<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/PRABOWO-GIBRAN-05-D-2476714669.jpg" alt="Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabumng Raka kompak mengenakan jaket bernuansa biru muda dan putih pada debat kelima Pilpres 2024 digelar di JCC, Jakarta, Minggu (4/2)." width="100%">
<figcaption>Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabumng Raka kompak mengenakan jaket bernuansa biru muda dan putih pada debat kelima Pilpres 2024 digelar di JCC, Jakarta, Minggu (4/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan&nbsp;pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden&nbsp;Prabowo Subianto&nbsp;sesuai dengan konstitusional dan bersifat absah, dikutip dari ANTARA. Syarief&nbsp;Hasan mengatakan Surat Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023, yang menjadi dasar penerimaan pencalonan Gibran Rakabuming Raka,&nbsp;sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. "Artinya, Gibran telah memenuhi syarat untuk maju dan dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar,"&nbsp;kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/2). Dia menganggap perdebatan soal keabsahan pencalonan Gibran,&nbsp;karena adanya vonis dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan seluruh anggota&nbsp;KPU RI periode 2022-2027 melanggar kode&nbsp;etik, harus dihentikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014138406/politikus-pdip-sebut-sematan-kuda-putih-ke-ahok-hanya-omong-kosong-belaka">Politikus PDIP Sebut Sematan Kuda Putih ke Ahok Hanya Omong Kosong Belaka</a> Hal tersebut, menurut Syarief, sama sekali tidak ada landasan dan substansi terhadap pencalonan Gibran. Dia juga menilai keputusan DKPP, yang menyatakan semua anggota&nbsp;KPU RI itu cacat etik, mengandung muatan&nbsp;paradoksal. Padahal, dalam pertimbangannya, DKPP&nbsp;dengan tegas menyatakan bahwa tindakan para teradu, yakni KPU RI, menindaklanjuti Putusan MK&nbsp;Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut Syarief,&nbsp;keputusan KPU itu absah, sehingga putusan DKPP yang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu&nbsp;bukan merupakan pembatalan putusan&nbsp;KPU. Selain itu, lanjutnya, Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah mengatur jelas bahwa syarat pembatalan capres dan cawapres adalah karena&nbsp;pelanggaran administratif dan bukan pelanggaran kode etik. "Ini dua dimensi hukum yang berbeda. Jadi, marilah kita menempatkan segala sesuatunya secara proporsional. Tidak ada keraguan apa pun, bahwa pencalonan Gibran konstitusional dan absah," kata politikus Partai Demokrat itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014138383/agar-tidak-disalahgunakan-kpk-sarankan-bansos-dalam-bentuk-uang-tunai">Agar Tidak Disalahgunakan, KPK Sarankan Bansos dalam Bentuk Uang Tunai</a> Sebelumnya, Senin (5/2), DKPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan. Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

"Gibran telah memenuhi syarat untuk maju dan dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar,"

Syarief Hasan: Pencalonan Gibran Konstitusional dan Absah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/SYARIEF-HASAN19.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dalam peluncuran buku Authorized Biography &ldquo;Nakhoda Menatap Laut&rdquo; di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dalam peluncuran buku Authorized Biography &ldquo;Nakhoda Menatap Laut&rdquo; di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan menanggapi peristiwa jatuhnya pesawat latih tempur TNI AU jenis EMB-314 Super Tucano yang mengalami kecelakaan dan jatuh di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (16/11). Syarief menyatakan, pihaknya membuka kemungkinan memanggil Panglima TNI Laksamana Yudo Margono atau Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk meminta kejelasan dari mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin kita lihat dulu hasil investigasinya dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu mungkin kalau perlu ya (panggil Panglima atau Menhan). Yang penting ditanggulangi dulu semuanya bisa dimengerti apa ini penyebabnya dan sebagainya, saya pikir itu dulu," kata Syarief di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarief menyebut, dirinya telah meminta kepada calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test lalu agar pembaharuan alat utama sistem pertahanan (alutsista) menjadi prioritas.&nbsp;"Kita harus pertama kita prihatin terjadi lagi ya kan. Kedua, kemarin kita juga pertanyakan kemarin waktu fit and proper test bahwa pengembangan alutsista ke depan itu juga memang harus menjadi perhatian apakah umur pesawat itu kan harus menjadi salah satu ukuran," ucap Syarief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, alutsista harus dimaksimalkan kualitasnya. Namun, ia meminta TNI mencari tahu penyebab jatuhnya pesawat latih tempur TNI AU tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga, peningkatan alutsista itu bisa betul-betul kualitasnya bisa lebih dipertanggungjawabkan. Mungkin salah satu ada dua hal. Kualitas daripada pesawatnya atau memang kecelakaan alami, atau unsur manusia. Kan ada tiga hal, ya mesti harus diselidiki oleh panglima," tegas Syarief.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu,&nbsp;TNI AU memastikan dua unit pesawat tempur Tucano yang jatuh di kawasan Keduwung, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (16/11), dalam keadaan layak terbang. Pesawat sudah melalui pengecekan terlebih dahulu sebelum lepas landas dari Skuadron Udara 21.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diketahui bahwa kedua pesawat ini pada saat terbang dalam kondisi baik, tidak ada masalah," tegas Kadispenau Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Tim TNI AU juga akan terbang ke Malang guna mengecek langsung lokasi kecelakaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya kami akan melaporkan lebih lanjut dari Malang, kami akan segera berangkat ke Malang untuk melihat situasi," pungkas Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Kita lihat dulu hasil investigasinya dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu mungkin kalau perlu ya (panggil Panglima atau Menhan)".

Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Pasuruan, Komisi I DPR akan Panggil Panglima atau Menhan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-04-at-12.11.21.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan atau Syarief Hasan dijadwalkan bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana bergulir fiktif oleh lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) tahun 2012-2013. Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini akan bersaksi untuk terdakwa Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 - 2017 Kemas Danial (KD). "Tim jaksa KPK menghadirkan saksi Syarief Hasan, mantan Menteri Koperasi yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI saat ini," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (28/4). Syarief Hasan sudah hadir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung. Kesaksiannya dibutuhkan untuk menambah titik terang keterangan di persidangan. "Informasi yang kami peroleh, saksi telah hadir di PN Tipikor Bandung dan akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan dimaksud," ucap Ali. Syarief Hasan sempat diperiksa dalam proses penyidikan kasus ini. Syarief Hasan diperiksa di Gedung KPK pada Rabu (4/1) lalu. Syarief Hasan ditelisik soal alokasi dan penggunaan dana dari Kemenkop UKM terhadap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Sejauh ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana oleh lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) di Jawa Barat. Empat tersangka itu, Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 - 2017 Kemas Danial (KD), Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat Dodi Kurniadi (DK), sekretaris II Koperasi Pedangan Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat Deden Wahyudi (DW), dan Direktur PT Pancamulti Niagapratama (PN) Stefanus Kusnadi (SK). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, kasus ini bermula sekitar tahun 2012 saat Stefanus Kusnadi menemui Kemas Danial dan menawarkan bangunan Mall Bandung Timur Plaza (BTP) yang kondisi bangunannya belum selesai seratus persen. Tawaran Stefanus agar Kemas dapat membantu dan memfasilitasi pemberian pinjaman dana dari LPDB-KUMKM. Kemas kemudian menyetujui penawaran tersebut dan merekomendasikan Stefanus untuk segera menemui Andra A Ludin selaku Ketua Pusat Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) agar bisa mengondisikan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir melalui permohonan ke Kopanti Jabar. "Sesuai arahan KD (Kemas) selanjutnya Andra A Ludin meminta DK (Dodi Kurnia) mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp 90 miliar ke LPDB yang digunakan untuk pembelian kios di Mall BTP seluas 6.000 meter persegi yang akan diberikan pada 1.000 orang pelaku UMKM," ujar Ghufron. Ghufron menyebut, meski data pelaku UMKM yang dilampirkan tidak mencapai 1.000 orang dan diduga fiktif namun tetap dipaksakan agar dana bergulir tersebut bisa segera dicairkan melalui pembukaan rekening bank yang dikoordinir Deden Wahyudi. Agar penyaluran dana bergulir segera terealisasi, Kemas kemudian membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa mengikuti dan mempedomani analisa bisnis dan manajemen risiko. Kemudian untuk periode 2012 hingga 2013, telah disalurkan pinjaman dana bergulir pada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar Rp116,8 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama 8 tahun. Uang sebesar Rp 116,8 miliar tersebut seluruhnya kemudian diautodebet melalui rekening bank milik Kopanti Jabar dan selanjutnya dibayarkan ke rekening bank PT PN milik Stefanus sebesar Rp 98,7 miliar. Karena pengembalian pinjaman yang dapat dilakukan Stefanus hanya sebesar Rp 3,3 miliar dan masuk kategori macet sehingga Kemas mengeluarkan kebijakan untuk mengubah masa waktu pengembalian menjadi 15 tahun. Kemas selanjutnya diduga menerima sekitar Rp 13,8 miliar dan fasilitas kios usaha ayam goreng di Mall BTP dari Stefanus. Sedangkan Dodi dan Deden diduga turut menikmati dan mendapatkan fasilitas antara lain berupa mobil dan rumah dari Kopanti Jabar. "Akibat perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 116,8 miliar," ungkap Ghufron. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Syarief Hasan dijadwalkan bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana bergulir fiktif oleh LPDB-KUMKM.

