<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/08/produksi-jagung-1774179300.jpg" alt="Presiden Prabowo bersama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan panen raya jagung serentak di Kabupaten Bengkayang. (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo bersama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan panen raya jagung serentak di Kabupaten Bengkayang. (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri. Ini sejalan dengan keyakinannya bahwa produksi pangan dalam negeri adalah fondasi utama bagi masa depan Indonesia. Selain itu, Prabowo juga meyakini tidak ada satu pun bangsa yang benar-benar merdeka tanpa kemampuan memproduksi pangannya sendiri. Pasalnya, ketergantungan pada pangan impor hanya akan membuka celah intervensi dari pihak luar. "Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita,&rdquo; kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan Jakarta, pada awal Agustus ini. Bahkan, komitmen terhadap ketahanan pangan ini telah masuk dalam 8 agenda prioritas pemerintahan Prabowo untuk tahun 2026 mendatang. Secara konkret, pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalokasikan senilai Rp 164,4 triliun untuk anggaran ketahanan pangan. Adapun nantinya, anggaran ini akan digunakan untuk mendorong produktivitas, stabilitas harga dan kesejahteraan petani serta nelayan. Jika dilihat sejak tahun 2022, anggaran ketahanan pangan era Prabowo ini menjadi paling tinggi, pasalnya pada tahun 2022 hanya disiapkan sebesar Rp 88,8 triliun. Lalu, anggaran ketahanan pangan pada tahun 2023 disiapkan sebesar Rp 115,1 triliun, pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 159,5 triliun, dan tahun 2025 sesuai outlook APBN ditetapkan sebesar Rp 155,2 triliun. Secara rinci, Prabowo menyebut, alokasi anggaran ketahanan pangan ini sebagai wujud pemerintah guna membangun pondasi kemandirian bangsa. Terlebih, pemerintah sudah menargetkan bisa mencapai swasembada pangan, terutama beras, gula, dan jagung. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/KEMENTAN-1-464943394.jpg" alt="MODERASI PERTANIAN: Staf Kementan menumpang mesin pertanian yang dipakai untuk mengolah sawah baru di Merauke. (HUMAS KEMENTAN)" width="100%">
<figcaption>MODERASI PERTANIAN: Staf Kementan menumpang mesin pertanian yang dipakai untuk mengolah sawah baru di Merauke. (HUMAS KEMENTAN)</figcaption>
</figure> Target Swasembada Beras Jika menilik soal target swasembada beras, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan akan mempercepat dari target Presiden Prabowo. Sebelumnya, Prabowo meminta sekitar tahun 2027 atau 3 tahun ke depan bisa mencapai swasembada beras. Namun, Amran menargetkan bahwa tahun ini tak ada lagi impor beras. Bahkan, Mentan juga mengungkapkan bahwa stok beras nasional saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta ton. Bahkan diklaim sebagai capaian dari swasembada beras. &ldquo;Tertinggi selama 57 tahun dan pernah kita capai 3 juta ton, yaitu tahun 1984,&rdquo; jelas Amran. Sejumlah langkah untuk mencapai target swasembada beras pun terus dilakukan, diantaranya mencakup pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan cetak sawah baru. Dengan begitu, program-program tersebut akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi beras yang diharapkan mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Target Swasembada Jagung Komitmen Prabowo untuk mencapai target swasembada jagung telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Melalui Inpres tersebut, ditetapkan bahwa target pengadaan jagung pipilan kering yang bersumber dari dalam negeri untuk tahun 2025 sebesar 1 juta ton, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500 per kilogram (kg) dengan kadar air 18 sampai 20 persen. Adapun pelaksanaan pengadaan itu dilakukan oleh Perum Bulog berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA). Dalam inpres juga meminta Bulog melakukan pengolahan jagung hasil serapan menjadi sesuai standar kualitas CJP.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/gula-impor-2272227720.jpg" alt="ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)</figcaption>
</figure> Target Swasembada Gula Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, telah menyusun Roadmap Swasembada Gula Nasional yang menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2028 dan swasembada total, termasuk kebutuhan industri dan bioetanol, pada 2030. Adapun komitmen pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional melalui langkah pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, &nbsp;pemerintah optimistis dapat mengejar swasembada gula paling lambat 2027. Berdasarkan taksasi awal 2025, produksi gula diperkirakan mencapai 2,901 juta ton dari luas areal sekitar 538 ribu hektare. Jika mengacu pada rata-rata realisasi 95 persen, maka produksi aktual 2025 diprediksi mencapai 2,75 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Untuk mengakselerasi target swasembada, pemerintah melakukan strategi intensifikasi melalui bongkar ratoon seluas 275 ribu hektare hingga 2027, disertai intervensi benih unggul, perbaikan irigasi, dan pupuk yang tepat sasaran. Langkah ini akan diperkuat dengan perluasan areal tebu seluas 500 ribu hektare (200 ribu hektare inti dan 300 ribu hektare plasma) serta pembangunan dan reaktivasi 10 unit pabrik gula di Jawa dan luar Jawa.

