<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":1b2" class="ii gt"> <div id=":1b1" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/JKT_PELIPATAN-SURAT-SUARA-DI-KPU-JAKPUS_HANUNG-HAMBARA_22102024-9-1903792348.jpg" alt="Ilustrasi: Sejumlah tenaga harian lepas melipat surat suara di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sejumlah tenaga harian lepas melipat surat suara di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - KPU DKI Jakarta menemukan 51.234 lembar surat suara yang rusak. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina mengatakan, hal itu diketahui usai dilakukannya proses sortir dan lipat surat suara yang telah rampung pada Rabu (30/10/2024) lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah kekurangan surat suara dan surat suara yang rusak di DKI Jakarta sejumlah 51.234 lembar," ujar Nelvia saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (3/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nelvia merinci surat suara yang rusak di tiap wilayah. Yakni, 304 surat suara di kepulauan Seribu, 4.237 surat suara di Jakarta Pusat dan 10.184 surat suara di Jakarta Barat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, di wilayah Jakarta utara 11.087 surat suara, Jakarta selatan 9.760 surat suara dan Jakarta Timur dengan 15.662 surat suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nelvia mengatakan, saat ini pihaknya telah kembali memesan pengganti surat suara yang rusak. Rencananya, puluhan ribu surat suara itu akan didistribusikan minggu depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015243395/saran-pengamat-agar-kesalahan-di-debat-perdana-pilkada-dki-tidak-kembali-terulang">Saran Pengamat Agar Kesalahan di Debat Perdana Pilkada DKI Tidak Kembali Terulang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini kami sedang dalam pemenuhan kekuarangan surat suara direncanakan tanggal 6 November sudah diterima di gudang KPU Kabupaten dan Kota dari pihak penyedia," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun jumlah Surat Suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebanyak 8.425.775.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan rincian, Kepulauan Seribu sebanyak 21.452, Jakarta Pusat 834.814, Jakarta Utara 1.380.420, Jakarta Barat 1.959.007, Jakarta Selatan 1.794.204 dan Jakarta Timur sebanyak 2.435.878.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Jumlah kekurangan surat suara dan surat suara yang rusak di DKI Jakarta sejumlah 51.234 lembar," ujar Nelvia saat dikonfirmasi JawaPos.com

51.234 Lembar Surat Suara Pilkada DKI Jakarta Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/JKT-Pelipatan-Surat-Suara-KPU-Depok-Salman-Toyibi-02JPG-1250579805.jpg" alt="Sejumlah pekerja melipat surat suara di Gudang KPU Kota Depok, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja melipat surat suara di Gudang KPU Kota Depok, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPU di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur telah menyelesaikan proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk selanjutnya didistribusikan ke tingkat kecamatan. Namun, tidak semua surat utuh dan siap dicoblos. Ada banyak yang mengalami kerusakan dan wajib diganti. Berdasar informasi, tercatat 140 ribu surat suara yang ditemukan mengalami kerusakan. Itu tersebar di berbagai daerah. Kerusakan surat suara diketahui saat hendak disortir dan dilipat, baik itu untuk pilpres maupun pileg. Bentuk kerusakannya beragam. Ada surat suara yang kondisinya sudah sobek. Ada pula yang tintanya meluber. Komisioner KPU Jatim Miftahur Rozaq mengatakan, mekanisme pelaporan surat suara rusak sudah jelas. KPU kabupaten/kota bisa melapor lewat aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog). Sistem itu dapat diakses langsung penyedia jasa. &rdquo;Laporan akan ditindaklanjuti langsung dengan menyiapkan proses pencetakan tambahan untuk surat suara pengganti,&rdquo; ujarnya. Setelah selesai dicetak, lanjut Rozaq, surat suara akan dikirim dulu ke KPU Jatim. KPU kabupaten/kota lantas akan mengambilnya. Pengambilan surat suara tak bisa dilakukan secara ngawur. Untuk mengambil surat suara pengganti, KPU harus didampingi Bawaslu dan polisi. KPU Jatim telah merancang pendistribusian logistik Pemilu 2024 ke TPS yang ada di 38 kabupaten/kota. Kepulauan Masalembu dan Sapeken, Kabupaten Sumenep, serta Bawean, Kabupaten Gresik, menjadi salah satu pengiriman terjauh yang akan dilakukan KPU kabupaten maupun kota. &rdquo;Pengiriman dilakukan mulai awal Februari 2024 karena memang lokasinya yang jauh,&rdquo; beber Rozaq. Dari Bali, Ketua KPU Jembrana I Ketut Adi Sanjaya mengatakan, seluruh logistik untuk pemilu sudah siap. Lima jenis surat suara untuk pemilihan, termasuk pengganti yang rusak, sudah dilipat. &rdquo;Seluruh kebutuhan di TPS sudah di-setting dalam kotak,&rdquo; katanya dilansir dari Radar Bali kemarin (6/2). Di Kendal, KPU setempat mulai mendistribusikan logistik ke setiap kecamatan. Prosesnya lewat pengawalan pihak kepolisian dan panitia pengawas kecamatan (panwascam). Seperti diberitakan Radar Semarang, Ketua KPU Kendal Khasanudin menjelaskan, pendistribusian berlangsung selama lima hari. Setelah itu, dilakukan pendistribusian ke setiap TPS. (idr/rya/hen/bas/dev/fth/c9/c19/fal)

