<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/Salah-satu-manfaat-metode-pinjaman-Syariah-adalah-bebas-riba-dan-dijamin-halal-anjianhuaFreepik-3440602747.jpg" alt="Salah satu manfaat metode pinjaman Syariah adalah bebas riba dan dijamin halal. (anjianhua/Freepik)" width="100%">
<figcaption>Salah satu manfaat metode pinjaman Syariah adalah bebas riba dan dijamin halal. (anjianhua/Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Manfaat Metode Pinjaman Syariah tidak hanya terasa bagi individu, tetapi juga berpengaruh besar terhadap keadilan ekonomi masyarakat.&nbsp; Berbeda dengan sistem konvensional yang mengenakan bunga, metode ini berlandaskan prinsip Islam, menjunjung kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi.&nbsp; Oleh karena itu, banyak orang kini mulai beralih ke sistem syariah untuk mendapatkan ketenangan finansial sekaligus keberkahan. Pinjaman syariah, atau disebut juga pembiayaan syariah, merupakan produk keuangan yang menyalurkan dana kepada nasabah berdasarkan akad sesuai hukum Islam.&nbsp; Seluruh skema dan perjanjiannya telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga penggunaannya dijamin bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/016748443/ini-6-gejala-burnout-pada-pekerja-untuk-deteksi-dini-wajib-tahu-supaya-bisa-cari-solusinya">Ini 6 Gejala Burnout pada Pekerja untuk Deteksi Dini, Wajib Tahu supaya Bisa Cari Solusinya!</a> Berikut ini tujuh manfaat utama yang bisa Anda rasakan dari penerapan metode pinjaman syariah seperti dirangkum dari website resmi&nbsp;Bank Mega Syariah, OCBC, dan&nbsp;Sharia Knowledge Centre: <h3 dir="ltr">1. Bebas Riba dan Dijamin Halal</h3> Keunggulan paling jelas dari manfaat metode pinjaman syariah adalah bebas bunga. Dalam sistem konvensional, bunga menjadi bentuk imbal jasa yang dapat memberatkan nasabah.&nbsp; Namun pada sistem syariah, keuntungan diperoleh melalui prinsip bagi hasil atau margin jual beli yang disepakati di awal. Hal ini membuat transaksi finansial menjadi lebih halal, tenang, dan sesuai dengan ajaran Islam.&nbsp; Sebagaimana dijelaskan oleh OJK, setiap pembiayaan syariah harus berdasarkan akad yang sah secara hukum agama, seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/016748433/12-imunisasi-wajib-untuk-balita-agar-terlindung-dari-penyakit-berbahaya-sudahkah-si-kecil-melengkapinya">12 Imunisasi Wajib untuk Balita agar Terlindung dari Penyakit Berbahaya, Sudahkah Si Kecil Melengkapinya?</a> <h3 dir="ltr">2. Sistem Akad yang Jelas dan Menguntungkan</h3> Salah satu keuntungan metode pinjaman syariah terletak pada akad yang transparan. Semua kesepakatan dilakukan di awal dan tidak dapat diubah sepihak.&nbsp; Misalnya, pada akad murabahah, bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin tetap yang disepakati. Dengan demikian, nasabah mengetahui secara pasti berapa cicilan yang harus dibayar tanpa khawatir perubahan bunga seperti di sistem konvensional. <h3 dir="ltr">3. Pembagian Risiko yang Adil</h3> Dalam sistem keuangan konvensional, kerugian biasanya sepenuhnya ditanggung oleh nasabah.&nbsp; Namun dalam metode pinjaman syariah, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Contohnya pada akad musyarakah mutanaqishah, bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal, kemudian hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan.&nbsp; Sistem ini tidak hanya adil, tapi juga memperkuat rasa kemitraan antara kedua pihak. <h3 dir="ltr">4. Pelayanan Nasabah yang Lebih Personal</h3> Karena jumlah nasabah di lembaga keuangan syariah cenderung lebih sedikit dibanding konvensional, pelayanan yang diberikan pun lebih intens dan personal.&nbsp; Nasabah dapat berdiskusi langsung dengan petugas bank mengenai akad, cicilan, dan solusi jika terjadi kendala. Pelayanan seperti ini menjadikan manfaat metode pinjaman syariah terasa lebih manusiawi dan berorientasi pada solusi, bukan sekadar profit. <h3 dir="ltr">5. Mendorong Ekonomi Berkeadilan</h3> Sistem syariah menekankan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk usaha haram seperti judi, alkohol, atau narkoba.&nbsp; Sebaliknya, dana difokuskan untuk sektor produktif seperti UMKM, perdagangan halal, dan kegiatan sosial. Dengan prinsip ini, manfaat metode pinjaman syariah turut menciptakan ekonomi yang inklusif dan tidak merugikan salah satu pihak. <h3 dir="ltr">6. Memberdayakan Pelaku Usaha Mikro</h3> Bagi pelaku usaha kecil yang kesulitan mengakses kredit konvensional, pembiayaan mikro syariah bisa menjadi solusi.&nbsp; Skema pembiayaan ini lebih fleksibel dan tidak membebani nasabah dengan bunga tinggi. Menurut data dari Bank Mega Syariah, pembiayaan mikro syariah terbukti mampu meningkatkan akses permodalan bagi UMKM serta membantu pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah.&nbsp; Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan individu, tapi juga berdampak sosial. <h3 dir="ltr">7. Bernilai Ibadah Melalui Zakat dan Sedekah</h3> Keunikan lain dari sistem ini adalah sebagian keuntungan lembaga keuangan syariah disalurkan untuk zakat dan kegiatan sosial.&nbsp; Rata-rata, 2,5% dari total keuntungan dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat.&nbsp; Artinya, saat Anda menjadi nasabah syariah, sebagian transaksi Anda juga berkontribusi pada amal jariyah. Hal ini menjadi keuntungan metode pinjaman syariah yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga spiritual. Secara keseluruhan, manfaat metode pinjaman syariah meliputi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.&nbsp; Sistem ini menghadirkan keadilan dalam transaksi, ketenangan bagi nasabah Muslim, serta dukungan nyata terhadap ekonomi berkelanjutan. Dengan prinsip bebas riba, berbagi risiko, dan menyalurkan sebagian keuntungan untuk zakat, metode pinjaman syariah menjadi pilihan finansial yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa keberkahan.

