<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/DED-21-4253149422.jpg" alt="Dirjen Pajak dan pemiacara lain dalam Seminar Nasional &ldquo;Outlook Ekonomi dan Perpajakan Indonesia 2026: Tata Kelola dan Implikasi bagi Dunia Usaha&rdquo; yang digelar di Main Hall BEI, Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pajak dan pemiacara lain dalam Seminar Nasional &ldquo;Outlook Ekonomi dan Perpajakan Indonesia 2026: Tata Kelola dan Implikasi bagi Dunia Usaha&rdquo; yang digelar di Main Hall BEI, Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat sekitar 23 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun.Target ini menempatkan kebijakan perpajakan sebagai instrumen utama untuk menjaga kesinambungan fiskal dan pembiayaan pembangunan nasional di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Arah kebijakan serta outlook ekonomi dan perpajakan 2026 tersebut dipaparkan oleh Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam Seminar Nasional &ldquo;Outlook Ekonomi dan Perpajakan Indonesia 2026: Tata Kelola dan Implikasi bagi Dunia Usaha&rdquo; yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (20/1). Seminar ini diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai forum pemaparan kebijakan dan dialog antara otoritas perpajakan, dunia usaha, dan profesi akuntan. Dalam paparannya, Dirjen Pajak menyoroti sejumlah tantangan utama penerimaan pajak, antara lain jumlah Wajib Pajak yang relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir, masih adanya pelaku ekonomi yang seharusnya terdaftar namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan, serta pergeseran aktivitas ekonomi ke sektor digital yang menuntut penyesuaian kebijakan dan administrasi perpajakan. Dalam forum tersebut, Dirjen Pajak turut mengungkap temuan praktik penyalahgunaan sistem perpajakan yang berdampak langsung pada penerimaan negara. DJP mencatat kerugian negara hampir Rp180 miliar akibat penerbitan faktur pajak fiktif, termasuk temuan yang terpusat di satu desa pada salah satu provinsi yang secara sistematis memproduksi faktur pajak palsu. Dalam konteks ini, IAI menegaskan peran akuntan sebagai garda terdepan dalam memastikan tata kelola dan akuntabilitas perpajakan untuk memastikan optimalisasi penerimaan perpajakan negara. Ketua Kompartemen Akuntan Sektor Bisnis (KASB) IAI, I Gede Nyoman Yetna, menyampaikan bahwa peningkatan target penerimaan pajak perlu diimbangi dengan kesiapan tata kelola perusahaan. Ia menekankan pentingnya peran pimpinan perusahaan dan akuntan profesional dalam menerjemahkan kebijakan ekonomi dan perpajakan ke dalam proses bisnis, sistem informasi, serta pengambilan keputusan strategis agar keberlanjutan usaha dan kepercayaan investor tetap terjaga. Dari sudut pandang dunia usaha, Ivan Budiarnawan, Senior Chief Group Tax PT Astra International Tbk, menyampaikan bahwa outlook ekonomi dan perpajakan 2026 menuntut peningkatan prediktabilitas dan transparansi kebijakan. Perusahaan perlu bersiap menghadapi berbagai isu strategis, antara lain implementasi sistem Coretax, Pajak Minimum Global, potensi pajak karbon, serta pengelolaan sengketa pajak. Terkait itu, penguatan tata kelola risiko perpajakan, pemanfaatan teknologi dan otomasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpajakan menjadi kunci agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien, terkontrol, dan selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional. Ardan Adiperdana, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, menegaskan bahwa sertifikasi Chartered Accountant (CA) Indonesia merupakan wujud nyata implementasi PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan Nasional, yang menegaskan kompetensi dan integritas sebagai syarat mutlak bagi penyusun laporan keuangan. Melalui sertifikasi CA, IAI memastikan akuntan Indonesia memiliki kapasitas profesional yang selaras dengan standar pelaporan keuangan nasional, sekaligus menjunjung tinggi integritas melalui mekanisme penegakan disiplin anggota sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola profesi yang kredibel.

Kebijakan perpajakan jadi instrumen utama untuk menjaga kesinambungan fiskal dan pembiayaan pembangunan nasional.

