<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IHSG-Dery-Ridwansah-5.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta. (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta. (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Danareksa Investment Management (DIM) pada tahun 2022 mendatang mentargetkan pertumbuhan dana kelolaan sebesar 15 persen. Hingga kuartal III tahun ini, total Dana Kelolaan (AUM) perseroan telah mencapai Rp 40 triliun.  Direktur Utama PT Danareksa Investment Management Marsangap P. Tamba mengungkapkan, beberapa hal akan menjadi fokus utama yang akan dilakukan perseroan di tahun 2022. Diantaranya, pemasaran produk reksadana open end dengan mengedepankan proposisi produk, pengambilan keputusan berbasis riset untuk peningkatan kualitas pengelolaan investasi, serta optimalisasi kanal ritel.  “Juga akan tetap mengedepankan manajemen risiko dan kepatuhan sebagai salah satu pilar utama upaya menjaga terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (16/11).  Ia memaparkan, sampai dengan saat ini, produk reksadana yang dikeluarkan perseroan meliputi Reksadana Saham, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Campuran, Reksadana Pasar Uang, serta Reksadana ETF &amp; Indeks.  “Dana kelolaan untuk industri reksadana mengalami penurunan di bulan Oktober 2021 sebesar 3 persen atau turun menjadi sebesar Rp 554 triliun. Sementara DIM hanya mengalami penurunan sebesar 2 persen atau sedikit lebih baik dibandingkan penurunan kelolaan industri reksadana, dengan perolehan AUM reksadana sebesar Rp 30 triliun, yang didukung Pangsa Pasar DIM sebesar 4.8 persen - 4.9 persen,” jelasnya.  Dalam kesempatan yang sama, Chief Investment Officer PT Danareksa Investment Management Herman Tjahjadi mengatakan, dengan sisa waktu yang ada sampai akhir tahun ini, terdapat beberapa hal yang terus menjadi sorotan, diantaranya resiko inflasi yang meningkat berhubungan dengan meningkatnya harga minyak bumi, CPO, gandum, dan kopi.  Kedua, perkembangan kasus covid di Tiongkok yang belakangan ini ada tanda-tanda meningkat di beberapa kota disana. Jika ada lockdown di beberapa pelabuhan utama di Tiongkok untuk beberapa minggu, itu akan menyebabkan rantai pasokan (supply chain) semakin berat.  Ketiga, pihaknya juga akan memonitor terus perkembangan covid di dalam negeri. “Kami semua sangat berharap masyarakat Indonesia tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik dan tidak terlengah pada masa-masa liburan di akhir tahun 2021,” ujarnya.  Herman Tjahjadi menambahkan, pihaknya optimis tahun 2022 fundamental ekonomi yang semakin positif. Hal tersebut didukung oleh pandemi covid-19 yang mulai sangat terkendali dan statusnya kemungkinan akan menurun menjadi endemi di 2022.  Selain itu, Ia menambahkan, para pelaku bisnis juga akan kembali melakukan investasi (capital expenditure) secara bertahap. Semua hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit (loan growth) yang semakin meningkat perlahan tapi pasti pada level +2 persen YoY di bulan September lalu (versus 1 persen YoY di bulan Agustus lalu).  “Ketika loan growth semakin positif, pertumbuhan ekonomi (economic growth) juga akan semakin baik ke depannya. Kami positif untuk 2022 dan menilai pertumbuhan GDP Indonesia di 2022 dalam kisaran 4,5 persen-5 persen, inflasi 2,2 persen - 3,3 persen, dan rupiah kisaran 14.100-14.700,” jelasnya  Apalagi, kata dia, tol-tol baru yang sudah (atau akan mulai) beroperasi di 2022 akan menjadi katalis positif juga dalam menurunkan biaya logistik atau transportasi. Kemajuan dalam e-Commerce juga akan sangat membantu para UMKM untuk meningkatkan penjualan mereka secara online. Perizinan dalam dunia usaha juga menjadi lebih baik melalui omnibus law yang telah disahkan di akhir 2020 lalu.  “Di tahun 2022 tentunya kami akan terus melakukan diversifikasi dengan meluncurkan produk-produk baru, khususnya untuk nasabah strategis,” pungkasnya.  &nbsp;

