<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/Lahan-TKD-di-Desa-Denanyar-3099078098.jpg" alt="Lahan yang dibeli Pemkab Jombang untuk pembangunan pasar (Azmy Endiyana/Radar Jombang)" width="100%">
<figcaption>Lahan yang dibeli Pemkab Jombang untuk pembangunan pasar (Azmy Endiyana/Radar Jombang)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div id=":z2" class="ii gt"> <div id=":wb" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Rencana pembangunan pasar yang akan digunakan untuk relokasi pedagang di Pasar Citra Niaga (PCN) Jombang, tak kunjung ada kejelasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lahan Tanah Kas Desa (TKD) Denanyar yang dibeli oleh Pemkab Jombang dengan anggaran senilai Rp 22,6 miliar tersebut, sudah bertahun-tahun mangkrak dan tak kunjung ada perkembangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Suwignyo mengatakan bahwa hingga saat ini belum bisa dipastikan kapan pembangunan pasar tradisional tersebut akan direalisasikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, hingga saat ini proses koordinasi dengan pemerintah masih terus dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk pembangunan kami belum bisa menjawab kapan, kami masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR," ucapnya, dikutip dari Radar Jombang (Jawa Pos Group), Rabu (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, pihaknya mengaku akan tetap berupaya membangun pasar tersebut dan akan diakomodir semua pembiayaan dari pemerintah pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana anggaran yang diperlukan untuk pembangunan pasar tradisional tersebut menurutnya cukup besar, bisa mencapai kurang lebih Rp 100 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014157306/usai-nyoblos-presiden-dan-caleg-warga-jombang-ditraktir-makan-gratis-kapolres-di-25-warung-ini">Usai Nyoblos Presiden dan Caleg, Warga Jombang Ditraktir Makan Gratis Kapolres di 25 Warung Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau menggunakan APBD pasti tidak cukup. Kami ingin tetap menggunakan APBN," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga sejauh ini, koordinasi dengan Pj Bupati Jombang Sugiat masih terus dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi tidak tahu nanti kebijakan Pj Bupati nanti bagaimana," tambah Suwignyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Mas&rsquo;ud Zuremi kembali mempertanyakan terkait tindaklanjut pembelian lahan yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan pasar tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini pihaknya belum juga mendapatkan laporan terkait kapan lahan seluas 3,7 hektare tersebut akan dibangun pasar, sebagaimana konsep awal yang rencananya akan digunakan sebagai relokasi pedagang PCN Jombang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat mengajukan anggaran untuk pengadaan lahan yang rencananya digunakan untuk pasar. Sejumlah fraksi memang tegas mengkritisi," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut dikarenakan jumlah anggaran yang digunakan untuk membeli lahan tersebut dirasa sangat banyak, yakni mencapai Rp 22,6 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemkab Jombang waktu itu meyakinkan pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah pusat," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun hingga saat ini pembangunan pasar masih belum jelas. Bahkan berdasar informasi yang didapat, Pemkab Jombang sendiri belum mendapatkan suntikan anggaran dari pemerintah pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014157017/jelang-hari-h-pemilu-2024-tps-di-desa-wuluh-kesamben-jombang-ambruk-diterjang-angin-kencang">Jelang Hari H Pemilu 2024, TPS di Desa Wuluh Kesamben Jombang Ambruk Diterjang Angin Kencang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu kami tanyakan kejelasannya sejauh mana, karena belum ada laporan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Jombang berencana akan segera menindaklanjutinya. Paling tidak, hal itu akan menjadi agenda utama Komisi B DPRD Jombang untuk melakukan koordinasi lebih lanjut. Termasuk menanyakan proses pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar tahu kapan dibangun dan aggarannya seperti apa," beber Mas&rsquo;ud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila tidak ada tindak lanjut, maka lahan yang sudah disiapkan dengan anggaran sebesar Rp 22,6 miliar tersebut akan sia-sia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya, Pemkab Jombang sudah membuang uang rakyat tanpa disertai dengan kejelasan program dan kebijakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemkab harus sering-sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Supaya ada kejelasan pembangunan pasar," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pembangunan pasar untuk relokasi pedagang tumpah di kawasan Pasar Citra Niaga (PCN) masih belum ada kepastian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun Pemkab Jombang sudah menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk menyiapkan lahan sejak 2022 lalu. Namun hingga sekarang belum ada kepastian terkait proyek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan persyaratan yang diperlukan, seperti dokumen perencanaan, dokumen Amdal dan Andalalin juga ternyata baru akan disusun.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":10c" class="hq gt">***</div>