Target Pajak 2026 Rp2.357,7 Triliun, IAI Tegaskan Peran Akuntan Jaga Tata Kelola Perpajakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ilustrasi-kantor-pembayaran-pajak-di-surabaya-3.jpg" alt="Ilustrasi warga membayar pajak. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga membayar pajak. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis target penerimaan pajak sebesar Rp 1.818,2 triliun pada 2023 tercapai, melampaui penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp 1.718,0 triliun. Optimisme tersebut menimbang kinerja pertumbuhan ekonomi yang stabil dan masih ada&nbsp;spillover effect&nbsp;dari kenaikan harga komoditas 2022. "Profit tahun 2022 yang dilaporkan pada 2023 membantu penerimaan di awal 2023 sehingga pada akhir tahun nanti insya Allah kita masih tumbuh positif 5,9 persen, secara nominal ada di Rp 1.818,2 triliun," kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu&nbsp;Ihsan Priyawibawa saat Media Gathering Kemenkeu di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/9). Kendati demikian, ia mengakui realisasi penerimaan pajak tahun ini melambat bila dibandingkan realisasi pada tahun lalu. Hingga Agustus 2023, Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.246,9 triliun. Sementara realisasi Agustus tahun lalu sebesar Rp 1.171,8 triliun. Menurut Ihsan, perlambatan tersebut disebabkan tren penurunan harga komoditas yang masih berlanjut serta perlambatan perdagangan global. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan dalam negeri. Selain itu, kondisi itu juga memengaruhi wajib pajak melakukan penurunan angsuran PPh Badan. Ke depan, Kemenkeu akan tetap mengandalkan empat sektor utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, serta pertambangan yang terus mencatatkan pertumbuhan positif dan berkontribusi lebih dari 70 persen terhadap penerimaan. Realisasi penerimaan pajak pada Agustus 2023 setara dengan 72,58 persen dari target atau tumbuh 6,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara rinci, penerimaan pajak terdiri dari perolehan PPh non migas tercatat sebesar Rp 708,23 triliun atau 81,07 persen dari target, tumbuh 7,06 persen yoy. PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhimpun mencapai Rp 447,58 triliun, tumbuh 8,14 persen yoy. Nilai tersebut setara dengan realisasi 64,28 persen dari target. Selanjutnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya terdata sebesar Rp 11,64 triliun atau 29,10 persen dari target. Angka tersebut terkontraksi 12,01 persen secara tahunan. Kontraksi disebabkan oleh pergeseran pembayaran PBB migas. PPh migas tercatat sebesar Rp 49,51 triliun atau 80,59 persen persen. Capaian tersebut turun 10,58 persen dari kinerja periode yang sama tahun lalu akibat dampak moderasi harga minyak bumi.

Optimisme tersebut menimbang kinerja pertumbuhan ekonomi yang stabil dan masih ada spillover effect dari kenaikan harga komoditas 2022.

Target Penerimaan Pajak Tahun ini Diyakini Tercapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ditjen-Pajak-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP-Kemenkeu) berupaya mempertahankan tren penerimaan pajak melampaui target seperti dua tahun terakhir. Namun, target itu dihadapkan dengan tantangan berat. Kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak menurun.  Penurunan kepercayaan itu buntut dari kasus penganiayaan dan gaya hidup mewah yang ditampilkan Mario Dandy Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo (RAT).  Sebelum dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, RAT adalah Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Ditambah pula diketahui, RAT saat diketahui memiliki aset luar biasa untuk tingkat aparatur sipil negara (ASN) dengan jabatannya eselon III.  Tantang berat dari DJP memungut pajak dengan target ini disampaikan oleh Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo.  Dia mengatakan profesionalisme harus terus dibangun oleh semua aparatur pajak. "Sebab melalui itu, integritas dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh," kata Suryo dalam penandatanganan kerja sama antara Ditjen Pajak Kemenkeu dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta pada Jumat (24/2).  Dia mengatakan, upaya profesionalisme juga harus ditegakkan oleh para konsultan pajak di bawah naungan IKPI. "Makanya dari awal saya ingatkan profesional. Laporkan saja ke kami bila ada anggota kami yang coba-coba bermain," katanya.  Suryo lantas mencontohkan dampak kasus kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan anak dari pejabat Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu. Menurut dia, peristiwa penganiayaan itu kemudian meruntuhkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pajak.  Padahal, kata Suryo, pegawai pajak lainnya telah berusaha betul menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat. Hal itu terlihat dari kinerja mereka pada dua tahun terakhir. Yaitu pada 2021 dan 2022 berhasil mencatatkan penerimaan pajak negara melebihi target.  Dan bila itu hal itu tetap terjaga, bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi di akhir tahun 2023. "Tentu pendapatan pajak yang baik berdampak pada perekonomian negara yang digunakan untuk pembangunan," tutupnya.  Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan menegaskan, pihaknya akan terus profesional. Selain telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan DJP, pihaknya juga intensif mengedukasi masyarakat, khususnya wajib pajak. Ini terlihat dari beberapa program pemerintah yang dilakukan secara menyeluruh dan dilaksanakan.  “Semua program pemerintah tentang perpajakan mulai dari sunset policy, tax amnesty, PPS, dan regulasi perpajakan kita dianggap memberikan kontribusi nyata sehingga kerja sama ini dilanjutkan hingga lima tahun ke depan,” tambahnya.  Sebagai contoh, dia kemudian melihat bagaimana IKPI Cabang Pekanbaru yang membantu masyarakat melaporkan pajak dengan melakukan pengisian SPT, langkah serupa bakal dilakukan ke beberapa wilayah lainnya. Tentu apa yang terjadi, kata Ruston, tidak lepas dari kepercayaan yang telah terbangun antara pihaknya dengan DJP. Karena itu, ia menegaskan tidak akan menyia-nyiakan hal itu.  “Dengan dipercaya kami akan lebih mudah menjalankan peran kami membantu wajib pajak memenuhi kewajiban wajib pajak melaksanakan haknya,” tandasnya.