Danareksa Soroti Risiko Inflasi Global Dan Perkembangan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PELABUHAN-NORMAL-MAY-DAY-FED-3.jpg" alt="Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen pada 2020 akhirnya direvisi menjadi 5,3-5,5 persen. Sebab, tensi perang dagang semakin meningkat sehingga ketidakpastian ekonomi global kian terasa. Pada tahun ini pun, beberapa asumsi makroekonomi sudah ada yang meleset. Sebut saja asumsi lifting migas, penerimaan perpajakan, serta suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) yang sudah keluar dari target.  Usulan target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,5 persen sesuai dengan Bank Indonesia (BI). Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi akan berada di kisaran 2-4 persen; tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5-5,5 persen; nilai tukar Rp 14.000-Rp 14.500 per USD; serta tingkat pengangguran 4,8-5,1 persen. Di luar itu, tingkat kemiskinan ditargetkan 8,5-9 persen; gini ratio 0,375-0,380; serta indeks pembangunan manusia (IPM) 72,51.  Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, kondisi makroekonomi dan geopolitik terus menjadi bahan perhatian. Hal itu membuat BI harus menjaga stabilitas ekonomi dengan sangat hati-hati. BI pun terus berupaya membuat suku bunga kebijakan stabil agar investor tak melarikan dananya dari Indonesia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PELABUHAN-NORMAL-MAY-DAY-FED-5-750x831.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Aktivitas perekononian di Pelabuhan Tanjung Priok. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  ''Sekarang ini kondisi pasar keuangan global diliputi ketidakpastian, apakah diliputi perang dagang, Brexit, dan masalah geopolitik yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan terjadinya pembalikan arus modal asing,'' katanya saat rapat bersama anggota DPR Komisi XI kemarin (17/6).  Menteri Keuangan Sri Mulyani juga masih yakin Indonesia bisa tumbuh positif. Dia yakin Indonesia bisa mencatat pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) minimal 7 persen pada 2020 mendatang. Untuk itu, dia akan memangkas segala keruwetan menyangkut perpajakan. Di antaranya, akan ada insentif yang diberikan kepada investor yang berorientasi ekspor dan bersedia berinvestasi di bidang riset dan pengembangan. ''Saya ingin bagaimana bayar pajak itu semudah membeli pulsa lewat ponsel,'' ujarnya.

Perang Dagang, Pangkas Target Pertumbuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/soal-asumsi-makro-rapbn-2018-misbakhun-minta-pemerintah-konsisten_m_155896.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR Misbakhun" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Misbakhun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR meminta pemerintah konsisten dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 yang dipatok sebesar 5,4 persen. Legislator Golkar itu mengingatkan pemerintah agar berupaya keras dalam menjaga kredibilitas APBN. Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengingatkan pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan pasar. Segala perhitungan dalam RAPBN juga haruslah rasional. &ldquo;APBN yang kredibel berarti bisa diterima pasar dan rasional menurut perhitungan mereka,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (8/9). Lebih lanjut, dia mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menargetkan perekonomian nasional tahun depan tumbuh 5,4 persen. Merujuk target itu, katanya, pemerintah perlu mendalami upaya-upaya menguatkan pasar. "Saya berharap pemerintah lebih fokus agar pasar lebih didalami dan ada penguatan untuk membangunnya," tegasnya. Kendati demikian, Misbakhun tetap optimistis bahwa ada peluang untuk mencapai target pertumbuhan. Misalnya melalui dukungan penerimaan pajak. Saat ini, lanjutnya, pertumbuhan pajak masih 9,3 persen. Padahal, sebelumnya menyentuh angka 10-12 persen. Mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu menegaskan, jika penerimaan negara dari perpajakan besar maka defisit bisa ditekan dan pemerintah tak perlu melakukan pemangkasan anggaran. "Kalau penerimaan pajak tinggi maka pemerintah tak perlu lakukan self blocking (menahan pencairan angggaran, red) dan pemotongan anggaran," terangnya. Merujuk nota keuangan pemerintah dalam RAPBN 2018, target pertumbuhan ekonomi dipatok pada angkat 5,4 persen. Sementara laju inflasi diproyeksikan sebesar 3,5 persen. Lebih lanjut Misbakhun juga menyoroti mengenai inflasi. Menurutnya, pemerintah harus optimistis dalam mengendalikan laju inflasi. &ldquo;Pertumbuhan yang tinggi tanpa pengendalian inflasi tidak menghasilkan apa pun,&rdquo; tuturnya. Sedangkan untuk menjaga nilai tukar rupiah, Misbakhun mendorong pemerintah dan BI lebih tegas terhadap perusahaan yang mengeruk sumber daya alam (SDA) di Indonesia tapi justru memarkir dana di luar negeri. &ldquo;Jadi ini perlu dilakukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar,&rdquo; cetusnya. Hal terakhir yang tak luput dari sorotannya adalah perihal bunga dari surat utang. Dalam asumsi RAPBN 2018, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sekitar 5,3 persen. Dia meminta pemerintah menurunkan suku bunga SUN. &ldquo;Selama ini belum pernah kita menunda imbal bayar dan ini jadi kesempatan bagi kita untuk terbitkan surat utang dengan yield (bunga) yang lebih rendah,&rdquo; pungkasnya.