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Suwignyo mengaku belum bisa memastikan pembangunan Pasar Citra Niaga (PCN).

Disdagrin Buka Suara Terkait Lahan TKD di Desa Denanyar Jombang Senilai Rp 22,6 Miliar Mangkrak Bertahun-tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/IMG_20230712_212119-4144269167.jpg" alt="Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ pada Rabu (12/7)." width="100%">
<figcaption>Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ pada Rabu (12/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman.</p> <p>Kasi Penerangan Hukum Kejati DIJ Herwatan mengatakan, tim penyidik juga menggeledah rumah pribadi Kepala Dispertaru DIJ Krido Suprayitno.</p> <p>&rdquo;Dua tim dari Kejati DIJ berangkat bersama. Satu tim ke kantor Dispertaru DIJ dan satu tim lain ke rumah Pak Kadis (kepala dinas),&rdquo; kata Herwatan seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Dia menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut&nbsp;dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Sleman, dengan terdakwa Robinson Saalino (Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa) dan Agus Santoso (Lurah Caturtunggal).</p> <p>Dari penggeledahan di ruang Kepala Dispertaru&nbsp;dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan, dan Pengawasan Pertanahan Dispertaru DIJ, penyidik menyita CPU monitor, <em>hard disk, flash disk</em>, serta satu koper berisi dokumen. Sementara itu, dari rumah pribadi Kepala Dispertaru DIJ, tim penyidik menyita 20 bendel dokumen.</p> <p>&rdquo;Seluruhnya disita sebagai barang bukti berupa surat dan barang. Saat ini telah disimpan di gudang Kejati DIJ,&rdquo; terang Herwatan.</p> <p>Tindakan hukum penggeledahan dan penyitaan tersebut, tambah dia, merupakan hasil pengembangan dari penyidikan perkara tersangka Agus Santoso dan keterangan saksi pada persidangan terdakwa Robinson Saalino. Mengenai&nbsp;kasus penyelewengan pemanfaatan tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Sleman, tersangka Agus Santoso diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 2.952.002.940.</p> <p>Sebelumnya, Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa&nbsp;Robinson Saalino ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus dugaan penyalahgunaan tanah kas desa di Caturtunggal, Depok, Sleman. Dia telah menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jogjakarta pada 12 Juni.</p> <p>Setelah Robinson, Kejati DIJ juga menetapkan Lurah Caturtunggal&nbsp;Agus Santoso sebagai tersangka dalam penyalahgunaan tanah kas desa itu. Sebab, terbukti melakukan pembiaran dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya terhadap penyimpangan pemanfaatan tanah kas desa yang dilakukan PT Deztama Putri Sentosa selaku pengembang. Perbuatan Robinson Saalino bersama Agus Santoso telah merugikan keuangan negara dan Desa Caturtunggal sebesar Rp 2,95 miliar.</p> <p>Kasus itu bermula saat PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas desa di Desa Caturtunggal pada 11 Desember 2015.&nbsp;Tanah kas desa itu memiliki luas 5.000 meter persegi dan dimaksudkan untuk Area Singgah Hijau. Pada 1 Oktober 2020, PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa kembali mengajukan proposal permohonan sewa tanah kas desa di Caturtunggal seluas 11.215 meter persegi untuk menjadi Area Singgah Hijau bernama Ambarukmo Green Hills.</p> <p>Namun, proses itu belum memperoleh izin dari Gubernur DIJ. Kendati belum mendapatkan izin gubernur, PT&nbsp;Deztama Putri Sentosa telah memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi dengan mendirikan bangunan permanen tidak sesuai dengan proposal awal, kemudian disewakan kepada pihak ketiga.</p>

