Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/k3qXKzWIckEbSuFBQCaom7LB1Okqqe6nkOyx0WoM-818673306.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa tunjangan kinerja untuk pegawai Kementerian ESDM naik 100 persen. (Istimewa)" /> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan unit usaha koperasi, UMKM, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola tambang rakyat. Kebijakan ini diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021. Melihat hal ini, pengusaha emas, Basaruddin, turut mendukung adanya regulasi ini. Hal ini disampaikannya pada saat sosialisasi koperasi tambang rakyat secara langsung kepada penambang di Desa Huta Julu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Menurutnya, peraturan ini merupakan langkah maju yang memberi kepastian dan perlindungan bagi para penambang rakyat. "Harapan saya dengan ini supaya masyarakat bisa segera mungkin mengurus koperasi-koperasi di daerah seluruh Indonesia, supaya program Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil agar terlaksana segera mungkin," kata Basaruddin dalam keterangannya, Senin (27/10). Di sisi lain, Basaruddin menilai masyarakat akan lebih terlindungi dengan hukum dengan adanya regulasi tambang rakyat PP Nomor 39 Tahun 2025 ini. "Yang pasti karena sudah ada Keputusan Presiden dan juga Menteri ESDM untuk pertambangan rakyat Indonesia," jelas dia. Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Perhimpunan Penyangga Tatanan Indonesia (Petani), Elhan Zakaria, mengatakan, langkah pemerintah dalam mengeluarkan PP ini sudah termasuk langkah yang tepat. "Dengan menaungi tambang rakyat dengan koperasi termasuk langkah yang tepat," ungkap dia. Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah kini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor pertambangan, seiring dengan diberlakukannya kebijakan baru mulai 11 September 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan baru ini menjadi landasan penting dalam upaya reformasi dan transformasi tata kelola pertambangan nasional, dengan tujuan mewujudkan sistem yang lebih terbuka, inklusif, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. "Kebijakan ini memberi prioritas bagi koperasi, pelaku UMKM, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk memperoleh izin tambang, sekaligus menegakkan tata kelola yang tertib, aman, dan berkelanjutan," kata Bahlil dalam keterangannya.

Kementerian ESDM prioritaskan koperasi dan UMKM kelola tambang rakyat, dukungan dari Basaruddin dan langkah strategis pemerintah.

Ada Perlindungan untuk Koperasi dan UMKM, Pengusaha Emas Sambut Baik Kebijakan Bahlil soal Tambang Rakyat

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Lenis-kagoya.jpg" alt="Stafsus Menhan Lenis Kogoya usulkan izin tambang rakyat untuk OAP setelah pembantaian pendulang emas di Yahukimo. (Bayu Putra/Jawa Pos)" /> JawaPos.com - Sebanyak 16 pendulang emas menjadi korban pembantaian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo pada April lalu. Mereka dituding sebagai intel dan dibunuh secara keji. Merespons peristiwa berdarah tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya mengusulkan agar pemerintah memberi izin tambang rakyat untuk Orang Asli Papua (OAP).&nbsp; Lenis menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Kamis (8/5). Dia menyampaikan bahwa saat ini TPNPB-OPM atau KKB sudah menyatakan beberapa daerah sebagai zona konflik atau area perang. Sehingga bila ada penambang liar, mereka akan membunuh para penambang tersebut. Peristiwa di Yahukimo bulan lalu adalah contoh. Dia tidak ingin hal serupa terulang lagi dan korban kembali berjatuhan.&nbsp; &rdquo;Jangan sampai terjadi persoalan itu menyebar,&rdquo; kata pria asal Papua yang sudah mendapat pangkat letkol tituler tersebut.&nbsp; Kepada KKB, Lenis mengingatkan mereka agar tidak sembarangan membunuh orang. Apalagi masyarakat sipil dan aparat keamanan yang tidak berdosa. Pendulang emas, lanjut dia, hanya mencari makan untuk keluarga, bukan datang untuk berperang. Menurut dia, izin tabung rakyat nantinya bisa dimanfaatkan oleh OAP untuk mengelola tambang tersebut dengan landasan hukum dan izin yang jelas.&nbsp; Masyarakat asli Papua itu juga bisa menerima kedatangan investor yang ingin mendulang emas di sana. Sehingga tidak ada lagi tambang-tambang liar yang berpotensi menjadi sasaran KKB. Lenis membayangkan, bila ada izin tambang rakyat, kesejahteraan OAP juga akan meningkat. Sebab, mereka bisa mengelola tambang-tambang tersebut. Tentu tidak sembarang, semua sesuai aturan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan di lokasi tambang.&nbsp; &rdquo;Kami minta kepada kementerian ESDM, maupun pemerintah daerah, kita bisa memberikan izin pertambangan rakyat namanya. Jadi, mereka bisa dulang atau kerja sama dengan investor. Boleh kerja masuk, tapi harus orang Papua yang kelola, yang sama-sama jalan. Supaya dibantu, supaya ekonomi juga dapat membantu masyarakat,&rdquo; kata dia.&nbsp;

Stafsus Menhan Lenis Kogoya usulkan izin tambang rakyat untuk OAP setelah pembantaian pendulang emas di Yahukimo.

