir, ada permainan lain yang juga dilakukan Haryadi saat menjabat sebagai Wali Kota Jogjakarta.  "Bahwa ada dugaan penerimaan lain yang ini juga berkaitan dengan proses perizinan hotel atau apartemen jadi penerimaan lain itu juga terkait dengan proses perizinan," cetus Alex.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka, karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.  KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.  Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.  Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.  Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.  Meski terjadi kendala, pada tahun 2022 IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Karena itu pada Kamis (2/6) kemarin, Oon Nasihono datang ke Jogjakarta untuk menemui Haryadi Suyuti di rumah dinas jabatan Wali Kota.  KPK mengamankan uang sejumlah USD 27.258 ribu yang di kemas dalam tas goodiebag melalui Triyanto Budi Yuwono sebagai orang kepercayaan Haryadi Suyuti dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nurwidhihartana.  Oon Nusihono selaku tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Haryadi Suyuti Diduga Tak Hanya Terima Suap dari Summarecon Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/KAI-mou-summarecon-ist.jpg" alt="PT KAI Indonesia (Persero) telah bekerja sama dengan perusahaan properti PT Summarecon Agung Tbk untuk mengembangkan kawasan yang terintegrasi dengan transportasi masal atau terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD) di Bekasi." width="100%">
<figcaption>PT KAI Indonesia (Persero) telah bekerja sama dengan perusahaan properti PT Summarecon Agung Tbk untuk mengembangkan kawasan yang terintegrasi dengan transportasi masal atau terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD) di Bekasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT KAI Indonesia (Persero) telah bekerja sama dengan perusahaan properti  PT Summarecon Agung Tbk untuk mengembangkan kawasan yang terintegrasi dengan transportasi masal atau terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD) di Bekasi.  Direktur Utama PT KAI Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan, hal itu sesuai dengan tujuan perseroan untuk menciptakan solusi ekosistem transportasi bagi masyarakat. Sehingga dapat mendorong pengguna transportasi masal untuk meningkat lebih pesat lagi.  Pengembangan TOD di Stasiun Bekasi ini akan memberikan nilai tambah yang baik bagi masyarakat dan perkembangan bisnis kedua perusahaan. Sinergi ini juga akan mengembangkan visi dan misi KAI untuk membangun transportasi yang berkelanjutan serta aman, nyaman dan sehat tentunya," kata Didiek dalam keterangan tertulis yang diterima oleh JawaPos.com, Sabtu (12/3).  Direktur Summarecon Jason Lim mengatakan, pengembangan TOD yang dilakukan Summarecon Bekasi di dalamnya akan meliputi pembangunan Station Extention dan Connecting Skybridge yang sekaligus akan menjadi akses baru stasiun kereta api di Bekasi. ’’Kami mengucapkan terima kasih karena pada tahun ini Summarecon dapat kembali bekerja sama dengan pihak PT KAI dalam membangun dan mengembangkan TOD,” ucapnya.  Sementara, President Direktur Adrianto P. Adhi mengatakan, kerjasama ini merupakan sebuah awal pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2018, tentang Rencana induk transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029. Pembangunan TOD ini juga mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur khususnya transportasi publik.  ’’Keberadaan TOD Summarecon ini akan menjadi fasilitas yang memberikan kemudahan dan kenyaman bagi masyarakat Bekasi dalam memanfaatkan transportasi publik seperti KRL dan LRT,” papar dia. (*)

