<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OJOL-GALIH-COKRO-JAWAPOS.jpg" alt="Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memperluas pemberlakuan tarif angkutan ojek online (ojol). Kini tarif baru tersebut berlaku untuk 133 kota.  Kenaikan tarif ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 yang merupakan turunan dari Permenhub 12/2019 yang terbit Mei lalu.  Awalnya Kemenhub melakukan uji coba di lima kota besar, kemudian diperluas menjadi 45 kota. Kini ditambah 88 kota lagi sehingga total menjadi 133 kota.  Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengungkapkan, kota-kota yang ditambahkan rata-rata berada di zona 1 dan 3 yang meliputi Sumatera, Jawa (kecuali Jabodetabek), Bali, dan wilayah Indonesia Timur. Meski aturan sudah diundang-undangkan, menurut Yani, pemberlakuan dilakukan secara bertahap. Selain untuk menguatkan sosialisasi, juga mengakomodasi kesiapan teknis aplikator, yakni Grab dan Gojek. "Teman-teman aplikator juga perlu menyesuaikan pengaturan teknis algoritmanya," ucap dia.  Sementara itu, kemarin (11/8) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengadakan acara silaturahmi dengan perwakilan pengemudi ojol. Saat diwawancarai wartawan, Budi menyatakan bahwa penyesuaian tarif diberlakukan untuk memberikan kepastian pendapatan kepada pengemudi. "Kalau ada kepastian besaran, maka bisa merencanakan kehidupan, misalnya untuk nyicil motor dan menabung," ucapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/aturan-ojol-belum-singgung-tarif_c_293107.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ojek Online menunggu para penumpang di Stasiun Palmerah, Jakarta. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Kemenhub memberlakukan tiga sistem zonasi untuk tarif ojol. Zona 1 adalah wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali dengan tarif batas bawah Rp 1.850 dan batas atas Rp 2.300. Zona 2 terdiri atas kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan tarif batas bawah Rp 2.000 dan batas atas Rp 2.500. Sedangkan zona 3 adalah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua dengan batas bawah Rp 2.100.  Budi juga menyatakan bahwa pengemudi ojol harus disertai asuransi. Sebelumnya asuransi diberikan Jasa Raharja untuk pengemudi taksi online. Asuransi itu, menurut dia, merupakan salah satu kebutuhan dasar pengemudi yang harus dipenuhi.

Tarif Baru Ojek Online sudah Berlaku di 133 Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sabotase-ojol-cara-boyke-serap-aspirasi-masyarakat_m_.jpg" alt="Politikus Golkar Boyke Febrian menyebut kehadiran transportasi online adalah sebuah keniscayaan, lantaran masifnya perkembangan teknologi." width="100%">
<figcaption>Politikus Golkar Boyke Febrian menyebut kehadiran transportasi online adalah sebuah keniscayaan, lantaran masifnya perkembangan teknologi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Anggota Legislatif DPR-RI Boyke Febrian Mohammad, selalu mempunyai cara tersendiri untuk menggunakan masa akhir kampanye pileg ini, sebelum pemilu dilakukan pada tanggal 17 April mendatang. Caleg partai Golkar ini memanfaatkan sisa masa kampanye untuk bersilaturahmi dengan para komunitas Ojek Online (Ojol) di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Caranya lewat program Sarapan Boyke Tujuh Mamvrang Sareng Ojek Online (Sabotase Ojol). Dilansir RMOL Jabar (Jawa Pos Grup), program ini juga dilakukan Boyke setiap hari Selasa dan Jumat berkeliling menyapa para driver Ojol di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Boyke pun mendengarkan semua aspirasi yang disampaikan oleh para driver ojol ini. Boyke merasakan bagaimana keinginan-keinginan para driver harus menjadi salah satu point dan rekomendasi yang akan dibawanya apabila duduk di kursi legislator nanti. Dikatakan Boyke, Ojek Online hadir memberikan solusi yang luar biasa bagi masyarakat. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat, dengan Ojol semua bisa lebih mudah dari sebelumnya. "Segalanya menjadi lebih mudah dan praktis. Misalnya untuk antar jemput, pesan makananan. Hal itu merubah peradaban dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga nanti. wajib diperhatikan benar-benar regulasi yang adil bagi semua pihak," kata Boyke. Untuk itu lanjut Boyke, dengan berkembanganya Ojol menjadi salah satu Unicorn di Indonesia, mampu memberikan kesejahteraan yang adil bagi para karyawannya. Karena perusahaan itu besar atas jasa dari karyawannya juga. "Perusahaan Ojol yang beroperasi saat ini semakin hebat menjadi Unicorn dan sudah mulai bertransformasi menjadi payment gateway. Harapan saya perusahaan semakin besar tentu mitra nya para driver yang berperan menbesarkan juga bisa semakin sejahtera, seiring berkembang nya perusahaan. Pandangan saya normatif saja, karena saya pengusaha yang punya karyawan juga, ketika perusahaan meningkat, kesejahteraan karyawan harus meningkat juga," pungkasnya.