Soal Asumsi Makro RAPBN 2018, Misbakhun Minta Pemerintah Konsisten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ekonom-target-pertumbuhan-ekonomi-54-persen-masih-kredibel_m_151934.jpeg" alt="Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro (kiri)" width="100%">
<figcaption>Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro (kiri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyebut, target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam RAPBN 2018 sebesar 5,4 persen masih kredibel. Dirinya memuji perhitungan pemerintah dalam target pertumbuhan ekonomi. "View kami terkait RAPBN 2018, secara umum kami melihat angkanya kredibel. Asumsi 5,4 persen adalah langkah cerdas," ujarnya dalam diskusi gado-gado Boplo di Jakarta, Sabtu (19/8). Menurut dia, target sebelumnya saat pembahasan RAPBN 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pemerintah mematok target 5,4 persen - 6,1 persen. Target tersebut justru dianggap tidak realistis. "Itu justru market bertanya-tanya how to finance it. Karena selama ini dengan spending yang agresif, target agresif, pertanyaannya lebih kepada how to finance it," kata dia. Lanjutnya, Andry mengingatkan agar pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat. Jika tidak, jangan berharap target 5,4 persen bisa tercapai. "Artinya pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat, harga pangan stabil," tutur dia. Tahun depan dianggap akan ada banyak tantangan dari faktor eksternal. Salah satunya kondisi cuaca yang diperkirakan akan lebih buruk dari tahun ini. "Forecast dari BMKG, tahun depan

Ekonom: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Masih Kredibel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/indef-perlu-akselerasi-untuk-capai-target-pertumbuhan-54-persen_m_151924.jpeg" alt="Ekonom Indef Enny Sri Hartati (tengah)" width="100%">
<figcaption>Ekonom Indef Enny Sri Hartati (tengah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam RAPBN 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Target itu lebih tinggi dibanding APBNP 2017 sebesar 5,2 persen. Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, butuh akselerasi agar pemerintah bisa mencapai target pertumbuhan 5,4 persen. Menurut dia, jika tidak bisa tercapai, maka pemerintah akan dianggap mengecewakan masyarakat. "Tanpa 5,4 persen, saya yakin kabinet ini lewat. Karena persoalan pengangguran, daya beli dan juga bagaimana nanti bisa me-refinancing utang itu. Jadi tanpa 5,4 persen, itu akan jadi persoalan riil di masyarakat. Jadi ini butuh akselerasi, tidak bisa hanya konvensional," ujarnya dalam diskusi Gado Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (19/8). Akselerasi itu, lanjut Enny, bukan menyasar dalam peningkatan pajak. Pemerintah harus mencari cara lain tanpa fokus terhadap optimalisasi pajak. "Dari sisi pendapatan, dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan justru bukan optimalisasi pajak. Artinya, benar enggak, kebijakan kita yang sekarang government increase bisa benar-benar mengakselerasi target kita," kata dia. "Pilihan yang tepat, sekarang untuk bisa melakukan lompatan tadi, benar enggak lebih efektif memperbesar government spending atau justru insentif ke dunia usaha," pungkasnya. (Cr4)

Indef: Perlu Akselerasi Untuk Capai Target Pertumbuhan 5,4 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/indef-terlalu-tinggi-tapi-bukan-tidak-mungkin_m_151754.jpeg" alt="Direktur INDEF Berly Martawardaya" width="100%">
<figcaption>Direktur INDEF Berly Martawardaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menyampaikan RAPBN 2018 dan nota keuangannya kepada DPR sebagai acuan untuk pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan. Salah satunya, penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dalam RAPBN 2018. Angka itu lebih tinggi dibanding APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen. Direktur Program Institute for Development of Economics and Finances (INDEF) Berly Martawardaya menilai, target pemerintah pada RAPBN 2018 terlalu tinggi. Hal itu berkaca pada pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2017 yang baru mencapai 5,01 persen. Sementara targetnya sebesar 5,2 persen. Asumsinya, pemerintah harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV sebesar 5,4. Salah satu caranya adalah dengan menjaga harga-harga barang untuk stabil, sehingga konsumsi juga bisa terstimulus untuk naik. "Tapi (asumsi) inflasi (sampai akhir) tahun ini 4,3 persen buat bisa terjaga inflasi di 3,5 persen harus asumsinya logistik dan distribusi harus semakin lancar sehingga tidak ada access demand Dari sembako," ujarnya di kantor INDEF, Jakarta, Jumat (18/8). Berkaca pada hal tersebut, lanjut Berly, sulit rasanya pemerintah bisa memenuhi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2018 mendatang. Meski demikian, pihaknya tetap mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan target tersebut. "Walaupun kita harus memberikan lampu senter terhadap asumsi makro khususnya di pertumbuhan dan inflasi. 5,4 persen walau tidak mungkin tapi juga bukan tidak bisa. Untuk mencapai 5,2 persen ekstra kerja keras tahun ini. Baik dari 5,0 ke 5,4 itu tinggi. Tahun depan apalagi walau nggak mungkin tapi tantangan berat," pungkasnya.

INDEF: Terlalu Tinggi, Tapi Bukan Tidak Mungkin