<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/JKT_Siding-Etik-3-Bos-Pungli-Rutan-KPK-_MIFTAHUL-HAYAT-07-147362799.jpeg" alt="Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris (kanan), Albertina Ho (kiri)&nbsp;membacakan vonis putusan pelanggaran etik terhadap tiga bos pungutan liar ( pungli ) di rutan KPK di Kantor Dewan P" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris (kanan), Albertina Ho (kiri)&nbsp;membacakan vonis putusan pelanggaran etik terhadap tiga bos pungutan liar ( pungli ) di rutan KPK di Kantor Dewan P</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris menegaskan, koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah sering dilakukan. Karena itu, ia mengaku aneh jika hal tersebut dipermasalahkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang melaporkan koleganya Albertina Ho.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah berkali-kali," kata Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (25/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syamsuddin mencontohkan, koordinasi dengan PPATK dilakukan saat pihaknya menangani kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri dan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Ia pun merasa aneh, jika koordinasi Dewas KPK dengan PPATK dipersoalkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya agak aneh," tegas Syamsuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya melaporkan Anggota Dewas KPK, Albertina Ho ke Dewas KPK. Ghufron membenarkan dirinya melaporkan Albertina Ho itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya benar, saya sebagai insan KPK memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perdewas Nomor 3 Tahun 2021 menyatakan: Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi wajib: melaporkan apabila mengetahui ada dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Insan Komisi," ucap Ghufron dikonfirmasi, Rabu (24/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga laporan itu adalah pemenuhan kewajiban saya atas peraturan dewas sendiri," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menduga, Albertina Ho telah menyalahgunakan wewenangnya. Karena diduga, adanya permintaan terkait hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Materi laporan saya dugaan penyalahgunaan wewenang berupa meminta hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK," ungkap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ghufron, Dewas KPK seharusnya hanya berperan sebagai lembaga pengasawan, sehingga terlalu jauh apabila sampai meminta analisis transaksi keuangan pegawai KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Padahal dewas sebagai lembaga pengawasan KPK bukan penegak hukum dan bukan dalam proses penegakan hukum [bukan penyidik] karenanya tak berwenang meminta analisa transaksi keuangan tersebut," tegas Ghufron.</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengakui dirinya dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. "Betul, saya yang dilaporkan," akui Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> &nbsp;

Dewas KPK mengaku aneh jika hal tersebut dipermasalahkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang melaporkan koleganya Albertina Ho.

Dewas KPK Tegaskan Koordinasi dengan PPATK Sudah Sering,  Syamsuddin Haris: Aneh Jika Dipermasalahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/Eks-Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Di-Periksa-Dewas-KPK-Dery-Ridwansah-4JPG-3360855474.jpg" alt="Nasib Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran kode etik bakal ditentukan Dewas KPK pada Jumat (8/12)." width="100%">
<figcaption>Nasib Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran kode etik bakal ditentukan Dewas KPK pada Jumat (8/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan menggelar pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap Komisioner KPK Firli Bahuri pada Jumat (8/12). Dewas KPK bakal menentukan nasib Firli Bahuri tersebut. "Rencananya Jumat (8/12) pagi ini Dewas melakukan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran etik pak FB," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Jumat (8/12). Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan setelah Dewas KPK memeriksa seluruh saksi, serta pihak terlapor, dalam hal ini Firli Bahuri. "Dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Dewas secara tertutup tersebut akan diputuskan apakah kasus FB lanjut ke sidang etik atau tidak," ucap Syamsuddin. Dewas KPK telah memeriksa Firli Bahuri sebanyak dua kali, pada Selasa (5/12). Usai menjalani pemeriksaan, Firli Bahuri yang berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya memilih bungkam. Firli juga telah diperiksa Dewas KPK pada Senin (20/11) lalu. Saat itu, Firli mengaku didalami Dewas KPK terkait dugaan pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan dirinya oleh Dewas KPK. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Firli telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Namun, Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, penahanan tersangka merupakan kewenangan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. "Ya ikuti saja prosedurnya, tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subyektif, namun kemudian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik saya kira semuanya tetap berproses," ucap Sigit di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/12). Terpenting dalam kasus ini, pihaknya berkomitmen untuk membawa perkara yang menjerat Firli Bahuri ke pengadilan. Ia pun memastikan, Polri tak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi ini. "Dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dituntaskan," tegas Sigit. Firli disangkakan melanggar Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.

Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan setelah Dewas KPK memeriksa seluruh saksi, serta pihak terlapor, dalam hal ini Firli Bahuri.

Hari Ini Dewas KPK Tentukan Nasib Firli Bahuri Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2-3952100890.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga sedang bekerja terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli. Terutama soal beredarnya foto pertemuan Firli Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah lapangan bulu tangkis. "Kami sedang dalam proses klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait," ucap anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris kemarin. Haris menyebutkan, pihaknya telah memanggil SYL yang kini statusnya sebagai tersangka. Namun, saat ditanya hasil pemanggilan, Haris enggan menjawab. "Tunggu saja nanti hasilnya," ujarnya. Penggeledahan rumah Firli oleh Polda Metro Jaya mendapat respons banyak pihak. Termasuk para mantan ketua dan penyidik KPK. "Kami meminta agar Firli segera dinonaktifkan sementara guna memperlancar proses pemeriksaan yang sedang berlangsung," ucap Ketua KPK 2011&ndash;2015 Abraham Samad kepada Jawa Pos kemarin. Penonaktifan itu, menurut Abraham, penting karena dalam pemeriksaan sebelumnya, Firli sempat mangkir dua kali. Dia baru menjalani pemeriksaan pada Selasa (24/10). Mangkirnya Firli terjadi karena dia sedang menghadiri acara. Dengan dinonaktifkan, alasan berhalangan karena tugas tidak akan bisa lagi dipakai. Ketua KPK 2015&ndash;2019 Agus Rahardjo juga mendesak Polda Metro Jaya segera mengumumkan status Firli. Status itu penting untuk melihat penanganan lebih lanjut. Dia menyebut, sesuai Pasal 32 Ayat 1 UU 30/2002 tentang KPK, pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena empat hal. Salah satunya jika menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. Sementara itu, ayat 2 menjelaskan bahwa ketika pimpinan KPK menjadi tersangka, dia diberhentikan sementara dari jabatannya. Pada bagian lain, mantan pegawai KPK Yudi Purnomo mengapresiasi Polda Metro Jaya karena bergerak cepat memeriksa dan menggeledah rumah Firli. Dengan penggeledahan tersebut, penyidik meyakini ada barang bukti yang disembunyikan di tempat-tempat itu. "Diharapkan, penyidik bisa menemukan bukti itu," urainya dalam keterangan tertulisnya. (elo/idr/ygi/c7/oni)

Dewas KPK juga sedang bekerja terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli. Terutama soal beredarnya foto pertemuan Firli dan SYL.