Pemungutan Pajak Dihadapkan dengan Penurunan Kepercayaan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SRI-MUL-27.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran saat kunjungan kerja ke Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/1)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran saat kunjungan kerja ke Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan bukan beban. Maka ia meminta para pengusaha untuk menjadi mitra baik dalam membayar pajak.  Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (27/1). "Kepada pelaku usaha semua di sini, kami akan bermitra dengan Anda semua. Kami adalah partner Anda. Kami bukan beban. Kami tidak boleh menjadi beban. Tapi bayar pajak tetap bukan beban, itu kewajiban," kata Sri Mulyani.  Dalam hal ini, Kemenkeu memastikan akan terus melayani dunia usaha agar semakin kompetitif dan produktif. Terlebih agar Indonesia mampu menjadi destinasi tujuan investasi.  Oleh sebab itu, ia meminta para pelaku usaha untuk melaporkan jika ada kebijakan-kebijakan yang mengganggu jalannya proses bisnis. "Kalau ada keluhan-keluhan sampaikan kepada kami, kalau ada policy yang mengganggu kita akan lihat, pasti policy itu ada alasannya. Tapi kalau tidak sesuai lagi, akan kita lihat terus. Ini dilakukan agar Indonesia dapat menjadi destinasi investasi terutama untuk manufaktur," tandasnya.  Diberitakan sebelumnya, Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2022 mencatat kinerja yang cemerlang. Sepanjang tahun lalu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun dan belanja negara Rp 3.090,8 triliun.  Dari realisasi itu, defisit tercatat Rp 464,3 triliun atau hanya 2,38 persen terhadap PDB (produk domestik bruto). Bahkan jika dibandingkan dengan APBN sebelumnya, defisit terhitung lebih rendah. Jika dibandingkan dengan 2021 pun, defisit itu merosot hingga 40,1 persen. Pada 2021, defisit mencapai Rp 775,1 triliun atau 4,57 persen PDB.  Dari sisi pendapatan negara, jumlah Rp 2.626,4 triliun itu tercatat 115,9 persen dari Perpres 98/2022 atau tumbuh 30,6 persen dibandingkan realisasi 2021. Pendapatan negara sepanjang tahun lalu bersumber dari penerimaan perpajakan Rp 2.034,5 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 317,8 triliun, serta PNBP Rp 588,3 triliun.