Dari data KPU Jawa Timur tercatat 140 ribu surat suara yang ditemukan mengalami kerusakan. Itu tersebar di berbagai daerah.

Distribusi Logistik, KPU Ganti 140 Ribu Surat Suara yang Rusak di Jatim

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/Surat-suara-rusak-948111133.jpg" alt="TELITI ULANG: Surat suara diperiksa lagi sebelum dikirim ke berbagai TPS di Surabaya." width="100%">
<figcaption>TELITI ULANG: Surat suara diperiksa lagi sebelum dikirim ke berbagai TPS di Surabaya.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Pemungutan suara&nbsp;<a href="https://radarsurabaya.jawapos.com/tag/pemilu-2024">Pemilu 2024</a>&nbsp;tinggal menghitung hari. Namun, KPU Kota Surabaya menemukan ribuan&nbsp;<a href="https://radarsurabaya.jawapos.com/tag/surat-suara-rusak">surat suara rusak</a>&nbsp;dan tidak bisa digunakan untuk pemungutan suara dalam pemilu nanti. <div>Terkait kasus ini, <a href="https://radarsurabaya.jawapos.com/tag/kpu-surabaya">KPU Surabaya</a>&nbsp;memastikan surat suara yang rusak ini tidak akan memengaruhi kebutuhan logistik setiap tempat pemungutan suara (TPS).</div> Sebab, untuk mencegah kecurangan, sudah ada prosedur standard (SOP)&nbsp;<a href="https://radarsurabaya.jawapos.com/tag/pemusnahan">pemusnahan</a>&nbsp;surat suara tersebut. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya, Teguh Susasono Widodo menyatakan, jumlah surat suara yang rusak mencapai 2.464 lembar. Semuanya akan segera dimusnahkan sebelum hari-H pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Angka itu merupakan jumlah total dari lima jenis surat suara untuk pemilih.&nbsp; "Tidak akan mengganggu jalannya pemilu nanti," ujarnya, dikutip dari Radar Surabaya Rabu (7/2). Dia memastikan KPU Kota Surabaya sudah menyortir surat suara yang rusak tersebut. Pasalnya, mereka memiliki aturan yang jelas untuk mengantisipasi hal tersebut. "Surat suara itu mengalami kerusakan. Misalnya, proses cetak yang menyebabkan tinta meluber dan lainnya," ucapnya. Teguh menyatakan, KPU Kota Surabaya mencatat temuan tersebut. Surat suara yang rusak ada di setiap jenisnya. Salah satunya, surat suara pilpres, ada 311 surat yang rusak. "Selain itu untuk DPR, ada 484 lembar yang rusak. DPD ada 78 surat yang rusak. DPRD provinsi 539 surat yang rusak. Kemudian DPRD Surabaya 1.052 lembar yang rusak," papar Teguh. Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi menyebutkan, surat suara yang rusak akan dimusnahkan. Proses itu akan dilakukan sendiri oleh KPU Surabaya untuk menghindari pemanfaatan surat suara di luar ketentuan. Dia memastikan, proses pemusnahan itu sesuai SOP yang berlaku. "Nanti dilakukan pemusnahan di kantor KPU Surabaya sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dengan cara dibakar," tegasnya. Syamsi menyebutkan, berbagai faktor teknis mengakibatkan surat suara tidak bisa digunakan. Beberapa temuannya, hasil cetak yang tidak simetris, tinta meluber hingga menutupi nama paslon, hingga ada tanda titik di salah satu lambang parpol. "Semuanya faktor saat proses pencetakan. Tenaga lipat teliti dalam menyortir surat suara yang akan dilipat. Kami juga ada stok cadangan yang disiapkan oleh pusat,&rdquo; ucapnya.&nbsp;

