<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/tempImage2byw0C-3075616792.jpg" alt="Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut tren deflasi yang sudah berlangsung selama lima bulan berturut-turut tidak berkaitan dengan pelemahan daya beli. Sebab, deflasi terjadi pada komponen harga bergejolak (volatile food). Sementara pelemahan daya beli seharusnya terefleksi pada komponen inflasi inti (core inflation), yang hingga September 2024 masih mencatatkan inflasi. &ldquo;Inflasi inti itu yang mengindikasikan daya beli, bukan harga berjolak atau harga diatur pemerintah (administered price),&rdquo; kata Susiwijono saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/10). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen. Sedangkan komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dengan andil 0,01 persen terhadap inflasi umum. Adapun komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,34 persen, dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,21 persen. Komoditas utama yang berpengaruh yaitu cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, hingga daging ayam ras. Dia memastikan Pemerintah terus berupaya mengendalikan harga bahan pokok. &ldquo;Sementara kalau inflasi inti, misalnya sektor properti. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kami sediakan 166.000 unit, dan itu sudah habis pada dua bulan yang lalu dari seharusnya untuk setahun. Jadi, banyak indikator yang menunjukkan daya beli kelas menengah masih baik,&rdquo; jelasnya. Di samping itu, sejumlah indikator ekonomi masih mencatatkan kinerja yang positif, salah satunya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2024 sebesar 124,4, lebih tinggi dibandingkan 123,4 pada bulan sebelumnya. Bank Indonesia (BI) mengatakan, meningkatnya keyakinan konsumen pada Agustus 2024 didukung oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tetap optimis dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menguat, masing-masing 114,0 dan 134,9. IKE yang tetap optimistis terutama didorong oleh Indeks Penghasilan Saat Ini yang meningkat 1,5 poin menjadi sebesar 122,9. Meski begitu, Susi mengakui tren deflasi selama lima bulan belakangan menjadi alarm peringatan. Pemerintah akan menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi tren tersebut. Tren deflasi telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, 0,03 persen pada Agustus, dan 0,12 persen pada September. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan angka deflasi yang diperoleh BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), di mana faktor yang memengaruhi adalah biaya produksi hingga kondisi suplai. Untuk itu, BPS tidak mengaitkan data deflasi dengan dugaan penurunan daya beli masyarakat. &ldquo;Untuk mengambil kesimpulan apakah ini menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, harus ada studi lebih lanjut. Karena daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor dari angka inflasi atau deflasi,&rdquo; ujarnya. Namun, dia menyatakan pihaknya akan mendalami lebih lanjut tren deflasi ini, apakah memang ada kaitannya dengan fenomena daya beli masyarakat atau hanya pergerakan dari sisi penawaran. &ldquo;Atau ada upaya stabilisasi harga di pusat dan daerah. Karena intervensi kebijakan untuk menjaga stok itu tentunya akan memengaruhi gerakan harga pasar yang diterima oleh konsumen,&rdquo; tutur dia.

Meski begitu, Susi mengakui tren deflasi selama 5 bulan belakangan menjadi alarm peringatan. Pemerintah akan menyiapkan langkah antisipasi.

Deflasi Terjadi Lima Bulan Berturut-turut, Anak Buah Airlangga Bantah Penurunan Daya Beli Kelas Menengah Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/pik-2372318176.jpg" alt="Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, penetapan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menjadi proyek strategis nasional (PSN) merupakan usul dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Status Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai PSN merupakan usul dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. "PIK itu dari Menteri Parekraf (Sandiaga Uno) karena itu bagian dari&nbsp;green destination, jadi bukan kawasan PIK itu. BSD juga begitu, bukan kawasan perusahaan BSD-nya, tapi di situ dari Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin)," ujar Sesmenko Susi usai media briefing di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (2/4). Sesmenko Susi menjelaskan bahwa status PIK sebagai kawasan PSN merupakan upaya untuk pengembangan hijau (green destination). Dia meluruskan bahwa bukan semua kawasan PIK 2 ditetapkan sebagai PSN, melainkan kawasan mangrove. PIK 2 dikembangkan fokus untuk sektor pariwisata hijau, khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf. Total investasi PSN PIK 2 tercatat senilai Rp 65 triliun. Kemudian, untuk Kawasan Pengembangan Terpadu di BSD difokuskan untuk sektor kesehatan. Susi menyebutkan kawasan itu akan dibangun sebuah fasilitas riset biomedis. "Di luar itu, ada kegiatan pendidikan dan sebagainya. Jadi, bukan kawasan BSD-nya, hanya sekitar 56 hektare yang khusus nanti sesuai dengan rekomendasi teknis menteri," ujarnya. Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 14 PSN baru guna pemerataan pembangunan di sektor infrastruktur, pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, 14 PSN yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi. "Cakupan PSN sendiri tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan," ungkapnya.