Pesan Menkeu ke Pengusaha: Kami Bukan Beban, Bayar Pajak itu Kewajiban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/sri-mulyani-ibas.jpg" alt="RAPAT KERJA: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (dua dari kiri) bersama Ketua Banggar Said Abdullah (dua dari kanan) di DPR kemarin (28/9). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPAT KERJA: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (dua dari kiri) bersama Ketua Banggar Said Abdullah (dua dari kanan) di DPR kemarin (28/9). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penerimaan pajak untuk 2022 dipatok tinggi. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.510 triliun. Angka tersebut lebih tinggi daripada usulan pemerintah sebesar Rp 1.506 triliun.  ’’Atau lebih tinggi Rp 3,08 triliun dari target perpajakan yang diusulkan dalam RAPBN 2022,’’ ujar anggota Banggar DPR Bobby Adhityo Rizaldi dalam raker dengan pemerintah kemarin (28/9).  Dia melanjutkan, kenaikan penerimaan itu terjadi baik dari sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai. Target penerimaan pajak 2022 naik 0,16 persen dari usulan pemerintah Rp 1.262 triliun menjadi Rp 1.265 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai naik 0,4 persen, yakni dari Rp 244 triliun menjadi Rp 245 triliun. ’’Kenaikan target penerimaan perpajakan itu didapatkan dari hasil optimalisasi penerimaan pajak sebesar Rp 2,07 triliun dan hasil optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 1 triliun,’’ jelas Bobby.  Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui kenaikan target penerimaan perpajakan itu. Dia pun setuju RUU APBN dibawa ke pembahasan tingkat II, yakni dalam sidang paripurna DPR. ’’Pemerintah sepakat untuk dapat meneruskan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU APBN tahun anggaran 2022 pada sidang paripurna,’’ jelas perempuan yang akrab disapa Ani itu.  Pada raker tersebut juga disepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan 2022. Dari hasil pembahasan panitia kerja (panja) asumsi pendapatan, defisit, dan pembiayaan, pemerintah menyusun postur sementara RUU APBN TA 2022. Kemudian dibahas dan ditetapkan dalam raker badan anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia pada 14 September 2021. ’’Berdasar raker itu, terdapat perubahan asumsi dasar yang menyebabkan hasil pembahasan panja asumsi berubah (update),’’ ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah.  Asumsi makro yang disepakati, pertumbuhan ekonomi 2022 diproyeksi 5,2 persen year-on-year (YoY). Proyeksi itu dinilai cukup realistis dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. Baik dari dalam maupun luar negeri. Angka proyeksi tersebut turun ketimbang target yang disampaikan pada nota keuangan RAPBN 2022 yang ditetapkan 5–5,5 persen. Selain itu, tingkat inflasi sebesar 3 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp 14.350.  Ada pula tingkat suku bunga surat utang negara (SUN) 10 tahun diperkirakan 6,80 persen pada 2022. Selanjutnya, asumsi harga minyak mentah atau Indonesian crude price (ICP) diperkirakan USD 63 per barel. Sedangkan lifting minyak diperkirakan 703.000 per barel per hari dan lifting gas sebesar 1.036.000 per barel setara minyak per hari.  Panja meminta pemerintah melakukan extra effort untuk meningkatkan lifting minyak. Itu dilakukan melalui pengaturan regulasi yang memberikan ketenangan berusaha bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. ’’Sehingga mampu meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi beban impor minyak,’’ imbuh Said.  Sementara itu, target pembangunan disepakati bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) akan berada di kisaran 5,6–6,3 persen. Kemudian, tingkat kemiskinan ada di kisaran 8,5–9 persen. Sedangkan gini ratio ada di kisaran indeks 0,376–0,378.  Lalu, indeks pembangunan manusia disepakati 73,41–73,46. Serta, nilai tukar petani (NTP) disepakati 103–105 dan nilai tukar nelayan (NTN) di kisaran 104–106.  Terkait pembiayaan utang 2022, Banggar DPR dan pemerintah menyepakati sebesar Rp 973,58 triliun. Menyikapi hal itu, anggota DPR Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo memberikan catatan kritis. Dia meminta pemerintah bijak dan transparan dalam mengelola utang. Juga serius dalam menjaga risiko utang.  Menurut Eko, risiko utang pemerintah menurun jika utang yang digunakan produktif. Mengingat rasio utang terhadap pendapatan negara sudah mencapai 27 persen. Atau melebihi batas aman sebesar 20 persen.  Dia mendorong pemerintah menetapkan target penurunan rasio bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat. Dengan begitu, APBN bisa lebih berpihak untuk kepentingan masyarakat melalui belanja modal dan belanja subsidi. ’’Fraksi PAN meminta pemerintah dapat memperbaiki manajemen cash flow dalam pengelolaan pembiayaan utang, mengingat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa masih mencatatkan angka yang tinggi, yaitu Rp 145,6 triliun per Agustus,” bebernya.  Dia menjelaskan, besarnya silpa menggambarkan APBN yang tidak efisien karena harus menanggung beban bunga SBN yang cukup tinggi. Makanya, penting untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan pembiayaan serta menargetkan batas maksimum atas silpa tersebut. ’’Fraksi PAN tetap mengingatkan pemerintah berhati-hati terhadap berbagai risiko yang dapat menyebabkan melesetnya penerimaan negara. Hal itu, jika terjadi, berpotensi menambah defisit fiskal tahun depan,” tegasnya.  Secara terpisah, Direktur dan Founder Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, target penerimaan negara melalui perpajakan cukup ambisius. Sebab, ada revisi ketentuan umum perpajakan yang mungkin akan diterapkan pada 2022.  Selain itu, target penerimaan pajak yang terlalu tinggi malah mengganggu pemulihan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah. Misalnya, terkait rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan. ”Ini mesti hati-hati. Jangan sampai dalam situasi saat ini, pemulihan daya belinya tidak merata,” katanya. ”Kalau dikenakan pajak baru, khawatir malah bisa menggerus daya beli dan kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi 2022,” lanjut Bhima.  Asumsi pertumbuhan ekonomi 2022 yang ditargetkan 5,2 persen, menurut dia, relatif masih banyak tantangan. Bisa jadi juga meleset. Sebab, jika targetnya terlalu tinggi, penerimaan pajak dikhawatirkan tidak terpenuhi. Di sisi lain, petugas pajak di daerah akan lebih agresif mengejar pajak pengusaha. Khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih dalam tahap pemulihan. ’’Ya ini terlalu ambisius. Jangan nafsu tanpa dasar. Kasihan petugas pajak di bawah stres targetnya tinggi dan pengusaha tidak bisa ekspansi,” ujar lulusan University of Bradford, Inggris, itu.  Bhima menyarankan, pemerintah bisa lebih realistis. Fokus dulu untuk memperbaiki skema insentif perpajakan agar lebih tepat sasaran. Begitu pula reformasi data dan administrasi serta penegakan aturan perpajakan. Termasuk untuk kelompok high net worth individual.  Terkait utang, menurut Bhima, yang perlu diperhatikan adalah risiko terhadap kemampuan bayar pemerintah yang semakin menurun. Karena rasio utangnya meningkat, itu praktis akan berkorelasi terhadap beban bunga pinjaman. ’’Nah, bunga pinjaman itu bisa meningkat ke depan karena dua faktor. Yaitu, tren kenaikan suku bunga acuan dan inflasi,” jelasnya.

Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak Rp 1.510 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perbaiki-neraca-transaksi-berjalan-ekspor-jasa-kini-bebas-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungutan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungutan pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi penerimaan pajak diprediksi bakal loyo sampai akhir tahun 2019. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat penerimaan pajak baru mencapai Rp 688,94 triliun atau setara 38,57 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.  Dirjen Pajak Robert Pakpahan memperkirakan realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah dipatok pada APBN 2019 sebesar Rp 1.577 triliun. Pada 2019 ini, pemerintah telah memperkirakan penyerapan pajak hanya mencapai sekitar 91,1 persen dari target APBN.  Artinya, perkiraan penerimaan pajak pada tahun ini akan berada dikisaran Rp 1.437 triliun. Dengan demikian, short fall-nya akan mencapai sekitar Rp 140 triliun atau lebih besar dari tahun lalu yang hanya sekitar Rp 108,1 triliun.  "Outlook perpajakan ditjen pajak kan sebesar 91 persen, berarti shortfall-nya kurang lebih sekitar Rp 140 triliun," kata Robert di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7).  Robert menerangkan, penerimaan pajak yang rendah tidak terlepas dari turunnya berbagai harga komoditas. Selain itu, imbuh dia, dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah yang lebih menguat dari perkiraan dan adanya penurunan impor yang sangat drastis.  "Selain itu adanya restitusi pajak (permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara)," tukasnya.  Sebagai informasi, sampai 30 Juni 2019, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 688,94 triliun atau 38,57 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 5,42 persen dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp 653,50 triliun.  Realisasi penerimaan pajak masih ditopang oleh penerimaan pajak utama pajak penghasilan (PPh) yaitu PPh nonmigas dan pajak pertambahan nilai (PPN). Dimana penerimaan PPh non migas bersumber dari penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, PPh Final dan PPh 22 Impor.