KPU Surabaya memastikan surat suara yang rusak ini tidak akan memengaruhi kebutuhan logistik setiap tempat pemungutan suara

Jelang Pemungutan Suara, 2.464 Ribuan Surat Suara utuk Kota Surabaya Rusak, Ini yang Akan Dilakukan KPU Kota Surabaya untuk Hindari Kecurangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/JKT-Pelipatan-Surat-Suara-KPU-Depok-Salman-Toyibi-08JPG-4210972677.jpg" alt="ILUSTRASI: Surat suara." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Surat suara.</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":u5" class="ii gt"> <div id=":u6" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Pencoblosan Pemilu 2024 kurang 11 hari lagi, Badan Pengawam Pemilihan Umum (Bawaslu) Surabaya dihadapkan dengan ribuan surat suara rusak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bawaslu Surabaya menyampaikan, ada 2.464 surat logistik Pemilu berupa surat suara alami kerusakan. Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Surabaya Teguh Suasono Widodo mengatakan, ada 2.464 surat suara yang rusak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dapat info dari KPU ada yang sobek hingga gambar melipat,&rdquo; kata Teguh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014081742/tkn-konservasi-kebudayaan-bakal-jadi-perhatian-utama-prabowo-gibran">TKN: Konservasi Kebudayaan Bakal Jadi Perhatian Utama Prabowo-Gibran</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari angka tersebut, lanjut Teguh, surat suara yang rusak paling banyak yakni surat suara dari calon legislatif DPRD provinsi. Yakni, sebanyak 539 surat rusak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, surat suara rusak untuk DPR RI sebanyak 484, DPD 78 surat, DPRD Surabaya Dapil satu 118, Dapil dua 80, Dapil tiga 238, Dapil empat 538, dan Dapil lima 78. Dan surat Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 311 surat rusak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014081717/beri-dukungan-dan-apresiasi-sejumlah-rektor-paparkan-keberhasilan-pemerintahan-jokowi-selama-9-tahun">Beri Dukungan dan Apresiasi, Sejumlah Rektor Paparkan Keberhasilan Pemerintahan Jokowi Selama 9 Tahun</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teguh menambahkan, terkait pendistribusian logisitik sudah dilakukan sejak 2 Januari 2024 dengan sasaran tiga kecamatan di dapil lima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hanya empat kotak suara, Pilpres belum, menunggu formil-formil yang masih belum diselesaikan oleh KPU Surabaya,&rdquo; ujarnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Pencoblosan Pemilu 2024 kurang 11 hari lagi, Badan Pengawam Pemilihan Umum (Bawaslu) Surabaya dihadapkan dengan ribuan surat suara rusak.

