<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/Prabowo-Dery-Ridwansah-1JPG-1177223018.jpg" alt="Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan hak suaranya di TPS 033 Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan hak suaranya di TPS 033 Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024).</figcaption>
</figure> <div class="gE iv gt">JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2&nbsp;Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul sementara berdasar hasil hitung cepat sementara lembaga survei&nbsp;kedaiKOPI.&nbsp;</div> <div class=""> <div id=":11h" class="ii gt"> <div id=":11i" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> Berdasarkan hasil quick count Pilpres 2024 Kedai Kopi pada pukul 15.48 WIB, perolehan suara Prabowo Gibran unggul diantara yang lainnya. Dalam hasil hitung cepat lembaga survei itu, Prabowo-Gibran mengantongi suara sebesar 59,22 persen dari data masuk 71,80&nbsp; persen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014160168/prabowo-gibran-menang-di-tps-jokowi-segini-suaranya">Prabowo-Gibran Menang di TPS Jokowi, Segini Suaranya</a> Untuk posisi kedua, ada pasangan calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebesar 17,50 persen. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan perolehan suara sebesar 23,31 persen. Dalam hitung cepatnya, sampel yang digunakan kedaiKOPi adalah sebanyak 2.000 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia atau 38 provinsi. Proses sampling dilakukan secara acak melalui metode penarikan acak bertingkat (multistage random sampling) yang dilakukan dari tingkat daerah pemilihan (dapil) sampai tingkat kelurahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014160115/agus-winarno-wonderkid-persebaya-yang-sempat-jadi-top-skor-namun-gagal-jadi-bintang">Agus Winarno, Wonderkid Persebaya yang Sempat Jadi Top Skor Namun Gagal Jadi Bintang</a> Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945, Pilpres bisa berlangsung dalam 1 atau 2 putaran. Ada 3 syarat yang harus terjadi jika ingin Pilpres satu putaran. Yang pertama adalah total perolehan suara melebihi 50%. Dengan demikian berarti lebih dari separuh pemilik hak suara memilih pasangan capres-cawapres tersebut. Namun itu bukan syarat tunggal. Capres-cawapres juga harus mendapat minimal 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak&nbsp;<a href="tel:204807222" target="_blank" rel="noopener noreferrer">204.807.222</a>&nbsp;pemilih. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, nomor urut 3. Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024. </div> </div> </div> </div>

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul sementara berdasar hasil hitung cepat sementara lembaga survei kedaiKOPI.