Kejati DIJ menggeledah kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa

Kejati DIJ Geledah Kantor Dispertaru Terkait Korupsi Tanah Kas Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/IMG_20230517_101732-3622326197.jpg" alt="Satpol PP DIJ menyegel kawasan hunian Kandara Village yang dibangun secara ilegal di atas tanah kas desa di Sleman." width="100%">
<figcaption>Satpol PP DIJ menyegel kawasan hunian Kandara Village yang dibangun secara ilegal di atas tanah kas desa di Sleman.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Jogjakarta menyegel kawasan hunian kompleks perumahan yang dibangun secara ilegal di atas tanah kas desa di Pedukuhan Pugeran, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.</p> <p>Berdasar keterangan resmi Pemda DIJ penyegelan perumahan berkonsep vila dan resor yang dikembangkan PT Indonesia Internasional Capital itu dilakukan pada Selasa (16/5).</p> <p>&rdquo;Kami telah melayangkan surat pemanggilan kepada pengembang tersebut sampai dua kali yang dititipkan kepada Pak RT setempat karena kantor pemasarannya sudah dikosongkan dan tidak ada orang. Sudah dua kali kita panggil dan tidak datang, tim melakukan pengumpulan data dan evaluasi lalu sepakat melakukan penutupan dulu terhadap bangunan itu,&rdquo; ujar Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Noviar menuturkan, pengembangan hunian itu diketahui tidak mengantongi izin pemanfaatan tanah kas Desa/Kelurahan Maguwoharjo seluas 39.595 meter persegi. Modus yang dilakukan pengembang untuk memperdaya masyarakat, sama seperti halnya yang dilakukan tersangka penyalahgunaan tanah kas desa di Caturtunggal, Depok, Sleman sebelumnya.</p> <p>&rdquo;Yakni menawarkan hunian dengan harga murah,&rdquo; tutur Noviar Rahmad.</p> <p>Noviar mengungkapkan, di atas tanah kas desa yang digunakan pengembang tersebut ternyata telah berdiri 150 unit rumah dan 30 persen di antaranya sudah dihuni dengan serah terima kunci pada akhir Maret 2023.</p> <p>Pada prinsipnya, kata Noviar, pemilik properti tersebut telah melanggar pasal 23 ayat (2) Perda DIJ Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, pemilik properti Kandara Village telah melanggar Pergub DIJ Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang di dalamnya menyatakan bahwa penggunaan tanah kas desa untuk sewa harus mendapatkan izin dari <em>Kasultanan</em> atau <em>Kadipaten</em>. Regulasi itu menyebutkan bahwa tanah kas desa tidak boleh digunakan untuk pendirian rumah tinggal dan diperjualbelikan.</p> <p>&rdquo;Usai penyegelan tersebut, Inspektorat yang akan menghitung berapa kerugian yang ditimbulkan. Akan ada penyelesaian lebih lanjut nanti,&rdquo; terang Noviar Rahmad.</p> <p>Setelah dilakukan tindakan penyegelan paksa properti, Noviar menyatakan, langkah berikutnya Gubernur DIJ akan meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Kerugian Keuangan Negara atas tanah kas desa itu. Selanjutnya, kasus itu akan diteruskan ke ranah hukum dengan memanggil pihak-pihak terlibat serta dilakukan penyidikan.</p> <p>&rdquo;Dalam hal ini, kami berpedoman pada Pergub DIJ Nomor 87 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penertiban Non-Yustisial. Upaya penyegelan properti tidak berizin tersebut bersifat non-yustisial. Nanti baru masuk ke ranah pidana yang kuncinya ada pada Gubernur DIJ,&rdquo; kata Noviar.</p> <p>Sejauh ini, Satpol PP DIJ telah melakukan penutupan dan penyegelan total sebanyak empat properti yang dibangun di atas tanah kas desa dan tidak mengantongi izin. Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIJ Qumarul Hadi mengimbau masyarakat apabila ingin berinvestasi properti agar melakukan pengecekan dokumen secara keseluruhan dan dipastikan valid terlebih dahulu.</p> <p>&rdquo;Kami minta agar masyarakat berhati-hati berinvestasi properti khususnya yang tidak jelas. Artinya semua informasi harus dicek sampai dengan status hingga kepemilikan tanah karena konsekuensi akan rugi sendiri apabila tidak tahu,&rdquo; tutur Qumarul.</p>