Jelang Coblosan, Ratusan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Rusak di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/Penyortiran-surat-suara-KPU-Banjarmasin-1054661052.jpg" alt="Petugas melipat dan menyortir surat suara Pemilu 2024 di Gedung Logistik KPU Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (8/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas melipat dan menyortir surat suara Pemilu 2024 di Gedung Logistik KPU Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (8/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Sebanyak 1.154 dari total 495.651 surat suara ditemukan rusak. Hal ini ditemukan pihak&nbsp;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan,&nbsp;saat melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Terkait hal ini, Ketua KPU Banjarmasin&nbsp;Rusnailah mengatakan, pihaknya akan memplenokan dengan Bawaslu setempat untuk mengganti surat suara yang rusak kepada penyedia. &ldquo;Berarti yang kurang baik masih perlu kita mintakan kepada penyedia, nanti kami plenokan dengan Bawaslu," kata Rusnailah dikutip dari Antara, Selasa (9/1). Rusnailah menjelaskan, hasil pleno dengan Bawaslu Kota Banjarmasin untuk menentukan langkah selanjutnya dan kepastian mengajukan penggantian surat suara yang rusak kepada penyedia. Rusnailah menuturkan, KPU Banjarmasin melibatkan 157 petugas untuk proses menyortir dan melipat surat suara pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi Kalsel, dan DPRD Kota Banjarmasin dengan target 15 hari selesai yang berlangsung mulai&nbsp;5-19 Januari 2024&nbsp;di Gudang Logistik KPU Banjarmasin,&nbsp;Jalan Pramuka Banjarmasin. &ldquo;Alhamdulillah mereka bekerja dengan semangat yang tinggi, memiliki rasa tanggung jawab, sehingga untuk pelipatan surat suara untuk pilpres lebih cepat dari target, kami menargetkan tiga hari, kemarin sudah selesai jam tiga sore,&rdquo; ujar Rusnailah. &nbsp; Rusnailah, menambahkan jadwal kerja penyortiran dan pelipatan surat suara dibagi menjadi dua shift per hari mulai&nbsp;pukul 08.00-16.00&nbsp;Wita dan&nbsp;pukul 16.00-23.00&nbsp;Wita. &ldquo;Mereka juga ada yang antusias dari pagi bertahan sampai malam, namun ada juga yang kerjanya tidak sampai penuh tapi yang penting targetnya selesai," ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013711233/viral-pedagang-semangka-disiram-air-keras-dan-dibacok-di-pasar-induk-kramat-jati">Viral! Pedagang Semangka Disiram Air Keras dan Dibacok di Pasar Induk Kramat Jati</a> Setelah selesai tahapan penyortiran dan pelipatan, surat suara akan didistribusikan ke 1.940 TPS di Kota Banjarmasin setelah melalui tahapan pemilu selanjutnya. Rusnailah menargetkan jumlah kepesertaan pemilih pada Pemilu 2024 dapat mencapai hingga 80 persen dengan melibatkan para petugas KPU bersama Kesbangpol&nbsp;setempat untuk mensosialisasikan kepada pemilih pemula dengan sasaran pelajar dan mahasiswa. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat, penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas), serta lokasi yang belum tersentuh. Oleh Tumpal Andani Aritonang dan Latif Thohir

“Berarti yang kurang baik masih perlu kita mintakan kepada penyedia, nanti kami plenokan dengan Bawaslu," kata Rusnailah dikutip dari Antara