Setoran Loyo, Penerimaan Pajak Diprediksi Kurang Rp 140 T di 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-tahun-ini-cukup-berat_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.786 triliun pada 2019. Angka tersebut lebih tinggi dari target 2018 yang sebesar Rp 1.454,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui jika target tersebut cukup berat. Namun begitu, pihaknya memastikan bakal mengejar target tersebut dengan hati-hati. "Tahun ini kami akan mengumpulkan penerimaan sesuai dengan UU APBN untuk pajak Rp 1.786 triliun lebih, jadi ini suatu target yang memang berat tetapi kita akan lakukan dengan hati-hati, karena masyarakat dan kondisi ekonomi selalu mengharapkan pemerintah berhati-hati dalam memungut pajak," ujarnya di Jakarta, Minggu (3/3). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pihaknya juga bakal melakukannya edukasi ke seluruh wajib pajak perorangan maupun badan. Di sisi lain, Ditjen Pajak juga bakal terus meningkatkan pelayanannya. "Sehingga masyarakat dan pelaku ekonomi melihat pajak secara seimbang. Di satu sisi ini kewajiban, di sisi lain dia alat untuk membangun berbagai kebutuhan masyarakat, dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan sampai kepada gaji dan berbagai upaya kita untuk meningkatkan SDM kita semua menggunakan uang pajak," tuturnya. "Jadi kami akan terus melaksanakan tugas ini secara hati-hati, dan bertanggung jawab, mengumpulkan pajak, memberikan penjelasan dan juga menjaga integritas dari seluruh jajaran dan sistemnya," tambahnya. Dia berharap, upaya edukasi dan sosialisasi Ditjen Pajak dapat mendorong masyarakat semakin patuh akan pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan juga diharapkan bisa melebihi realisasi 2018 yang hanya 71 persen. "Untuk acara ini, kita lebih sosialisasi untuk menggunakan e-filing, karena kita berharap masyarakat mayoritas akan melakukan e-filing. Tahun lalu, jumlah kepatuhan pembayaran pajak adalah 71 persen, dengan adanya kemudahan e-filing, e-billing ini kami berharap tingkat kepatuhannya akan meningkat, karena tidak ada alasan dan kemudahan betul-betul diperbaiki," tandasnya.

Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak Tahun Ini Cukup Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hingga-maret-2018-baru-segini-penerimaan-pajak-ri_m_204943.jpeg" alt="Menkeu Sri Mulyani sidak di kpp pajak pratama." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani sidak di kpp pajak pratama.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi penerimaan perpajakan hingga Maret 2018 tercatat sebesar Rp 262,4 triliun. Angka tersebut tumbuh 10,3 persen dibanding tahun lalu di periode yang sama atau 16,2 persen dari APBN 2018 atau sebesar Rp 1.424 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, angka tersebut tidak memperhitungkan penerimaan pajak dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. "Jadi kita bersihkan dulu tax amnesty untuk bisa mendapatkan pertumbuhan dari penerimaan pajak dengan tidak terdistorsi tax amnesty," katanya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4). Dia merincikan, capaian tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 244,5 triliun atau 17,6 persen dari target di APBN 2018. Serta, penerimaan bea dan cukai yang mencapai Rp 17,9 triliun atau 9,2 persen dari target di APBN 2018. Dari pajak, PPh pasal 21 tumbuh 15,73 persen atau Rp 30,39 triliun, PPh 22 impor naik 25,09 persen atau Rp 13,09 triliun, PPh orang pribadi mencapai Rp 5,35 triliun atau naik 17,61 persen, PPh badan Rp 34,85 triliun atau naik 28,42 persen, PPh 26 mencapai Rp 9,85 triliun atau tumbuh 24,13 persen, PPh final mencapai Rp 26,37 triliun atau tumbuh 13,49 persen, PPn dalam negeri mencapai Rp 55,33 triliun atau tumbuh 13,06 persen, dan PPN impor mencapai Rp 40,71 triliun atau tumbuh 21,56 persen. Sementara itu dari sektor bea cukai, kenaikannya mencapai 16,2 persen dari target di APBN 2018 dibanding tahun sebelumnya yang -7,8 persen. Tahun lalu, penerimaan bea dan cukai sekitar Rp15,4 triliun, dan tahun ini sekitar Rp17,89 triliun. Mantan Direktur Pelakasana Bank Dunia itu menjelaskan, penerimaan tersebut ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang mencapai 8,36 persen dari target di APBN 2018 atau tumbuh 15,03 persen dengan memperhitungkan program tax amnesty. "Apabila faktor tax amnesty kita hilangkan, kita akan bisa melihat pertumbuhan apple to apple. Jadi kalau dilihat seluruh indikator, penerimaan negara kita pertama ijon sudah hilang, tax amnesty sudah mulai kita hilangkan pengaruhnya, dan kita mulai berhubungan dengan baseline yang sama, dan menunjukkan adanya momentum recovery dari kegiatan ekonomi. Ini yang kita mencoba terus jaga," tutupnya.