Satpol PP Daerah Istimewa Jogjakarta segel kawasan hunian perumahan ilegal di atas tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman

Satpol PP DIJ Segel Perumahan di Tanah Kas Desa di Sleman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/IMG_20230505_182926-3772179142.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X." width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan bakal menempuh jalur hukum terhadap kasus dugaan pemanfaatan tanah kas desa secara ilegal di Pedukuhan Jenengan, Kelurahan Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman.</p> <p>Sultan HB X menyatakan, tengah meminta Inspektorat DIJ untuk menghitung kerugian negara sebelum membawa kasus itu ke ranah hukum.</p> <p>&rdquo;Kami baru minta Inspektorat untuk mengkaji kerugiannya berapa. Kajian itu nanti yang akan menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan,&rdquo; kata Sultan seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Selain di Pedukuhan Jenengan, Kelurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman, sebelumnya Pemda DIJ juga telah menempuh jalur hukum terhadap kasus penyalahgunaan tanah kas desa di Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman. Kasus penggunaan tanah kas desa untuk pengembangan perumahan itu bahkan telah ditangani Kejaksaan Tinggi DIJ dengan menetapkan tersangka Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa berinisial RS.</p> <p>Terkait dengan kasus yang telah ditangani Kejati DIJ tersebut, Sultan mengaku belum mengetahui perkembangan penanganannya.</p> <p>&rdquo;Kalau kasusnya sudah ditangani kejaksaan, tentu kejaksaan yang lebih tahu. Kami belum akan tahu bagaimana prosesnya kalau belum sampai pengadilan. Soal nanti bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya, tentu akan kita lihat keputusan pengadilannya nanti. Kalau kami melangkah sekarang tanpa putusan pengadilan, nanti malah keliru,&rdquo; kata Sri Sultan.</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIJ telah melakukan tindakan tegas dengan melakukan penghentian sementara kegiatan pembangunan rumah hunian D'Junas pada Senin (17/4). Proyek pembangunan hunian milik PT Komando Bhayangkara Nusantara itu ditindak tegas karena belum berizin.</p> <p>Menurut Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad, kegiatan pembangunan hunian D'Junas di Kelurahan Maguwoharjo itu belum memiliki izin dari Gubernur DIJ. Surat peringatan yang telah beberapa kali dilayangkan, baik oleh Pemda DIJ maupun pihak Kelurahan Maguwoharjo dan Kecamatan Depok, tidak dihiraukan pihak pengembang.</p> <p>&rdquo;Padahal, sangat jelas jika lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian itu adalah tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo. Pengajuan izin pemanfaatan tanah desa yang diajukan pun saat ini masih tertahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman karena terindikasi pemanfaatan tanah desa yang tidak sesuai dengan peruntukan yang diajukan,&rdquo; terang Noviar Rahmad.</p>

Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X bakal tempuh jalur hukum terhadap kasus dugaan pemanfaatan tanah kas desa secara ilegal di Sleman