Pemerintahan Prabowo Subianto fokus pada ketahanan pangan dengan anggaran besar untuk mencapai swasembada beras, jagung, dan gula.

Menilik Komitmen Ketahanan Pangan Prabowo dan Sederet Target Swasembada Beras hingga Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/petani-tebu-3000850133.jpg" alt="Forum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Surabaya mengeluhkan stok gula kristal yang tak laku di pasaran. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Forum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Surabaya mengeluhkan stok gula kristal yang tak laku di pasaran. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan petani tebu di Jawa Timur sedang terpuruk. Bagaimana tidak, puluhan ribu ton gula kristal putih (GKP) kini tak laku di pasaran. Banyak faktor yang membuat gula para petani tak terserap. Salah satunya karena maraknya gula kristal rafinasi (GKR) impor. Produk ini seharusnya hanya untuk kebutuhan industri, seperti pabrik es krim. Sementara gula petani memang dijual untuk konsumen rumah tangga. Sekjen DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Sunardi Edi Sukamto mengatakan bahwa hingga saat ini, ada 76.700 ton gula hasil petani Jawa Timur yang tidak terserap pasar. "Kami sudah kewalahan luar biasa. Jadi sulit meneruskan tebang angkut dan pembiayaan di kebun kami sudah putus-putus bahkan beberapa pabrik gula (PG) ini sudah tidak bisa giling," ujar Sunardi di Surabaya, Jumat (15/8). Dalam sebuah forum di Surabaya, ratusan petani tebu membagikan uneg-uneg mereka. Para petani mengeluh sudah tidak sanggup menjalankan operasional karena stok gula yang menumpuk di gudang. Sunardi menagih janji Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) yang katanya akan membantu menyerap gula petani. Salah satunya dengan pencairan data Rp 1,5 triliun dari Danantara untuk membeli gula petani. Namun jika janji dari pemerintah soal Danantara membeli gula ke Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), ternyata hanya omong kosong, petani tebu di Jatim mengancam akan mogok massal. "Kalau dana itu tidak cair dan pemerintah tidak serius merawat petani, maka Indonesia hanya mimpi swasembada gula, karena pemerintah tidak serius menangani (kesejahteraan) petani," sambungnya. Sunardi menyebut seluruh DPC APTRI di Jawa Timur satu suara menuntut pemerintah segera bertindak, sesuai janji-janji kepada petani tebu. Jangan harap swasembada gula jika petani saja tidak sejahtera. "Selama 8 periode, panen kami tidak cair hingga gula menumpuk di gudang. Kami harap &nbsp;menyelesaikan konkret dari Agustus sampai November ini dari pemerintah secara tuntas," seru Sunardi. Para petani meminta pemerintah melindungi produk hilir berupa gula kristal putih sebagai gula konsumsi. Mereka berharap negara dapat hadir membela produk petani agar terserap di pasaran dan berkelanjutan. "Jika anggaran Rp 1,5 Triliun yang dijanjikan tidak terealisasi, mungkin kami tidak menanam tebu, dan kami lakukan aksi demonstrasi besar-besaran, kami petani tebu akan mogok massal," tukas Sunardi.

Ratusan petani tebu di Jawa Timur terpuruk akibat gula kristal putih tak laku di pasaran, ancaman mogok massal menanti.