Sesmenko Susi menjelaskan bahwa status PIK sebagai kawasan PSN merupakan upaya untuk pengembangan hijau (green destination).

Ternyata Sandiaga Uno dan Budi Gunadi yang Usulkan PIK 2 dan BSD jadi Proyek Strategis Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/44DC542D-42F2-4D07-BCE9-95CBED1F7D62-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan masih menjadi polemik. Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menilai revisi PP 109/2012 akan mengganggu iklim usaha Industri Hasil Tembakau (IHT) sehingga berpotensi merugikan dari sisi penerimaan negara.  Dengan adanya revisi PP 109/2012, pengawasan terhadap industri hasil tembakau akan semakin diperketat sehingga ruang gerak IHT pun menjadi terbatas. Situasi ini dikhawatirkan akan membuat IHT mengalami kontraksi yang cukup dalam dan diiringi penurunan kinerja.  "Padahal, industri hasil tembakau saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," ujar Susiwijono, Selasa (13/9).  Susiwijono juga mengatakan, revisi PP 109/2012 akan meningkatkan peredaran rokok ilegal yang justru tidak sesuai dengan tujuan kesehatan, yaitu menurunkan prevalensi perokok anak. Revisi ini juga akan mengancam keberlangsungan IHT legal dan memberikan peluang bagi produsen rokok ilegal untuk bertumbuh.  Menurut Susiwijono, PP 109/2012 yang berlaku saat ini telah mengatur IHT secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan dari berbagai aspek. Seperti kesehatan, penerimaan negara, keberlanjutan usaha hulu-hilir, serta penyerapan tenaga kerja.  "Pengawasan atas implementasi PP 109/2012 di lapangan pada saat ini belum optimal, sehingga aspek yang perlu menjadi perhatian adalah implementasi di lapangan," katanya.  Ia menambahkan, usulan revisi PP 109/2012 masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama dalam hal mitigasi terhadap pihak-pihak yang terdampak. Kemenko Perekonomian sendiri, lanjut Susiwijono, sedang dalam tahap koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyusun mitigasi dan penataan untuk petani, pengusaha, bahkan konsumen.  Nantinya, jelas Susiwijono, mitigasi ini pun akan menjadi bagian dari peta jalan (roadmap) Pengelolaan Produk Hasil Tembakau yang sedang disusun oleh Kemenko Perekonomian. Ruang lingkup dari peta jalan ini mencakup pengaturan Pengembangan Sektor Pertanian Tembakau, Pengaturan Sektor Industri Hasil Tembakau, Pengendalian Konsumsi Produk Tembakau, dan Optimalisasi Penerimaan Cukai.  "Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau secara prinsip arah dan kebijakannya sudah sesuai dengan PP 109/2012 dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya merokok dan menurunkan tingkat prevalensi perokok penduduk usia 10 sampai dengan 18 tahun," tegasnya.  Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan meminta pemerintah untuk melindungi keberlangsungan industri hasil tembakau dengan tidak merevisi PP 109/2012. Pasalnya, revisi PP 109/2012 akan memberatkan IHT yang telah berkontribusi nyata bagi penerimaan negara dan serapan tenaga kerja.  "GAPPRI dengan tegas menolak perubahan PP 109/2012. Pasalnya, kami melihat PP 109/2012 yang ada saat ini masih relevan untuk diterapkan," ujar Henry Najoan.  Henry juga menyoroti usulan perubahan PP 109/2012 juga cenderung restriktif karena ketentuan yang diusulkan berbentuk pelarangan. Menurut Henry, peraturan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan seharusnya menitikberatkan pada pengendalian dan bukan pelarangan.  Ia menegaskan bahwa rokok adalah produk legal sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga memiliki hak yang sama dengan produk legal lainnya.