Temukan 7 Manfaat Metode Pinjaman Syariah yang bebas riba, adil, dan halal untuk kebutuhan finansial Anda. Yuk kenali keuntungannya!

Ini 7 Manfaat Metode Pinjaman Syariah bagi Keuangan yang Lebih Halal dan Adil, Apa Saja Itu?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/WhatsApp-Image-2025-10-25-at-202326-1217327262.jpeg" alt="Jajaran pimpinan BSI bersama Pembicara Sharia Financial Planner dan moderator saat gelaran BSI Wealth Insight" width="100%">
<figcaption>Jajaran pimpinan BSI bersama Pembicara Sharia Financial Planner dan moderator saat gelaran BSI Wealth Insight</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash; PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melalui BSI Prioritas terus memperkuat posisinya sebagai sahabat finansial pengelolaan kekayaan syariah (sharia wealth management) terdepan dan bank emas terpercaya di Indonesia. Melalui gelaran BSI Wealth Insight bertajuk &ldquo;Golden Step Into the Future&rdquo;, BSI memberikan insight kepada nasabah prioritas di Surabaya mengenai peluang dan tantangan investasi emas di era bullion banking yang semakin berkembang. Acara eksklusif yang diselenggarakan di Double Tree Hotel, Surabaya ini menjadi platform bagi BSI untuk berbagi wawasan mendalam seputar prospek emas sebagai salah satu pilihan investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen BSI untuk meningkatkan literasi finansial nasabah dalam menghadapi dinamika pasar dan inovasi produk investasi berbasis syariah. RCEO Regional VIII BSI Surabaya Jajang Abdul Karim, menyatakan bahwa emas telah berevolusi menjadi instrumen investasi strategis yang mampu menjawab kebutuhan investor modern. "Dalam beberapa tahun terakhir, emas semakin menegaskan posisinya bukan hanya sebagai instrumen lindung nilai, tetapi juga sebagai bagian penting dari strategi pengelolaan kekayaan. Perkembangan bullion banking membuka peluang besar bagi BSI untuk menghadirkan inovasi produk, baik kepemilikan emas secara fisik maupun melalui kanal digital, yang lebih modern, aman, dan transparan bagi nasabah kami," ujar Jajang. Komitmen BSI dalam mengembangkan ekosistem emas syariah di Indonesia tercermin dari kinerja bisnis yang solid. Bisnis emas telah menjadi engine pertumbuhan bisnis BSI hingga Triwulan II Tahun 2025. Pembiayaan bisnis emas BSI melesat 88,25% (YoY) mencapai Rp16,88 triliun, yang terdiri atas Cicil Emas Rp9,09 triliun tumbuh 155,41% (YoY), dan Gadai Emas Rp7,79 triliun tumbuh 44,08% (YoY). Melesatnya bisnis berbasis emas juga meningkatkan pendapatan margin perseroan ke level Rp14,09 Triliun, tumbuh 16,61% (YoY) serta pendapatan berbasis fee menjadi Rp2,94 triliun, naik 18,37%. Animo masyarakat terhadap BSI Emas juga terlihat dari kelolaan Tabungan Emas BSI telah menyentuh lebih dari 1 Ton emas. Acara BSI Wealth Insight menghadirkan para pakar untuk membahas berbagai topik krusial, mulai dari masa depan bullion banking, strategi investasi emas yang efektif, hingga perbandingan antara kepemilikan emas secara fisik dan melalui kanal digital. Jajang juga menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, emas tetap menjadi aset primadona. "Prospek emas ke depan cukup potensial. Fungsinya sebagai safe haven dan potensi kenaikan nilainya menjadikan emas sebagai komponen wajib dalam portofolio investasi yang tangguh. Melalui produk yang tepat, emas dapat menjadi kunci untuk mencapai kemandirian finansial yang berkelanjutan. Keberadaan bisnis emas BSI juga merupakan upaya dukungan bagi program pemerintah dalam mendorong hilirisasi emas," jelas Jajang. Sementara itu, Jajang menambahkan bahwa BSI terus berinovasi untuk menyesuaikan produk dengan profil investor yang beragam. "Kami memahami bahwa setiap nasabah memiliki preferensi berbeda. Oleh karena itu, BSI menyediakan pilihan investasi kepemilikan emas secara fisik dan melalui kanal digital melalui Byond by BSI yang memungkinkan nasabah berinvestasi dengan mudah, kapan pun dan di mana pun," ungkap Jajang. Melalui acara ini, BSI berharap dapat mempererat engagement dengan nasabah BSI Prioritas, sekaligus memperkuat positioning BSI sebagai mitra terpercaya dalam pengelolaan kekayaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari langkah strategis BSI untuk tidak hanya menjadi pemimpin dalam layanan perbankan syariah, tetapi juga sebagai bank emas pilihan utama masyarakat Indonesia. Adapun kinerja segmen wealth management BSI hingga Triwulan II 2025 telah mengelola lebih dari 69 ribu nasabah Prioritas. Wealth Management BSI juga menghadirkan berbagai produk sesuai kebutuhan nasabah seperti produk emas (Tabungan E-Mas, BSI Gold, Cicil Emas BSI dan Gadai Emas BSI), Reksa Dana Syariah, Sukuk, dan Produk Bancassurance. BSI Prioritas juga menghadirkan berbagai layanan dan fasilitas ekslusif bagi nasabah seperti Konsultasi Waris dan Hajj &amp; Umrah Concierge.

