<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/CAM07890-1-950601284.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 hari ini, Jumat (2/5), Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan 371 ijazah siswa yang selama ini ditahan pihak sekolah.&nbsp; Penyerahan ini merupakan bagian program pemutihan ijazah tahap kedua di Jakarta, setelah pemutihan tahap satu diberikan kepada 117 siswa.&nbsp; Dengan begitu, total sebanyak 488 siswa telah menerima manfaat dari program pemutihan ijazah.&nbsp;"Total sudah ada 488 siswa yang menerima program pemutihan ijazah senilai Rp1,69 miliar," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5). Pemutihan ijazah merupakan salah satu janji kampanye pasangan Pramono Anung-Rano Karno saat kampanye Pilkada Jakarta 2024. Pramono mengatakan, umumnya ijazah para pelajar itu telah tertahan mulai dari tiga hingga lima tahun. Ijazah tidak bisa mereka ambil lantaran masih memiliki tunggakan di sekolah.&nbsp; "Tadi saya secara langsung menanyakan&nbsp;kepada mereka, ada yang tiga tahun&nbsp;ada yang lima tahun. Jumlahnya ada yang Rp 15 juta, ada yang Rp 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil ijazah mereka tidak mampu," katanya.&nbsp; Ia menegaskan bahwa ijazah adalah hak setiap anak dan tidak boleh dijadikan barang sandera karena alasan ekonomi. "Pemerintah harus hadir dalam menangani masalah tersebut agar para siswa dapat segera mendapatkan ijazah yang sangat dibutuhkan bagi masa depan mereka," katanya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono juga menyampaikan pesan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI untuk menghilangkan diskriminasi pada dunia pendidikan. "Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan," jelas Pramono.

Gubernur Jakarta Pramono Anung serahkan 371 ijazah siswa tertahan di Hari Pendidikan Nasional, total 488 siswa menerima manfaat.

Tahap II Pemutihan Ijazah di Jakarta Selesai untuk 371 Siswa, Gubernur Pramono Anung: Ijazah Tidak Boleh Jadi Barang Sandera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekrutmen-pppk-dibagi-2-tahap-150-ribu-formasi-tersedia-untuk-honorer_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PPPK (Bagas Bimantara/Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PPPK (Bagas Bimantara/Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pendaftaran &nbsp;seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II akan ditutup Rabu (15/1). Jelang masa penutupan, pemerintah memperluas kriteria calon pelamar agar dapat menampung honorer yang masih belum tertampung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN). Hal ini lantaran masih ada sekitar 216.719 pegawai non-ASN yang sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN), tapi belum mendaftar di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Padahal, UU ASN sudah tak memperbolehkan adanya pegawai honorer di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain itu, pengangkatan ASN harus dilakukan melalui seleksi resmi. Saat ini, sudah ada Keputusan Menteri PANRB 15/2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi PPPK.&nbsp;Aturan itu diklaim bisa mengoptimalkan penataan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, ada beberapa kriteria pelamar tambahan yang diatur dalam keputusan tersebut. Meliputi pelamar yang tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan PPPK tahap I, pelamar TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS, dan pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. Lalu pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahap I. Terakhir, pelamar yang MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Ketentuan terbaru ini berlaku untuk peserta yang melamar seleksi