<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Penumpang-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Suasana penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, Selasa (8/3./2022). Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR, dengan syarat suda" width="100%">
<figcaption>Suasana penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, Selasa (8/3./2022). Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR, dengan syarat suda</figcaption>
</figure><h3>Stiker Jaga Jarak di Kursi Angkutan Umum Dicabut</h3> JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelonggaran-aturan/">Pelonggaran aturan</a> untuk pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) resmi diberlakukan kemarin. Tak ada lagi jaga jarak di dalam angkutan umum. Baik untuk moda transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api. Kebijakan tersebut dituangkan dalam empat surat edaran (SE) menteri perhubungan. Yakni, SE Nomor 21 Tahun 2022 untuk PPDN transportasi udara, SE 23 Tahun 2022 untuk transportasi darat, SE 24 Tahun 2022 untuk transportasi laut, dan SE 25 Tahun 2022 untuk kereta api. ”Empat SE Kemenhub itu merujuk pada SE Satgas Penanganan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> Nomor 11 Tahun 2022,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kemarin (9/3). Keempat SE sama-sama meresmikan penghapusan syarat tes antigen maupun PCR untuk mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua maupun ketiga (booster). PPDN yang baru mendapatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin/">vaksin</a> dosis pertama masih diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Bisa juga menunjukkan hasil rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki <a href="https://www.jawapos.com/tag/penyakit-komorbid/">penyakit komorbid</a> yang menyebabkan tidak dapat divaksin wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dengan sampel diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam. Bisa juga dengan rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam. Kemudian, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Adita menambahkan, PPDN berusia di bawah 6 tahun juga bisa melakukan perjalanan dengan pendamping dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Empat SE Kemenhub itu berlaku mulai kemarin (8/3) dan akan dievaluasi sesuai dinamika di lapangan. Meski aturan kini sudah longgar, Adita mengimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Yaitu, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Khusus pengaturan transportasi darat, <a href="https://www.jawapos.com/tag/dirjen-perhubungan/">Dirjen Perhubungan</a> Darat Budi Setiadi mengatakan, pembatasan kapasitas penumpang mobil umum, kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan masih berlaku. Jumlah penumpang dibatasi maksimum 70 persen dari kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) untuk daerah PPKM level 4 dan level 3. Untuk daerah dengan PPKM level 2 dan 1, jumlah penumpang boleh hingga 100 persen kapasitas dengan tetap menerapkan jaga jarak fisik. ”Terkait dengan protokol kesehatan di setiap simpul transportasi, seluruh pelaku perjalanan dalam negeri masih tetap aktif dan wajib melaksanakan. Seperti penggunaan masker maupun hand sanitizer serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” jelas Budi. SE Kemenhub tersebut langsung ditindaklanjuti oleh sejumlah pengelola moda transportasi. Kemarin (9/3) PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah membebaskan calon penumpang dari kewajiban menunjukkan hasil tes swab antigen maupun PCR bila sudah divaksin Covid-19 secara lengkap. VP Public Relations KAI Joni Martinus menjelaskan, validasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/data-vaksinasi/">data vaksinasi</a> pelanggan dilakukan dengan cara pengintegrasian ticketing system KAI dengan aplikasi PeduliLindungi. Dengan begitu, data vaksinasi pelanggan dapat langsung diketahui oleh KAI pada saat pemesanan tiket. Baik itu melalui KAI Access, web KAI, maupun saat boarding. ”Kami senantiasa mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan pemerintah untuk mencegah persebaran Covid-19,” ungkapnya. Bagaimana calon penumpang yang baru divaksin dosis pertama? Joni mengatakan, mereka tetap wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes Covid-19. Pelanggan yang tidak atau belum divaksin karena alasan medis harus menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Sementara itu, untuk KA lokal dan aglomerasi, pelanggan wajib divaksin minimal dosis pertama, kecuali anak usia di bawah 6 tahun. Mereka tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. ”Pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan serta pelanggan yang sudah divaksin tapi <a href="https://www.jawapos.com/tag/positif-covid-19/">positif Covid-19</a> dalam kurun waktu 14 hari ke belakang tidak boleh melakukan perjalanan,” tegasnya. Mereka dipersilakan untuk membatalkan tiketnya. Lebih lanjut dia menyampaikan, berdasar SE Kemenhub yang baru, kapasitas angkut KA jarak jauh sudah dibolehkan 100 persen. Kendati demikian, aturan protokol kesehatan tetap wajib dijalankan. Pelanggan wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, dan menggunakan hand sanitizer. Pelanggan juga tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan. Larangan makan dan minum untuk perjalanan kurang dari dua jam juga tetap diterapkan, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat untuk pengobatan. Berbeda dengan KA jarak jauh, commuter line masih menerapkan pembatasan kapasitas pengguna maksimal 60 persen. Itu berlaku untuk KRL, baik di wilayah <a href="https://www.jawapos.com/tag/jabodetabek/">Jabodetabek</a> maupun KRL Jogja-Solo. Sebelumnya, kapasitas maksimal untuk KRL hanya 40 persen. Mengikuti kebijakan pelonggaran tersebut, markah di tempat duduk telah dicabut. Akan diganti dengan stiker sosialisasi yang berisi ajakan menjaga jarak. Perubahan itu tak serta-merta membuat volume pengguna KRL naik tajam. Kemarin (9/3) jumlah penumpang cenderung stabil. Pada jam sibuk pagi hari, pengguna KRL mencapai 124.923 orang. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 127.103 pengguna. Hingga pukul 15.00 WIB, jumlah pengguna mencapai 273.449 orang. ”Angka ini juga stabil dibandingkan hari kemarin yang berjumlah 268.786,” ungkap VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba. Selain kapasitas, ada penyesuaian untuk anak usia di bawah lima tahun (balita). Mereka kini bisa naik KRL dengan syarat didampingi orang tua dan mengikuti <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a> secara ketat. Mereka pun hanya dibolehkan menggunakan KRL di luar jam-jam sibuk. Anne menegaskan, meski aturan perjalanan kini lebih fleksibel, protokol kesehatan tetap wajib diterapkan. Pengguna wajib memakai masker dan disarankan masker ganda dengan dilapisi masker kain. Pengguna juga wajib sudah divaksin dengan melakukan scan melalui aplikasi PeduliLindungi. ”Aturan larangan berbicara secara langsung maupun melalui telepon selama berada di dalam kereta juga tetap berlaku,” tegasnya.