Sultan HB X Pastikan Tempuh Jalur Hukum Kasus Tanah Kas Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/bukit-soeharto.png" alt="BERNILAI SEJARAH: Tak hanya monumen, Patung Soeharto juga memiliki nilai sejarah dan budaya. (Eko Hendri/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERNILAI SEJARAH: Tak hanya monumen, Patung Soeharto juga memiliki nilai sejarah dan budaya. (Eko Hendri/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><em>Sesuai dengan namanya, eksistensi bukit yang terletak di Desa Biting, Kecamatan Badegan, Ponorogo, tersebut tak terlepas dari sumbangsih Presiden Ke-2 RI Soeharto. Kini, kawasan itu disulap menjadi destinasi wisata.</em><br /> <br /> ---<br /> <br /> <strong>DUA</strong> Patung Soeharto berdiri tegak di dekat pintu masuk objek wisata yang selalu dipenuhi para wisatawan. Mereka bergantian berfoto di depannya dengan beragam gaya.<br /> <br /> Ya, dua patung presiden ke-2 RI itu memang merupakan salah satu spot paling diburu para wisatawan yang datang ke sana. ”Melihat patung ini, saya jadi teringat masa-masa kepemimpinan Pak Harto,” kata Saryanto, warga Desa Karanglor, Wonogiri.<br /> <br /> Tak hanya bentuknya yang mengundang kagum para wisatawan, dua patung tersebut juga mengandung nilai sejarah dan budaya. Itu terlihat dari aksara Jawa kuno yang terukir di monumen berlapis keramik tersebut.<br /> <br /> Selain kemegahan dua patung itu, Bukit Soeharto menawarkan sederet keindahan bagi para traveler. Area taman di sekitar patung tertata begitu rapi dan asri.<br /> <br /> Keindahan alam khas perbukitannya juga membuat siapa pun yang datang akan merasakan ketenangan. Apalagi jika disaksikan melalui gazebo yang berdiri di atas bukit. View-nya begitu lapang dan hijau.<br /> <br /> Jernihnya air sungai menambah kesejukan objek wisata itu. Pengunjung yang ingin bersantai sambil kulineran tak perlu khawatir. Ada begitu banyak menu makanan-minuman khas Ponorogo yang disajikan para pelaku UMKM.<br /> <br /> Wajar jika objek wisata yang satu itu mengusung tema tentang Soeharto. Sebab, presiden yang memimpin negeri ini selama 32 tahun tersebut memiliki sejarah terhadap perkembangan bukit itu sehingga namanya diabadikan.<br /> <br /> ”Pak Harto pernah datang ke Desa Biting untuk melakukan penghijauan. Sekitar tahun 1978. Lalu, dibangun monumen sebagai tetenger. Lokasinya di atas bukit,” kata Wahyu Kuncoro, pengelola Bukit Soeharto.<br /> <br /> Kemegahan monumen itulah yang membuat warga desa tersebut berinisiatif untuk mengembangkan kawasan Bukit Soeharto. ”Kami berinisiatif membangun kawasan monumen. Ada permohonan izin ke Perhutani dan keluarga Presiden Soeharto,” kata Ikun, sapaan akrab Wahyu.<br /> <br /> Pembangunan dimulai pada 2019. Yang dilakukan, antara lain, penghijauan untuk taman, pembuatan gazebo, serta pelebaran jalan akses ke area monumen.<br /> <br /> Setahun berselang, yakni Desember 2020, objek wisata Bukit Soeharto pun dibuka untuk umum. ”Pembangunannya sebenarnya belum rampung. Tapi, sudah dibuka karena antusiasme masyarakat untuk datang cukup tinggi,” kata Ikun.<br /> <br /> Karena itu, lanjut pria asal Badegan tersebut, pengembangan Bukit Soeharto masih terus dilakukan. ”Di antaranya, mempersiapkan tempat-tempat parkir untuk kendaraan. Selain itu, ada homestay yang dibangun tepat di depan kawasan wisata,” jelasnya.<br /> <br /> Meski pengembangannya masih berlangsung, keberadaan Bukit Soeharto sudah mampu meramaikan kawasan perbatasan Jateng–Jatim di Ponorogo yang semula sepi.<br /> <h3>Taman Sumorobangun, Rest Area Sekaligus Nguri-uri Budaya</h3><br /> <strong>PENGUNJUNG</strong> Bukit Soeharto juga bisa menikmati objek wisata lain yang ada di Desa Biting. Yakni, Taman Sumorobangun. Sama, destinasi itu juga menawarkan keindahan dan kesegaran alam khas pedesaan.<br /> <br /> Taman Sumorobangun berada tak jauh dari Bukit Soeharto. Dari arah pusat Kota Ponorogo, jaraknya sekitar 1 kilometer. Letaknya juga strategis. Berada persis di pinggir jalan Ponorogo–Wonogiri.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/bukit-soeharto-2.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  UNTUK BERSANTAI: Para pengunjung objek isata Bukit Soeharto bisa menikmati keindahan alam sambil bersantai di gazebo yang disediakan pengelola. (Eko Hendri/Jawa Pos)<br /> <br /> Taman itu dibangun di atas tanah kas desa (TKD) yang dulunya gersang. Perangkat dan warga desa lantas menyulapnya jadi rest area. Fasilitasnya, antara lain, tempat parkir luar, ruko-ruko yang menjual kuliner khas Ponorogo, dan taman yang tertata rapi.<br /> <br /> ’’Alhamdullilah. Karena yang datang banyak, kami mendapatkan penghargaan wisata dari pemerintah provinsi tahun lalu (2022, Red),” kata Kades Biting Bambang Warsito.<br /> <br /> Selain menawarkan perpaduan keindahan alam serta penataan taman yang artistik, Taman Sumorobangun memiliki ikon lain. Yakni, Jembatan Pelangi.<br /> <br /> Sesuai namanya, jembatan itu dihiasi aneka ragam warna. Dua patung di sampingnya membuat jembatan tersebut terlihat kokoh. ”Yang mampir biasanya pengendara dari jauh. Mereka istirahat di gazebo taman sebelum melanjutkan perjalanan,” kata Bambang.<br /> <br /> Pengelola Taman Sumorobangun juga berupaya nguri-uri budaya. Ada gedung khusus di dekat taman yang disiapkan untuk pelaku seni. Di sana ada gamelan yang jumlahnya lengkap.<br /> <br /> Di Taman Sumorobangun juga terdapat area khusus bagi penggemar olahraga paralayang. Lokasinya tepat di atas taman.<br /> <br /> ’’Memang belum cukup terkenal. Tapi, sudah ada banyak atlet yang lahir dari tempat tersebut,” tambah Bambang.<br /> <br /> <strong>SEKILAS TENTANG BUKIT SOEHARTO, PONOROGO</strong><br /> <br /> - Terletak di Desa Biting, Kecamatan Badegan<br /> <br /> - Mulai dibuka pada Desember 2020<br /> <br /> <strong>FASILITAS/WAHANA YANG BISA DINIKMATI DI ANTARANYA</strong><br /> <br /> - Kawasan taman serta gazebo di kawasan bukit<br /> <br /> - Patung Soeharto<br /> <br /> - Taman bermain anak<br /> <br /> - Rest area serta sentra kuliner

