<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70095_89324_Hatta-Taliwang.jpg" alt="Hatta Taliwang, salah satu aktivitas yang ditangkap Polda Metro" width="100%">
<figcaption>Hatta Taliwang, salah satu aktivitas yang ditangkap Polda Metro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta &nbsp;lebih &nbsp;berhati-hati mengambil sikap dalam menangkap para aktivis dan menduganya akan melakukan makar. Bisa-bisa, nanti dicap seperti rezim orde baru. Kata Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago, ciri khas rezim Orba yakni, jika ada yang mengkritik pemerintahan maka dituduh sebagai PKI, anti pancasila, dan anti kebhinekaan.&nbsp; &quot;Pertanyaan sederhana saya, apa bedanya situasi sekarang dengan masa lalu,&quot; ujarnya melalui pesan singkat, Minggu (11/12). Kata dia, saat ini tokoh dan aktivis, terakhir adalah Hatta Taliwang ditangkap dan dituduh akan berbuat makar. Sementara tuduhan itu menurutnya tidak terbukti. Bagaimana kemudian pemerintah membuktikan ada makar sementara pada aksi 212, menurutnya tidak ada peristiwa makar dan berlangsung aman saja &quot;Polri mesti tetap pada trayek profesional dan proporsional. Jangan dikit-dikit makar,&quot; tegas dia. Menurutnya, jika kebebasan mengkritik dianggap sebagai makar, itu menjadi ancaman serius bagi perkembangan demokrasi Indonesia. &quot;Nanti akan ada rezim ketakutan bagi rakyat untuk mengkritik pemerintahnya. Padahal mengkritik pemerintah bagian dari masyarakat yang sudah rasional,&quot; sebutnya. Karenanya, dia mengimbau agar pemerintah berhati-hati mengambil sikap. &quot;Rezim harus berhati hati, jangan terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan yang melompat,&quot; pungkasnya. (dna/JPG)

Ingat Rezim Orba, Pengamat Imbau Pemerintah Hati-hati Tangkap Para Aktivis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69868_89090_Hatta-Taliwang.jpg" alt="Hatta Taliwang" width="100%">
<figcaption>Hatta Taliwang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu aktivis yang juga mantan anggota DPR, Hatta Taliwang harus mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Polda Metro.&nbsp; Pasalnya, dia diduga melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga merencanakan makar. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam pasca penangkapan, Kamis (8/12) dini hari. Hatta ditangkap akibat postingannya di media sosial yang dianggap menebar kebencian berbau SARA. &quot;Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian pada pukul 02:00 WIB untuk dilakukan penahanan,&quot; ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jumat (9/12).&nbsp; Lanjut dia menerangkan, alasan penyidik menahan mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu karena dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.&nbsp; &quot;Ini merupakan pilihan penyidik (menahan). Kemudian dalam masa penahanan lebih mudah untuk dilakukan peneriksaan tambahan,&quot; tambah Martinus.&nbsp; Dalam perkara ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro menjerat Hatta dengan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Tak hanya itu, polisi juga akan mendalami keterlibatan Hatta dalam kasus dugaan makar. Sebab, Hatta diketahui terlibat dalam pertemuan bersama beberapa tersangka dugaan makar yang ditangkap jajaran Polda Metro Jaya, Jumat 2 Desember 2016.&nbsp; Diketahui, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap di tempat berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan pada Jumat 2 Desember pagi. Oleh polisi mereka dituduh akan berbuat makar atau dugaan pemufakatan jahat terhadap pemerintah.&nbsp; Dari 11 tersangka, tujuh terduga upaya makar yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam. Sama halnya dengan musisi Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini juga ditetapkan tersangka kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat. (elf/JPG)