Dewas KPK Panggil SYL, Klarifikasi Pertemuan dengan Firli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/syamsudin-Haris-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku tengah mempelajari laporaan dugaan gratifikasi nonton MotoGP, yang diterima pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar. Ihwal adanya hal ini dikatakan Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris.  “Ya benar ada pengaduan terhadap Ibu LPS (Lili Pintauli Siregar). Saat ini Dewas sedang mempelajari pengaduan tersebut sesuai prosedur operasional baku yang berlaku,” kata Haris kepada JawaPos.com. Selasa (12/4).  Haris melanjutkan, kendati pihaknya tengah mengusut laporan dugaan pelanggaran etik Lili, dia enggan mengungkapkan apakah Lili sudah diperiksa pihaknya.  “Semuanya dalam proses,” ucapnya diplomatis.  Sebelumnya diberitakan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lily Pintauli Siregar, kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, setelah sebelumnya dilaporkan dan terbukti berkomunikasi dengan pihak berperkara. Kali ini, Lily dilaporkan melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, karena diduga menerima gratifikasi menonton MotoGP, di Mandalika pada 18-20 Maret lalu, lengkap dengan akomodasi.  Sebagai tindak lanjut laporan tersebut, pada Jumat (1/4), Dewas KPK mengirim surat ke pihak Pertamina. Dalam Surat dengan Nomor: R/787/PI.02.03/03-04/04/2022, Dewas meminta pihak Pertamina, memberi data perihal pemesanan atau pembelian tiket MotoGP 2002 18-20 Maret 2002, untuk stake holder Pertamina pada Grandstand Premium Zona A-Red.  Selain itu Dewas juga meminta data sumber pembayar atau pemesanan dan/ atau pembelian tiket MotoGP 2022 tanggal 18-20 Maret 2022, untuk stake holder Pertamina pada Grandstand Premiun Zona A-Red.  Selanjutnya, Dewas juga meminta Pertamina untuk memberikan data pemesanan atau pembelian penginapan di Amber Lombok Beach Resort tanggal 16-22 Maret 2022.  Usai meminta data, Dewas juga meminta pihak Pertamina menghadiri surat panggilan klarifikasi pada Rabu (6/4) lalu, atas laporan tersebut.  Terkait hal ini, Anggota Dewas KPK Harjono membenarkan, jika pihaknya tengah mengusut laporan tersebut.  “Ya benar dalam proses,” kata Harjono dikonfirmasi JawaPos.com.  Sementara Lily Pintauli Siregar, belum menjawab pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.  Di lain pihak, VP Corporate Communication PT Pertamina , Fajriyah Usman belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Dewas KPK Pelajari Dugaan Penerimaan Gratifikasi Nonton MotoGP Lili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Angota-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polemik antara Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan eks pegawai KPK kembali bergulir. Kali ini laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar oleh Novel Baswedan cs ditolak dewas. Penolakan laporan tersebut kali kesekian dilakukan Dewas KPK.  Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko menyayangkan sikap dewas tersebut.  Koko menilai dewas seperti tidak senang dan kurang bersemangat melihat adanya aduan terkait dengan pimpinan KPK. Karena itu, dia menyebut sudah seharusnya peran dewas dievaluasi karena kerjanya yang lembek.  Seperti diberitakan, Dewas KPK enggan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Lili Pintauli Siregar. Laporan itu disampaikan dua mantan pegawai KPK pada Kamis (21/10). Yakni, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.  Sebelumnya, Lili pernah dilaporkan ke dewas terkait dengan dugaan pelanggaran etik dalam kasus Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Lili divonis terbukti melanggar etik dan dijatuhi hukuman berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.  Dalam keterangannya, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyatakan bahwa laporan Novel cs itu sumir karena tidak menjelaskan apa saja dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili. Menurut Haris, seharusnya pelaporan dugaan pelanggaran etik itu didasari bukti dan fakta perbuatan terlapor. Serta melampirkan saksi-saksi untuk menguatkan aduan tersebut.