BSI memberikan insight kepada nasabah prioritas di Surabaya mengenai peluang dan tantangan investasi emas di era bullion banking.

BSI Prioritas Selenggarakan Wealth Insight untuk Tingkatkan Literasi Emas dan Perkuat Komitmen Bank Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/image-2025-09-04T103351037-2568683616.png" alt="Ilustrasi Deposito Bank (Bank Sinarmas)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Deposito Bank (Bank Sinarmas)</figcaption>
</figure> ​JawaPos.com - Deposito syariah dan konvensional menjadi pilihan populer bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengamankan dana mereka sekaligus memperoleh keuntungan yang relatif stabil, walaupun dengan prinsip dan mekanisme yang berbeda. Melansir dari Bank Mega Syariah, deposito syariah berlandaskan prinsip bagi hasil tanpa bunga sesuai dengan syariat Islam, sementara deposito konvensional menggunakan mekanisme bunga tetap yang dihitung berdasarkan suku bunga pasar. Pemilihan antara kedua produk deposito ini perlu mempertimbangkan tujuan keuangan, kepatuhan agama, serta preferensi risiko setiap individu, agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan keuntungan Memilih deposito bukan sekadar soal angka bunga, tetapi juga penyesuaian dengan prinsip hidup dan kebutuhan investasi Anda, sehingga opsi antara syariah atau konvensional menjadi penting untuk dipahami. Lansiran sumber dari Bank Mega Syariah mengulas bahwa deposito syariah dijalankan berdasarkan prinsip Islam dengan akad mudharabah dan skema bagi hasil (nisbah), sedangkan deposito konvensional memberikan bunga tetap tanpa unsur persetujuan pembagian hasil. Menurut Bank OCBC NISP, perbedaan utama terletak pada sistem bagi hasil versus bunga tetap, di mana deposito syariah memiliki imbal hasil yang fluktuatif, sedangkan deposito konvensional menjanjikan hasil tetap sejak awal perjanjian dibuat. Berikut 5 perbedaan Deposito Syariah dan Konvensional 1. Perbedaan Prinsip Dasar dan Akad - Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, yang berarti nasabah bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola dana. - Deposito konvensional menggunakan sistem bunga tetap yang dihitung sejak awal perjanjian, tanpa memperhatikan kinerja investasi bank. 2. Perbedaan Imbal Hasil dan Risiko - Imbal hasil deposito syariah bersifat fluktuatif karena tergantung pada keuntungan investasi yang dijalankan bank. - Imbal hasil deposito konvensional bersifat tetap sehingga lebih mudah diprediksi, meskipun potensi returnnya bisa lebih rendah. 3. Perbedaan Pengelolaan Dana - Dana deposito syariah hanya ditempatkan pada instrumen halal yang sesuai syariat, diawasi Dewan Pengawas Syariah (DSN&ndash;MUI). - Dana deposito konvensional lebih fleksibel dan ditempatkan pada instrumen sesuai regulasi perbankan umum. 4. Perbedaan Penalti dan Administrasi - Pada deposito syariah, pencairan sebelum jatuh tempo umumnya hanya dikenakan biaya administrasi sesuai kesepakatan awal. - Pada deposito konvensional, pencairan lebih awal biasanya terkena penalti berupa potongan bunga. 5. Perbedaan Legalitas dan Pencatatan Akuntansi - Dalam akuntansi, deposito syariah dicatat sebagai bentuk investasi karena terkait bagi hasil. - Deposito konvensional dicatat sebagai kewajiban (utang) bank kepada nasabah, karena sifatnya bunga yang harus dibayar. Bagi yang menghargai prinsip Islami dan menghindari riba, deposito syariah bisa menjadi pilihan yang tidak hanya &ldquo;aman secara finansial&rdquo; tapi juga nyaman secara moral dan spiritual. Sementara bagi yang mengutamakan kepastian pengembalian dan risiko minimal, deposito konvensional menawarkan kenyamanan melalui bunga tetap dan penjelasan yang lebih sederhana. Sebelum menentukan pilihan, refleksikan tujuan finansial Anda, apakah ingin stabilitas jangka pendek, atau lebih menghargai aspek etika dan potensi keuntungan yang seimbang. Konsultasikan pada pihak bank atau penasihat keuangan untuk menghitung simulasi antara bunga tetap atau nisbah bagi hasil, agar pilihan Anda lebih personal dan terinformasi. (*)

