<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/Desain-tanpa-judul-34-2601418460.png" alt="Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). (rumah.com)" width="100%">
<figcaption>Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). (rumah.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Hampir seluruh warga negara Indonesia kemungkinan besar pernah mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), entah itu untuk urusan melamar pekerjaan hingga pindah domisili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip dari laman Polrestabes Surabaya, SKCK atau yang sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri berisi catatan kejahatan seseorang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat masih bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan kepada individu yang tidak/belum pernah tercatat melakukan kejahatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kini SKCK digunakan untuk memenuhi permohonan dari seseorang atau individu untuk suatu keperluan karena untuk memenuhi persyaratan tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masa berlaku SKCK adalah enam bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika masa berlaku sudah habis, maka yang bersangkutan bisa memperpanjangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk membuat atau memperpanjang SKCK, ada sejumlah persyaratan yang harus dibawa oleh pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014475123/rekrutmen-bersama-bumn-rbb-resmi-dibuka-ini-cara-bikin-skck-online-untuk-syarat-pendaftarannya">Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) Resmi Dibuka, Ini Cara Bikin SKCK Online untuk Syarat Pendaftarannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi masyarakat yang ingin membuat SKCK Baru, maka harus memenuhi persyaratan berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat domisili pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Membawa fotocopy KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar dari Kantor Kelurahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Membawa fotocopy Kartu Keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Membawa Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4&times;6 sebanyak 6 lembar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Pengambilan Sidik Jari oleh petugas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan persyaratan untuk memperpanjang masa berlaku SKCK adalah sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (maksimal telah habis masanya selama 1 tahun)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013167280/tak-perlu-repot-mengantre-berikut-cara-buat-skck-online-melalui-aplikasi-superapp-presisi">Tak Perlu Repot Mengantre, Berikut Cara Buat SKCK Online Melalui Aplikasi SuperApp Presisi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Membawa fotocopy KTP/SIM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Membawa fotocopy Kartu Keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Membawa Pas Foto terbaru yang berwarna ukuran 4&times;6 sebanyak 3 lembar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepolisian juga menetapkan bahwa pihaknya tidak melayani penerbitan SKCK di tingkat Polsek untuk keperluan melamar CPNS dan pembuatan visa maupun keperluan yang bersifat antar negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu diingat bahwa bagi pemohon yang ingin mengurus SKCK, maka bisa mendatangi Polres atau Polsek sesuai alamat KTP/SIM pemohon. Untuk biaya pembuatan SKCK di seluruh wilayah di Indonesia adalah Rp 30 ribu.&nbsp;&nbsp;</div>

Untuk membuat atau memperpanjang SKCK, ada sejumlah persyaratan yang harus dibawa oleh pemohon. Simak!