KKB Bantai Pendulang Emas di Yahukimo, Stafsus Menhan Lenis Kogoya Usul Kementerian ESDM Izinkan Orang Asli Papua Kelola Tambang Rakyat

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/IMG-20240708-WA0111-165555915.jpg" alt="Proses evakuasi jenazah salah satu korban tanah longsor di kawasan tambang rakyat Desa Tulabolo Timur, Provinsi Gorontalo. (Zulkifli Polimengo/Antara)" /> JawaPos.com&ndash;Korban yang ditemukan meninggal dunia pada musibah tanah longsor di kawasan tambang rakyat Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, bertambah menjadi 12 orang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo Hariyanto mengatakan, data hingga Senin (8/7), yang telah tercatat di Posko SAR, total jumlah korban sebanyak 104 orang. Dengan rincian meninggal dunia 12, selamat 44, dan masih dalam pencarian 48 orang. &rdquo;Untuk korban meninggal, sudah dievakuasi ke RS Bhayangkara, dan yang selamat namun mengalami luka-luka, dilarikan ke RSUD Aloei Saboe dan RSUD Toto Kabila untuk mendapatkan perawatan medis,&rdquo; ujar Hariyanto. Proses pencarian di lokasi tambang dilanjutkan pada Selasa (9/7) pagi. Mengingat cuaca kemarin, sedang turun hujan, serta kondisi medan yang cukup sulit untuk dilalui. Sejauh ini, kata Hariyanto, proses pencarian korban hingga evakuasi berjalan dengan lancar. Faktor cuaca dan kondisi medan menjadi kendala utama yang dihadapi tim SAR gabungan. &rdquo;Keseluruhan korban terdiri atas warga lokal Bone Bolango, Gorontalo, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara; dan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah; serta ada satu orang korban meninggal yang belum diketahui identitasnya,&rdquo; terang Hariyanto. Sampai saat ini, personel di Posko SAR Tulabolo, tengah berupaya mengumpulkan data-data dan identitas para korban. Baik yang dihimpun dari personel di lokasi tambang, korban selamat, hingga keluarga korban. Sementara itu, di lokasi Posko SAR juga masih banyak warga yang berkumpul dan menunggu informasi terkait keberadaan keluarga yang diduga menjadi korban tanah longsor di kawasan tambang rakyat tersebut. Sebanyak 230 orang personel gabungan dari berbagai instansi dikerahkan untuk melakukan pencarian korban tanah longsor itu. Hariyanto mengatakan, para personel tersebut terdiri atas unsur TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan PMI Kabupaten Bone Bolango, serta RAPI Gorontalo. &rdquo;Mereka kita bagi menjadi beberapa regu yang akan melaksanakan operasi SAR di pos-pos yang telah kita tentukan,&rdquo; papar Hariyanto. Untuk mempermudah proses pencarian hingga evakuasi, lanjut dia, beberapa personel juga ditempatkan di sejumlah titik yang dilalui personel lain pada saat melakukan evakuasi para korban. Mengingat keseluruhan jembatan penghubung di wilayah tersebut terkonfirmasi telah putus akibat diterjang banjir bandang. Polda Gorontalo juga telah mendatangkan anjing pelacak atau K9, untuk memudahkan proses pencarian korban yang diduga kuat tertimbun material longsor. Kendala utama yang dihadapi yaitu, para personel harus berjalan kaki sejauh 23,7 kilometer dari Posko SAR induk menuju ke lokasi tambang, dengan kondisi medan yang cukup sulit untuk dilalui. Sebagian besar wilayah juga diguyur hujan dengan intensitas sedang. &rdquo;Ini menyulitkan para personel melaksanakan operasi SAR. Kami berharap dan berdoa agar operasi kemanusiaan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,&rdquo; ucap Hariyanto.

Korban yang ditemukan meninggal dunia pada musibah tanah longsor di kawasan tambang rakyat di Gorontalo bertambah menjadi 12 orang

Korban Meninggal Dalam Longsor di Tambang Gorontalo Bertambah Jadi 12 Orang, 48 Korban Masih Dicari

Tambang Rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tambang Rakyat

Berita Terkini

Ada Perlindungan untuk Koperasi dan UMKM, Pengusaha Emas Sambut Baik Kebijakan Bahlil soal Tambang Rakyat

KKB Bantai Pendulang Emas di Yahukimo, Stafsus Menhan Lenis Kogoya Usul Kementerian ESDM Izinkan Orang Asli Papua Kelola Tambang Rakyat

Korban Meninggal Dalam Longsor di Tambang Gorontalo Bertambah Jadi 12 Orang, 48 Korban Masih Dicari

Download Aplikasi JawaPos.com