Mantan Direktur KPK Desak Evaluasi Fungsi Dewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/dewas-kpk-berharap.jpg" alt="STRUKTUR BARU: Dewan Pengawas KPK, dari kiri Syamsuddin Hari, Harjono, Tumpak Hatorangan Panggabean (ketua), Albertino Ho, dan Artidjo Alkostar. (MUHAMMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>STRUKTUR BARU: Dewan Pengawas KPK, dari kiri Syamsuddin Hari, Harjono, Tumpak Hatorangan Panggabean (ketua), Albertino Ho, dan Artidjo Alkostar. (MUHAMMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengaku telah sembuh atau negatif Covid-19. Syamsuddin Haris kini sudah tidak lagi menjalani perawatan di rumah sakit dan sudah pulang ke rumah.  "Ya benar. Saya sudah seminggu di rumah dan dua kali swab terakhir negatif semua," kata Haris dikonfirmasi, Rabu (7/10).  Sebelumnya, pada 20 September 2020, Syamsuddin Haris dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Hal ini diketahui berdasarkan swab test yang dilaksanakan oleh jajaran Dewas KPK.  Informasi ihwal Syamsuddin Haris terpapar Covid-19 dikonfirmasi oleh Plt juru bicara KPK, Ali Fikri. Syamsuddin Haris juga telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. KPK sudah berkoordinasi dengan unit pelayanan kesehatan di tempat tinggal Syamsuddin Haris untuk menindaklanjuti hal tersebut.  Jajaran Dewas KPK juga telah memutuskan menunda sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik terhadap pelaksana tugas (Plt) Pengaduan Masyarakat (Dumas) Aprizal. Alasan penundaan, lantaran belum melakukan musyawarah majelis.  "Putusan belum bisa dilaksanakan karena belum ada musyawarah majelis dalam perkara ini. Oleh karena itu sidang kami tunda," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/9).  Tumpak menyampaikan, penundaan pembacaan putusan terhadap terperiksa Aprizal sampai 12 Oktober 2020 mendatang. Terlebih, salah satu anggota majelis etik, Syamsuddin Haris masih dalam perawatan karena terkonfirmasi Covid-19. "Karena saat ini juga PSBB, maka (ditunda sampai) 12 Oktober yang akan datang," ucap Tumpak.  Tumpak mengharapkan, rekannya Syamsuddin Haris pada 12 Oktober telah sehat. Sehingga majelis etik bisa melakukan musyawarah untuk menentukan putusan dugaan pelanggaran etik terhadap Aprizal. "Kita harap anggota majelis yang dalam keadaan sakit akan bisa sehat kembali dan kita akan melakukan panggilan lagi. Ini adalah panggilan resmi," tukas Tumpak.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NCFAGpMTbUs&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris Sembuh dari Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-disebut-pelengkap-sempurna-koalisi-gerindra-ini-sebabnya_m_229067.jpg" alt="Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah 115 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertular virus Korona atau Covid-19. Kini virus tersebut menular ke Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris.  Syamsuddin mengatakan dirinya saat ini menjalani perawatan di RS Pertamina, Jakarta setelah sebelumnya hasil test swab atau tes usap dinyatakan positif Covid-19.  "Yang jelas saya sejak tadi malam dirawat di RS Pertamina karena hasil swab dinyatakan positif Covid-19," ujar Syamsuddin kepada wartawan, Sabtu (19/9).  Syamsuddin meminta awak media untuk mendoakan dirinya supaya bisa sembuh dari virus yang berasal dari Tiongkok tersebut.  "Mohon doa ya rekan-rekan media," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/09/2020/kpk-akui-115-orang-terkonfirmasi-positif-covid-19/">KPK Akui 115 Orang Terkonfirmasi Positif Covid-19</a>  Sekadar informasi, Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri telah menginformasikan sebanyak 115 orang di lingkungan KPK yang telah terinfeksi Covid-19.  Jumlah tersebut didapatkan berdasarkan hasil tes swab pada tanggal 7 sampai 14 September terhadap 1.931 orang di KPK.  Dari 115 orang itu, diketahui 33 orang di antaranya telah pulih. Sementara yang masih positif baik dalam perawatan atau isolasi mandiri totalnya berjumlah 81 orang.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8KOTYUUgwnU