Sah, Hatta Taliwang Jadi Tahanan Polda Metro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69580_88793_Hatta-Taliwang-RMOL.jpg" alt="Hatta Taliwang" width="100%">
<figcaption>Hatta Taliwang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menetapkan aktivis Hatta Taliwang (HT) sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia ditangkap sekitar Pukul 01.30 WIB dini hari tadi di Rumah Susun, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kabagpenum Divisi Humas Polri Konbes Martinus Sitompul mengatakan saat ditangkap, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya, telepon seluler dan buku. &quot;Barang buktinya ada hp, buku. Barang bukti masih terus dicari penyidik,&quot; kata Martinus, Kamis (8/12). Martinus menambahkan, Hatta ditangkap karena telah melakukan postingan-postingan kalimat yang mengarah kepada ujaran kebencian atau hate speech. &quot;Dalam kaitan ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tersangka ini melakukan postingan postingan kalimat yang dapat menimbulkan kerusuhan dan sara,&quot; ujar dia. Martinus yang mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menambahkan, sampai sejauh ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Hatta. Penyidik, kata dia, memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan penahanan terhadap Hatta. &quot;Penyidik punya waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksan dan menentukan ditahan apa tidak,&quot; terang Martinus. Seperti diketahui, polisi sebelumnya mengamankan 11 orang dan telah ditetapkan tersangka. Mereka yang ditangkap yakni Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, dan Sri Bintang Pamungkas. Dari sebelas tersebut, sudah delapan tersangka yang dipulangkan. (elf/JPG)

Lakukan Pelanggaran ITE, Hatta Taliwang Ditangkap Polda Metro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69573_88786_Raden-Argo-Yowono-jpnn.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri telah menangkap delapan pelaku makar yang hendak menggulingkan pemerintah dengan memanfaatkan aksi 212. Dari delapan pelaku makar itu, hanya satu orang yang dilakukan penahanan. Selain menetapkan tersangka, Polri &nbsp;juga telah &nbsp; mendeteksi aliran dana yang mendompleng aksi makar ini. Salah satu yang disebut sebagai penopang dana adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Saat dikonfirmasi keterlibatan Tommy Soeharto, pihak Polda Metro Jaya mengaku &nbsp;masih terus melakukan penelusuran secara mendalam. &quot;Nanti kita dalami lagi (aliran dana dari Tommy Soeharto),&rdquo; ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Kamis (8/12). Saat ini, tambah &nbsp;mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini menerangkan, &nbsp;Polda Metro Jaya &nbsp;bakal mengajak Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencari kebenaran siapa yang mendanai aksi makar pada 212 itu, meski berhasil digagalkan. &ldquo;Pasti kita ajak (PPATK). Sedang kita kumpulkan (bukti) Sedang kita dalami. Karena kan banyak toh. Dia enggak ngasih langsung gitu tidak. Kecil, kecil, kecil,&rdquo; terang dia. Diketahui ada tujuh tersangka makar yang ditetapkan tersangka, mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko, dan Alvin. Lalu ada satu lagi yang juga tersangka makar, tapi beda kelompok, dia adalah Sri Bintang Pamungkas. (elf/JPG)

Polda Metro Telusuri Kebenaran Dana Makar dari Tommy Soeharto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69555_88768_Masinton-jpnn.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tercatat 11 aktivis dituduh ingin melakukan makar menjelang pelaksanaan aksi super damai pada 2 Desember 2016. Namun, masih banyak orang yang tidak percaya Rachmawati Soekarnoputri cs berupaya untuk menggulingkan pemerintah. Salah satunya Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. &quot;Saya juga nggak begitu yakin orang-orang yang sekarang diduga melakukan makar, saya juga nggak percaya punya kemampuan untuk melakukan makar,&quot; ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12). Adapun penyandang dana makar yang diungkap Kepolisian, politikus PDIP itu menduga mereka salah alamat dengan mengirimkannya ke Rachmawati cs. &quot;Mungkin bandarnya saja salah kasih kali,&quot; sebutnya. Kendati demikian, Masinton berharap agar penelusuran terhadap penyandang dana makar tetap dilanjutkan. Rekam jejak usahanya juga perlu ditelusuri. Sebab, bisa saja uang tersebut berasal dari usaha yang ilegal. &quot;Rekam jejak usaha juga perlu ditelusuri, jangan-jangan bersumber dari duit korupsi. Jika bersumber dari usaha-usaha yang ilegal, ya dibekukan semua, asetnya di sita semua,&quot; tegas dia. Mungkinkah penyandang dana itu dari aktor politik? &quot;Ini kan kalau bicara kemungkinan, kan sedang diselidiki polisi,&quot; pungkas legislator asal Sumatera Utara itu. (dna/JPG)