76.700 Ton Gula Kristal Tak Laku, Petani Tebu Jatim Ancam Mogok Massal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/NDihzxvI1szkcZAXWeYXZtkAQ1BJysk7ba0WvAKv-1632855376.jpg" alt="Wapres Gibran dan Gubernur Khofifah menanam tebu secara simbolis di Kebun Jolondoro, Banyuwangi, Senin (23/6), sebagai upaya percepatan swasembada gula nasional yang ditarget tercapai pada 2026." width="100%">
<figcaption>Wapres Gibran dan Gubernur Khofifah menanam tebu secara simbolis di Kebun Jolondoro, Banyuwangi, Senin (23/6), sebagai upaya percepatan swasembada gula nasional yang ditarget tercapai pada 2026.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jawa Timur terus memantapkan posisinya sebagai lumbung gula nasional. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke lahan tebu di Jolondoro, Banyuwangi, Senin (23/6), untuk mengikuti panen sekaligus penanaman tebu baru. Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta perwakilan petani.&nbsp; "Kalau Indonesia ingin swasembada gula, kami siap memulainya dari Jawa Timur. Dengan produktivitas yang terus meningkat, kami optimis bisa menyuplai kebutuhan nasional," tegas Khofifah. Kebun Jolondoro yang menjadi lokasi panen, memiliki luas 405 hektare dan ditanami varietas unggulan BL dan HMW. Rata-rata produktivitas lahan ini mencapai 106 ton tebu per hektare. Data tahun 2024 mencatat, produksi tebu yang digiling di Jatim mencapai 16,69 juta ton dengan output 1,27 juta ton gula kristal putih. Jumlah ini setara dengan 51,87 persen dari total produksi gula nasional. Khofifah menyebut, angka tersebut menjadi bukti nyata dominasi Jatim di sektor gula. Tahun ini, produktivitas diproyeksikan naik signifikan. Berdasarkan estimasi dari seluruh pabrik gula di Jatim, luas panen tahun 2025 ditarget mencapai 252.135 hektare, dengan jumlah tebu digiling mencapai 18,77 juta ton. Dengan rendemen 7,76 persen, maka total produksi gula diprediksi tembus 1.457.900 ton. "Jatim tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga surplus lebih dari 900 ribu ton. Ini memperkuat posisi kami sebagai pusat produksi gula nasional," jelasnya. Peningkatan produksi juga ditopang oleh keberadaan 29 pabrik gula yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Pemprov Jatim pun terus memperkuat sektor ini lewat skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat Khusus (KURsus) Petani Tebu dengan bunga tetap 6 persen. Program ini ditujukan untuk membantu peremajaan kebun dan mendorong penggunaan varietas tebu berpotensi rendemen tinggi. Dengan langkah ini, diharapkan rendemen bisa naik dari rata-rata 7 persen menjadi 8&ndash;9 persen. "Ini bukan sekadar bantuan modal, tapi investasi masa depan. Kami ingin petani naik kelas, bukan hanya buruh, tapi pengusaha pangan yang mandiri," ucap Khofifah. Selain mendukung petani dari sisi hulu, Khofifah juga mendorong hilirisasi tebu untuk menghasilkan produk turunan seperti bioetanol. Menurutnya, ini sejalan dengan upaya menuju energi hijau dan pengurangan emisi karbon. Wapres Gibran menegaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan swasembada pangan tercapai pada 2026. Ia meminta agar persoalan teknis, terutama terkait mekanisasi pertanian, segera diselesaikan. "Target kita tahun depan swasembada. Sinergi pusat, daerah, petani, dan pelaku usaha harus makin kuat," kata Gibran. Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan berupa pompa air, benih tebu, dan kredit usaha melalui platform Etera yang diharapkan menjadi pengungkit percepatan swasembada gula berbasis kolaborasi.

Jawa Timur terus memperkuat posisinya sebagai lumbung gula nasional dengan peningkatan produktivitas dan dukungan untuk petani.

Panen Raya Bareng Wapres Gibran, Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Siap Pimpin Swasembada Gula Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/PTPN-20-A-609832815.jpg" alt="Ilustrasi perkebunan tebu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkebunan tebu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Manajemen PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) memastikan proses terkait hukum royek pengembangan kapasitas dan modernisasi pabrik gula (PG) Djatiroto yang menggunakan dana Penanaman Modal Negara (PMN) 2015 tidak berdampak pada operasional PG Djatiroto yang saat ini tengah menjalani overhaul dan perawatan rutin sebagai persiapan musim giling 2025. Manajemen SGN menghormati proses hukum yang berlaku dan mendukung penyelidikan tuntas atas penyelesaian masalah yang kini tengah berjalan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan SGN, Yunianta, seusai penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi PMN oleh Bareskrim Polri, di Jakarta, pada Jumat (19/03/2025). Yunianta mengatakan bahwa komitmen tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Pabrik Gula Djatiroto sebelumnya dikelola oleh PTPN XI yang menjalankan program peningkatan kapasitas dan modernisasi pabrik gula dengan perusahaan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam sebagai pelaksana proyek atau Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC). Proyek tersebut menggunakan anggaran APBN melalui PMN 2015. Total PNM yang diterima PTPN XI yang disetujui DPR RI saat itu sebesar Rp650 miliar untuk program revitalisasi penambahan kapasitas dan modernisasi dua pabrik gula, yakni PG Djatiroto dan PG Asembagus. Alokasi dana PMN untuk PG Djatiroto sebesar Rp400 miliar dari kebutuhan proyek sebesar Rp847 miliar, sehingga PTPN XI menggunakan dana pendamping investasi sendiri sebesar Rp447 miliar untuk menutup kekurangan anggaran. Proyek tersebut menjadi bagian upaya pencapaian swasembada gula nasional dengan peningkatan kapasitas giling serta kinerja efisiensi melalui modernisasi pabrik. Direncanakan, melalui program revitalisasi tersebut akan meningkatkan kapasitas giling pabrik gula dari 7.500 menjadi 10.000 ton cane per day (TCD), pemenuhan kualitas GKP SNI, dan pengembangan co generation. Saat ini PG Djatiroto dikelola oleh PT Sinergi Gula Nusantara subholding gula sebagai bagian dari transformasi bisnis PTPN Group. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015791725/prabowo-resmikan-kek-batang-kita-harapkan-bisa-jadi-shenzhen-nya-indonesia">Prabowo Resmikan KEK Batang: Kita Harapkan Bisa Jadi Shenzhen-nya Indonesia</a> PG Djatiroto menjadi pabrik gula satu-satunya di Kabupaten Lumajang yang masih aktif menggiling tebu milik petani. Pada 2024, pabrik ini berhasil menggiling 962 ribu ton tebu, meningkat dari 871 ribu ton pada tahun 2023. Produksi gula juga mengalami lonjakan, dari 65 ribu ton pada tahun 2023 menjadi 71,2 ribu ton dengan standar SNI GKP pada tahun 2024. General Manager PG Djatiroto, Agus Priambodo, menyebut kinerja PG Djatiroto saat ini lebih baik bila dibanding sebelum proyek revitalisasi dilakukan. Secara keseluruhan, SGN mencatatkan peningkatan laba sebesar 1000% dibanding tahun sebelumnya, dengan protas tebu mencapai 65,2 ton/Ha, 12% di atas tahun lalu. Sebagai bagian dari strategi transformasi bisnis, SGN telah menerapkan sistem digital dalam berbagai aspek operasionalnya. &nbsp;