PPPK tahap II di instansi tempat bekerja sesuai pangkalan data atau database BKN. Lalu melamar pada jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini. &ldquo;Jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang belum terakomodir di sini. Sebab di dalam kriteria tambahannya selain yang TMS di seleksi PPPK tahap 1 maupun CPNS, kita ada tambahan juga bagi mereka yang tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahap I. Jadi kalau ada mereka sudah daftar tapi enggak bisa, sekarang oleh BKN dibuka,&rdquo; ujar Aba, Selasa (14/1). Aba juga mengingatkan bahwa kelima kriteria itu tidak boleh diartikan mereka yang tidak lolos seleksi bisa ikut lagi. Yang sudah pernah ikut seleksi namun tidak lolos, tak boleh mendaftar pada seleksi PPPK tahap II ini. Sebab, dalam aturannya, peserta hanya diperbolehkan sekali mengikuti seleksi. Kendati demikian, Aba memastikan bahwa mereka yang tak lolos tetap bisa diangkat menjadi PPPK. Namun, bukan PPPK penuh, melainkan paro waktu. Ini juga berlaku bagi pelamar seleksi PPPK tahap I namun tak ada keterangan R/L. Padahal masuk dalam R3. Hal ini lantaran keterbatasan formasi di posisi yang dilamar. &ldquo;Jadi tidak perlu khawatir tidak lolos ya. Dia tetap bisa diangkat menjadi PPPK, jadi tidak harus mendaftar ke periode 2,&rdquo; paparnya. Dia memastikan, meski berstatus paro waktu, mereka bakal mendapat upah sesuai ketersediaan anggaran pemerintah. Upah diberikan minimal sama dengan besaran yang diterima ketika menjadi honorer atau non-ASN, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah itu. Kemudian, masa perjanjian kerja PPPK paro waktu ditetapkan setiap satu tahun sekali dan tercantum dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Artinya, ini berlaku hanya untuk sementara.&nbsp;Untuk bisa diangkat sebagai PPPK penuh waktu, mereka harus berpredikat kinerja minimal baik. &ldquo;Jadi artinya teman-teman yang sudah jadi paro waktu itu bisa jadi PPPK tanpa seleksi,&rdquo; paparnya. Nantinya pun tak perlu lagi mengusulkan nomor identitas ASN karena nomor identitas ASN sudah melekat saat menjadi PPPK paro waktu. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengimbau agar gubernur, bupati, walikota dan jajarannya mendorong tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN untuk mendaftar seleksi PPPK tahap II. Sekaligus menyosialisasikan tambahan kriteria yang ada. Tujuannya untuk membantu para tenaga non ASN yang sudah bekerja di instansi tersebut bisa diangkat menjadi abdi negara. &ldquo;Tolong dicermati, bahwa tanggal 15 Januari besok hari terakhir, karena masih ada ribuan yang harusnya mendaftar tapi belum mendaftar. Kami mohon diblasting, agar mereka bisa mendapat nomor induk dan tidak berkurang pendapatannya,&rdquo; paparnya. Saat ini, lanjut Zudan, ada sekitar 1,78 juta pegawai honorer yang perlu diselesaikan penataannya. Dari jumlah itu, sampai 13 Januari 2025 masih terdapat 216.719 non-ASN yang sudah terdata tapi belum mendaftar seleksi CASN. Selain itu, ada 12.506 tenaga non ASN terdaftar database BKN namun belum dilakukan rekonfirmasi oleh instansi terkait. Seperti di Papua Barat, Deli Serdang, Jayawijaya, Merauke, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Biak Numfor, Tolikara, dan Nduga. Juga 104.815 tenaga non ASN yang sudah terdata tapi status konfirmasi jabatan tampungnya ditolak oleh instansi yang didaftar. Alasannya antara lain meninggal dunia, memasuki batas usia pensiun, hingga sudah menjadi ASN. Karena itu, para kepala daerah hingga kepala instansi terkait diminta untuk segera mengecek tenaga non ASN yang sudah terdaftar di database BKN. Selain mengonfirmasi data mereka, diharapkan para instansi turut menyosialisasikan aturan seleksi PPPK tahap II ini.