Syarief Hasan Bersaksi dalam Sidang Kasus Dugaan Korupsi Penyaluran Dana Fiktif LPDB KUMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Syarief-Hasan-DPR.go_.id_.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tahun anggaran 2012-2013.  Elite Partai Demokrat ini mengaku, kedatangannya ke KPK dalam rangka membantu tugas pemberantasan korupsi. Sebab, sebagai warga negara Syarief Hasan berkewajiban memberi dukungan terhadap penegakkan hukum.  “Sebagai warga negara yang baik, tentunya saya wajib hadir dalam membantu. Panggilan ini sifatnya sebagai saksi atau diminta keterangan ketika saya sebagai Menteri," kata Syarief Hasan kepada wartawan, Rabu (4/1).  Anggota DPR RI ini berharap, keteranganya dapat membantu KPK dalam menyelesaikan kasus yang sedang berjalan. "Tentunya saya mendukung apa yang di lakukan KPK hari ini dalam hal membrantas korupsi," ujar mantan Menteri Koperasi dan UKM tersebut.  Selain Syarief Hasan tim penyidik KPK juga memanggil wiraswasta, Endang Suhendar. Keterangan keduanya dianggap penting untuk menyelesaikan berkas perkara kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tahun anggaran 2012-2013. Sejauh ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana oleh lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) di Provinsi Jawa Barat.  Empat tersangka itu yakni Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 - 2017 Kemas Danial (KD), Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat Dodi Kurniadi (DK), sekretaris II Koperasi Pedangan Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat Deden Wahyudi (DW), dan Direktur PT Pancamulti Niagapratama (PN) Stefanus Kusnadi (SK).  "Diawali pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan perkara ini pada tahap penyidikan, dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/9) lalu.  Ghufron menjelaskan, kasus ini bermula sekitar tahun 2012 saat Stefanus Kusnadi menemui Kemas Danial dan menawarkan bangunan Mall Bandung Timur Plaza (BTP) yang kondisi bangunannya belum selesai seratus persen.  Tawaran Stefanus agar Kemas dapat membantu dan memfasilitasi pemberian pinjaman dana dari LPDB-KUMKM. Kemas kemudian menyetujui penawaran tersebut dan merekomendasikan Stefanus untuk segera menemui Andra A Ludin selaku Ketua Pusat Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) agar bisa mengondisikan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir melalui permohonan ke Kopanti Jabar.  "Sesuai arahan KD (Kemas) selanjutnya Andra A Ludin meminta DK (Dodi Kurnia) mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp 90 miliar ke LPDB yang digunakan untuk pembelian kios di Mall BTP seluas 6.000 meter persegi yang akan diberikan pada 1.000 orang pelaku UMKM," ujar Ghufron.  Ghufron menyebut, meski data pelaku UMKM yang dilampirkan tidak mencapai 1.000 orang dan diduga fiktif namun tetap dipaksakan agar dana bergulir tersebut bisa segera dicairkan melalui pembukaan rekening bank yang dikoordinir Deden Wahyudi.  Agar penyaluran dana bergulir segera terealisasi, Kemas kemudian membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa mengikuti dan mempedomani analisa bisnis dan manajemen resiko.  Kemudian untuk periode 2012 hingga 2013, telah disalurkan pinjaman dana bergulir pada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar Rp116,8 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama 8 tahun.  Uang sebesar Rp 116,8 miliar tersebut seluruhnya kemudian diautodebet melalui rekening bank milik Kopanti Jabar dan selanjutnya dibayarkan ke rekening bank PT PN milik Stefanus sebesar Rp 98,7 miliar.  Karena pengembalian pinjaman yang dapat dilakukan Stefanus hanya sebesar Rp 3,3 miliar dan masuk kategori macet sehingga Kemas mengeluarkan kebijakan untuk mengubah masa waktu pengembalian menjadi 15 tahun.  Kemas selanjutnya diduga menerima sekitar Rp 13,8 miliar dan fasilitas kios usaha ayam goreng di Mall BTP dari Stefanus. Sedangkan Dodi dan Deden diduga turut menikmati dan mendapatkan fasilitas antara lain berupa mobil dan rumah dari Kopanti Jabar.  "Akibat perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 116,8 miliar," ungkap Ghufron.  Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;

Syarief Hasan Penuhi Panggilan Sebagai Saksi di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-14-at-20.18.52.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan, yang merupakan mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, terkait dugaan korupsi penyaluran dana bergulir fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tahun anggaran 2012-2013. Pria yang karib disapa Syarief Hasan itu akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 - 2017 Kemas Danial (KD). "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Syariefuddin Hasan, Wakil Ketua MPR RI (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia periode Tahun 2009 s/d 2014)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (4/1). Selain Syarief Hasan, tim penyidik juga akan memeriksa Endang Suhendar, wiraswasta. Meski demikian, belum diketahui apa yang akan digali dari penyidik KPK terhadap kedua saksi tersebut. Sejauh ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana oleh lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) di Provinsi Jawa Barat. Empat tersangka itu yakni Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 - 2017 Kemas Danial (KD), Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat Dodi Kurniadi (DK), sekretaris II Koperasi Pedangan Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat Deden Wahyudi (DW), dan Direktur PT Pancamulti Niagapratama (PN) Stefanus Kusnadi (SK). "Diawali pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan perkara ini pada tahap penyidikan, dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/9) lalu. Ghufron menjelaskan, kasus ini bermula sekitar tahun 2012 saat Stefanus Kusnadi menemui Kemas Danial dan menawarkan bangunan Mall Bandung Timur Plaza (BTP) yang kondisi bangunannya belum selesai seratus persen. Tawaran Stefanus agar Kemas dapat membantu dan memfasilitasi pemberian pinjaman dana dari LPDB-KUMKM. Kemas kemudian menyetujui penawaran tersebut dan merekomendasikan Stefanus untuk segera menemui Andra A Ludin selaku Ketua Pusat Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) agar bisa mengondisikan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir melalui permohonan ke Kopanti Jabar. "Sesuai arahan KD (Kemas) selanjutnya Andra A Ludin meminta DK (Dodi Kurnia) mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp 90 miliar ke LPDB yang digunakan untuk pembelian kios di Mall BTP seluas 6.000 meter persegi yang akan diberikan pada 1.000 orang pelaku UMKM," ujar Ghufron. Ghufron menyebut, meski data pelaku UMKM yang dilampirkan tidak mencapai 1.000 orang dan diduga fiktif namun tetap dipaksakan agar dana bergulir tersebut bisa segera dicairkan melalui pembukaan rekening bank yang dikoordinir Deden Wahyudi. Agar penyaluran dana bergulir segera terealisasi, Kemas kemudian membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa mengikuti dan mempedomani analisa bisnis dan manajemen resiko. Kemudian untuk periode 2012 hingga 2013, telah disalurkan pinjaman dana bergulir pada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar Rp116,8 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama 8 tahun. Uang sebesar Rp 116,8 miliar tersebut seluruhnya kemudian diautodebet melalui rekening bank milik Kopanti Jabar dan selanjutnya dibayarkan ke rekening bank PT PN milik Stefanus sebesar Rp 98,7 miliar. Karena pengembalian pinjaman yang dapat dilakukan Stefanus hanya sebesar Rp 3,3 miliar dan masuk kategori macet sehingga Kemas mengeluarkan kebijakan untuk mengubah masa waktu pengembalian menjadi 15 tahun. Kemas selanjutnya diduga menerima sekitar Rp 13,8 miliar dan fasilitas kios usaha ayam goreng di Mall BTP dari Stefanus. Sedangkan Dodi dan Deden diduga turut menikmati dan mendapatkan fasilitas antara lain berupa mobil dan rumah dari Kopanti Jabar. "Akibat perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 116,8 miliar," ungkap Ghufron. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Syarief Hasan Bakal Dipanggil KPK Sebagai Saksi Soal Korupsi Dana UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/syarief-Hasan-saaaantriiii.jpg" alt="syrief hasan joooosss" width="100%">
<figcaption>syrief hasan joooosss</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah pemerintah yang melarang masuknya warna negara asing (WNA), atau yang sempat transit di 14 negara sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat Edaran ini menjadi landasan bagi otoritas terkait dalam melakukan pencegahan, monitoring, dan mitigasi penyebaran varian Omicron.  “Langkah pemerintah ini sudah tepat karena varian Omicron telah menjadi ancaman baru di seluruh dunia. Setelah varian delta yang banyak menimbulkan banyak korban jiwa, varian Omicron juga punya potensi yang sama. Apalagi dalam banyak kajian medis, varian Omicron memiliki penyebaran yang lebih mudah dibandingkan varian terdahulu,” ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.  Dalam laporan Newsnode, kasus Covid-19 varian omicron di dunia pada awal Januari 2022 telah mencapai 441 ribu kasus dengan 104 kematian. Angka ini menunjukkan bahwa varian Omicron terjadi dengan tingkat penyebaran yang cepat dan masif.  Di Indonesia sendiri, telah tercatat 254 kasus per 4 Januari 2022. Ini tentu menjadi alarm berbahaya bagi dunia kesehatan dan masyarakat umum.  Menurut Syarief, pencegahan sedini mungkin berbagai potensi penyebaran pandemi mutlak harus dilakukan. Apa yang telah terjadi selama dua tahun belakangan semenjak adanya pandemi telah membuat kehidupan rakyat terganggu, banyak korban jiwa berjatuhan. Karena itu, dengan angka infeksi covid yang melandai akhir-akhir ini, munculnya varian baru mesti dicegah.  “Ekonomi mulai menunjukkan tren membaik, dengan angka pertumbuhan ekonomi di triwulan ke-3 tahun 2021 yang mampu mencapai 3,51 persen. Laju perekonomian ini tentu saja dampak dari melandainya angka Covid-19 yang membuat aktivitas masyarakat menjadi lancar. Tentu saja kita tidak ingin hal-hal positif yang telah dicapai ini kembali berantakan sebagaimana saat puncak pandemi. Maka langkah paling tepat adalah mencegah penyebaran varian baru, terutama menutup akses dari potensi penyebaran virus,” lanjut Syarief.  Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini juga mengingatkan agar semua pihak tetap menerapkan protokol kesehatan. Pandemi belum berakhir, sehingga langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 harus tetap dilakukan. Tentu harapan kita bersama, pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga masyarakat dapat beraktivitas normal, dan kehidupan pada umumnya dapat berjalan dengan baik,” tutup Syarief.