Wisata Bukit Soeharto, Perpaduan Keindahan Alam dan Sejarah Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1649402842667-1.jpg" alt="Ilustrasi warga MBR. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga MBR. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencanangkan program padat karya pada Maret 2022. Bekas tanah kas desa (BTKD) akan dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat penghasilan rendah (MBR).<br /> <br /> Warga MBR akan diberi pelatihan di bidang usaha pertanian dan bidang usaha nonpertanian. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, MBR diharapkan bisa memanfaatkan aset milik Pemkot Surabaya, baik dalam sektor pertanian dan nonpertanian. Seperti, jenis usaha cuci mobil, laundri, menjahit, rumah produksi batik, kafe, hingga sentra wisata kuliner.<br /> <br /> ”Surabaya memiliki banyak asset. Untuk mengentaskan kemiskinan, gizi buruk, maupun <em>stunting</em>, harus ada pekerjaan untuk warga kami yang menganggur,” kata Eri pada Jumat (8/4).<br /> <br /> Menurut dia, pemerintah yang berperan sebagai fasilitator, memiliki tugas untuk menunjang kegiatan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan untuk menaikkan taraf hidup. Karena itu, lahan tersebut harus dimanfaatkan tenaga kerja dari kalangan MBR Kota Surabaya.<br /> <br /> ”Jumlah MBR di Surabaya sebanyak 979,624 jiwa dan hal ini harus bisa berkurang pada 2022, menjadi 300 ribu jiwa. Bagaimana caranya? Pemerintah bersama DPRD Kota Surabaya dan <em>stakeholder</em> akan saling bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan,” ungkap Eri.<br /> <br /> Selain itu, pada proses pengolahan lahan, para MBR akan mendapat pendampingan para ahli. Pemkot Surabaya juga membagi mereka dalam memanfaatkan lahan, yaitu berdasar lokasi tempat tinggal. Hal itu dilakukan, untuk upaya antisipasi aset yang akan dimanfaatkan perseorangan.<br /> <br /> ”Jadi sudah ada nama-nama kelompok MBR yang bertanggung jawab di setiap lahan dan pasti akan menjadi pengawasan kami dan DPRD Kota Surabaya,” terang Eri.<br /> <br /> Dia menjelaskan, program padat karya itu juga dikuatkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui SEB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan, minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dikerjakan UMKM.<br /> <br /> ”Ini menjadi tantangan, karena kita harus mengubah pola pikir masyarakat yang terbiasa ingin mendapat bantuan, untuk mau bekerja dan berusaha. Di sisi lain, kita terus memberikan pelatihan, agar mereka terbiasa mandiri. Insya Allah, kekuatan itu akan kita lakukan bersama DPRD Surabaya,” jelas Eri.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti memberikan tanggapan, mengenai langkah Pemkot Surabaya mengenai program peningkatan kesejahteraan rakyat atau pengentasan kemiskinan. Bagi dia, program tersebut telah dimulai dalam berbagai bidang.<br /> <br /> Di antaranya, pada bidang kesehatan melalui program UHC (<em>universal health coverage</em>), beasiswa bidang pendidikan, hingga melakukan kerja sama dengan hotel untuk penggunaan produk UMKM. Selanjutnya adalah program padat karya, dengan melakukan pemanfaatan aset.<br /> <br /> ”Artinya, para camat dan lurah juga harus menghitung total usia produktif dari MBR di wilayahnya. Serta menghitung jumlah aset dan potensi pemanfaatannya,” kata Reni.