Pendaftaran  seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II akan ditutup Rabu (15/1).

Hari Terakhir Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II, Pemerintah Perluas Kriteria Pelamar, Tampung Honorer yang Belum Ikut Seleksi CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/14/Tol-Kediri-Tulungagung-4090670767.jpg" alt="Bangunan jembatan yang akan menghungkan Tol Kediri-Tulungagung dengan Bandara Dhoho difoto dari udara (Foto: WAHYU ADJI/JPRK)" width="100%">
<figcaption>Bangunan jembatan yang akan menghungkan Tol Kediri-Tulungagung dengan Bandara Dhoho difoto dari udara (Foto: WAHYU ADJI/JPRK)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dalam upaya menyiapkan tanah yang akan digunakan sebagai pembangunan jalan tol setelah lebaran, Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) harus melakukan percepatan. Percepatan itu dilakukan terutama yang masuk dalam penetapan lokasi (penlok) II atau tambahan tahap II yang akan diprioritaskan untuk konstruksi akses menuju Bandara Dhoho Kediri. Penlok pada tahap II sendiri mencakup tambahan kebutuhan lahan di luar tahap I. Di mana tim pengadaan tanah (TPT) Tol Kediri-Tulungagung harus mempercepat progres penlok tahap II agar bisa memulai konstruksi. Terkait hal itu, Ketua TPT Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti mengatakan bahwa hanya ada beberapa wilayah di penlok II yang diprioritaskan untuk segera dilakukan pembebasan. Melansir dari Radar Kediri (Jawa Pos Group) pada Kamis (14/3), hal tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan kebutuhan lahan untuk konstruksi yang rencanaya akan dimulai setelah lebaran. &ldquo;Tidak semuanya tahap II untuk konstruksi. Sebagian besar lagi untuk memenuhi kriteria ketentuan mengenai clear zone. Kalau yang clear zone kan nggak ada konstruksi. Jadi mungkin belum urgent,&rdquo; kata Nanda, sapaan akrabnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014438698/konstruksi-fisik-proyek-tol-kediri-tulungagung-semakin-dekat-intip-proses-persiapannya">Konstruksi Fisik Proyek Tol Kediri-Tulungagung Semakin Dekat, Intip Proses Persiapannya</a> Oleh sebab itu, prioritas percepatan akan ditujukan untuk bidang-bidang yang dibutuhkan untuk konstruksi, yakni yang menjadi satu kesatuan dengan bidang di tahap I. Dia mencontohkan yakni pengadaan tanah untuk penlok tahap II di Desa Tiron akan dikebut. Di mana pelaksanaannya saat ini sudah memasuki tahap pendataan yuridis oleh Satgas B. &ldquo;Sebagian besar sudah dikosongkan. Mungkin tersisa satu atau dua bidang saja yang masih proses pembongkaran,&rdquo; ujar Nanda. Progres pengadaan tanah untuk akses ke Bandara Dhoho Kediri sendiri sudah mencapai 70,69 persen. Di mana presentase tersebut mencakup ruas di Kota dan Kabupaten Kediri. Dengan rincian, 95,18 persen lahan akses bandara di Kabupaten Kediri sudah dibebaskan, sedangkan pengadaan lahan akses bandara baru 53,41 persen di Kota Kediri. &ldquo;Kalau untuk dimulai konstruksinya kemungkinan sudah hampir siap. Bisa dikatakan siap,&rdquo; tandasnya. Nanda juga menyebut bahwa pekan ini pembayaran lanjutan di Kelurahan/Kecamatan Mojoroto akan segera diupayakan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014437560/rugikan-negara-miliaran-rupiah-kpk-usut-dugaan-korupsi-di-pt-hutama-karya-terkait-tol-trans-sumatera">Rugikan Negara Miliaran Rupiah, KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Hutama Karya Terkait Tol Trans Sumatera</a> &ldquo;Saya juga ngejar supaya Kota Kediri bisa segera sosialisasi untuk penlok tahap II,&rdquo; ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pembangunan fisik Tol Kediri-Tulungagung diperkirakan akan dimulai setelah lebaran dengan memprioritaskan akses menuju Bandara Dhoho Kediri. Terdapat 6,82 kilometer tanah terdampak yang harus sudah siap, termasuk memulai tahap pelaksanaan untuk penlok tahap II. Sedangkan pemasangan patok right of way (RoW), yakni dari wilayah utara menuju selatan atau wilayah Kabupaten Tulungagung juga masih dilanjutkan. Saat ini, tim pengadaan tanah masih melanjutkan prosesnya di Kabupaten Kediri, yakni di Desa Ngadi dan Ngetrep di Kecamatan Mojo. Proses tersebut akan terus dilanjutkan hingga di ruas Kabupaten Tulungagung. ***

TPT Jalan Tol Kediri-Tulungagung melakukan percepatan untuk menyiapkan tanah yang akan digunakan sebagai pembangunan fisik tol.

TPT Tol Kediri-Tulungagung Bakal Percepat Progres Penlok Tahap II Demi Memulai Pembangunan Jalan Tol Setelah Lebaran