Deposito syariah dan konvensional menjadi pilihan populer bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengamankan dana mereka.

5 Panduan Praktis Menentukan Deposito Syariah atau Konvensional Sesuai Kebutuhan Finansial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/FotoJet-2025-07-08T173047561-4161082044.jpg" alt="Ilustrasi cicilan rumah. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cicilan rumah. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Memiliki rumah sendiri adalah impian banyak orang. Namun, tantangan terbesar sering kali datang dari cara pembiayaannya. Terlebih bagi keluarga muslim yang ingin terhindar dari riba, penting untuk memahami cara memiliki rumah yang halal dan sesuai prinsip syariah. Cicilan rumah tanpa riba menjadi solusi yang kini semakin banyak ditawarkan oleh lembaga syariah, baik melalui bank maupun developer independen. Pendekatannya menggunakan akad-akad yang diakui dalam fikih muamalah dan diawasi oleh dewan syariah. Dikutip dari situs Ecotown.id, terdapat tiga akad utama yang umum digunakan dalam cicilan rumah syariah, yaitu murabahah, musyarakah mutanaqisah, dan ijarah muntahia bittamlik. Ketiganya tidak menggunakan sistem bunga (interest), melainkan menggunakan akad jual beli atau sewa yang disepakati secara transparan. 1. Murabahah Pada akad murabahah, lembaga pembiayaan membeli rumah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan margin keuntungan tetap. Besaran margin tersebut sudah disepakati sejak awal dan tidak berubah hingga pelunasan selesai. 2. Musyarakah Mutanaqisah Sementara itu, musyarakah mutanaqisah adalah skema kepemilikan bertahap di mana konsumen dan lembaga berbagi kepemilikan atas rumah tersebut. Setiap cicilan yang dibayar konsumen akan secara bertahap mengurangi porsi kepemilikan lembaga sampai rumah sepenuhnya menjadi milik konsumen. 3. Ijarah muntahia bit tamlik Adapun skema ijarah muntahia bittamlik menawarkan opsi sewa rumah selama periode tertentu, kemudian diakhiri dengan proses jual beli. Opsi ini kerap dipilih oleh mereka yang ingin fleksibilitas dalam kepemilikan properti secara bertahap. Salah satu keunggulan cicilan syariah adalah tidak adanya penalti saat pelunasan dipercepat. Nasabah yang ingin melunasi lebih awal justru mendapat kemudahan, berbeda dengan sistem konvensional yang mengenakan denda tambahan. Dikutip dari situs BigAlpha.id, cicilan syariah juga dinilai lebih transparan dan stabil. Sebab, nilai cicilan bersifat tetap karena ditentukan berdasarkan kesepakatan margin di awal, bukan dipengaruhi oleh suku bunga Bank Indonesia seperti KPR konvensional. Selain itu, uang muka (DP) untuk rumah syariah juga fleksibel. Beberapa pengembang atau lembaga menawarkan DP mulai dari 10&ndash;30 persen, tergantung pada kemampuan finansial nasabah dan kesepakatan yang dibuat di awal akad. Hal ini memberikan keleluasaan bagi calon pembeli untuk menyesuaikan dengan kemampuan finansial mereka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016120287/lapor-mas-wapres-catat-7590-aduan-dari-urusan-pendidikan-hingga-keringanan-cicilan-setwapres-klaim-respons-cepat">Lapor Mas Wapres Catat 7.590 Aduan, Dari Urusan Pendidikan Hingga Keringanan Cicilan, Setwapres Klaim Respons Cepat</a> Namun, ada beberapa catatan penting sebelum memilih cicilan rumah syariah. Salah satunya adalah memastikan legalitas lembaga pembiayaan atau pengembang perumahan yang menawarkan skema syariah. Pastikan mereka diawasi oleh otoritas keuangan dan memiliki dewan pengawas syariah. Calon pembeli juga perlu memeriksa akad secara menyeluruh, termasuk margin keuntungan, tenor cicilan, serta rincian kewajiban dan hak masing-masing pihak. Akad yang jelas dan tertulis akan membantu menghindari konflik di kemudian hari. Selain itu, tenor cicilan yang ditawarkan dalam sistem syariah biasanya cukup bervariasi, mulai dari 5 tahun hingga 20 tahun, tergantung kesepakatan antara pihak pembeli dan lembaga pembiayaan. Keunggulan lain dari pembiayaan syariah adalah ketenangan batin yang dirasakan nasabah karena terhindar dari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi masyarakat muslim yang menjadikan keberkahan sebagai prioritas dalam kepemilikan rumah. Meski begitu, penting bagi calon pembeli untuk tetap membandingkan berbagai opsi. Beberapa developer dan lembaga syariah menawarkan skema yang berbeda-beda, baik dari segi margin, tenor, maupun fleksibilitas cicilan. Dengan pemahaman yang tepat terhadap akad, hak, dan kewajiban, menyicil rumah secara syariah bisa menjadi jalan halal dan menenangkan untuk mewujudkan hunian impian. Perencanaan yang matang dan pemilihan mitra yang tepat menjadi kunci utama suksesnya kepemilikan rumah tanpa riba. (*)