Wakil Ketua MPR: Penutupan Akses WNA dari 14 Negara Harus Tegas!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/syarief-Hasan-saaaantriiii.jpg" alt="syrief hasan joooosss" width="100%">
<figcaption>syrief hasan joooosss</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan refleksinya pada pergantian tahun 2021 ke tahun 2022. Menurut Syarief Hasan, tahun 2021 menjadi tahun yang cukup berat, namun semuanya dapat terlewati dengan baik melalui kolaborasi, persatuan, dan gotong royong seluruh anak bangsa.  Syarief Hasan menyebutkan, angka Covid-19 mengalami puncak kenaikan kasus positif maupun kematian pada tahun 2021. “Angka orang yang pernah terinfeksi Covid-19 hingga kini telah mencapai 4,26 juta orang dan 144 ribu diantaranya meninggal dunia. Pertengahan 2021 menjadi puncak dari Pandemi Covid-19 yang akhirnya dapat kita lewati bersama-sama,” ungkap Syarief.  Karena itu, laju pandemi yang sangat tinggi pada pertengahan 2021 harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah harus lebih sigap, memiliki perencanaan yang matang, dan tidak terlambat dalam mengambil kebijakan.  Ia juga menyebut, hadirnya vaksin menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia. “Setelah kita melewati perjalanan sulit, vaksin akhirnya hadir dan menjadi harapan baru kita dalam melawan Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 kemarin. Sekarang, tugas kita pada 2022 adalah mendorong hadirnya vaksin dari dalam negeri lewat Vaksin Merah Putih, sehingga kita tidak ketergantungan terhadap vaksin dari luar negeri,” ungkapnya.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebut, akibat Pandemi Covid-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Hampir 2,3 juta orang yang kehilangan pekerjaannya akibat Pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Tentu, kita berharap, warga bangsa sendiri mendapat prioritas dan memiliki pekerjaan kembali pada tahun 2022 ini.  Syarief juga mengingatkan pemerintah agar serius dan fokus dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Stabilitas harga menjadi hal yang krusial karena dengan pergerakan ekonomi yang melambat sebagai efek pandemi, daya beli masyarakat jadi lemah. Jika hal ini terus berulang, maka tentu korbannya adalah rakyat juga.  Pemerintah perlu terus memfasilitasi koperasi dan UMKM. Membuat mereka berdaya adalah memastikan akses permodalan tidak rumit, fasilitasi berkelanjutan, dan permudah legalitasnya. Ini langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah. Pemberian KUR dan bantuan permodalan harus dipermudah, disesuaikan dengan karakteristik koperasi dan UMKM. Pada era Pak SBY, keberpihakan ini sangat nyata terlihat.  Pada tahun 2022 ini, Syarief optimistis ekonomi Indonesia akan kembali pulih. Optimisme ini didasarkan pada tren pertumbuhan pada tahun 2021 yang semakin menunjukkan arah membaik. Pada Kuartal III 2021, ekonomi mampu tumbuh sebesar 3,51 % dibanding tahun sebelumnya, atau naik 1,55 % dibandingkan kuartal II tahun 2021.  Namun demikian, Syarief juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah untuk perbaikan hidup rakyat. Sebab terdapat sebanyak 8,75 juta pengangguran yang membutuhkan lapangan kerja, ada 11,42 juta orang setengah pengangguran yang membutuhkan tambahan pekerjaan, dan sebanyak 27,54 juta penduduk miskin yang membutuhkan peningkatan pendapatan.  Namun catatan serius yang mesti diatensi pemerintah adalah mengurangi penggunaan utang luar negeri pada tahun 2022. “Pada tahun 2021 kemarin, Pemerintah menggunakan banyak sekali utang dari luar negeri. Kini utang luar negeri kita lebih dari Rp.6.600 Triliun atau hampir setara 41% dari PDB. Ini tentu berbahaya dan Pemerintah harus mencari solusi pembiayaan yang tidak bergantung terhadap utang,” ungkapnya.  Pemerintahan Jokowi juga mesti mencontoh kebijakan Presiden SBY, dimana Indonesia berhasil menekan rasio utang hingga di angka 24 % dan memacu ekonomi tumbuh konsisten rata rata 6.0 %. Indonesia kala itu menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia dan menjadi anggota G 20. Ini tentu mensyaratkan kreativitas dan inovasi pemerintah untuk menggali dan mengoptimalisasi sumber-sumber penerimaan dalam negeri.  Dalam menjaga keamanan domestik, Syarief menyoroti teror dan kekerasan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang belum juga berakhir, bahkan mencapai eskalasi yang tidak manusiawi. Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini. Oleh karena itu, Syarief menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakannya secara lebih menyeluruh. Apakah pemerintah akan tetap menggunakan instrumen ekonomi, atau mulai berpikir untuk meredifinisi status kelompok-kelompok bersenjata di Papua menjadi organisasi pemberontak.  Dalam konteks kebijakan luar negeri, Syarief juga menegaskan perlunya pemerintah menjaga kedaulatan NKRI, terutama menyangkut isu geostrategis yang tengah berkembang di wilayah Laut Natuna Utara. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini berpandangan bahwa wilayah di Laut Natuna Utara adalah zona eksklusif Indonesia yang kedaulatannya mutlak bagian dari NKRI. Termasuk dalam hal melakukan eksploitasi sumber daya migas yang ada. Tidak ada satu negara pun yang berhak melarang, apalagi mengklaim wilayah ini. Terlebih bagi China yang mendasarkannya pada klaim imajinatif, klaim yang tidak dasar sama sekali dalam hukum internasional.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah agar mendasarkan kebijakannya pada UUD 1945. Hal ini berkaitan dengan adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, pemerintah dan DPR tidak bisa memaksakan kehendak mengagendakan legislasi yang tidak punya pijakan konstitusionalnya. Karena itu, Syarief menilai pemerintah harus segera memutuskan adanya revisi atas UUCK sebagai imbas dari adanya Putusan MK ini. Ini soal kepastian hukum yang ditunggu oleh semua orang, pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.  Dalam kehidupan berdemokrasi, Syarief juga memandang perlunya mendorong jangan sampai oligargy politik semakin kuat dengan mengevaluasi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang membatasi peluang putra/putri terbaik bangsa maju dalam pemilihan presiden. Syarat presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional yang sekarang berlaku membatasi pilihan rakyat memilih calon pemimpin. Menurut Syarief, tidak ada alasan kuat dan mendasar untuk tetap memberlakukan aturan presidential threshold ini. Sudah seharusnya aturan ini dihapus. Atau jika memang kita konsisten bahwa pengajuan calon presiden hanya dilakukan oleh partai politik sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) punya hak, peluang, dan posisi yang sama dalam mengajukan calon pemimpin bangsa.  Syarief juga menyampaikan bahwa dalam situasi bernegara yang kompleks terlebih di era pandemi ini membuat kita semua mesti menyikapi wacana amandemen konstitusi dengan kritis dan penuh kehati-hatian. Wacana amandemen hanya akan membuka kotak pandora yang isu dan pembahasannya akan melebar kemana-mana. Dalam konteks ini, Syarief mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sikap ini tentu yang kita harapkan bersama. Presiden tegas-tegas membela demokrasi. Hal yang sama juga telah ditunjukkan oleh Presiden SBY sewaktu dorongan perpanjangan masa jabatan juga mengemuka. Kedua presiden ini adalah sosok negarawaran.  Politisi Senior Partai Demokrat ini juga turut merefleksikan kejadian yang menimpa Partai Demokrat. Semua pihak mesti menghormati keabsahan AD/ART Partai Demokrat dan Kongres 2020 yang telah memilih dan menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. “Pada tahun 2021 kemarin, Partai Demokrat diterpa masalah pihak2 yang ingin menggoyahkan Partai Demokrat. Namun, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY dapat melewati itu semua dan berhasil membuktikan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang solid dan kuat bersama rakyat Indonesia. Partai Demokrat juga memberikan apresiasi kepada penegak konstitusi yang tetap menegakkan hukum dan keadilan dalam menyikapi orang-orang yg merusak demokrasi Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.  Ia juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi berbagai pihak kepadanya. “Pada tahun 2021 kemarin, saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari berbagai pihak. Mulai dari penghargaan sebagai Tokoh Reformasi Parlemen dan Inspiring Journey, Rising Star of Democracy, hingga Best Parlementarians. Perhargaan ini saya persembahkan untuk kader Partai Demokrat dan seluruh rakyat Indonesia. Syarief Hasan juga menyampaikan selamat Tahun Baru 2022.  “Saya atas nama pribadi, Anggota Komisi I DPR RI, dan Pimpinan MPR RI menyampaikan selamat Tahun Baru 2022. Semoga tahun 2022 menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan, kebermanfaatan, dan prestasi. Kami dari Partai Demokrat berkomitmen untuk terus bersama dengan rakyat,” tutup Syarief Hasan.