Cara Mengurus Pembuatan dan Perpanjangan SKCK Beserta Biayanya, Perhatikan Persyaratan yang Dipenuhi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/header-skck-768x384-1020987645.jpg" alt="Ilustrasi SKCK. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi SKCK. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah bukti seseorang memiliki catatan kelakuan baik atau buruk. SKCK memiliki masa berlaku sampai dengan enam bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang oleh yang bersangkutan.</p> <p>Adapun syarat membuat SKCK terdiri dari dokumen-dokumen pribadi dari pemohon.</p> <p>Kamu tentunya perlu memahami langkah-langah mengurus SKCK di kantor polisi, baik di Mabes Polri, Polda, Polres, ataupun Polsek. Membuat SKCK bisa dilakukan di kantor polisi tempat tinggal atau sesuai kebutuhan.</p> <p>Syarat membuat SKCK online sama saja dengan syarat membuat SKCK langsung di kantor polisi. Semua syarat membuat SKCK ini harus kamu siapkan sebelum melanjutkan pada cara membuat SKCK.</p> <p>Berikut syarat membuat SKCK:</p> <p>1.Fotokopi KTP dengan menunjukan KTP asli.<br />2. Fotokopi akte lahir atau surat kenal lahir atau ijazah atau surat nikah.<br />3.Fotokopi Kartu Keluarga (KK).<br />4.Dokumen Sidik Jari/ rumus sidik jari.<br />5.Fotokopi kartu indentitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.<br />5.Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah, Foto tidak menggunakan aksesoris wajah, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh.</p> <p>Sementara itu, bila ingin melakukan perpanjangan SKCK, kamu perlu membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir.</p> <p>Setelah memahami syarat membuat SKCK, kamu perlu mengenali cara membuatnya secara online malalui SuperApp Presisi. Berikut cara membuat SKCK melalui SuperApp Presisi:</p> <p>Pertama-tama, kamu perlu mengunduh SuperApp Presisi di Google Play Store atau App Store.</p> <p class="class-paragraph">Kemudian, buka aplikasi tersebut dan lakukan verifikasi data identitas. Di sini kamu perlu mengisi identitas, foto selfie, foto KTP, dan foto selfie bersama KTP.<br />Verifikasi akan berhasil paling lama 1x24 jam.</p> <p>Setelah verifkasi berhasil, kembali ke menu utama. Lalu pilih menu SKCK di halaman utama tersebut.</p> <p>Kemudian, klik Ajukan SKCK untuk melakukan pendaftaran SKCK online.<br />Lakukan verifikasi email. Konfirmasi biaya, lampiran dokumen, waktu proses, dan cara pengambilan yang ditampilkan di layar. Lalu klik Mulai.</p> <p>Setelah itu, masukkan jenis keperluan, data pribadi, keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, dan lampiran.</p> <p>Pilih metode pembayaran tunai atau Virtual Account, lalu bayar pendaftaran SKCK tersebut.</p> <p>Bukti pembayaran akan dikirimkan ke email. Unduh bukti pembayaran.<br />Terakhir, kamu tinggal datang ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti pembayaran tersebut.</p> <p>Setelah mengenali dan melengkapi syarat membuat SKCK, kamu bisa langsung ke kantor polisi, baik ke Polsek maupun Polres untuk membuatnya.</p> <p>Sebenarnya, cara membuat SKCK ini tinggal menyiapkan syarat membuat SKCK di atas saja, kemudian isi formulir yang telah tersedia di Polres.</p>

Setelah memahami syarat membuat SKCK, kamu perlu mengenali cara membuatnya secara online malalui SuperApp Presisi.

Tak Perlu Repot Mengantre, Berikut Cara Buat SKCK Online Melalui Aplikasi SuperApp Presisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220418-WA0040.jpg" alt="Pemohon SKCK di Polrestabes Surabaya mengantre hingga sore. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pemohon SKCK di Polrestabes Surabaya mengantre hingga sore. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Layanan permohonan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) akan dibuka hingga antrean pada Senin (18/4) selesai. Bila antrean masih mengular hingga malam, layanan tetap dibuka.<br /> <br /> Kasihumas Polrestabes Surabaya Kompol Muchamad Fakih mengatakan, layanan akan terus dibuka. Dengan tingginya animo masyarakat dia berjanji tetap membuka layanan hingga semua pemohon SKCK terlayani.<br /> <br /> ”Buka dan tutup biasanya 08.00 sampai 14.00 WIB, tapi kalau animo masyarakat banyak seperti ini sampai jam berapa pun kami layani,” ujar Fakih.<br /> <br /> Fakih mencatat pemohon SKCK meningkat 5 kali lipat di Polrestabes Surabaya. Hari ini (18/4), sudah ada 500 pemohon. Padahal hari biasa, hanya ada 90–100 pemohon.<br /> <br /> ”Tiap hari biasanya 90 sampai 100 pemohon, tapi hari ini (18/4) hampir 500, sampai siang tadi sudah 200 yang terlayani,” tutur Fakih.<br /> <br /> Berdasar pantauan <em>JawaPos.com</em>, ratusan pemohon SKCK itu mengantre sejak pukul 07.00 WIB.  Pemohon mengantre dari depan Gedung SKCK, depan Command Center, hingga Gedung Graha Bhara Daksa di sisi belakang. Mereka mengantre di luar gedung karena pemohon di dalam gedung sudah menumpuk. Otomatis, antrean mengular hingga bagian luar gedung.<br /> <br /> Tingginya jumlah pemohon ini menyusul adanya kewajiban untuk persyaratan pendaftaran pegawai BUMN maupun beasiswa. ”Berdasar keterangan mereka, ada yang untuk sekolah kedinasan, BUMN, hingga beasiswa dari Pemkot Surabaya,” kata Fakih.<br /> <br /> Salah satu pemohon adalah Latifah, 25. Dia mengantre untuk melamar ke salah satu perusahaan BUMN. ”Biar cepat selesai. Antre hari ini (18/4). Ternyata antre panjang,” ujar Latifah.