Cicilan rumah tanpa riba menjadi solusi yang kini semakin banyak ditawarkan oleh lembaga syariah, baik melalui bank maupun developer.

Cicilan Rumah Syariah Tanpa Riba: Simak Jenis Akad, Skema Murabahah, dan Tips Pilih Developer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/IAUdowreWuqE8tHRUtBQu6bNsiwecTMXVbY9YHjn-4185172701.jpg" alt="Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI Imam Hartono (tengah) dalam taklimat media di kantornya, Rabu (4/6). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI Imam Hartono (tengah) dalam taklimat media di kantornya, Rabu (4/6). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pembiayaan perbankan syariah tahun ini. Sejalan dengan perubahan ke bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, sejumlah insentif makroprudensial dan pelonggaran kebijakan di sektor keuangan syariah tengah dikaji. "Proyeksi dari pembiayaan syariah kami revisi menjadi antara 8 sampai 11 persen," kata Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI Imam Hartono di kantornya, Rabu (4/6). Perubahan itu sejalan dengan revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,6-5,4 persen di 2025. Sementara prospek ekonomi syariah nasional diperkirakan tumbuh 4,8-5,6 persen. Sejalan dengan dinamika tensi perdagangan dan geopolitik global. Sebelumnya, bank sentral menargetkan pembiayaan syariah bisa tumbuh 9-13 persen. "Dampak global pada perekonomian ini bersifat umum. Baik itu (perbankan) syariah maupun konvensional," imbuh Imam Hartono. Sebagai catatan, data BI menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,87 persen year-on-year (YoY) di 2024. Sementara, ekonomi syariah tumbuh 4 persen YoY. Didukung sektor unggulan halal value chain, dengan pangsa terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat menjadi 25,45 persen. Berdasar tracking survei BI, indeks literasi ekonomi syariah 2024 sebesar 42,84 persen. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 28,01. Pada 2025, tingkat literasi ekonomi syariah ditargetkan bisa menjadi 50 persen. "Ketika literasi itu meningkat dan kemudian inklusi rendah, berarti ada potensi di sana. Artinya persepsi masyarakat perlu diperkuat," ujar Imam. Agar menarik itu, bank sentral mendorong produk-produk perbankan syariah sesuai dengan keinginan masyarakat. Di sisi lain, juga melakukan technical assistance terhadap pelaku usaha syariah meliputi tiga hal. "Melalui korporasi, capacity, dan menghubungkan dengan akses pembiayaan," terang Imam Hartono. Kepala Grup Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI Dadang Muljawan mengakui bahwa pembiayaan sindikasi yang melibatkan perbankan syariah masih kecil. Mengingat, area corporate banking atau wholesale merupakan keputusan bisnis bank yang tidak bisa dibangun sehari atau dua hari. "Ini adalah suatu proses bisnis yang memerlukan waktu yang panjang, engagement yang memerlukan endurance yang panjang. Bukan sehari masuk, nggak mungkin. Tentunya memerlukan suatu skill yang secara internal (bank) juga harus selalu diperkuat," jelas Dadang. Saat ini, perbankan syariah sedang meniti langkah ke atas. Seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mencoba masuk ke Dubai, Uni Emirates Arab. Juga baru saja mendapat principle license dari Arab Saudi. "Mudah-mudahan dengan adanya exposure semakin luas, maka kemampuan risk taking capacity, maupun kapasitas untuk pembiayaan menjadi lebih optimal," tandas Dadang Muljawan.&nbsp;

BI merevisi proyeksi pembiayaan perbankan syariah tahun ini. Sejalan dengan perubahan ke bawah pertumbuhan ekonomi nasional

