Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="flex flex-col space-y-1.5 text-center sm:text-left flex-shrink-0 px-4 pb-2 pr-8 pt-4 sm:px-6 sm:pr-12 sm:pt-5"> <div class="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:items-center sm:gap-4"> <div class="flex min-w-0 flex-wrap items-center gap-2"> <div class="flex w-max flex-shrink-0 items-center gap-1 rounded-full px-2 py-1 text-center sm:px-3">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="relative flex-1 overflow-hidden" dir="ltr"> <div class="h-full w-full rounded-[inherit]" data-radix-scroll-area-viewport=""> <div class="bg-[#E7E7E7] p-2 sm:p-5"> <div class="mb-4 sm:mb-5"> <div class=""> <div class="rounded-lg border bg-white px-3 py-2"> <div class="shrink-0 bg-border h-[1px] w-full" data-orientation="horizontal">&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/ramadhan3_jpc-163768908.jpg" alt="Ilustrasi bulan puasa Ramadhan. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" /> </div> <div class="mt-3 px-4"> <div class="mt-5"> JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafii mengimbau, agar tidak ada aksi sweeping rumah makan selama bulan suci Ramadhan. Ia menegaskan pentingnya menjaga suasana yang harmonis di tengah kondisi masyarakat yang beragam, terutama dalam menjalankan ibadah puasa. &ldquo;Enggak ada, enggak ada. Enggak ada sweeping-sweeping lah. Itulah bentuk penghormatan kita bahwa selain kita yang berpuasa, masih ada kok saudara kita yang tidak berpuasa. Tapi bagi yang tidak berpuasa, ya memang kita enggak puasa, tapi hormati dong orang yang puasa,&rdquo; kata pria yang karib disapa Romo Syafii di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2). Menurutnya, sikap saling menghormati menjadi kunci utama dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama selama Ramadhan. Ia optimistis, jika masyarakat memegang prinsip tersebut, suasana Ramadhan akan berlangsung damai dan penuh toleransi. &ldquo;Saya kira harmoni ini akan melahirkan situasi yang cukup baik dengan masyarakat kita,&rdquo; tegasnya. Syafii juga menyinggung adanya imbauan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan lembaga keagamaan dan legislatif. Ia seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi VIII DPR RI agar seluruh elemen masyarakat menjaga keseimbangan antara menjalankan ibadah dan menghormati perbedaan. &ldquo;Ya, tadi kan imbauan cukup jelas ya baik dari Ketua MUI, baik juga dari Ketua Komisi VIII, agar pertama umat Islam menunaikan ibadah puasa dengan khusyuk, kemudian mereka yang tidak berpuasa diharapkan untuk menghormati orang yang berpuasa, tapi juga sebaliknya itu bahasa dari Ketua Komisi VIII. Artinya apa? Sedapat mungkin dibuatlah suasana yang itu menunjukkan penghormatan dari mereka yang tidak puasa kepada orang yang berpuasa,&rdquo; jelasnya. Ia menambahkan, umat Islam yang menjalankan puasa juga perlu memahami bahwa tidak semua orang memiliki kewajiban atau keyakinan yang sama. Karena itu, keberadaan fasilitas umum maupun rumah makan yang tetap beroperasi tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan. &ldquo;Tapi mungkin kita yang berpuasa ini harus menyadari juga, ternyata kan enggak semua orang berpuasa, sehingga masih memungkinkan ada fasilitas-fasilitas yang masih terus bisa dinikmati oleh orang yang tidak puasa. Kan enggak mungkin gara-gara kita puasa, maka semuanya harus merasakan puasa,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut, Syafii mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman keyakinan dan latar belakang. Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan toleransi dinilai jauh lebih tepat dibandingkan tindakan sweeping atau pemaksaan. &ldquo;Dalam arti yang enggak puasa pun karena keyakinan yang berbeda, harus tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan sebagainya. Tapi harus dipertimbangkan para koridor membangun kebersamaan, membangun kekompakan, saling menghormati sehingga persatuan kita tidak terganggu karena perbedaan-perbedaan,&rdquo; pungkasnya. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafii mengimbau, agar tidak ada aksi sweeping rumah makan selama bulan suci Ramadhan.