1.154 dari 495.651 Surat Suara untuk Pilpres di Banjarmasin Ditemukan Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20201209_001652-1.jpg" alt="Pegawai KPU Kota Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membakar kertas suara rusak dan sisa di halaman gedung Celebes Convention Center (CCC) Jalan Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (8/12) malam. KPU Makassar/Antara" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPU Kota Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membakar kertas suara rusak dan sisa di halaman gedung Celebes Convention Center (CCC) Jalan Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (8/12) malam. KPU Makassar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar memusnahkan sebanyak 9.651 surat suara yang rusak di halaman gedung Celebes Convention Center (CCC) Jalan Tanjung Bunga Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (8/12) malam. Surat suara rusak itu hasil penyortiran sebelumnya.  Pemusnahan surat suara yang rusak tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, (Forkopimda), Bawaslu Kota Makassar, serta undangan lainnya.  Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan, pemusnahan surat suara rusak tersebut dengan cara dibakar di dalam dua wadah drum besi. Hal itu bertujuan agar tidak mudah disalahgunakan oknum saat pemungutan suara yang berlangsung Rabu (9/12).  ”Surat suara rusak ini termasuk kelebihan atau sisa yang sudah didistribusikan kita musnahkan agar tidak menjadi persoalan. Selain itu sesuai aturan harus dimusnahkan sebelum hari pencoblosan,” papar Gunawan Mashar seperti dilansir dari Antara.  Sebelumnya, KPU Kota Makassar telah merampungkan distribusi logistik untuk Pilkada Makassar termasuk alat pelindung diri (APD) di 2.394 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 153 kelurahan dengan total 15 kecamatan. Sebab, saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.  Selain itu, surat suara yang telah didistribusikan tercatat 926.771 lembar serta 2,5 persen surat suara cadangan telah dirampungkan untuk digunakan pemilih menyalurkan hak pilihnya di TPS masing-masing.  Sedangkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tercatat untuk Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020 sebanyak 901.087 pemilih. Proses pemungutan suara pun diwajibkan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di semua TPS.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OmM8PxOcADM

KPU Makassar Musnahkan 9.651 Surat Suara Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kotak-Suara-Pilkada-Depok-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (" width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyelenggara pemilu di sebagian daerah pilkada 2020 tengah waswas. Pasalnya, saat pelaksanaan pemungutan suara kurang dari dua pekan lagi, kesiapan logistik masih menemukan kendala di lapangan.  Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Masykuruddin Hafidz menyatakan, hingga kemarin (25/11) pihaknya telah menerima 46 laporan persoalan terkait pengadaan logistik. Jumlah tersebut bisa saja bertambah karena prosesnya masih berjalan.  Persoalan yang dihadapi daerah, lanjut Masykuruddin, cukup beragam. Mulai salah cetak surat suara, kualitas surat suara yang buruk, salah kirim logistik, logistik rusak, hingga keterlambatan produksi. ”Ini beberapa contoh persoalan di daerah,” ujarnya dalam sosialisasi pengelolaan logistik pilkada kemarin.  Di Kota Tarakan, misalnya, ada banyak surat suara yang terdapat bercak tinta, buram, tidak simetris, hingga foto paslon hilang. Kemudian ada juga kasus kurangnya jumlah surat suara yang terjadi di Jambi, belasan ribu <a href="https://www.jawapos.com/tag/surat-suara-rusak/">surat suara rusak</a> di Dumai, dan keterlambatan pencetakan di Boven Digul. ”Di Boven Digul salah satu calon meninggal dunia sehingga ada pergantian,” kata mantan koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jppr/">JPPR</a>) itu.  Bawaslu berharap proses strategi dalam distribusi logistik diatur KPU. Misalnya, wilayah dengan kondisi terpencil atau kepulauan harus mendapat prioritas. ”Semoga tidak ada lagi pemungutan suara susulan hanya karena logistik belum hadir,” harapnya.  Tenaga Ahli KPU Muhammad Fadillah menyambut positif hasil pengawasan Bawaslu. Dia menilai apa yang disampaikan Bawaslu RI akan menambah informasi bagi pihaknya. ”Kami membutuhkan pengawasan intens agar pengelolaan yang dilakukan daerah dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.  Sementara itu, Kepala Bagian Renops Sops Polri Kombes Kristono mengatakan, jajaran Polri telah mengawal <a href="https://www.jawapos.com/tag/logistik-pilkada/">logistik pilkada</a>. Mulai di proses produksi, distribusi, hingga penyimpanan logistik di gudang KPU. ”Ada 1.586 personel yang menjaga gudang KPU,” kata dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/11/2020/kpu-kabupaten-ngawi-mulai-terima-logistik-pilkada-2020/">KPU Kabupaten Ngawi Mulai Terima Logistik Pilkada 2020</a>  Kristono menambahkan, selama persiapan logistik, ada sejumlah pelanggaran yang diantisipasi Polri. Mulai pencurian logistik, pemalsuan, perusakan, penggandaan, korupsi logistik, hingga pelanggaran protokol kesehatan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=lR-GtohKy6k