PG Djatiroto berhasil menggiling 962 ribu ton tebu pada 2024, meningkat dari 871 ribu ton pada tahun 2023.

Kinerja Terus Membaik, SGN Dukung Penyelesaian Masalah Proyek PG Djatiroto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bppt-rancang-desain-pabrik-gula-modern-tidak-sekedar-hasilkan-pemanis_m_197620.jpeg" alt="Petani tebu sedang panen. Dari tebu yang diolah di pabrik, lantas menghasilkan gula. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petani tebu sedang panen. Dari tebu yang diolah di pabrik, lantas menghasilkan gula. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) akan menjalankan program unggulan Penguatan Tebu Rakyat Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam upaya mendukung target swasembada gula konsumsi pada 2028. Selain menjalankan Program Penguatan Tebu Rakyat, SGN juga memperkenalkan program-program unggulan seperti Penyaluran KUR Khusus, Ekosistem Digitalisasi Tebu Rakyat, dan pengukuhan 2.150 karyawan SGN sebagai Satgas yang bertugas mengawal program tersebut. Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menegaskan bahwa transformasi industri gula PTPN merupakan keharusan karena dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat luas. "Kami sadar betul bahwa di balik kesuksesan kami, ada kontribusi besar dari petani, mengingat lebih dari 260 ribu hektare dari total 500 ribu ha luas lahan nasional merupakan tebu rakyat," katanya. Ghani juga bersyukur karena transformasi dan restrukturasi yang dilakukan PTPN telah membuahkan hasil positif, baik dari sisi kinerja keuangan maupun operasional perusahaan. "SGN berhasil mencatatkan laba setelah mengalami tantangan keuangan yang berat, dengan laba tahun lalu sebesar Rp52 miliar yang meningkat sepuluh kali lipat menjadi Rp500 miliar tahun ini," tambahnya. Direktur Utama PT SGN, Mahmudi, menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan petani merupakan kunci utama dalam mencapai swasembada gula. Untuk itu, pihaknya telah mengembangkan program internal yang mencakup pemantapan operasional 36 pabrik gula di seluruh Indonesia serta penguatan ekosistem tebu rakyat. "Meskipun tantangannya besar, kami yakin dapat mencapai tujuan ini dengan dukungan semua pihak," katanya. Menurutnya, lebih dari 66 persen pasokan tebu nasional berasal dari tebu rakyat, yang setara dengan 119 ribu hektare lahan. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari PTPN terhadap petani menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas tebu rakyat. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa program penguatan tebu rakyat bukan hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan budaya. "Kami siap bersinergi untuk sukses bersama dalam implementasi program ini," ujarnya. Swasembada gula nasional ditargetkan tercapai pada tahun 2028 dan swasembada gula untuk kebutuhan industri ditargetkan terwujud pada tahun 2030. Merujuk pada salah satu road map tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah melalui program penguatan tebu rakyat (TR) yaitu melalui intensifikasi percepatan bongkar ratoon, peningkatan rendemen melalui penataan varietas, dan peningkatan capaian produksi. &nbsp;

Transformasi industri gula PTPN merupakan keharusan karena dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat luas.