Pemohon SKCK Antre sampai Sore, Layanan Buka sampai Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220418-WA0029.jpg" alt="Pemohon SKCK di Polrestabes Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pemohon SKCK di Polrestabes Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) meningkat 5 kali lipat di Polrestabes Surabaya.<br /> <br /> Pantauan <em>JawaPos.com</em>, ratusan pemohon SKCK itu mengantre sejak pukul 07.00 WIB. Pemohon mengantre dari depan Gedung SKCK, depan Command Center, hingga Gedung Graha Bhara Daksa di sisi belakang. Mereka mengantre di luar gedung karena pemohon di dalam gedung sudah menumpuk.<br /> <br /> Antrean mengular hingga bagian luar gedung. Saat siang hari, para pemohon menepi untuk berteduh.<br /> <br /> Kasihumas Polrestabes Surabaya Kompol Muchamad Fakih mengatakan, animo masyarakat tinggi. Tingginya jumlah pemohon itu menyusul pembukaan pendaftaran pegawai BUMN maupun beasiswa.<br /> <br /> ”Berdasar keterangan mereka, ada yang untuk sekolah kedinasan, BUMN, hingga beasiswa dari Pemkot Surabaya,” ujar Muchamad Fakih.<br /> <br /> Fakih menyatakan, pihaknya bakal memfasilitasi para pemohon membuat SKCK secara maksimal. ”Terima kasih kepada adik-adik dan rekan-rekan yang banyak mengantre. SKCK di sini untuk warga yang ber-KTP Surabaya saja,” ujar Muchamad Fakih.<br /> <br /> Hari ini (18/4), sudah ada 500 pemohon. Padahal hari biasa, hanya ada 90–100 pemohon. ”Tiap hari biasanya 90 sampai 100 pemohon. tapi untuk hari ini hampir 500,” terang Muchamad Fakih.<br /> <br /> Pada hari-hari biasa, pihaknya membuka jam operasional selama 6 jam. Sejak pukul 08.00 sampai 14.00 WIB.<br /> <br /> Dengan tingginya animo masyarakat seperti saat ini, pihaknya tetap buka hingga semua pemohon SKCK terlayani. ”Buka dan tutup biasanya 08.00 sampai 14.00 WIB, tapi kalau animo masyarakat banyak seperti ini sampai jam berapa pun kami layani,” tutur Muchamad Fakih.<br /> <br /> Fakih juga meminta pemohon untuk tetap menerapkan prokes secara ketat. Untuk efektivitas, dia meminta pemohon mempersiapkan sejumlah berkas pendukung untuk pengurusan SKCK.<br /> <br /> ”Protokol kesehatan mohon tetap dilakukan dan berkas dilengkapi,” kata Muchamad Fakih.

Pemohon SKCK ke Polrestabes Surabaya Naik 5 Kali Lipat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pendaftaran-cpns-2018-dibuka-pencari-skck-di-solo-membeludak_m_.jpg" alt="PEMOHON SKCK: Sejumlah pemohon SKCK tengah mengisi formulir di Mapolresta Solo, Selasa (18/9)." width="100%">
<figcaption>PEMOHON SKCK: Sejumlah pemohon SKCK tengah mengisi formulir di Mapolresta Solo, Selasa (18/9).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Jumlah pencari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Solo mengalami peningkatan signifikan. Bahkan sejak sepekan terakhir pencari SKCK di Mapolresta Solo meningkat hingga 100 persen.</p><br /> <p>Peningkatan ini terjadi menyusul adanya informasi mengenai dibukanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai Rabu (19/9) besok.&nbsp;</p><br /> <p>Kasat Intelkam Polresta Solo, Kompol Bowo Haryanto membenarkan adanya kenaikan jumlah pencari SKCK. Kebanyakan, para pencari SKCK tersebut merupakan warga yang ingin mendaftarkan CPNS.</p><br /> <p>"Peningkatan ini sudah terjadi sejak seminggu terakhir, kebanyakan mereka ingin mendaftarkan CPNS," ungkapnya kepada <em>JawaPos.com</em>, Selasa (18/9).&nbsp;</p><br /> <p>Bowo menambahkan, sebelum adanya informasi dibukanya seleksi CPNS pencari SKCK hanya berkisar antara 30 sampai dengan 50 orang per hari. Tetapi, semenjak beredarnya informasi mengenai CPNS jumlah pencari SKCK meningkat hingga 100 persen.</p><br /> <p>"Dalam sehari bisa sampai 100 pemohon SKCK, dan kami tetap memberikan pelayanan<em> one day servis</em>. Jadi pemohon bisa langsung membawa pulang SKCKnya," urainya.&nbsp;</p><br /> <p>Meski mengalami peningkatan jumlah pemohon, Bowo memastikan, ketersediaan blangko masih aman. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak Polda jateng terkait ketersediaan blangko. "Untuk blangko SKCK masih aman, masih tersedia. Kami juga terus berkoordinasi dengan Polda,"&nbsp;pungkasnya.</p>

Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka, Pencari SKCK di Solo Membeludak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72565_91862_HuKrim_ok-SKCK.jpg" alt="EPAT SELESAI: Bripda Nautika Ayu (kanan) dan Bripda Yezzi Restianasari H. melayani seorang pemohon SKCK pada Rabu (21/12) di Mapolrestabes Surabaya." width="100%">
<figcaption>EPAT SELESAI: Bripda Nautika Ayu (kanan) dan Bripda Yezzi Restianasari H. melayani seorang pemohon SKCK pada Rabu (21/12) di Mapolrestabes Surabaya.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com &ndash; </strong>Situasi<strong> </strong>ruang pelayanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di Satintelkam Polrestabes Surabaya tak pernah sepi.</p><br /> <br /> <p>Setiap hari, ada saja warga yang datang untuk mengurus surat yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan itu. Dalam sehari, minimal polisi melayani 60 pemohon.</p><br /> <br /> <p>Dari pengamatan <em>Jawa Pos </em>kemarin (21/12), lebih banyak pemohon yang datang setelah jam istirahat, yakni sekitar pukul 13.00. Mereka rela menunggu karena pelayanannya memang tidak lama.</p><br /> <br /> <p>&rsquo;&rsquo;Cepet kok<em> </em>mas. <em>Nggak </em>sampai sejam,&rsquo;&rsquo; jelas salah seorang warga bernama Leny Wirasanti. Perempuan berusia 25 tahun asal Banjar Sugihan tersebut hendak melamar pekerjaan di PT Pos Indonesia.</p><br /> <br /> <p>Sebetulnya, dia sudah mempunyai SKCK. Hanya, masa berlaku SKCK miliknya sudah habis. Akhirnya, dia pun membuat yang baru.</p><br /> <br /> <p>Diantar suaminya, Leny lantas mendatangi loket yang dijaga dua polwan, yakni Bripda Yezzi Restianasari H. dan Bripda Nautika Ayu. Keduanya terlihat memeriksa berkas-berkas yang dibawa Leny.</p><br /> <br /> <p>Pelayanan SKCK dimulai pukul 08.00 dan ditutup pukul 14.30. Bintara SKCK Aiptu Made Heri yang mengkoordinasi pelayanan menyatakan, pada Desember, sebetulnya pemohon sedikit.</p><br /> <br /> <p>&rsquo;&rsquo;Biasanya, pemohon SKCK memang ramai saat penerimaan CPNS, Polri, dan TNI,&rsquo;&rsquo; katanya. Made melanjutkan, pihaknya selalu terbuka dalam menerima kritik. Karena itu, di loket pengajuan formulir, dipasang kotak kuning.</p><br /> <br /> <p>Polisi membagi kotak tersebut menjadi kotak puas dan kotak tidak puas. Setiap pekan, petugas akan membaca keluhan maupun masukan yang diberikan pemohon SKCK.</p><br /> <br /> <p>Kotak itu juga bisa difungsikan sebagai kotak pengaduan jika masyarakat mengetahui praktik pungli yang dilakukan petugas. Kepolisian menganggap kotak tersebut sebagai kontrol pelayanan.</p><br /> <br /> <p>&rsquo;&rsquo;Setiap tahun, tanggapan-tanggapan warga itu akan dicek Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara,&rsquo;&rsquo; tuturnya. <strong>(did/c5/git/sep/JPG)</strong></p>

Sehari Layani 60 Pemohon SKCK