Perkuat Pengawasan Implementasi PP 109/2012, Revisi Ganggu Iklim Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-8-1.jpg" alt="Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April" width="100%">
<figcaption>Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada 2021, perlahan-lahan kondisi ekonomi dalam negeri mulai mengalami peningkatan. Akan tetapi, memasuki tahun 2022 terjadi dinamika global yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi.  Salah satunya yakni konflik Rusia-Ukraina. Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, konflik Rusia-Ukraina akan semakin memperberat risiko global dan memicu volatilitas harga komoditas utama dunia.  "Kita tahu harga komoditas meningkat, harga energi meningkat dan juga harga pangan dunia tinggi, mulai CPO, gandum, jagung, dan semuanya terus mengalami tren peningkatan. Indonesia tidak luput dari dampak tersebut, baik langsung dan tidak langsung," kata dia dalam media briefing secara daring, Jumat (8/4).  Bahkan OECD pada laporan Maret 2022 memperkirakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global terkoreksi 1 persen, dari 4 persen menjadi 3 persen. Lalu, terjadi inflasi yang dari prediksi meningkat, dari 4 persen menjadi 6 persen.  "Ini adalah situasi extraordinary lanjutan dari pandemi Covid-19 yang sudah mulai mereda," imbuhnya.  Dia mengatakan, berbagai perkembangan situasi global ini jelas akan membuat tantangan pemulihan ekonomi nasional semakin berat. Maka perlu berbagai upaya baik dari sisi permintaan maupun penawaran, yakni penyesuaian harga komoditas domestik seiring dengan kenaikan harga ditingkat global.  Terkait dengan hal ini, Susiwijono mengatakan pemerintah juga meninjau ulang berbagai macam subsidi. Namun, yang penting juga adalah menjaga bantalan sosial masyarakat, terutama menengah ke bawah.  Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat adalah dengan memberikan bantuan, antara lain adalah bantuan langsung tunai minyak goreng (BLT migor). "Untuk menekan inflasi ini salah satunya memang kita melakukan dua sisi kebijakan tadi, dari sisi suplai sendiri kita lakukan untuk stabilisasi harga dan dari demand sendiri kita menjaga daya beli masyarakat kita," tutup Susiwijono.

Konflik Global Berpotensi Kerek Inflasi, ini Langkah Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-alasan-pemerintah-berencana-kenakan-cukai-kantung-plastik_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah untuk mengenakan tarif cukai untuk kantong belanja plastik (KBP) bukan upaya baru. Hal itu telah digulirkan bahkan sejak 2017 silam. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, ada beberapa alasan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan fiskal tersebut. "Secara karakteristik dan sifat, UU menegaskan mengenai barang dan sifat dan karakternya yang bisa dipungut cukai. Barang yang dikarakteristiknya perlu dilakukan pengendalian untuk konsumsi, pengawasan terhadap peredaran, dan barang yang pemakaiannya bisa timbulkan dampak negatif baik masyarakat atau lingkungan hidup. Terakhir, barang yang pemakaiannya perlu dibebani pungutan untuk menekankan aspek keadilan," ujarnya dalam diskusi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/12). Susi menegaskan, upaya pengendalian sampah plastik tidak semata untuk meningkatkan penerimaan negara, namun juga menjaga lingkungan agar tidak semakin tercemar. "Jadi cukai bukan semata untuk penerimaan. Tapi tujuan utamanya adalah pengawasan produksi, dan pemakaiannya menimbulkan dampak negatif. Ini lumayan tepat untuk produk plastik," jelas dia. Lebih lanjut, pemerintah telah menargetkan penerimaan cukai plastik sebesar Rp 1 triliun. Rinciannya, pada 2018 dan 2019 masing-masing Rp 500 miliar. Sayangnya, saat ini kebijakannya masih belum sepenuhnya bisa diterapkan. "Kalau kita lihat rencana pemerintah sudah digulilrkan sejak beberapa tahun lalu. Pada 2017 malah sudah disiapkan target penerimaannya Rp 1 triliun di APBN. Di 2018 disiapkan Rp 500 miliar, tahun depan juga sama Rp 500 miliar untuk cukai plastik," tandasnya.