Prabowo-Gibran Unggul Dalam Hasil Hitung Cepat Survei KedaiKOPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hendri-satrio.jpg" alt="Hendri Satrio." width="100%">
<figcaption>Hendri Satrio.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu berhitung lebih cermat soal dampak kocok ulang (reshuffle) kabinet jika dilakukan dengan pertimbangan politik. Pasalnya, langkah itu justru bisa memberikan sentimen positif bagi ”lawan”.  Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang juga pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio dalam diskusi virtual kemarin (28/12).  Pria yang akrab disapa Hensat itu menjelaskan, secara teori, apa pun alasannya, reshuffle adalah hak presiden. Namun, dia menilai perlu juga dilihat apa dampak jika dilakukan reshuffle di tahun menuju pemilu saat ini.  Nah, jika reshuffle dilakukan dengan dalih kecewa pada Partai Nasdem, Hensat menilai itu berpeluang blunder. Sebaliknya, bagi Nasdem hal tersebut bisa menjadi sentimen positif terhadap elektoralnya. ”Itu presiden kasih panggung Nasdem. Bisa nembus tiga besar,” ujarnya.  Hensat mengingatkan, sejarah politik Indonesia menunjukkan, sisi emosional sangat berpengaruh. Terutama penentuan sikap politik masyarakat. ”Karena (bisa) dianggap partai yang dizalimi,” imbuhnya.  Apalagi, lanjut Hensat, secara logika, ”kemarahan” pada sikap Nasdem kurang tepat. Sebab, komitmen untuk berkoalisi pasca-Pemilu 2019 dengan keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan untuk Pemilu 2024 merupakan momentum berbeda.  Menurut Hensat, tidak ada kewajiban bagi partai dalam sebuah koalisi untuk selalu bersama dari pemilu ke pemilu. ”Kalau presiden tersinggung dengan Nasdem dan diganti, itu mencoreng level kenegarawanan,” ulas dia.  Kalaupun dilakukan, pemilihan menteri baru tidak juga mudah dan bisa saja menciptakan friksi. Jika nama yang digadang-gadang seperti F.X. Hadi Rudyatmo dimasukkan, misalnya, bisa muncul persoalan dengan PDIP. Sebab, Rudy (sapaan F.X. Hadi Rudyatmo) dikenal sebagai pendukung Ganjar Pranowo.  ”Masak iya tinggal setahun mau menimbulkan friksi?” tuturnya. Menurut Hensat, di sisa dua tahun sebaiknya presiden mulai fokus untuk bagaimana mengakhiri pemerintahan dengan soft landing. Sehingga bisa meninggalkan kursi dengan kesan baik.  Jika ingin reshuffle, keputusannya harus berbasis kinerja. ”Kalau misalnya ternyata presiden (melakukan, Red) reshuffle buat para menteri (yang) sibuk nyapres, itu keren. Masyarakat tepuk tangan,” jelasnya.  Di tempat yang sama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga berharap Presiden Jokowi tidak baper dengan Nasdem. Dia mengingatkan, Nasdem adalah partai yang sudah mendukung sejak periode pertama. ”Kami juga dengan Nasdem dulu di kubu yang berbeda,” ujarnya.  Bagi Herzaky, jika sikap politik Nasdem pada 2024 dikaitkan dengan kabinet, itu merupakan bentuk campur tangan presiden. Padahal, mendukung capres mana pun merupakan kewenangan mutlak partai. ”Biarkan proses kandidasi berlangsung alami,” tuturnya.

Alasan Politik, Reshuffle Kabinet Bisa Jadi Blunder

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/2022_0904_12135500.jpg" alt="Caption: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/9). Foto: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Caption: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/9). Foto: Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) kembali merilis hasi riset terakhirnya. Salah satunya terkait dengan elektabilitas calon presiden 2024.  Hasil dari survei yang digelar pada 3-18 Agustus 2022 itu, elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani dalam pemilihan presiden 2024 mendatang terus meningkat berkat kerja nyata dan safari politik ke berbagai daerah.  Dalam metode survei terbuka dimana responden tak diberi pilihan nama calon, Puan Maharani berada meraih elektabilitas sebesar 9,6 persen.  “Elektabilitas Puan kini sudah cukup meningkat dan berada di urutan tertinggi keempat,” kata Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifah saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Jumat (9/9).  Puan hanya kalah dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (26 persen), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (18 persen) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (14,5 persen).  Politisi PDI-P itu mengungguli nama besar lainnya seperti Ridwan Kamil (7,7 persen), Menteri Pariwisata Sandiaga Uno (1,5 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (1,3 persen) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (1,3 persen).  Sementara dalam survei metode tertutup dimana responden sudah diberi sejumlah pilihan nama 19 tokoh, Puan tetap berada di posisi keempat dengan elektabilitas 11,3 persen. Puan lagi-lagi hanya kalah dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.  Elektabilitas Puan dalam survei kali ini sudah jauh meningkat dari survei sebelumnya yang digelar sejumlah lembaga. Ashma pun menilai peningkatan elektabilitas ini terjadi akibat kerja keras Puan yang kerap turun ke bawah untuk safari politik ke desa-desa di berbagai daerah.  Hal itu terlihat dari mayoritas responden pemilih Puan yang kebanyak berasal dari kawasan rural atau pedesaan.  “Persetujuan terhadap Puan Maharani lebih banyak di daerah rural dibanding urban,” kata Ashma.  Karena berdasarkan survei terakhir KedaiKopi, sebanyak 54,0 persen warga pedesaan mengaku senang dengan sosok Puan. Sementara untuk warga perkotaan yang senang Puan, angkanya lebih kecil yakni 46,4 persen.  “Responden yang senang dengan sosok Puan menilai Bu Puan tegas dan berani, cerdas, serta kompeten,” kata Ashma.