Penyandang Dana Makar, Masinton: Mungkin Bandarnya Salah Kasih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69169_88368_212-2.jpg" alt="Aksi Damai 212 yang menjadi incaran para pendompleng untuk melakukan gerakan makar" width="100%">
<figcaption>Aksi Damai 212 yang menjadi incaran para pendompleng untuk melakukan gerakan makar</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Meski sudah berlalu, pembicaraan masyarakat terkait aksi Super Damai 212 dan aksi Parade Kita Indonesia 412 masih terus menjadi pembicaraan di masyarakat. Bahkan, saking ramainya, beredar beberapa kabar menghebohkan yang setelah ditelusuri ternyata hoax alias abal-abal. &nbsp; Berikut beberapa kabar hoax terkait dua aksi yang melibatkan ribuan bahkan ratusan ribu massa di Jakarta tersebut:&nbsp; 1. Muncul lafadz Allah dalam kerumunan massa aksi Super Damai 212 Dalam beberapa foto yang beredar di media sosial tampak ribuan massa yang sedang berkerumun di bilangan Monumen Nasional. Beberapa netizen pun mengamati bahwa di antara massa yang sedang bersujud itu tampak lafadz Allah. Tentu saja gambar itu begitu menghebohkan. Praktisi telematika Abimayu Wachjoewidajat pun mengomentari foto itu. Dia menyebut itu bahwa lafadz Allah yang ada di foto tersebut merupakan hasil rekayasa digital. &ldquo;Saya sudah periksa dan konfirm bahwa itu adalah rekayasa,&rdquo; kata Abimanyu.&nbsp; &nbsp; 2. Aksi 212 diikuti di beberapa negara. Foto lain yang diposting dan sempat menghebohkan netizen adalah kumpulan gambar massa yang beraksi di beberapa negara. Salah satu yang beredar adalah foto pria muslim yang beridiri di antara bendera Amerika. &ldquo;Foto itu berasal dari acara American Muslim Day Parade 2010 di New York City,&rdquo; kata netizen dengan akun facebok Dydy Dyanita yang tinggal di Amerika. &nbsp; 3. Tulisan di berita Metro TV tertulis massa aksi Parade Kita Indonesia 412 mencapai 100 juta orang. Bukti bahwa foto cuplikan tayangan Metro TV itu hoax adalah pernyataan langsung dari twitter resmi stasiun televisi tersbut. Dalam akun twitter resminya, Metro TV menyatakan tidak pernah ada penulisan judul berita seperti itu. &ldquo;Metro TV tidak pernah menyebutkan jumlah peserta Parade Kita Indonesia sebanyak 100 juta. Tayangan Metro TV telah dimanipulasi,&rdquo; tulis akun @metro_tv &nbsp; 4. Piagam dari Muri dan Guinness World Records yang memberi pengakuan sebagai Salat Jumat di ruangan terbuka terbanyak di indonesia dan di dunia. Pihak Muri mengklarifikasi gambar piagam dengan nomor 5407 yang beredar di masyarakat tidak dikeluarkan untuk aksi itu. Tetapi Ketua Umum Muri Jaya Suprana menyebut bisa saja ada penghargaan. &ldquo;Karena saat ini masih ada proses menanyakan kepada para pihak penyelenggara 212 untuk tajuk rekor yang tepat,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &nbsp; 5. Pernyataan poltikus Nusron Wahid yang menyatakan jika peserta aksi 212 lebih dari seribu orang dia rela diludahi. Nusron yang juga Kepala BNP2TKI itu membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. &ldquo;Semua fitnah kepada saya, termasuk soal aksi 212, sudah saya maafkan sebelum minta maaf,&rdquo; kata Nusron dalam akun facebooknya @nusronwahid1. &nbsp; 6. Ada seribu ketapel yang hendak dikirim dari Surabaya ke Jakarta untuk membuat rusuh aksi 212. Kabar tersebut diketahui hoax setelah muncul berita bahwa sebernarnya seribu ketapel dari Surabaya itu akan dikirim ke Maros, Sulawesi Selatan. &ldquo;Kakak saya murni untuk jualan, karena di Maros sangat laris. Kalau pesanan ini untuk tindakan negatif saya rasa tidak,&rdquo; ujar Citra Romadhoni pemesan seribu ketapel di Polrestabes Surabaya, Senin (28/11) lalu. (tel/jpg) <div>&nbsp;</div>