Dorong Penggunaan Angkutan Umum, KAI Gandeng Summarecon Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/SUMARECON.jpg" alt="Ilustrasi interior kluster Baroni yang ditawarkan pengembang Summarecon" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi interior kluster Baroni yang ditawarkan pengembang Summarecon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 berdampak pada hampir seluruh bidang usaha di dunia termasuk Indonesia, tidak terkecuali sektor properti. Hal ini terjadi sejak 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini.  Namun, Perusahaan properti PT Summarecon Agung Tbk masih dapat mencatat prapenjualan sebesar Rp 3,3 triliun sepanjang 2020. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P Adhi mengungkapkan, pencapaian tersebut melampaui revisi target yang ditetapkan oleh perseroan yaitu sebesar Rp 2,5 triliun.  Adrianto memaparkan, kinerja perseroan yang cukup baik sepanjang 2020, didorong oleh minat dan kebutuhan masyarakat terhadap properti sektor hunian atau perumahan. Hal itu didukung oleh stimulus kebijakan pemerintah disektor properti.  "Daya beli masyarakat yang terdampak pandemi dapat tertanggulangi dengan penawaran skema pembayaran yang cukup bersahabat dan tingkat suku bunga kredit yang relatif rendah, hal ini membuat properti semakin mudah dijangkau oleh masyarakat luas," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (24/8).  Ia mengungkapkan, total pendapatan sepanjang 2020 sebesar Rp 5 triliun. Menurutnya, usaha pengembangan properti masih menyumbangkan pendapatan tertinggi dengan pendapatan operasional sebesar Rp 3,7 triliun atau berkontribusi 73 persen dari total pendapatan.  Adrianto menyebut, penjualan masih didominasi oleh produk hunian baik rumah tapak (landed) maupun apartemen (vertikal) sebanyak 79 persen, di samping penjualan komersial dan produk lainya. "Prapenjualan pemasaran tersebut berasal dari tujuh lokasi Summarecon yaitu Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung, Karawang, Makassar, dan Bogor. Summarecon Bogor adalah township terbaru yang dibuka pada Oktober 2020 dengan peluncuran perdana 555 unit properti senilai Rp 1,2 triliun, seluruh unit tersebut habis terjual selama 2 hari pemasaran," ungkapnya.  Di sisi lain, Adrianto mengaku, unit bisnis investasi dan manajemen properti selama penerapan PSBB dan protokol kesehatan telah mengakibatkan sebagian besar operasi bisnis di sektor pusat perbelanjaan, hotel dan klub komunitas ditangguhkan dan ditutup, hal ini mengurangi sumber pendapatan.  Unit usaha investasi dan pengelolaan properti mencatat pendapatan sebesar Rp 894 miliar. Angka tersebut turun Rp 705 miliar atau 44 persen dibandingkan pendapatan tahun lalu sebesar Rp 1,5 triliun. Unit usaha ini memberikan kontribusi sebesar 18 persen dari total pendapatan perseroan, dimana 91 persen di antaranya berasal dari bisnis mal dan ritel.  "Secara geografis, Kelapa Gading masih menjadi kontributor tertinggi dengan 48 persen pendapatan segmen diikuti oleh Serpong (32 persen) dan Bekasi (19 persen)," pungkasnya.  Sedangkan, pendapatan unit bisnis lain-lain yang meliputi hotel, klub rekreasi masyarakat, pengelolaan township dan berbagai fasilitas lainnya untuk mendukung dan melengkapi kerja terpadu sebuah township turun 36 persen menjadi Rp 466 miliar.

Lampaui Target, Prapenjualan Summarecon Agung Capai Rp 3,3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/SUMMA.jpg" alt="Hunian konsep teknologi Summarecon Agung" width="100%">
<figcaption>Hunian konsep teknologi Summarecon Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anak usaha PT Summarecon Agung Tbk, Summarecon Serpong meluncurkan klaster hunian modern yang dibangun di tengah keharmonisan alam, Mozart. Hunian tersebut berkonsep hijau dengan visi teknologi terdepan.  Executive Director Summarecon Serpong Magdalena Juliat mengatakan, sebanyak 126 unit akan dipasarkan perdana pada tanggal 3 Oktober 2020 secara virtual atau online, sebagai bentuk penyesuaian atas kondisi saat ini dan untuk menjaga kenyamanan calon konsumen.  Menurutnya, masyarakat yang semakin selektif dalam memilih produk properti tentunya menjadi tantangan bagi perusahaan. Inovasi, menjaga komitmen, dan kualitas produk selalu dilakukan oleh perseroan.  “Unit di klaster ini akan ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 3,7 milyar. Konsumen properti dapat mulai melakukan pendaftaran atau booking unit secara online pada tanggal 16 September 2020 dengan mengikuti prosedur yang berlaku,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (19/9).  Ia menyebut, kepedulian terhadap lingkungan juga diwujudkan dengan konsep hemat energi di setiap unit hunian. Solar panel siap terpasang di atas rumah dan carport canopy untuk menyerap energi matahari, dikonversi menjadi olahan tenaga untuk menggantikan energi listrik. Mengadopsi smart home system, klaster ini juga dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan penghuni untuk mengontrol operasional rumah melalui perangkat gadget.  Lokasi perumahan dekat dengan pusat perbelanjaan dan gaya hidup Summarecon Mall Serpong (SMS), Pasar Modern Sinpasa, dan pusat kuliner Salsa Food City, dan mampu diakses melalui tol Jakarta – Merak, keberadaan klaster Mozart juga didukung dengan pusat kebugaran The Springs Club, Gading Raya Golf &amp; Club, dan Scientia Square Park.