SGN Perkenalkan Program Penguatan Tebu Rakyat Dukung Target Swasembada Gula Konsumsi 2028

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/foto-seminar-gula-1833580883.jpg" alt="Seminar Nasional Gula Media Perkebunan (Sumber foto :JawaPos/ Diana Cinthya)." width="100%">
<figcaption>Seminar Nasional Gula Media Perkebunan (Sumber foto :JawaPos/ Diana Cinthya).</figcaption>
</figure> &nbsp; Jawapos.com -&nbsp;Dalam upaya mewujudkan swasembada gula 2030, pemerintah mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu, serta mewujudkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih. Sebagaimana diketahui, rata-rata konsumsi gula per kapita masyarakat Indonesia adalah kg/tahun dan terus meningkat setiap tahunnya. Konsumsi per kapita adalah jumlah suatu produk tertentu yang dikonsumsi per orang. Dikutip Jawapos.com dari laman maritim.go.id, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Rabu (28/2), telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Peran petani sangat penting karena pada tahun 2022, dari total 488.982 ha luas areal tebu, 239.101 ha (48,89%) merupakan tebu rakyat. Jika produktivitas TR ini berhasil, maka akan ada tambahan output yang cukup besar, meski tetap perlu ditunjang dengan perluasan lahan. Menurut Perpres no.40 Tahun 2023 pasal 3, untuk mempercepat swasembada gula dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati, telah dikembangkan peta jalan (road map) yang meliputi: a. peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 (sembilan puluh tiga) ton per hektar melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut; b. penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 (tujuh ratus ribu) hektar yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan lahan kawasan hutan; c. peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2% (sebelas koma dua persen); d. peningkatan kesejahteraan petani tebu; dan e. peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kL (satu juta dua ratus ribu kilo liter). Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk meningkatkan pemantauan dan saran teknis kepada produsen tebu dan meningkatkan akses terhadap pendanaan. Dengan membantu upaya mencapai swasembada gula nasional 2030, Media Perkebunan dan P3PI mengadakan seminar gula nasional dengan topik Kiat Mencapai Swasembada Gula 2030 di Hotel&nbsp;HARRIS Hotel &amp; Conventions Bundaran Satelit Surabaya, Selasa 27 Februari 2024. Dengan mendatangkan berbagai narasumber yaitu Ketua Dewan Pembina DPP APTRI, H.M. Arum Sabil, SP., SH. dan Rektor IKOPIN University Prof Dr. Ir. Agus Pakpahan, MS. Selain itu juga ada narasumber dari AGI (Asosiasi Gula Indonesia), ID FOOD, PT. Kebon Agung, PT. SGN (Sinergi Gula Nusantara), AGRI, PT. Primacom Interbuana, PT. Petrokimia Gresik, P3GI, Balai Pengujian Standar Instrumen Pemanis dan Serat (BSIP TAS Malang). Dilansir dari Sinergi Gula Nusantara dari paparannya tentang upaya peningkatan produktivitas tebu dalam mendukung swasembada gula di acara seminar nasional gula tersebut. Dijelaskan bahwa kondisi saat ini ada 2 tantangan yang dihadapi yaitu tantangan operasional dan finansial. Banyaknya tantangan yang dipaparkan, disebutkan juga untuk strategi dan program yang dapat dilakukan yaitu : 1. Pengembangan Lahan 2. Penyediaan Benih yang Unggul 3. Konversi Lahan HGU 4. Penerapan IT dan Mekanisasi 5. Kolaborasi Dinas dan Institusi Kementerian Perekonomian juga menyampaikan sambutan pada acara Selasa (27/2) yang diwakilkan oleh Dida Gardera Deputi Menko II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis. Dalam acara seminar gula nasional ini para pemerhati, riset maupun pelaku distribusi gula memberikan sumbangsi seperti berbagai pemikiran tentang produktivitas gula dan juga dengan sharing berbagai ilmu. ***

Pemerintah mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu guna mewujudkan swasembada gula 2030, simak ragam kiatnya!