Survei KedaiKOPI Posisikan Ketua DPR Masuk 4 Besar Bursa Capres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Puan-Toba.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayoritas warga yang mendukung Ketua DPR Puan Maharani dalam pemilihan presiden 2024 mendatang berasal dari wilayah rural atau pedesaan. Hal itu diketahui dari survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang digelar pada 3-18 Agustus 2022.  Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifah mengatakan, dari total 100 persen responden, ada 19,1 persen warga pedesaan yang memilih Puan Maharani dalam Pilpres 2024 mendatang.  Jumlah itu jauh lebih besar dengan jumlah responden dari wilayah urban atau perkotaan yang memilih Puan, yakni hanya 9,2 persen.  “Persetujuan terhadap Puan Maharani lebih banyak di daerah rural dibanding urban,” kata Ashma saat merilisi hasil surveinya, Jumat (9/9).  Hal berbeda terlihat pada pemilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang lebih banyak berasal dari perkotaan (29,5 persen) dibandingkan warga pedesaan (18,9 persen). Sementara, calon lainnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo cukup seimbang pendukungnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan.  Selain itu, Lembaga Survei KedaiKOPI juga mengukur tingkat popularitas dan favorabilitas para kandidat. Hasilnya, sosok Puan Maharani memang lebih banyak diketahui oleh warga yang tinggal di wilayah perkotaan.  “Tapi Bu Puan lebih disukai di daerah rural atau pedesaan,” kata Ashma.  Berdasarkan survei, sebanyak 89,8 persen responden di perkotaan mengetahui sosok Puan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 46,4 persen yang menyatakan senang dengan sosok Puan.  Sementara itu, masyarakat rural atau pedesaan yang tahu sosok Puan hanya 86,9 persen, tapi dari jumlah itu yang menyukai Puan mencapai 54 persen.  “Masyarakat Urban lebih banyak tahu sosok Puan, wajar karena eksposur media.  Menanggapi hasil survei tersebut, pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai, wajar jika elektabilitas Puan Maharani lebih unggul di kalangan warga pedesaan.  Sebab, Puan sebagai Ketua DPR dan juga politisi PDI-P selama ini kerap melakukan kunungan kerja di kawasan pedesaan di berbagai daerah.  “Puan Maharani tegak lurus dengan partai karena dia tahu keputusan untuk menentukan calon presiden ada di tangan Bu Megawati (Ketua Umum PDI-P). Jadi dia kerja aja tuh jadi anggota DPR, sehingga agak tertinggal elektabilitasnya meskipun sudah ada peningkatan,” kata Hendri