Summarecon Agung Luncurkan Hunian Modern Berkonsep Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-akhir-tahun-summarecon-berhasil-jual-rp-200-m-dalam-4-jam_m_-e1597236429922.jpg" alt="Summarecon Makassar" width="100%">
<figcaption>Summarecon Makassar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembang properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mengaku, 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Bencana kesehatan pandemi Covid-19 tiba-tiba muncul disertai dengan gejolak ekonomi dan geopolitik global yang menekan pertumbuhan sektor properti.  President Director Summarecon Adrianto P. Adhi juga memperkirakan, perlambatan ekonomi nasional akan berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan properti tahun ini. "Tahun 2020 ini adalah tahun yang cukup berat karena dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (12/8).  Adrianto menuturkan, rendahnya harga minyak dan kelebihan pasokan, serta perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok meningkatkan ketidakpastian. Meski begitu, pihaknya cukup optimistis karena pemerintah memberikan berbagai insentif sebagai kebijakan penanganan dampak Covid-19.  Di antaranya, kata dia, penurunan tingkat suku bunga dan keringanan pajak. Sepanjang 2019, Summarecon Agung membukukan pra-penjualan pemasaran sebesar Rp 4,1 triliun, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4 triliun.  "Sebaran penjualan berdasarkan produk, penjualan rumah mencapai 66 persen, apartemen 14 persen, ruko 12 persen, dan kavling sebesar 8 persen," ucapnya.  Summarecon Agung juga membukukan pendapatan sebesar Rp 5,94 triliun, atau meningkat 5 persen dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut berasal dari unit pengembangan bisnis properti yang sebesar Rp 3,617 triliun, meningkat sebesar Rp 181 miliar atau 5 persen dibanding 2018 yang sebesar Rp 3,436 triliun.  "Unit bisnis pengembangan properti ini merupakan kontributor terbesar bagi kinerja perusahaan dengan kontribusi sebesar 61 persen dari total pendapatan tahun ini," lanjutnya.  Menurut Adrianto, kawasan Serpong masih merupakan kontributor pendapatan terbesar dengan kontribusi 40 persen dari total pendapatan unit bisnis pengembangan properti.  Di sisi lain, unit bisnis investasi dan manajemen properti meraih pendapatan mencapai Rp Rp 1,599 triliun atau 27 persen dari total pendapatan perusahaan. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp 107 miliar atau 7 persen year-on-year (yoy).  Sementara unit bisnis lainnya seperti hotel, klub rekreasi, manajemen pengelolaan kota dan berbagai fasilitas lainnya untuk mendukung kota terpadu mencatat pendapatan sebesar Rp 726 miliar. Realisasi ini turun 1 persen yoy.  "Secara kolektif bisnis-bisnis ini menyumbang 12 persen dari total pendapatan perusahaan selama tahun 2019, dan hanya 5 persen dari total laba usaha," katanya.  Dengan pencapaian tersebut, maka laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sepanjang 2019 sebesar Rp 514,98 miliar, atau naik 14,77 persen dari 2018 yang sebesar Rp 448,70 miliar. Sejalan dengan meningkatnya laba bersih, nilai laba per saham juga meningkat menjadi Rp 35,70 per saham dari 2018 sebesar Rp 31,10 per saham.  https://www.youtube.com/watch?v=lg8yQktRBcw

Laba 2019 Capai Rp 514 Miliar, Summarecon Akui 2020 Tahun yang Berat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Summarecon Agung

Berita Terkini