6 Hoax Aksi 212 dan 412 Ini Sempat Bikin Heboh Netizen di Media Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69123_88321_sari-roti-kayu.jpg" alt="GRATIS: Hawker tricycle Sari Roti di aksi Super Damai 212" width="100%">
<figcaption>GRATIS: Hawker tricycle Sari Roti di aksi Super Damai 212</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Heboh pembagian Sari Roti gratis saat aksi Super Damai 212, Jumat (2/12) lalu menjadi viral di media sosial.&nbsp; Penyebabnya, produsen produk Sari Roti PT Nippon Indosari Corpindo Tbk mengeluarkan pengumuman bahwa pembagian roti itu bukanlah kebijakan perusahaannya.&nbsp; Bahkan, mereka mengeluarkan pengumuman resmi di media sosial. Netizen pun ramai-ramai menanggapinya.&nbsp; &nbsp; Berikut pengumuman yang dikeluarkan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk terkait pembagian Sari Roti:&nbsp; Sehubungan dengan beredarnya informasi mengenai adanya pembagian produk Sari Roti secara gratis oleh penjual roti keliling (hawker tricycle) para aksi Super Damai 212, dengan&nbsp; ini kami sampaikan:&nbsp; 1. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, selaku produsen produk Sari Roti memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas terlaksananya Aksi Super Damai 212 yang berjalan dengan lancar dan tertib pada tanggal 2 Desember 2016.&nbsp; 2. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk senantiasa berkomitmen menjaga Nasionalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika dengan senantiasa berusaha untuk menjadi perusahaan kebanggan Indonesia.&nbsp; 3. Dengan tidak mengurangi apresiasi kami atas Aksi Super Damai 212, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Nippon Indosari Corpindo Tbk tidak terlibat dalam semua kegiatan politik. Kemunculan informasi mengenai pembagian produk Sari Roti secara gratis oleh penjual roti keliling (hawker tricycle), merupakan kejadian yang berada di luar kebijakan dan tanpa seizin PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk menyampaikan bahwa:&nbsp; - Produk Sari Roti tersebut adalah produk yang dibeli oleh seorang konsumen melalui salah satu agen yang berlokasi di Jakarta. - Pihak pembeli meminta agar produk tersebut dapat diantarkan ke area pintu masuk Monas dan dipasangkan tulisan &ldquo;gratis&rdquo; tanpa sepengetahuan dan perizinan dari pihak PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.&nbsp; Ada 3.900 cuitan dengan kata kunci Sari Roti. Umumnya, pengguna twitter menyebut perusahaan itu baper alias terbawa perasaan. Alasannya, semua orang sudah tahu kalau itu bukan aksi perusahaan, tetapi ada pembeli yang memborongnya dan dibagikan secara gratis kepada peserta aksi. &ldquo;Sari Roti gagal paham atau gimana? Produk mereka dibeli sama orang yang niat sedekah. Kok statment Sari Roti malah disangkutin ke politik,&rdquo; tulis netizen @dnxlicious. (dim/mas)

Simak Nih! Pengumuman Lengkap Sari Roti Terkait Aksi Damai 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69103_88301_Martinus-Sitompul-jpnn.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari 11 orang yang dilakukan penangkapan pada 2 Desember lalu, hanya tiga yang dilakukan penahanan. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas sebagai pelaku makar yang menyebarluaskan ucapannya di Youtube dan kakak beradik Jamran dan Rizal Kobar yang menebar kebencian melalui media sosial. Sementara Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Husein serta Ahmad Dhani tidak ditahan. Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, soal penahanan atau tidak itu sangat subjektif sekali. &quot;Kesubjektifitas yang dilakukan penyidik itu berlandaskan Undang-undang dan subjektif sangat menurut penilian sendiri jadi menurut UU itu diatur ada tiga hal,&rdquo; kata dia, Selasa (6/12). Dia membeberkan tiga hal yang menjadi penilaian, pertama, apakah melarikan diri atau tidak? Kedua menghilangkan alat bukti atau tidak dan ketiga mengulangin apa tidak. &quot;Penilaian yang dilakukan terhadap indikasi ketiga menurut penilian penyidik tapi penyidik d sini diberikan otoritas untuk melakukan penilaian itu jadi antara memisahkan ditahan atau tidak itu tergantung penyidik. Namun ada sisi lain, sisi kesehatan dan kemanusian,&rdquo; beber dia. Lantas Martinus juga menanggapi soal kritikan terhadap Polri terkait penangkapan para aktivis yang dilakukan jelang aksi 212. Menurut dia, perbuatan melakukan tindakan makar itu ada empat, tapi hal itu harus didahului oleh pemufakatan jahat. &quot;Nah itu diatur Pasal 110 dan kemudian dijelaskan Pasal 87 dan pasal terkait dengan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah terhadap kepala negara, memisahkan diri dan pemberontakan dengan jahat itu harus didahului dengan pemufakatan jahat,&rdquo; ucap dia. Saat disinggung di mana letak dari pemufakatan jahat, Martinus menuturkan, hal itu ada di Pasal 110 yang kemudian dijadikan dasar bagi penyidik untuk melihat pemufakatan jahat itu di mana. &ldquo;Menggulingkan pemerintah yang sah. Caranya dengan apa? Dengan menduduki gedung DPR kemudian memaska sidang istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang ada kemudian dalam perbuatan ini merupakan pasal dan delik formil. Bedanya kalau delik materil harus terjadi dulu peristiwa itu baru dipidanakan,&rdquo; dia menjabarkan. Menurut dia, perencanaan seperti menempatkan orang, ada bukti transfer untuk menggerakan orang, itu semua bagian perencanaan dalam delik formil bisa dipidanakan. &ldquo;Oleh karena itu, penyidik kemudian menetapkan tersangka, bukan Polri melakukan upaya merusak demokrasi yang ada,&rdquo; kilah perwira menengah ini. (elf/JPG)