Wamenag Imbau Tak Ada Sweeping Rumah Makan saat Ramadhan: Yang Nggak Puasa Hormati Juga Dong

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/OSvIwXCIlMMAoty36YLasOLRP6z1OHbgT1pvIU0i-1-2918135169.jpg" alt="Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas (kanan) di kantor Muhammadiyah di Jakarta (4/6). (Hilmi/Jawa Pos)&nbsp;" /> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan elemen masyarakat agar tidak melakukan sweeping menjelang dan selama bulan Ramadhan. Ia&nbsp;menekankan pentingnya sikap saling menghormati antarumat beragama, khususnya menjelang dan selama bulan Ramadhan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta untuk menjaga toleransi dan tidak melakukan aksi sweeping yang dapat mengganggu kekhusyukan beribadah. Pernyataan tersebut disampaikan Anwar Abbas menyikapi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melarang aksi sweeping rumah makan selama Ramadan. &ldquo;Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan, karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah menyosialisasikan dan memberi pengertian kepada rakyat dan masyarakat luas, tentang perlunya ada sikap saling hormat-menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain,&rdquo; kata Anwar Abbas dalam keterangannya, Senin (16/2). Ia menegaskan, pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan tercipta suasana saling menghormati di wilayah masing-masing, demi menjaga kekhusyukan umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. &ldquo;Beberapa hari lagi umat Islam akan berpuasa sebulan penuh dalam bulan Ramadan. Umat Islam juga tidak perlu melakukan sweeping dan segala macamnya,&rdquo; tegasnya. Di sisi lain, Anwar juga berharap pemda termasuk Gubernur Jakarta dapat mengatur dan menertibkan pedagang agar aktivitas mereka tidak mengganggu umat Islam yang sedang berpuasa. &ldquo;Untuk itu kita berharap kepada pemerintah termasuk kepada gubernur Jakarta supaya dapat mengatur dan menertibkan para pedagang agar mereka tidak ikut merusak ibadah dari umat Islam yang sedang berpuasa,&rdquo; harapnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan keinginannya agar Ramadan di Jakarta berlangsung dengan penuh kedamaian dan kerukunan. Ia menegaskan tidak mengizinkan siapa pun, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan melakukan razia atau sweeping terhadap rumah makan selama Ramadan. &ldquo;Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,&rdquo; ujar Pramono di Jakarta Pusat, Sabtu, (14/2). Menurutnya, suasana Ramadan harus mencerminkan semangat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama. Ia juga mengingatkan bahwa Jakarta saat ini masih dalam suasana perayaan Imlek sebelum memasuki bulan suci Ramadan. &ldquo;Sekarang ini periodisasi kita menyambut Imlek dari tanggal 13 sampai dengan 17 itu Imlek. Nanti begitu tanggal 18, maka Jakarta wajahnya total berubah menjadi wajah yang Ramadan dan juga wajah yang menyambut Idul Fitri,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

MUI minta saling menghormati saat ibadah Ramadan dan larang sweeping. Gubernur Jakarta juga tekankan toleransi demi kekhusyukan ibadah puasa

MUI Larang Umat Islam Lakukan Sweeping Selama Ramadhan, Tapi Minta Pemda Tertibkan Pedagang

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/565251ff-87f7-41e0-8986-fd58cbacf58f-1002191397.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo (Foke). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" /> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprob) DKI secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan sweeping terhadap rumah makan selama Ramadhan tahun ini guna menjaga ketertiban dan kerukunan di Ibu Kota. "Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping',&rdquo; kata Gubernur DKI Pramono Anung di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Jakarta, Sabtu (14/2). Pramono menegaskan bahwa menyambut Ramadhan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan. Ia mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya bertanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif, terutama karena Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Menurut dia, momentum Ramadhan harus menjadi ajang memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan permasalahan sosial. Ia juga menegaskan segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan diizinkan. &ldquo;Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan,&rdquo; ujarnya. Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, telah menyiapkan berbagai agenda menyambut Ramadhan dan Idul Fitri agar berjalan tertib dan aman, termasuk penguatan kegiatan keagamaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tegas melarang ormas melakuikan sweeping terhadap rumah makan selama Ramadhan

Pemprov DKI Jakarta Larang Ormas Lakukan Sweeping Rumah Makan selama Ramadhan