Bank Indonesia Perbarui Proyeksi Pembiayaan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/moSMGkH6L4zDVyYLhMhxrFedXchyIrO3rZ9aS8lB-2916164312.jpg" alt="Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. (Juliana Christy / JawaPos.com )" width="100%">
<figcaption>Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. (Juliana Christy / JawaPos.com )</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menegaskan bahwa program vasektomi atau sterilisasi pria hanya dilayani pemerintah dalam kondisi yang sangat terbatas dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja di Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (6/5). &ldquo;Vasektomi itu secara umum haram, kecuali. Nah yang kementerian kerjakan adalah yang &lsquo;kecuali&rsquo; itu,&rdquo; ujar Wihaji merujuk pada hasil Ijtima Ulama tahun 2012. Ia menyebut, setidaknya ada lima syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang menjalani vasektomi. Di antaranya usia di atas 35 tahun, memiliki minimal dua anak, mendapat persetujuan istri, serta tidak menyebabkan kemandulan permanen. &ldquo;Harus bisa direkanalisasi (disambung kembali). Dan kami pastikan tidak melanggar syariat Islam. Karena itu, screening dari kementerian harus ketat,&rdquo; jelasnya. Wihaji juga menegaskan bahwa Kementeriannya tidak pernah mengaitkan layanan vasektomi dengan bantuan sosial atau insentif lainnya. &ldquo;Di kementerian kita tidak ada bansos. Ini murni pelayanan. Bukan soal mendukung atau tidak, tapi kita mengikuti rekomendasi ulama,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan bahwa sesuai arahan Majelis Ulama Indonesia (MUI), vasektomi tidak akan dikampanyekan secara terbuka. Masyarakat tetap diberikan pilihan metode kontrasepsi lain seperti implan, IUD, suntik, pil, dan kondom.

Menteri Wihaji menjelaskan syarat vasektomi pria yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak terkait dengan bantuan sosial.

Menteri Wihaji Tegaskan Vasektomi Hanya Dilayani Sesuai Ketentuan Syariah, Hanya untuk Pria di Atas 35 Tahun dengan 2 Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/JKT_EMAS-BSI_SALMAN-TOYIBI-1JPG-136421432.jpg" alt="BSI mengenalkan produk emas BSI di Gedung BSI, Jakarta, Rabu (5/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BSI mengenalkan produk emas BSI di Gedung BSI, Jakarta, Rabu (5/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi lampu hijau bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mengembangkan bisnis pembiayaan emas. Di sisi lain, berharap lebih banyak bank maupun lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya terlibat dalam kegiatan usaha emas (bulion). Meski, harus memenuhi minimal persyaratan permodalan yang ditentukan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyambut baik bank yang akan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha bullion. Salah satunya, mencakup pembiayaan emas sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. "Apabila terdapat pengajuan permohonan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion kepada OJK, evaluasi akan segera dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya. Mengingat, Indonesia memiliki potensi untuk pemanfaatan komoditas emas dan pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi. Pada 2023, Indonesia berada di posisi ke delapan sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 110 sampai 160. Selain itu juga bertengger di peringkat ke enam sebagai negara dengan cadangan emas terbesar. Dengan jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Dian berharap mampu mengoptimalkan monetisasi emas untuk mendorong perekonomian nasional. Kegiatan usaha bulion menjadi bentuk diversifikasi produk jasa keuangan yang memanfaatkan monetisasi emas sebagai sumber pendanaan. Selain itu, juga mendukung kebutuhan pembiayaan pada rantai pasok emas di dalam negeri. "Mulai dari sektor pertambangan, pemurnian, manufaktur, hingga penjualan emas ke konsumen ritel," ujar Dian. Dalam mendukung kelancaran operasionalisasi, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bulion (POJK 17/2024). Dengan demikian, membuka peluang bagi LJK yang memiliki kegiatan utama pembiayaan dan memenuhi persyaratan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha bulion. Jumlah LJK yang boleh melaksanakan kegiatan bulion tidak dibatasi. Hanya saja, harus memenuhi persyaratan permodalan sesuai POJK 17/2024. Yakni, bagi bank umum harus memiliki modal inti paling sedikit Rp 14 triliun. Untuk unit usaha syariah (UUS) dari bank umum konvensional (BUK), maka juga harus memiliki modal inti minimal Rp 14 triliun. Begitu pula untuk LJK selain BUK, bank umum syariah (BUS), maupun UUS. Maka wajib memiliki ekuitas minimal Rp 14 triliun. Kecuali, bagi LJK yang hanya melakukan kegiatan penitipan emas. "Kegiatan usaha bulion yang dapat dilakukan meliputi simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, maupun kegiatan lainnya sesuai ketentuan. LJK akan menyesuaikan pilihan kegiatan tersebut sesuai dengan risk appetite dan kesiapan proses bisnis," jelas Dian. Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna bakal mendorong izin simpanan dan pembiayaan emas selesai tahun ini. Sembari menyiapkan sistem dan infrastrukturnya. Mulai dari risk assessment, kriterianya, model bisnis, model operasional, hingga delivery channel ke market. "Itu harus kami siapkan. Meski nanti kembali tergantung juga dari assessment dari otoritas," ungkap Anton. BSI melihat peluang untuk mengembangkan pasar emas Indonesia sangat besar. Mengingat, permintaan emas per kapita masih yang terendah di Asia Tenggara. Hanya 0,16 gram per orang. Padahal, kajian McKinsey menunjukkan emas yang beredar di masyarakat mencapai 1.800 ton dari sektor hulu ke hilir. Jumlah emas batangan diproyeksikan sebesar 321 ton yang dapat dimonetisasi. Apalagi, Indonesia memiliki potensi cadangan emas Indonesia nomor enam terbesar di dunia setara dengan 2.600 ton. Serta, termasuk dalam top 10 negara produsen emas global mencapai 100 ton di 2020. "Potensi dan peluang pengembangan alternatif bisnis yang memberikan nilai investasi bagi masyarakat. Bisnis bank emas berpotensi memberikan manfaat untuk masyarakat, industri, dan pertumbuhan perekonomian nasional melalui optimalisasi ekosistem ekonomi syariah," beber Anton. Melalui usaha bank emas, lanjut dia, BSI dapat menangkap nilai ekonomi di seluruh rantai pasok emas. Untuk kemudian memonetisasi aset emas yang kurang produktif dan memberikan kemudahan alternatif investasi syariah. (han)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi lampu hijau bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mengembangkan bisnis pembiayaan emas.