Pertimbangan Polri Menahan Sri Bintang Pamungkas dan Dua Penyebar Kebencian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69101_88299_sari-roti-kayu.jpg" alt="GRATIS: Hawker tricycle Sari Roti di aksi Super Damai 212" width="100%">
<figcaption>GRATIS: Hawker tricycle Sari Roti di aksi Super Damai 212</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Super Damai 212 sudah beberapa hari berlalu. Tapi gaungnya masih belum berlalu dari sosial media. Bahkan, hari ini aksi tersebut dikaitkan dengan perusahaan roti asal Jepang, Sari Roti. Kenapa? Penyebabnya, manajemen PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, selaku produsen Sari Roti mengumumkan klarifikasi soal adanya pembagian produknya secara gratis oleh penjual keliling (hawker tricycle) dalam aksi Super Damai 212, Jumat minggu lalu. Ada tiga poin yang disampaikan. Pada intinya, perusahaan enggan dikaitkan dengan aksi tersebut secara langsung. Aksi bagi-bagi roti tersebut, disebut murni atas inisiatif pembeli. &ldquo;Pihak pembeli meminta agar produk tersebut dapat diantarkan ke area pintu masuk Monas, dan dipasangkan tulisan &lsquo;gratis&rsquo;. Itu semua tanpa sepengetahuan dan izin perusahaan,&rdquo; bunyi pengumumuan itu seperti dilasir keterangan tertulis PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.&nbsp; Pengumuman itu lantas tersebar secara viral di media sosial. Bahkan, kata kunci Sari Roti menjadi trending topic di twitter, pada Selasa (6/12). Ada 3.900 cuitan dengan kata kunci Sari Roti. Umumnya, pengguna twitter menyebut perusahaan itu baper alias terbawa perasaan. Alasannya, semua orang sudah tahu kalau itu bukan aksi perusahaan, tetapi ada pembeli yang memborongnya dan dibagikan secara gratis kepada peserta aksi. &ldquo;Sari Roti gagal paham atau gimana? Produk mereka dibeli sama orang yang niat sedekah. Kok statment Sari Roti malah disangkutin ke politik,&rdquo; tulis netizen @dnxlicious. (dim/mas)

Antara Sari Roti dan Aksi Damai 212 Bikin Heboh Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68958_88154_Martinus-Sitompul.jpg" alt="Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul" width="100%">
<figcaption>Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri telah menetapkan tujuh tersangka perkara dugaan makar terhadap pemerintah. Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat ketujuh orang itu, penyidik masih mencari bukti kuat lainnya. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dan ajakan sejumlah orang untuk menduduki Gedung MPR/DPR pada aksi superdamai 2 Desember 2016. &quot;Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah,&quot; ujar Martinus, Senin (5/12). Sebelum salat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI. Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi superdamai. Pasalnya, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan. &quot;Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar),&quot; ujar Martinus. Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu. &quot;Intinya ada informasi A, B, C, dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu,&quot; ujar dia. Diketahui, tujuh orang ditangkap sebelum aksi doa bersama, Jumat (2/12) lalu. Ketujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka atas perkara dugaan makar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP. Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Husein. (elf/JPG)

Ternyata Ini yang Dicari Polisi untuk Jerat Tujuh Pelaku Makar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#super damai 212

Berita Terkini