Ini Alasan Pemerintah Berencana Kenakan Cukai Kantong Plastik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tol-balikpapan-samarinda-pangkas-perjalanan-jadi-1-jam_m_.jpg" alt="Ikon Suku Dayak yang dipasang di Jembatan Penghubung Tol Balikpapan - Samarinda" width="100%">
<figcaption>Ikon Suku Dayak yang dipasang di Jembatan Penghubung Tol Balikpapan - Samarinda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tol Balikpapan-Samarinda diproyeksikan akan beroperasi pada April 2019 mendatang. Saat ini, tol tersebut masih terus dikebut pembangunannya. Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lapangan, sejumlah alat berat terlihat sibuk melakukan penggarapan konstruksi di seksi I dan V.&nbsp; Proyek yang terbagi dalam lima seksi dan satu sub seksi itu belum sepenuhnya sudah terhubung. Masih ada beberapa jalan yang berupa tanah basah dan menunggu giliran untuk dikerjakan. Kemudian, pemandangan dari di sepanjang jalan tol masih berupa rawa dan hutan-hutan. Selanjutnya lambang kebanggaan suku dayak juga terpampang di tengah-tengah jembatan penghubung Tol Balikpapan-Samarinda. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, beroperasionalnya Tol Balikpapan-Samarinda akan memangkas jarak dari Balikpapan menuju Samarinda menjadi satu jam. "Dari pengerjaan 99 km ini bisa membantu betul yang selama ini lewat jalan normal sepanjang 135 km itu bisa 3,5 jam (waktu tempuhnya)," ujarnya saat meninjau Tol Balikpapan-Samarinda di Balikpapan, Jumat (14/12). Ia berharap, proyek ini akan rampung sesuai tepat waktu. Harapannya, masyarakat maupun pengusaha mendapatkan efisiensi. "Dengan kehadiran ini, biaya logistik bisa jadi murah karena tidak perlu jauh-jauh melintas, masyarakat juga lebih efisien karena cepat sampai," tandasnya.

Tol Balikpapan-Samarinda Pangkas Perjalanan Jadi 1 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/25-bidang-usaha-bisa-dikuasai-asing-ini-daftarnya_m_.jpg" alt="Ilistrasi" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memperbaharui Daftar Negatif Investasi (DNI) melalui paket kebijakan ekonomi ke-16. Ada 54 bidang usaha yang terbebas dalam daftar DNI. Meski terbebas dari DNI, namun tidak semuanya bisa dimiliki asing 100 persen. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Menurut dia, dari 54 bidang usaha hanya ada 25 bidang usaha saja yang bisa dikuasai asing. "Kalau 25 itu betul, 25 bidang usaha itu dari PMA yang tadinya 51 persen, 60 persen, sampai yang 95 persen. Begitu dua tahap ini, 2014 - 2016 itu masih nol investasinya, kita naikkan jadi 100 persen," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (19/11). Ia menjelaskan, dari 54 bidang usaha itu dibagi ke dalam 5 kelompok, seperti kelompok yang keluar dari UMKM, yang lepas dari kewajiban kemitraan, hingga yang tidak perlu lagi izin khusus. "Terminologi keluar itu kan pengertiannya banyak, salah satunya saja PMA bisa 100 persen," ungkapnya. Selain itu, ada 4 bidang usaha yang tidak lagi dicadangkan dalam UMKM, 1 tidak perlu kemitraan dan tiga bidang usaha yang tadinya 100 persen untuk PMDN kemudian dibolehkan untuk asing. "Terus yang ke empat itu, 17 (bidang usaha) yang tadinya perlu rekomendasi menjadi tidak perlu. Itu maksudnya dikeluarkan. Bukan terus 54 PMA semua," tandasnya. Berikut 25 daftar bidang usaha yang dibuka 100 persen untuk asing : Pariwisata 1. Galeri Seni&nbsp; 2. Galeri Pertunjukan Seni Kehutanan 1. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata dalam kawasan hutan Perdagangan&nbsp; 1.&nbsp; Jasa survei dan penelitian pasar&nbsp; Perhubungan 1. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan pariwisata dan angkutan jurusan tertentu sektor Perhubungan 2. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang (tidak termasuk cabotage) sektor Perhubungan Kominfo 1. Jasa sistem komunikasi data sektor Kominfo 2. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap sektor kominfo 3. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak sektor Kominfo 4. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan content sektor Kominfo 5. Pusat layanan informasi atau call center dan jasa nilai tambah telepon lainnya sektor Kominfo 6. Jasa akses internet 7. Jasa internet telepon untuk kepentingan publik 8. Jasa interkoneksi internet (NAP),&nbsp; jasa multimedia lainnya Ketenagakerjaan 1. Pelatihan kerja (memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan engineering, tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja). ESDM 1. Jasa konstruksi migas 2. Jasa survei panas bumi 3. Jasa pemboran migas di laut 4. Jasa pemboran panas bumi 5. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi 6. Pembangkit listrik &gt; 10 MW 7. Pemeriksaan dan pengajuan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi Kesehatan 1. Industri farmasi obat jadi 2. Fasilitas pelayanan akupuntur 3. Pelayanan pest control/fumigasi