OJK Tidak Batasi LJK untuk Bisnis Emas Harus Penuhi Ekuitas Minimal Rp 14 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/JKT_BSI-siapkan-uang-tunai-jelang-Idul-Fitri_SALMAN-TOYIBI-6-306831906.jpg" alt="Karyawan menunjukan uang pecahan seratus ribu di BSI Kantor Cabang The Tower, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Karyawan menunjukan uang pecahan seratus ribu di BSI Kantor Cabang The Tower, Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Karyawan menunjukan uang pecahan seratus ribu di BSI Kantor Cabang The Tower, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Karyawan menunjukan uang pecahan seratus ribu di BSI Kantor Cabang The Tower, Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jelang lebaran, transaksi remitansi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meningkat. Meningkat 15 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Layanan transfer mendominasi transaksi.&nbsp; Remitansi dari pekerja migran Indonesia (PMI) selama Ramadan tahun ini senilai Rp 1,5 triliun. Dengan jumlah transaksi mencapai 250 ribu yang didominasi transfer. Seiring dengan kolaborasi BSI dengan 13 mitra agen remitansi di negara-negara Asia, Eropa dan Amerika. &nbsp;&nbsp; Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan nasabah dengan mudah mengakses BSI di dalam maupun luar negeri. Sehingga dapat melakukan transaksi melalui aplikasi mitra remittance.&nbsp; Dengan begitu, tidak perlu melakukan transaksi dengan datang ke kantor cabang remittance. "Kami terus menjajaki potensi kerja sama mitra di beberapa negara agar WNI (warga negara Indonesia) bisa dengan mudah bertransaksi khususnya para pekerja migran Indonesia," ujarnya, kemarin (25/3).&nbsp; Dengan peningkatan layanan itu, rata-rata pertumbuhan transaksi remitansi di sejumlah negara mencapai sekitar 30-40 persen. Layanan juga cepat, mudah diakses, dengan tarif yang kompetitif. "Layanan-layanan tersebut akan terus kami tingkatkan sejalan dengan komitmen BSI untuk terus memperluas dan meningkatkan transaksi," beber Anton. (han)&nbsp; Mitra Remitansi BSI di Luar Negeri -Malaysia: SMJ Teratai, Merchantrade, Berry Pay, Immer, Akbar Money -Singapore: Lulu Money, Steadfast, Sing X, Dollarex -Brunei Darussalam: Darul Trustee, Boza Remittance&nbsp; -Jepang: Kyodai Remittance, JRF -Korea Selatan: Gmoney Trans -Hongkong: Wirease Limited, AT Service dan Warung Chandra Remitttance -Australia: Aussie Forex -New Zealand: Orbit Remit -UAE: Direct Remit, Terrapay, Instant Cash, Alfanow -Qatar: Arabian Exchange -USA: Mastercard -United Kingdom: Guavapay Limited -Canada: Uremit&nbsp; Sumber: BSI

Transaksi remitansi BSI meningkat 15 persen dibanding tahun lalu, didorong oleh layanan transfer dan kolaborasi dengan mitra agen.