Positif Covid-19, Dewas KPK Syamsuddin Haris Dirawat di RS Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/syamsudin-Haris-640x446-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan wacana dibebaskannya 300 narapidana yang berumur 60 tahun. Hal ini sebagai upaya mitigasi pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19, di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).  "Saya kira tidak tepat jika napi koruptor, meskipun telah berusia 60 thn ke atas dan telah menjalani 2/3 masa hukuman, memperoleh hak pembebasan dengan alasan kemanusiaan karena wabah Covid-19," kata anggota Dewan Pengawas, Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Jumat (3/4).  Pernyataan Syamsuddin berbeda pendapat dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyambut positif wacana dibebaskannya koruptor dari balik jeruji besi. Namun, Syamsuddin menyebut pelaku korupsi masuk ke dalam bagian kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.   Menurutnya, para koruptor pun tidak pernah memikirkan dampak dari kerugian negara yang ditimbulkannya. Sehingga tak beralasan untuk membaskan koruptor dari dalam tahanan.  "Jadi wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 saya kira tidak tepat," jelas Syamsuddin.  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyambut baik wacana Menteri Hukum dan HAm Yasonna Laoly yang akan membebaskan 300 narapidana korupsi. Menurutnya, langkah Yasonna merupakan hal yang positif sebagai upaya pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).  "Kami menanggapi positif ide pak Yasonna, sebagai respon yang adaptif terhadap wabah virus Covid-19, mengingat kapasitas pemasyaratan kita telah lebih dari 300 persen. Sehingga penerapan sosial distance untuk warga binaan dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan, mereka sangat padat sehingga jaraknya tidak memenuhi syarat pencegahan penularan Covid-19," kata Ghufron dikonfirmasi, Kamis (2/4).  Ghufron menyampaikan, wacana dibebaskannya 300 narapidana korupsi merupakan pertimbangan kemanusiaan. Menurutnya, wacana yang dilontarkan Yasonna harus adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  "Itu semua harus dengan perubahan PP 99/2012 tersebut yang berperspektif epidemi. Namun juga tidak mengabaikan keadilan bagi warga binaan lainnya dan aspek tujuan pemidanaan," ucap Ghufron.  Untuk diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonanga Laoly mengusulkan adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus korona.   Yasonna merinci, setidaknya empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui proses asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut.  Kriteria pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan. Diperkirakan akan ada 15.442 terpidana narkotika yang akan dibebaskan.  Kriteria kedua, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Rencananya akan ada sekitar 300 koruptor yang akan dibebaskan.  Kriteria ketiga, bagi narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Namun harus ada pernyataan dari rumah sakit.  Terakhir, berlaku bagi narapidana warga negara asing (WNA) sebanyak 53 orang. Namun, wacana ini harus mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Berbeda dengan Pimpinan KPK, Dewas Tak Setuju Koruptor Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/5-Dewan-Pengawas-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris mengatakan pimpinan lembaga antirasuah akan terus dipantau kinerjanya. Syamsuddin mengatakan, akan ada evaluasi yang diberikan Dewan Pengawas terhadap lima pimpinan KPK tersebut. Evaluasi itu dilakukan setiap tiga bulan sekali.  "Kami dan pimpinan KPK sudah sepakat, untuk efektivitas evaluasi dilakukan secara tiga bulanan atau triwulan," ujar Syamsuddin Haris di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1).  Syamsuddin mengatakan yang pertama dipantau adalah kinerja. Kemudian kedua adalah melalui laporan akuntabilitas. Sehingga nantinya Dewan Pengawas memberikan laporan penilaian ke pimpinan KPK.  "Rekomendasi ini akan didokumentasikan dalam laporan capaian kinerja yang akan ditandatangani KPK dan Dewan Pengawas," katanya.  Selain evaluasi secara tiga bulanan. Dewan Pengawas juga akan mengevaluasi kinerja pegawai KPK.  "Jadi Dewan Pengawas menghasilkan produk antara lain evaluasi dan rekomendasi kinerja KPK," ungkapnya.   