Logistik Pilkada Masih Bermasalah, Muncul Problem Surat Suara Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201117_183547_1-1.jpg" alt="Tiga ratusan orang relawan dilibatkan KPU Cianjur menyortir dan melipat surat suara yang akan digunakan pada Pilkada Cianjur 9 Desember. Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Tiga ratusan orang relawan dilibatkan KPU Cianjur menyortir dan melipat surat suara yang akan digunakan pada Pilkada Cianjur 9 Desember. Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belasan ribu surat suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cianjur, Jawa Barat, diketahui rusak. KPU Cianjur melakukan penyortiran dan pelipatan selama tiga hari, melibatkan 300 orang tenaga relawan.  Ketua KPU Cianjur Selly Nurdinah seperti dilansir dari Antara mengatakan, akan melakukan pengajuan penggantian dan penambahan karena terdapat kekurangan dari total surat suara sebanyak 1.674.756. Setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan, ditemukan 15.532 lembar surat suara rusak, ditambah ada kekurangan sebanyak 4.912 lembar dari penyedia.  ”Total kekurangan sebanyak 20.444 surat suara, termasuk kekurangan pengiriman dari penyedia. Pasalnya dari jumlah yang sudah disepakati sebanyak 1.674.756, KPU Cianjur hanya menerima 1.669.844,” kata Selly Nurdinah di Cianjur.  Menurut dia, KPU Cianjur akan mengajukan penggantian dan penambahan sebanyak 20.444 surat suara yang harus dipenuhi pihak penyedia. Sebab, setelah dilakukan penyortiran total surat suara yang dinyatakan baik dan layak sebanyak 1.654.312 lembar.  Pihaknya berharap setelah surat penggantian diterima, penyedia dapat langsung melakukan penggantian karena surat suara pengganti akan kembali disortir dan dilipat. Selanjutnya didistribusikan ke masing-masing PPK dan PPS sesuai jadwal agar tidak terjadi keterlambatan pendistribusian minimal dua hari menjelang hari H pada 9 Desember.  ”Target kami, dua hari menjelang hari H seluruh logistik untuk pilkada sudah sampai di titik akhir pendistribusian di masing-masing PPS. Sehingga, keterlambatan yang sempat terjadi pada pemilu lalu, tidak terulang,” terang Selly Nurdinah.  Selly Nurdinah mengharapkan, pada pilkada kali ini, tingkat partisipasi warga meningkat dibandingkan pada pilkada sebelumnya. Sehingga, berbagai upaya untuk meningkatkan angka tersebut dilakukan dengan cara menggencarkan sosialisasi di media sosial dan alat peraga kampanye yang dipasang di seluruh kecamatan hingga tingkat desa.  ”Targetnya minimal meningkat dibandingkan partisipasi pada pilkada tahun sebelumnya. Sampai saat ini, sosialisasi terus digencarkan baik tatap muka secara terbatas atau melalui media online serta melalui alat peraga, seperti baliho, banner dan pamflet yang dipasang di berbagai wilayah di Cianjur,” ujar Selly Nurdinah.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=ixaMrBNgQ0Y