Jelang Lebaran Transaksi Remitansi BSI Tembus Rp 1,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/WhatsApp-Image-2025-03-06-at-060809-3781532359.jpg" alt="Direktur Utama BSI Hery Gunardi (kiri) bersama Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna memamerkan emas dari mesin ATM Emas BSI di kantornya, Rabu (5/3). (Salman Toyibi/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BSI Hery Gunardi (kiri) bersama Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna memamerkan emas dari mesin ATM Emas BSI di kantornya, Rabu (5/3). (Salman Toyibi/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Usai diresmikan sebagai salah satu bulion bank pada 26 Februari, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat layanan. Kini, pengembangan komoditas emas menjadi new game changer di industri perbankan syariah. &rdquo;Hal tersebut didasari potensi dan peluang pengembangan alternatif bisnis yang memberikan nilai investasi bagi masyarakat. Bisnis bank emas berpotensi memberikan manfaat untuk masyarakat, industri, dan pertumbuhan perekonomian nasional melalui optimalisasi ekosistem ekonomi syariah,&rdquo; ucap Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna di kantornya, Rabu (5/3). Menurut dia, peluang untuk mengembangkan pasar emas Indonesia sangat besar. Mengingat, permintaan emas per kapita masih yang terendah di Asia Tenggara. Hanya 0,16 gram per orang. Padahal, kajian McKinsey menunjukkan emas yang beredar di masyarakat mencapai 1.800 ton dari sektor hulu ke hilir. Jumlah emas batangan diproyeksikan sebesar 321 ton yang dapat dimonetisasi. Apalagi, Indonesia memiliki potensi cadangan emas Indonesia nomor enam terbesar di dunia setara dengan 2.600 ton. Serta, termasuk dalam top 10 negara produsen emas global mencapai 100 ton di 2020. Melalui usaha bank emas, kata Anton, BSI dapat menangkap nilai ekonomi di seluruh rantai pasok emas. Untuk kemudian memonetisasi aset emas yang kurang produktif dan memberikan kemudahan alternatif investasi syariah. Bisnis emas mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan melalui produk Gadai Emas, Cicil Emas, BSI Emas Digital, serta BSI Gold dengan karatase 99,99 persen standar nasional Indonesia (SNI) dan bersertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI). &rdquo;Didukung 110 ribu jaringan agen dan aplikasi BYOND. Dengan begitu, layanan bank emas yang bisa diakses di mana pun dan kapan pun,&rdquo; ujar Anton. Selama 2024 total emas kelolaan BSI mencapai 17,5 ton. Dengan volume transaksi mencapai 29,7 ton. Tahun ini, bank syariah hasil merger tiga entitas Himbara itu akan fokus pada dua lini utama dalam bisnis bank emas. Yakni penitipan emas dan perdagangan emas. Terdapat 3 layanan utamanya adalah jual beli dan titip emas melalui BYOND, kemudahan membeli emas fisik secara tunai dan cicil BSI Gold, dan pengembangan ATM emas. &rdquo;BSI ATM Emas menjadi yang pertama di Indonesia yang dimiliki entitas yang menjalankan bisnis bank emas,&rdquo; ujar Anton Sukarna. Saat ini, nasabah BSI yang mencapai 21 juta. Sekitar 8 juta pengguna super app BYOND. Operasional perseroan didukung 1.130 jaringan kantor cabang. Ke depan, ditargetkan akan memiliki sekitar 50&nbsp;ATM&nbsp;emas. &rdquo;Investasi emas bisa menjadi solusi untuk kesiapan pelunasan ibadah haji yang masa tunggunya 15-20 tahun. Hal ini karena nilai emas terus naik tiap tahun,&rdquo; tandas Anton Sukarna.

BSI terus memperkuat layanan. Kini, pengembangan komoditas emas menjadi new game changer di industri perbankan syariah

 Kembangkan Komoditas Emas, BSI Target Sediakan 50 ATM Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/Screenshot_20240715-152456-3612849536.jpg" alt="Ilustrasi razia ketertiban lalu lintas di jalan raya. (Dedi Ridwansyah/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi razia ketertiban lalu lintas di jalan raya. (Dedi Ridwansyah/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menginisiasi tilang syariah sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Setiap pelanggar lalu lintas beragama Islam akan dites membaca Alquran. Jika terbukti lancar dan bacaannya benar, mereka bebas dari tilang.&nbsp; Dikutip dari laman resmi Korlantas Polri pada Selasa (4/3), tilang syariah berlaku di wilayah hukum Polres Lombok Tengah atas inisiasi AKBP Iwan Hidayat sebagai kapolres. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa polisi bisa melakukan pendekatan humanis kepada para pelanggar lalu lintas, khususnya umat muslim di wilayah Lombok Tengah.&nbsp; Kasat Lantas Polres Lombok Tengah AKP Puteh Rinaldi menyampaikan, tilang syariah dilakukan kepada pelanggar lalu lintas dengan syarat tertentu. Utamanya bagi pelanggar lalu lintas yang memang bisa mengaji dan membaca Alquran. Mereka tidak akan ditilang bila terbukti mampu membaca Alquran dengan baik dan benar.&nbsp; &rdquo;Jika pelanggar dapat membaca atau mengaji dengan baik dan benar, maka mereka tidak ditilang. Sebagai gantinya, kami memberikan hukuman berupa tantangan membaca ayat suci Al-Qur&rsquo;an,&rdquo; kata Puteh.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015627731/operasi-keselamatan-jaya-selama-dua-pekan-polda-metro-jaya-pastikan-tak-ada-razia-dan-tilang-manual">Operasi Keselamatan Jaya selama Dua Pekan, Polda Metro Jaya Pastikan Tak Ada Razia dan Tilang Manual</a> Tentu saja, langkah itu juga dibarengi dengan edukasi kepada pelanggar lalu lintas agar tidak mengulang kesalahan mereka. Dengan tilang syariah, Polres Lombok Tengah ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara-cara humanis. Bahkan tidak berat untuk masyarakat serta bisa memperkuat nilai-nilai keagamaan.&nbsp; AKP Puteh memastikan, tilang syariah akan terus dijalankan di wilayah Lombok Tengah. Dengan langkah tersebut, Polres Lombok Tengah berharap dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya kedisiplinan berlalu lintas sekaligus menumbuhkan semangat keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Mereka juga berharap semakin banyak masyarakat yang gemar membaca Alquran.&nbsp; &rdquo;Program ini tidak hanya berlaku bagi petugas, tetapi juga bagi masyarakat. Insyaallah, kita semua akan mendapatkan pahala dari Allah,&rdquo; imbuhnya.

Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menginisiasi tilang syariah sebagai bagian dari penegakan hukum.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#syariah

Berita Terkini