Kiat Mencapai Swasembada Gula 2030, Media Perkebunan Gelar Seminar Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ASOSIASI-TEBU.jpg" alt="Diskusi membedah Rancangan Perpres Percepatan Swasembada Gula di Jakarta,Rabu (26/10)." width="100%">
<figcaption>Diskusi membedah Rancangan Perpres Percepatan Swasembada Gula di Jakarta,Rabu (26/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Swasembada Gula menuai kritik. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebut rencana penerbitan perpres bukan bertujuan untuk swasembada tapi lebih ke stabilisasi harga.  "Ini bukan perpres swasembada tapi perpres stabilisasi harga karena disusun dengan rezim inflasi. Seakan-akan kenaikan harga itu menakutkan sehingga merasa perlu dikendalikan," kata Herman dalam diskusi membedah Rancangan Perpres Percepatan Swasembada Gula di Jakarta,Rabu (26/10).  Menurutnya, bila memang mengacu pada tujuan mensejahterakan petani, maka seharusnya perpres itu menghilangkan hal-hal yang menghambat kesejahteraan petani seperti penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau pun pemberian subsidi pupuk bagi petani.  Namun yang ada dalam perpres itu malah nuansa monopoli pada penunjukan PTPN III sebagai pelaksana perluasan lahan dan juga masalah impor gula sebanyak 700 ribu ton.  Pakar pertanian IPB Andreas Dwi Santosa mengatakan bahwa masalah lahan merupakan hal yang sudah menjadi persoalan di sektor pertanian. Apalagi saat ini lahan pertanian tergerus. Oleh karena itu ia meragukan kemampuan dari PTPN untuk membuka 700 ribu lahan perkebunan gula baru.  "Saya setuju bila memang HET dicabut untuk memberi kesejahteraan petani. Tapi ini kan faktanya untuk soal pupuk juga tidak mendapatkan (pupuk bersubsidi), " imbuhnya.  Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (BPN) I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa sejatinya tujuan pemerintah adalah mensejahterakan petani. Bila ternyata rancangan perpres yang ada malah tidak mensejahterakan petani, sebaiknya seluruh pihak yang tidak setuju memberi masukan.  "Seperti soal pencabutan HET dan pemberian pupuk bersubsidi, silahkan saja disampaikan," ujarnya.  Sekjen APTRI Nur Khaybsin saat pembukaan seminar mengatakan bahwa Swasembada gula sebenarnya sudah berkali-kali dicanangkan. Sejak masa Presiden SBY dimulai tahun 2008, kemudian berlanjut 2013 target swasembada gula meleset. Di era Pemerintahan Jokowi target swasembada gula tahun 2019 dan 2022 juga selalu meleset.  APTRI menilai program swasembada gula tidak pernah tercapai karena pemerintah sendiri tidak pernah serius menjalankan program swasembada.  Program swasembada gula sebenarnya terdistorsi (dihambat) sendiri oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani tebu dan industri gula nasional. Sebagai contoh adalah kebijakan Harga Pokok Pembelian (HPP) gula petani yang tak pernah naik antara tahun 2016 sampai 2022 yakni Rp 9.100 per kg. Baru awal giling tahun 2022 ini  "Apalagi dalam rancangan perpres itu rencana impor 700 ribu ton, ini membuat resah para petani. Sehingga kami mengharapkan adanya masukan bagaimana untuk membuat swasembada gula tercapai dan kesejahteraan pertani terwujud," ujanya.  Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikun mengatakan swasembada seharusnya ditugaskan kepada seluruh stakeholder pergulaan nasional. Dari awal harus diajak berpikir bersama, merencanakan bersama, dan melaksanakan program secara bersama-sama serta saling menjaga agar swasembada gula nasional ini tidak ditumpangi kepentingan tersembunyi untuk keuntungan sepihak.

Komisi VI DPR Kritisi Rencana Perpres Percepatan Swasembada Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-24-at-18.16.57.jpeg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir pada malam penghargaan BCOMMS 2022, Rabu (23/3). (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir pada malam penghargaan BCOMMS 2022, Rabu (23/3). (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, di tengah situasi ekonomi dunia yang sulit seperti saat ini, dirasa penting menjaga kestabilan pangan dan energi. Oleh karena itu, swasembada gula nasional untuk kebutuhan komsumsi sangat diperlukan.  Hal itu dikatakan Erick Tohir saat membuka acara Kickoff Revitalisasi Industri Gula Nasional di kebun tebu Temugiring PTPN X, Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, beberapa waktu lalu.  Erick juga menjelaskan, sesuai arahan Presiden Jokowi terkait kondisi dunia sekarang ini, begitu penting untuk Indonesia memprioritaskan kestabilan pangan dan energi. Hal ini akan menjadi landasan pemerintah pusat memulai Revitalisasi Industri Gula Nasional untuk ketahanan pangan dan energi.  “Kita harus swasembada konsumsi gula. Dimana ada peningkatan (konsumsi) dari 2,7 sampai 7 juta ton,” kata Erick Thohir.  Untuk memacu target, terdapat 700.000 hektare lahan pertanian di Mojokerto yang nantinya akan ditanam pada awal tahun 2023.  Lebih lanjut Erick menturkan, dengan melibatkan para petani diharapakan mampu menggenjot penghasilannya. Dari yang semula hanya mendapat Rp 17 juta bisa menjadi Rp 32 juta.  "Pembukaan 700.000 hektare, tapi melibatkan petani. Sehingga sahabat petani income dapat bertambah misalnya dari Rp 13 juta terus meningkat menjadi Rp 32 juta," ujarnya.  Di samping itu, pemerintah juga akan membuat produksi tanaman-tanaman lain yang bisa digarap petani dan menyuplai bibit yang bagus. Serperti tumpangsari dan kedelai.  “Yang paling penting offtaker dari kita, pasti dibeli oleh pemerintah 100 persen,” tandas Erick.  Ia juga menambahkan, program revitalisasi gula ini juga sebaga strategi melawan resesi. Ia optimis 2045 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 5 persen.  “kita harus agresif, melawan resesi ini. Saya sudah sampaikan, 5 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 2045 saya yakin ini bisa terjadi, ” pungkasnya.