KedaiKOPI Sebut Mayoritas Pendukung Puan Maharani Warga Pedesaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Jaksa-Agung-Sanitiar-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait pemulangan buronan Adelin Lis di Kejagung, Sabtu (19/6/2021). Kejaksaan Agung RI berhasil memulangkan buron kasus pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura menggunakan" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait pemulangan buronan Adelin Lis di Kejagung, Sabtu (19/6/2021). Kejaksaan Agung RI berhasil memulangkan buron kasus pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura menggunakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin relatif rendah. Hal tersebut terlihat dari 61,8 persen masyarakat tidak puas atas kinerja ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.  "Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan ST Burhanudin di Kejaksaan relatif rendah, hal tersebut terlihat dari 61,8 persen menyatakan tidak puas akan kinerjanya memimpin institusi Kejaksaan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam keterangannya, Kamis (12/8).  Kunto menyatakan, dalam kepemimpinan Burhanuddin masih terlihat adanya disparitas atau ketimpangan perlakuan penegakan hukum. Hal ini diduga dari penanganan perkara yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan pada kasus-kasus tertentu.  "Sebanyak 59,5 persen dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di kejaksaan sangat besar," papar Kunto.  Selain itu, sebanyak 71,7 persen responden menganggap telah terjadi disparitas perlakuan hukum terhadap Pinangki Sirna Malasari yang merupakam mantan Jaksa. Dia menyebut, hal ini bisa dilihat dari tuntutan hukuman yang rendah serta tidak diajukannya kasasi atas putusan hakim oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Sementara itu, founder KedaiKOPI yang Hendri Satrio mengatakan 71,2 persen warga Indonesia menganggap tuntutan JPU terhadap Pinangki terlalu ringan. Selain itu, 61,6 persen masyarakat tidak setuju terhadap absennya proses kasasi dari JPU.  "65,6 persen menganggap ada perlakuan tidak adil dari Kejaksaan dalam kasus Pinangki. Ini karena Kejaksaan dianggap melindungi anggotanya," ungkap Hendri.  Hendri Satrio menambahkan dalam survei ini mayoritas publik atau 79,6 persen memiliki persepsi bahwa telah ada bantuan orang dalam. Sehingga Pinangki kemudian mendapatkan hukuman yang rendah.  Efek lain dari skandal kasus Pinangki, lanjut Hendri Satrio, adalah persepsi masyarakat yang tinggi terhadap permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung ST Burhanudin. Sebab terdapat 81,7 persen responden yang setuju dengan permintaan ICW tersebut.  "Dengan alasan menurunnya performa kejaksaan 30,8 persen, tidak transparan dalam penanganan kasus 22,7 persen, dan dianggap terlibat dalam kasus Pinangki 9 persen," urai Hendri.  Meski demikian, 18,3 persen responden tidak setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan antara lain, belum terbukti terlibat 12 persen dan kinerjanya masih baik 10,5 persen.  Survei Kata Publik Tentang Kinerja Kejaksaan dilakukan secara daring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 22-30 Juli 2021 di 34 Provinsi dengan menjaring 1.047 responden.  Tingkat pendidikan sampel survei ini relatif lebih tinggi dari pada rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu 40,8 persen lulusan S1 atau D4 dan 41,5 persen adalah lulusan SLTA atau sederajat.

Survei KedaiKOPI: 61,8 Persen Masyarakat Tak Puas Kinerja Jaksa Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/posisi-cawapres-siapa-yang-lebih-unggul-gatot-tgb-atau-ahy_m_204611.jpeg" alt="Gatot Nurmantyo saat menjabat Panglima TNI.." width="100%">
<figcaption>Gatot Nurmantyo saat menjabat Panglima TNI..</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) telah melakukan melakukan serangkaian survei terkait Pilpres 2019. Dalam survei tersebut terekam elektabilitas Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi sebagai calon wakil presiden (cawapres). &ldquo;Posisi Wakil Presiden, Gatot Nurmantyo menjadi terfavorit dengan elektabilitas paling unggul,&rdquo; kata Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Vivi Zabkie dalam keterangan tertulis, Minggu (15/4). Hasil survei yang dilakukan melalui live streaming menunjukkan, Gatot Nurmantyo meraih suara 17,5 persen, diikuti AHY (8,7 persen), Anies Baswedan (8,6 persen), dan TGB (6,2 persen). Berturut-turut berikutnya yaitu Abraham Samad (4,1 persen), Tito Karnavian (3,9 persen), Muhaimin Iskandar (1,7 persen), dan Rizal Ramli (1,1 persen). Menurut Vivi, saat publik diajukan pertanyaan terbuka (top of mind), jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, maka mayoritas akan memilih Gatot Nurmantyo sebagai wapres. &ldquo;4,6 persen responden menyebut nama Gatot Nurmantyo,&rdquo; ucap Vivi. Vivi juga menyebut, terdapat nama lain yang menempati top of mind publik sebagai cawapres yaitu TGB (4,4 persen) dan AHY (4,3 persen). &ldquo;Ini adalah tiga nama teratas yang dipikirkan masyarakat sebagai calon, walaupun sebagian besar masyarakat belum memutuskan soal cawapres ini,&rdquo; jelas Vivi. Kendati demikian, diakui Vivi, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo belum memutuskan untuk maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2019.

Posisi Cawapres, Siapa yang Lebih Unggul, Gatot, TGB, atau AHY?