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/Tol-kediri-tulungagung-3118571642.jpg" alt="Tambahan Pengadaan Tanah Tol Kediri &ndash; Tulungagung Seluas 18,5 Hektare./Radar Kediri" width="100%">
<figcaption>Tambahan Pengadaan Tanah Tol Kediri &ndash; Tulungagung Seluas 18,5 Hektare./Radar Kediri</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pengadaan tanah untuk Tol Kediri-Tulungagung ditambah seluas 18,5 hektare, hal itu membuat Tim Pengadaan Tanah (TPT) harus membuka kembali proses pembebasan tanah terdampak tol pada tahap II. Dilansir Radar Kediri (JawaPos Grup), pada Rabu (24/1), pengadaan tanah tahap II ini telah dimulai sejak pekan ini, diawali dengan melakukan pemasangan patok&nbsp;right of way&nbsp;(RoW) di empat kelurahan terdampak yang merupakan akses utama ke bandara, diantaranya Kelurahan Semampir, Kelurahan Mojoroto, Gayam, dan Bujel. Diberitakan sebelumnya, Ketua TPT Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti&nbsp;mengatakan, dirinya optimistis bahwa&nbsp;pemasangan patok RoW khusus untuk akses ke Bandara Internasional Dhoho Kediri tersebut dapat&nbsp;selesai pada hari Rabu (24/1). Perempuan yang akrab disapa Nanda ini juga menjelaskan, alasan proyek Tol Kediri-Tulungagung ini membutuhkan tambahan tanah seluas belasan hektare tersebut adalah untuk pembuatan&nbsp;zona&nbsp;bebas&nbsp;atau&nbsp;clear zone&nbsp;tol. Keberadaan zona bebas ini, menurut Nanda, berfungsi untuk menambah&nbsp;safety&nbsp;di area tol. &ldquo;Jika terjadi kecelakaan, mobil yang terpental masih tetap berada di area tol (clear zone, Red),&rdquo; kata Nanda itu sembari menyebut antisipasi agar kendaraan tidak sampai terlempar ke luar area tol. Selain itu, penambahan tanah seluas 18,5 hektare di tahap II juga dilakukan karena beberapa alasan lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014017863/ada-tambahan-pengadaan-tanah-tol-kediri-tulungagung-seluas-185-hektare-simak-penjelasannya">Ada Tambahan Pengadaan Tanah Tol Kediri-Tulungagung Seluas 18,5 Hektare, Simak Penjelasannya</a> Diantaranya, ada sejumlah&nbsp;underpass&nbsp;yang direncanakan bakal berubah menjadi&nbsp;overpass. &ldquo;Ada juga penambahan beberapa titik kaki-kaki jembatan,&rdquo; terangnya. Menurutnya, pemindahan exit tol dari Jalan Jaksa Agung Suprapto ke Jalan Suparjan Mangun Wijaya juga membuat kebutuhan tanah untuk Tol Kediri-Tulungagung bertambah. Khususnya, pada taper jalan di sana. Menurutnya setelah dihitung kebutuhan lahan di tahap II mencapai 18,5 hektare.&nbsp; Berdasarkan pantauan Koran Radar Kediri (JawaPos Grup) ini, pemasangan patok tol mulai dilakukan di beberapa area yang akan menjadi akses ke bandara, yakni Kelurahan Gayam dan Mojoroto. Hingga kemarin (23/1) siang, telah ada sekitar 50 patok berwarna kuning-merah yang dipasang di sekitar area tersebut. &nbsp; Disisi lain, Achmad Ardhansyah Pramana, petugas lapangan Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Ki Agung mengatakan, pengadaan tanah tahap II di area yang jadi akses ke bandara akan dipercepat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/014016420/telah-kucurkan-rp-914-miliar-sepanjang-2023-pemerintah-pastikan-pembebasan-lahan-tol-getaci-jalan-terus">Telah Kucurkan Rp 914 Miliar Sepanjang 2023, Pemerintah Pastikan Pembebasan Lahan Tol Getaci Jalan Terus</a> &ldquo;Kami estafet (di sepanjang) kanan dan kiri (trase). Biar lebih mempercepat dan mempermudah pengerjaan, kami bagi dua tim. Yang satu tim untuk penentuan koordinat,&rdquo; lanjutnya. Achmad juga menjelaskan, tim lainnya baru akan bertugas setelah patok-patok tersebut disebar ke titik koordinat jalan tol. Tugas tim kedua itu, nantinya akan menancapkan patok-patok di lahan yang telah ditentukan. &ldquo;Kemungkinan untuk koordinat itu sudah 80 persen. Untuk yang (pemasangan, Red) patok permanen masih sekitar 50 persen,&rdquo; katanya. Terkait penambahan luasan di setiap titiknya di tahap II ini, menurut Achmad jumlahnya bervariasi. Artinya, setiap titik memiliki penambahan yang berbeda dengan titik lainnya. &ldquo;Untuk ukurannya kami perlu mengukur ulang bidang yang terdampak tahap II dari tim satgas A BPN,&rdquo; jelasnya. ***

Alasan proyek Tol Kediri-Tulungagung ini membutuhkan tambahan tanah seluas belasan hektare tersebut adalah untuk pembuatan zona bebas.

Ini Alasan Pengadaan Tanah Tol Kediri-Tulungagung Mengalami Penambahan Seluas 18,5 Hektare

tahap II

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tahap II

Berita Terkini

Tahap II Pemutihan Ijazah di Jakarta Selesai untuk 371 Siswa, Gubernur Pramono Anung: Ijazah Tidak Boleh Jadi Barang Sandera

Hari Terakhir Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II, Pemerintah Perluas Kriteria Pelamar, Tampung Honorer yang Belum Ikut Seleksi CPNS

TPT Tol Kediri-Tulungagung Bakal Percepat Progres Penlok Tahap II Demi Memulai Pembangunan Jalan Tol Setelah Lebaran

Ini Alasan Pengadaan Tanah Tol Kediri-Tulungagung Mengalami Penambahan Seluas 18,5 Hektare

Download Aplikasi JawaPos.com