25 Bidang Usaha Bisa Dikuasai Asing, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gempa-situbondo-tak-ganggu-pertemuan-tahunan-imf-wb-2018_m_.jpg" alt="Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gempa di Situbondo dengan magnitudo 6,3 Skala Richter (SR) di&nbsp;laut pada jarak 55 km arah timur laut dirasakan hingga Bali dan Lombok. Meski terasa, namun gempa yang berlangsung selama 2-5 detik itu tidak terlalu kuat dirasakan. Saat gempa itu berlangsung, Bali tengah mengadakan Pertemuan Tahunan Internasional Monetary Fund (IMF) - World Bank. Namun, gempa itu terjadi pada dini hari sehingga tidak membuat kegaduhan. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso&nbsp;mengungkapkan, bencana tersebut tidak menggangu penyelenggaraan acara yang sudah berlangsung sejak Senin (8/10) lalu. Sehingga, pelaksanaan IMF-WB dipastikan tetap berlangsung. "Secara umum, penyelenggaraan di semua titik dan venue, dalam artian tidak ada perubahan dari rencana yang disiapkan sejak awal," ujarnya dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). "Per siang hari ini semua berjalan normal, tidak ada aktivitas terganggu dengan itu, demikian juga agenda presiden tidak ada perubahan jadwal sesuai perencanaan yang sudah tetapkan bersama-sama," tambahnya. Selain itu, Susi menjelaskan jika saat kejadian itu berlangsung, pihaknya secara cepat berkoordinasi kepada panitia pelaksana maupun para delegasi. "Kita rapat lengkap dari 7 unsur, kami dari panitian nasional, Meeting Team Secretariat ( MTS) lMF-WBG&nbsp;MTS WB, BMKG, BNPB, kodam, polda, ITDC, kami 24 jam bersama-sama koordinasi panitia nasional, kita bahas ke delegasi, termasuk partisipan yang teregistrasi, kami mabil dari tim kesekretariat," jelas dia. Dari hasil pertemuan, pihaknya meminta kepada semua unsur untuk mengecek dan memastikan kondisi di lapangan pasca gempa terjadi. Dari hasil pemantauan, kondisi pasca gempa tidak menghambat jalannya acara IMF-WB. "Kami tugaskan tim operasional, mengecek infrastruktur termasuk wifi, tidak ada perulatan terganggu secara teknis, bidang penyelenggaran acara, kesiaapan, siap semuanya, jadwal acara semuanya. Dampak gempa relatif tidak terganggu dan mengubah jadwal delegasi pesera maupun panitia, tadi pagi kita kontak dan kondisi hotel normal, venue normal, infrasturktur normal," tandasnya.

Gempa Situbondo Tak Ganggu Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018