Sudah Vaksin Dosis II dan III? Traveling Tak Perlu PCR atau Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan tes PCR sebagai syarat perjalanan untuk semua moda transportasi adalah kebijakan yang menyulitkan rakyat. Karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai merangkak bangkit, usai berbagai pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-19.  "Meskipun diturunkan harganya, kebijakan tes PCR sebagai syarat perjalanan menyulitkan dan memberatkan rakyat. PKS concern dalam masalah keluarga, adanya beban tes PCR sebagai syarat perjalanan pasti menambah beban biaya belanja keluarga," ujar Mufida kepada wartawan, Jumat (29/10).  Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini  menyebut tes PCR sebagai syarat perjalanan juga memiliki beberapa catatan. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang cepat dalam memproses hasil PCR. Padahal, papar dia, kebutuhan dalam perjalanan adalah kecepatan dalam proses.  "PCR memerlukan waktu lebih lama untuk mengetahui hasilnya. Padahal sampling droplet yang dites berlaku pada saat di tes. Sehingga saat bepergian setelah dua hari berikutnya misalnya, apakah hasil tesnya masih akurat?," tanyanya.  Penambahan beban ini, ungkap Mufida, akan berdampak bagi mereka yang bepergian lebih dari tiga hari. Sebab saat ini hasil tes PCR berlaku selama tiga hari.  "Berapapun harganya meski sudah diturunkan Rp 275 ribu, jika perginya lebih dari tiga hari, maka harus dua kali PCR untuk pulang pergi, sehingga semakin menambah beban masyarakat," katanya.  Mufida juga menekankan, agar agresivitas vaksinasi Covid-19 lebih dilakukan. Vaksinasi dilakukan guna meminimalisir dampak berat dari penularan Covid-19.  "Vaksin sudah dijadikan sebagai syarat dalam mengakses fasilitas publik. Kini ditambah syarat PCR untuk perjalanan. Kebijakan ini harus ditinjau ulang," pungkasnya.

Oposisi Tegaskan Syarat PCR Hanya Menyulitkan Masyarakat Saja

Syarat PCR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Syarat PCR

Berita Terkini

Sudah Vaksin Dosis II dan III? Traveling Tak Perlu PCR atau Antigen

Oposisi Tegaskan Syarat PCR Hanya Menyulitkan Masyarakat Saja

Download Aplikasi JawaPos.com