Hingga Maret 2018, Baru Segini Penerimaan Pajak RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/keren-kanwil-banten-dan-jatim-3-malang-setor-pajak-di-atas-100-persen_m_179594.jpeg" alt="Ilustrasi kantor pelayanan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor pelayanan pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak tahun 2017 mencapai Rp 1.151,10 triliun. Penerimaan tersebut tercatat 89,68 persen dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.283,57 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, dari capaian tersebut, ada dua Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak melebihi target yang dibebankan pada 2017. "Dua kanwil pencapaiannya di atas 100 persen, yaitu Banten dan Jawa Timur 3 di Malang," kata Robert dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/1). Robert menambahkan sebanyak 11 Kantor Wilayah telah memperoleh pencapaian penerimaan pajak sebanyak 90 persen hingga 99,9 persen pada 2017. "Total 13 kanwil ini, atau 39 persen dari 33 kanwil, pada 2017 capaiannya di atas 90 persen," tambahnya. Tidak hanya kantor wilayah, Robert juga menyebut ada 66 kantor pelayanan pajak (KPP) yang memperoleh pencapaian dibatas 100 persen. Kemudian dua KPP lainnya hampir mencapai target penerimaan yakni sebesar 99 persen. "Sebanyak 66 KPP dari 341 KPP sudah tercapai diatas 100 persen, 66 ini mendapatkan pizza. Yang dua KPP ini hampir 99 persen, tapi tidak dapat pizza dia," terangnya. Disamping itu, ada 15 KPP yang mendapat capaian sebesar 95 - 98,99 Persen penerimaan dan 58 KPP yang mencapai 90 - 94,99 persen. "Total dari 141 KPP, atau 41 persen dari 341 KPP, pada 2017 capaiannya diatas 90 persen," tandasnya.&nbsp;

Keren! Kanwil Banten dan Jatim 3 Malang Setor Pajak di Atas 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/penerimaan-pajak-tahun-lalu-tak-capai-target-segini-jumlahnya_m_179580.jpeg" alt="Dirjen Pajak Robert Pakpahan" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pajak Robert Pakpahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak di 2017 mencapai Rp 1.151 triliun. Angka ini hanya 89,7 persen dari target APBNP sebesar Rp 1.283,6 triliun. Namun, penerimaan ini hanya yang dikelola Ditjen Pajak. Bukan penerimaan negara melalui sektor perpajakan secara umum. Di mana, penerimaan perpajakan itu juga menyangkut yang dikelola Bea dan Cukai. Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan, secara umum total penerimaan pajak sampai 31 Desember 2017 tersebut tumbuh 4,08 persen jika dibandingkan dengan 2016 yang hanya Rp 1.105,97 triliun. "Kalau kita lihat tahun lalu itu realisasi yang dikelola DJP itu Rp 1.105,97 triliun. Sehingga ada pertumbuhan 4,08 persen," ujarnya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (5/1). Capaian penerimaan pajak 2017 Rp Rp 1.151 triliun ini, berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp 596,89 triliun, pajak PPN dan PPnBM mencapai Rp 480,73. Selain itu dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) realisasinya Rp 16,77 triliun. "Pajak lainnya mencapai Rp 6,75 triliun Untuk realisasi pajak PPh migas Rp 49,96 triliun," jelasnya.

Penerimaan Pajak Tahun Lalu Tak Capai Target, Segini Jumlahnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#target penerimaan pajak

Berita Terkini