Kebijakan ini kontradiktif dengan Pasal 37B ayat (1) huruf f UU N.19 Tahun 2019 Tentang KPK. Adapun pasal tersebut berbunyi, "Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  Syamsuddin meyakini, meskipun berbeda dengan apa yang diamanatkan UU KPK yang baru, namun dirinya meyakini hal itu akan menjadikan kinerja KPK menjadi lebih optimal.   Adapun ‎fungsi Dewan Pengawas KPK antara lain menyiapkan dan memfasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.  Kemudian memfasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK serta fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK.  Berikut merupakan delapan fungsi Sekretariat Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres 91 Tahun 2019  a. Penyiapan dan fasilitasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.  b. Penerimaan dan fasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan;  c. Fasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;  d. Fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;  e.Fasilitasi penyelenggaraan sidang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;  f. Fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;  g. Penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;  h. Pelaksanaan urusan administrasi umum Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dewas Evaluasi Pimpinan dan Pegawai KPK Per 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/syamsudin-Haris-640x446-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris, menyatakan akan mengevaluasi pimpinan KPK terkait adanya dugaan menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus proses pergantian antarwaktu (PAW). Sebab diduga terdapat kejanggalan pemberian informasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, terkait keberadaan Harun Masiku.  "Tentu kita akan mengevaluasi semua itu, cuma tidak bersifat kasuistik, kecuali yang bersifat etik," kata Syamsuddin ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).  Syamsuddin menyatakan, Dewas akan mengevuasi kinerja KPK dalam tiga bulan berkala. Menurutnya, hal ini merupakan mekanisme berkala yang dilakukan Dewas kepada pimpinan hingga pegawai KPK.  "Sifatnya pengawasan berkala selama tiga bulanan, jadi ada mekanisme pengawasan berkala beserta evaluasi kinerja secara berkala yang disepakati antara Dewas dengan pimpinan KPK," ujar Haris.  Sebelumnya, KPK enggan untuk mengusut dugaan adanya menghalang-halangi atau obstruction of justice proses penyidikan terkait keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Lembaga antirasuah menyebut, belum melihat adanya upaya merintangi penyidikan terkait keberadaan Harun.  "Kami tidak memandang sejauh itu ya (adanya dugaan merintangi penyidikan)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).  Informasi mengenai keberadaan Harun terkesan janggal. Dalam pemberitaan disebutkan, Harun telah kembali ke Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu. Namun, hal ini baru dibenarkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada hari ini, Rabu (22/1).  Harun yang sebelumnya menurut Imigrasi berada di Singapura sejak Senin (6/1), ternyata sehari sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang meringkus Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1) telah berada di Tanah Air.  Kejanggalan ini pun lantaran, Menkumham Yasonna Laoly yang juga politikus PDIP ini pada Kamis (16/1) lalu menyampaikan, Harun masih berada di Singapura. Namun, kemudian muncul pemberitaan bahwa tersangka pemberi suap Harun masiku berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) sehari sebelum terjadinya operasi senyap KPK.  Pemberitaan itu dilengkapi dengan rekaman CCTV, yang memperlihatkan Harun tengah berada di Bandara Soekarno Hatta. Namun, baru pada Rabu (22/1), Ditjen Imigrasi mengakui Harun telah berada di Indonesia. Imigrasi mengaku adanya delay system sehingga menghambat pemberian informasi terkait keberadaan Harun.  Kendati demikian, KPK lebih memilih untuk menunggu adanya pendalaman yang dilakukan pihak Imigrasi terkait adanya delay system. Nantinya, KPK akan menindaklanjuti laporan adanya delay system, ada faktor kesengajaan atau tidak.  "Dirjen Imigrasi akan melakukan pendalaman. Tentunya itu adalah informasi positif, informasi yang bagus. Apa nanti kemudian di sana ada unsur kesengajaan, atau lalai ataupun yang lainnya, tentu perlu pendalaman dulu ke sana," tukas Ali.

Janggal Informasi Soal Harun Masiku, Dewas Akan Evaluasi Pimpinan KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#syamsuddin haris

Berita Terkini

Dewas KPK Tegaskan Koordinasi dengan PPATK Sudah Sering, Syamsuddin Haris: Aneh Jika Dipermasalahkan