Pemkot Surabaya Latih Usaha Tani untuk MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korupsi-tukar-guling-tanah-kas-desa-empat-orang-jadi-tersangka_m_.jpg" alt="Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran (tengah) menunjukkan peta lokasi tanah kas desa, Kelurahan Manyar Sabrangan." width="100%">
<figcaption>Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran (tengah) menunjukkan peta lokasi tanah kas desa, Kelurahan Manyar Sabrangan.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com&ndash;</strong> Unit Tipikor Polrestabes Surabaya mengungkap kasus tukar guling tanah kas desa, Kelurahan Manyar dengan PT Abadi Purna Utama (APU). Kasus tersebut terjadi 17 tahun lalu. Empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.</p><br /> <p>Keempat tersangka itu adalah mantan Plt Sekda Pemkot Surabaya M. Jasin; mantan Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya Sugijanto; serta mantan Direktur PT Abadi Purna Utama Hasan Afandi, dan Lukman Jafar. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, mereka tidak ditahan.</p><br /> <p>Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran menjelaskan, alasan polisi tidak menahan mereka karena kooperatif saat proses penyidikan. "Masih akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap keempat tersangka. Makanya, mereka akan kami panggil sewaktu-waktu jika dibutuhkan," jelas Sudamiran, Selasa (25/9).</p><br /> <p>Sudamiran menyatakan, pihaknya mengantongi sejumlah fakta. Fakta tersebut didapat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak kasus tersebut dilaporkan pada 2016 lalu. Hasilnya, BPK menyatakan pelepasan tanah kas desa itu memang melanggar aturan.</p><br /> <p>Aturan yang dilanggar adalah Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan No.5 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 143/8296/013/1999, 27 Juli 1999.&nbsp;Sehingga pelaksanaannya melanggar Pasal 9 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982.</p><br /> <p>Akibat pelanggaran tersebut Pemkot Surabaya mengalami kerugian hingga Rp 8 Miliar. Kerugian tersebut mengacu pada penghitungan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada 2001 lalu.</p><br /> <p>"PT APU seharusnya menyediakan tanah pengganti kepada Pemkot Surabaya seluas 90 ribu meter persegi. Lokasinya di Kelurahan Keputih. Tapi yang diserahkan hanya 82 ribu meter persegi,&rdquo; tambah Sudamiran.</p><br /> <p>Polisi dengan dua melati di pundak itu melanjutkan, tanah yang ditukar guling itu sejatinya akan dibangun pertokoan. Kenyataannya, hingga sekarang wujudnya masih berupa tanah kosong. Belum ada pembangunan sama sekali.</p><br /> <p>Kasus itu juga melibatkan Cak Narto, Wali Kota Surabaya yang saat itu menjabat. &rdquo;Karena yang bersangkutan (Cak Narto, Red) sudah meninggal, maka penetapan tersangka bebas demi hukum,&rdquo; tegasnya.</p><br /> <p>Para tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) 1e Kitab UU Hukum Pidana. Mereka terancam mendekam di dalam penjara minimal empat tahun dengan denda maksimal sebesar Rp 1 miliar.</p><br /> <p>&nbsp;</p>