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Refleksi untuk Optimisme di 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BBM-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana" width="100%">
<figcaption>Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan rencana pemerintah dalam penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite. Pasalnya, penghapusan secara terburu-buru BBM jenis premium ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi Covid-19.  Syarief Hasan menilai, rencana penghapusan BBM jenis premium tersebut kurang tepat dilakukan secara terburu-buru.  “Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Penghapusan BBM jenis Premium secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM jenis premium," ujar Syarief Hasan kepada wartawan, Sabtu (1/1).  Syarief Hasan menjelaskan, dirinya juga mendukung BBM yang ramah lingkungan namun tidak seharusnya memberatkan masyarakat.  “Saya juga setuju bahwa kita perlu beralih dari BBM dengan oktan rendah ke oktan yang lebih tinggi. Namun, hal lain yang harus dipikirkan adalah solusi alternatif bagi masyarakat sebagai pengganti premium," katanya.  Wakil Ketua MPR ini juga meminta agar pemerintah harus memiliki solusi sebelum menghapuskan BBM jenis Premium dan juga Pertalite tersebut.  “Pemerintah harus memiliki solusi terlebih dahulu terkait BBM ataupun energi alternatif yang bisa menggantikan premium dengan harga yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat kecil sebelum menghapuskan BBM jenis premium," ungkapnya.  Ia juga menegaskan, BBM jenis Pertalite agar tidak dihapuskan dalam jangka waktu yang dekat. Kata dia, eskipun kita direkomendasikan menggunakan BBM dengan minimal Oktan 91, namun Pertalite dengan Oktan 90 tidak seharusnya dihapuskan dalam jangka waktu yang dekat.  "Harus ada pertimbangan yang matang terkait dengan daya beli dan akses sehingga tidak menyulitkan masyarakat,karena daya beli yg semakin rendah dan akan meningkatkan kemiskinan," tuturnya.  Syarief Hasan mendorong, pemerintah harus meninjau kembali wacana penghapusan BBM tersebut. “Perlu ada peninjauan kembali terkait ketersedian BBM pengganti dan harga serta akses masyarakat. Kita berharap, sebelum dilakukan penghapusan, jenis BBM yang akan menggantikan sudah tersedia sehingga dapat diakses dan memiliki harga yang murah," katanya.  Syarief juga meminta pemerintah harus melakukan sosialisasi sebelum melakukan penghapusan. Kata dia, pemerintah harus memperbaiki komunikasi dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan lewat sosialisasi-sosialisasi.  "Pemerintah juga harus mendengarkan harapan-harapan masyarakat kecil,dan menjaga agar daya beli mereka tidak semakin tertekan dan rendah," pungkasnya.

Premium dan Pertalite Bakal Dihapus, Semakin Mempersulit Rakyat Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/SYARIF-HASAN-MPR.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (MPR RI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (MPR RI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan kembali mendesak Pemerintah untuk melakukan intervensi pasar menjelang pergantian tahun 2021 ke tahun 2022. Pasalnya, kenaikan harga sembako terus membayangi Indonesia setiap kali pergantian tahun dan hari-hari besar lainnya.  Syarief Hasan mengungkapkan, Pemerintah harus segera mengambil langkah intervensi pasar. "Kami sudah berkali-kali mengingatkan, persoalan mendasar ini jangan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas karena hal tersebut menyebabkan terjadinya inflasi pangan setiap tahunnya. Pemerintah harus melakukan intervensi agar tidak menyulitkan masyarakat.", tegas Syarief Hasan.  Syarief Hasan menyebut, inflasi pangan yang terus meningkat setiap tahun harus dapat dikendalikan. "Pemerintah harus mampu melakukan pengendalian harga pangan, khususnya sembako dengan pendekatan strategi produksi. Jika mendekati hari besar, maka Pemerintah harus mampu mendorong skala produksi diperbesar agar harga tetap stabil meski permintaan meningkat.", ungkapnya.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebut, kenaikan sembako menunjukkan jauhnya kita dari kedaulatan pangan di Indonesia. "Kenaikan harga minyak goreng, daging, hingga telur setiap hari-hari besar, khususnya hari raya keagamaan dan pergantian tahun menunjukkan rapuhnya kedaulatan pangan kita.", ungkap Syarief Hasan.  Syarief Hasan berharap, Pemerintah sudah harus mulai memikirkan agenda kedaulatan pangan. "Kami terus menerus mengingatkan agar Pemerintah mengeksekusi semua rencana-rencana untuk menghadirkan kedaulatan pangan. Kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan mendukung agenda tersebut.", ungkap Syarief Hasan.  Syarief Hasan menilai, Pemerintah harus memikirkan perencanaan dari hulu ke hilir. "Masalah kenaikan harga setiap hari-hari besar dan pergantian tahun ini adalah masalah yang terus berulang. Pemerintah harus mulai mengatasi dari hulu ke hilir, mulai dari faktor produksi hingga faktor pasar.", ungkap Syarief Hasan.  Politisi senior Partai Demokrat ini juga menegaskan, ia akan terus mengawal agenda kedaulatan pangan. "Kami dari Partai Demokrat akan terus mengawal agenda kedaulatan pangan sehingga agenda ini tidak hanya sekedar menjadi wacana saja. Kami akan terus mengawal aspirasi rakyat Indonesia.", tutup Syarief Hasan.