Belasan Ribu Surat Suara untuk Pilkada Cianjur Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KERTAS-SUARA-DIBAKAR.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam beberapa hari terakhir, beredar sebuah video pembakaran dokumen terkait Pemilu 2019. Lokasinya di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Setelah diselidiki, ratusan dokumen yang dibakar tersebut dipastikan bukan dokumen penting. Deputi V Kepala Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa dirinya telah mengecek kabar peristiwa itu. Menurutnya, benda yang dibakar itu bukanlah dokumen pemilu seperti formulir C1 KWK, rekapitulasi perhitungan suara, dan berita acara perhitungan suara tingkat distrik. "Yang dibakar itu dokumen yang tidak diperlukan lagi agar tidak disalahgunakan," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (24/4). Jaleswari menambahkan, dokumen-dokumen yang penting sudah diamankan ke kantor KPU Mulia, Puncak Jaya untuk dilakukan rekapitulasi. Jaleswari menduga unggahan video itu bertujuan untuk mengacaukan dan mendelegitimasi kerja para penyelenggara pemilu. "Sepertinya mereka ingin membuat isu di Tingginambut tidak aman padahal ini wilayah yang aman dan baik-baik saja selama pemilu" katanya. Terpisah, Kapolda Papua Benda Irjen Martuani Sormin Siregar kecewa informasi salah tentang video yang tersebar di media sosial itu. Berdasarkan penyelidikan polisi, benda yang dibakar di depan kantor Distrik Tingginambut itu adalah sisa dokumen Pemilu yang sudah tak terpakai. "Sudah dibuatkan juga Berita Acara pemusnahannya," ujarnya. Komisioner KPU, Viryan Aziz juga sudah mendapatkan informasi bahwa yang dibakar itu bukanlah surat suara. Melainkan logisting sisa. "Informasi yang berkembang dari aparat kemanan ini sisa logistik yang memang harus dibakar," pungkasnya.

Beredar Video Dokumen Pemilu 2019 Dibakar, Ini Fakta Sebenarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-Koko-2.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2019. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2019. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum.(KPU) direncanakan akan memeriksa kembali kertas surat suara yang tercoblos di Selangor, Malaysia hari ini (14/4). Pengecekan langsung dilakukan di ruko tempat kejadian ditemukannya puluhan karung surat suara. KPU juga memastikan pemilihan di Malaysia tetap dilaksanakan sesuai jadwal, Minggu (14/5). "Rencananya, kita kembali ke Malaysia untuk melakukan pengecekan ke lokasi ditemukannya surat suara," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai debat kelima di Jakarta, Minggu (14/4) dini hari. KPU sebelumnya sudah pernah ke ruko tempat kejadian ditemukannya surat suara telah tercoblos pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan beberapa caleg partai NasDem, namun tidak bisa masuk. Karenanya, mereka mendatangi kembali lokasi tersebut lantaran ingin memastikan keaslian kertas surat suara. Di sisi lain, Wahyu menambahkan, pihaknya menduga bahwasanya kertas surat suara yang telah tercoblos di Malaysia itu adalah surat suara untuk pencoblosan via pos. "Diduga itu surat kan surat suara untuk via pos, tapi kita belum bisa memastikannya karena belum melihat secara langsung," terangnya. Kendati masih ada masalah ini, KPU memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia tetap akan melakukan pencoblosan pada hari ini (14/4). Meski memang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merekomendasikan untuk ada penundaan sementara pencoblosan di Seluruh wilayah Malaysia. "Pemilu di Malaysia tetap sesuai dengan rencana dilaksanakan pada 14 April," pungkasnya.

Kasus Suara Tercoblos, WNI di Malaysia Tetap Nyoblos Hari ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat suara rusak

Berita Terkini