Jaga Stabilitas Pangan, Erick Thohir Dorong Swasembada Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/SWASEMBADA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian BUMN melalui Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melakukan transpormasi pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan penguatan ketahanan pangan dan energi. Langkah yang dilakukan, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap bisnis gula PTPN Group. Kebijakan itu diharapkan akan mendukung percepatan swasembada gula untuk kedaulatan pangan, serta mendorong terwujudnya energi baru terbarukan (EBT).  Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, selalu menekankan pembangunan ekosistem, dimana Indonesia harus dapat mengatasi ketergantungan terhadap rantai pasok dunia, khususnya untuk sektor pangan dan energi.  “Pak Presiden selalu mendorong agar ada solusi. Dan karena itu kita sekarang terus mendorong bagaimana hilirisasi industri gula ini sudah menjadi kenyataan dan bukan hanya sekadar rencana,“ ujar Erick, dalam Kick off Revitalisasi Industri Gula Nasional untuk Ketahanan Pangan dan Energi, di Mojokerto, Jawa Timur.  Peresmian tersebut, menandai dimulainya penataan organisasi PTPN Group melalui pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang akan berperan besar dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. “Pembentukan PT SGN ini membuktikan bahwa BUMN siap membangun ekosistem bisnis di tengah ketidakpastian industri pangan dan global,” ujarnya.  Erick mengungkapkan bahwa transformasi dari Holding Perkebunan Nusantara sejatinya sudah berjalan dengan baik. Pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara (SugarCo), PT Sinergi Sawit Nusantara (PalmCo), dan PT Aset Manajemen Nusantara (SupportingCo). “Ini merupakan komitmen dari negara untuk memastikan bahwa ketiga proyek tersebut dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.  PT SGN atau SugarCo, merupakan wujud dari akselerasi transformasi bisnis di Holding Perkebunan Nusantara yang berasal dari penggabungan aset-aset perusahaan perkebunan tebu milik PTPN Group, yakni PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV.  Percepatan swasembada gula nasional dilakukan untuk sejumlah tujuan, yakni menjamin ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, serta mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu. Selain itu, peningkatan produksi tebu nasional, juga diharapkan akan beriringan dengan peningkatan produksi bioethanol berbasis tebu dalam rangka ketahanan energi, dan pelaksanaan energi bersih melalui penggunaan bahan bakar nabati (biofuel).  Sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah telah memasukkan integrasi Group Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2022.  “Menindaklanjuti peraturan tersebut, kami telah menyusun rencana aksi, pencapaian, dan tindak lanjut terhadap integrasi PTPN Group, khususunya melalui SugarCo, guna mewujudkan swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan gula industri pada tahun 2030, peningkatan kesejahteraan petani tebu melalui peningkatan produktivitas dan rendemen, juga menjaga stok gula konsumsi untuk stabilisasi harga,” ujar Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani.  SugarCo, lanjut Abdul Ghani, merupakan wujud dari akselerasi transformasi bisnis di holding klaster perkebunan dan kehutanan, selain PalmCo dan SupportingCo. Sebagai entitas tunggal dari 36 pabrik gula (PG) milik PTPN Group, SugarCo, akan menjadi perusahaan gula terbesar di Indonesia dengan proyeksi pengembangan lahan tebu nasional dengan berkolaborasi dengan Perhutani dan petani tebu hingga mencapai 700 ribu hektare di 2030 mendatang.  Abdul Ghani mengatakan, pada tahun 2021 produksi gula kristal putih (GKP) Nasional sebesar 2,35 juta ton dengan kebutuhan konsumsi gula nasional sebesar 3,12 juta ton. Dengan demikian, sisa kebutuhan gula nasional terpaksa harus dipenuhi melalui impor sebesar 1,04 juta ton setara GKP. Namun, Abdul Ghani optimistis, jika SugarCo sudah memiliki luas lahan sebagaimana yang ditargetkan, akan mampu menguasai 60%-70% pasar gula nasional. “Dengan demikian, diharapkan akan menghilangkan impor gula yang selama ini menjadi permasalahan dan kekhawatiran para petani tebu,” ungkapnya.  Menurut Abdul Ghani, sejalan dengan peningkatan produktivitas gula, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, maka akan meningkatkan potensi produksi bioethanol berbasis tebu dengan target sebanyak 1,2 juta kiloliter di tahun 2030. Hal ini, menjadi penting untuk substitusi kebutuhan impor minyak mentah yang dapat digunakan untuk bauran energi kendaraan yang ramah lingkungan.  Dalam Kick off Revitalisasi Industri Gula Nasional untuk Ketahanan Pangan dan Energi, di Mojokerto, Erick Thohir melakukan peninjauan dan berdialog dengan petani ke Kebun Temugiring PTPN X dan menyaksikan proses panen tebu mekanisasi menggunakan cane harvester serta penanaman tebu mekanisasi dengan cane planter di area demoplot dengan bibit varietas unggul jenis NX04 yang dirilis oleh Pusat Penelitian Gula Jengkol PTPN X.