Wakil Ketua MPR: Program Kedaulatan Pangan Belum Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/syarief-Hasan-saaaantriiii.jpg" alt="syrief hasan joooosss" width="100%">
<figcaption>syrief hasan joooosss</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan kembali menerima penghargaan dalam kategori Best Parlementarians dalam acara Obsession Award 2021. Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan peringatan 17 Tahun Obsession Media Group (OMG) yang diselenggarakan pada Jumat (17/12) kemarin.  Penghargaan sebagai Best Parlementarians diberikan kepada Syarief Hasan dikarenakan kontribusinya sebagai Pimpinan MPR RI yang sangat aktif membantu penanganan Covid-19 di Indonesia. Selain itu, Syarief Hasan juga dikukuhkan sebagai anggota parlemen yang berprestasi dan aktif membantu masyarakat di sepanjang tahun 2021.  Syarief Hasan menyebutkan, tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan MPR RI membuatnya semakin dekat dengan masyarakat.  “Saya selaku Pimpinan MPR RI merasakan betul persoalan yang dialami masyarakat selama masa Pandemi. Saya kemudian turut aktif dalam berbagai program penanganan Pandemi Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Syarief Hasan.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyampaikan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan Obsession Media Group kepadanya. “Penghargaan ini menjadi wujud nyata dan apresiasi tulus dari masyarakat, khususnya jurnalis dan media kepada politisi yang terus mengawal kepentingan masyarakat dan perbaikan demokrasi di Indonesia.”, ungkap Syarief Hasan.  Syarief Hasan juga menyebutkan, segala persoalan yang terjadi di negeri ini membutuhkan kerja bersama. “Saya selalu meyakini bahwa kita harus bergandengan tangan bersama menghadapi Pandemi Covid-19. Peran media dan komunitas masyarakat sebagai salah satu bagian penting dalam pentahelix harus saling mendukung dengan peran pemerintah dan parlemen.”, ungkap Syarief Hasan  Syarief Hasan menilai, perbaikan demokrasi juga dapat terlihat dari seberapa besar peran parlemen di masyarakat “Ketahanan demokrasi sangat berkaitan erat dengan keberhasilan parlemen dalam memperjuangkan hak rakyat. Karena itu, kami dari Fraksi Partai Demokrat selalu berusaha memperjuangkan hak rakyat dan terus memberikan bantuan dan perhatian kepada rakyat kecil.”, ungkap Syarief Hasan.  Sebagai peraih penghargaan Best Parlementarians, Syarief Hasan juga berkomitmen untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara. “Saya secara pribadi, Wakil Ketua MPR RI, dan Majelis Tinggi Partai Demokrat akan terus melakukan upaya-upaya kontributif dan konstruktif bagi kemajuan bangsa dan negara.”, ungkapnya.  Politisi senior PartaI Demokrat ini juga menegaskan bahwa penghargaan ini juga sebagai persembahan pribadi saya kepada Partai Demokrat yang membesarkan saya dan tentunya semoga akan semakin mengokohkan posisi Partai Demokrat untuk kuat bersama rakyat.  “Penghargaan kepada saya akan menjadi penyemangat kami di Partai Demokrat untuk terus membantu rakyat Indonesia. Sebagaimana pesan Ketum Partai Demokrat AHY, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.”, tutup Syarief Hasan.

Wakil Ketua MPR Kembali Raih penghargaan Best Parlementarians

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#syarief hasan

Berita Terkini