Korupsi Tukar Guling Tanah Kas Desa, Empat Orang Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jual-tanah-negara-kepala-desa-divonis-4-tahun-penjara_m_195339.jpeg" alt="Petugas pengadilan menggelandang Agus Wibowo (baju batik) ke ruang tahanan usai divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (12/3)." width="100%">
<figcaption>Petugas pengadilan menggelandang Agus Wibowo (baju batik) ke ruang tahanan usai divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (12/3).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Agus Wibowo. Kepala Desa Watu Tulis, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) itu dinyatakan terbukti bersalah menjual tanah kas desa (TKD).</p><br /> <p>Terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. Ditambah uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 487,5 juta. Pengadilan akan menyita harta benda terdakwa jika ganti rugi tak dibayar.</p><br /> <p>"Bila harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan hukuman dua tahun penjara," kata Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Surabaya, Senin (12/3).</p><br /> <p>Putusan tersebut dibacakan berdasarkan sejumlah fakta di persidangan. Yakni, fakta yang membuktikan jika Agus telah menjual TKD seluas 1.200 meter persegi dari total dari 5.000 meter persegi. Tanah rencananya dibangun lapangan desa.</p><br /> <p>Namun, terdakwa malah memetak tanah menjadi 13 kavling. Masing-masing berukuran 6 x 14 meter. Terdakwa lantas menjual tanah tersebut dengan harga Rp 60 juta per kavling.</p><br /> <p>Tindakan terdakwa tanpa melalui sejumlah prosedur. Seperti rapat perangkat desa, perizinan bupati dan gubernur. "Uang dari hasil penjualan tanah secara sah dan meyakinkan dinikmati sendiri oleh terdakwa," tegas Wayan.</p><br /> <p>Sementara itu, Agus mengaku menerima hasil putusan sidang. Dia tidak berniat mengajukan banding. Tapi, Agus menampik jika telah menjual tanah milik negara.</p><br /> <p>Menurutnya, tanah yang dijualnya merupakan milik 98 petani yang telah bersertifikat hak milik (SHM). "Hanya memang lokasinya saja yang di tengah-tengah tanah desa," klaim Agus kepada wartawan.</p>

Jual Tanah Negara, Kepala Desa Divonis 4 Tahun Penjara

tanah kas desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tanah kas desa

Berita Terkini

Disdagrin Buka Suara Terkait Lahan TKD di Desa Denanyar Jombang Senilai Rp 22,6 Miliar Mangkrak Bertahun-tahun