Targetkan Swasembada, Pemerintah Restrukrisasi Bisnis Gula PTPN Group

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/swasembada-gula-antara.jpeg" alt="Kegiatan Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury saat berkunjung ke lokasi Agroforestry Tebu Mandiri Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, Jawa Timur. ANTARA/HO-Perhutani." width="100%">
<figcaption>Kegiatan Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury saat berkunjung ke lokasi Agroforestry Tebu Mandiri Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, Jawa Timur. ANTARA/HO-Perhutani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kementerian BUMN terus mendorong Perum Perhutani untuk meningkatkan produksi gula nasional sebagai upaya mewujudkan swasembada gula pada 2025.  "Kami terus mendorong Perhutani dan BUMN lainnya untuk meningkatkan produksi gula nasional sebagai salah satu program strategis nasional dengan target kurun waktu 3-5 tahun mendatang Indonesia bisa mencapai swasembada gula nasional," kata Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury, Jumat (30/9),  Pahala telah melakukan kunjungan kerja di lokasi Agroforestry Tebu Mandiri Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang didampingi Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN Rachman Ferry Isfianto, Direktur Utama Perhutani Wahyu Kuncoro dan Direktur PTPN X Tuhu Bangun.  Ia pun ikut mengapresiasi kinerja Perhutani KPH Jombang yang telah melakukan produksi gula hingga 78 ton per hektare sehingga turut mendukung sasaran swasembada tersebut.  Direktur Utama Perhutani Wahyu Kuncoro mengatakan KPH Jombang dan KPH Ngawi merupakan bagian dari pengembangan tanaman Agriforestry Tebu Mandiri untuk swasembada gula dengan rencana pengembangan sampai 2024 mencapai 18.256 hektare.  "Tanaman Agroforestry Tebu Mandiri ini dimulai pada tahun 2021 di dua lokasi yakni di KPH Jombang seluas 386,47 hektare dan KPH Ngawi seluas 187,52 hektare, dan sudah dipanen pada tahun 2022," katanya.  Wahyu menambahkan, tanaman agroforestry tebu tersebut dikembangkan pada 12 KPH dengan luas 1.788 hektare pada 2022, kemudian pada 2023 dikembangkan pada 23 KPH seluas 7.962 hektare, dan pada tahun 2024 seluas 7.962 hektare. Dengan demikian, total pengembangan lahan mencapai 18.256 hektare untuk memenuhi potensi produksi tebu giling pada 2025 sebesar 1,27 juta ton.  Sebelumnya, pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi sebanyak 2,54 juta ton pada 2045. Program swasembada gula konsumsi itu mulai digulirkan pada 2020 berupa pembukaan lahan tebu baru seluas 75.000 hektare dan bongkar ratun tebu seluas 125.000 hektare.  Pehutani bersama ID Food dan PTPN Group kembali diminta berpartisipasi dalam program tersebut. Selain itu, salah satu langkah strategis Kementerian BUMN untuk mewujudkan swasembada gula konsumsi pada 2025 adalah dengan pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).  Perusahaan tersebut merupakan sub holding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), yang fokus di bidang industri gula, mulai dari hulu hingga hilir. PT SGN saat ini mengonsolidasikan 36 pabrik gula di seluruh Indonesia.  Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur Karuniawan Purwanto Sanjaya menyampaikan, kehadiran Agroforestry Tebu Mandiri di wilayah KPH Jombang dan KPH Ngawi memberikan manfaat berupa penyerapan tenaga kerja masing-masing sebanyak 347 orang dan 167 orang. (*)

Wujudkan Swasembada Gula, Kementerian BUMN Dorong Peningkatan Produksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#swasembada gula

Berita Terkini