'Sabotase' Ojol, Cara Boyke Serap Aspirasi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/thailand-jadi-acuan-indonesia-tentukan-biaya-jasa-ojol_m_.jpg" alt="Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi" width="100%">
<figcaption>Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Thailand rupanya menjadi acuan Indonesia dalam menentukan besaran biaya jasa ojek online (ojol). Sebab, negara tersebut juga mengaturan besaran biaya jasa ojol. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, sebenarnya tidak hanya Thailand yang menerapkan biaya jasa ojol. Namun, Negeri Gajah Putih itu dinilai lebih cocok dijadikan acuan. "Sering rekan-rekan bertanya apakah ada di negara lain yang sudah menerapkan juga yang sama. Sebetulnya ada beberapa negara di ASEAN, terutama di Vietnam juga ada di Thailand juga ada," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (25/3). Dikatakan Budi, Thailand memberlakukan besaran biaya jasa ojol sebesar 20 baht atau Rp Rp 8.980 (kurs Rp 449 per baht) untuk 4 KM pertama. Angka itu tidak berbeda jauh dengan Indonesia yang memberlakukan besaran Rp 7 ribu - Rp 10 ribu per KM. "Di sana tarif minimal sekitar 20 baht, di mana 1 baht Rp 449 jadi perkiraan tarif minimal sekitar Rp 9 ribu, ini di Thailand. Jaraknya juga sekitar 4 km," tuturnya. Secara rinci, tarif yang dikenakan per KM adalah sebesar 5 baht atau Rp 2.245 per KM. Besaran itu juga tidak berbeda jauh dengan rata-rata biaya per KM yang diterapkan di Indonesia, yakni antara Rp 2 ribu hingga Rp 2.600 per KM. "Kemudian untuk tarif per km-nya di Thailand itu adalah 5 baht atau kalau dirupiahkan itu sekitar Rp 2.200. Jadi mirip-mirip dengan angka yang disampaikan," kata dia. "Kita benchmarking dengan beberapa negara yang di ASEAN terutama, karena mungkin untuk online kan hanya ada di beberapa negara terutama di ASEAN," ungkapnya. Berikut rincian biaya jasa ojol Indonesia: 1. Zona 1: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850 per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.300 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 7 ribu - Rp 10 ribu. 2. Zona 2: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2 ribu per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.500 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 8 ribu - Rp 10 ribu. 3. Zona 3: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100 per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.600 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 7 ribu - Rp 10 ribu. Dari tarif tersebut, biaya jasa minimal merupakan biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer (km). Adapun tarif yang berlaku itu bersifat nett atau bersih diterima pengemudi.&nbsp;

Thailand Jadi Acuan Indonesia Tentukan Biaya Jasa Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ongkos-rendah-sulit-hidupi-keluarga_m_.jpg" alt="Ojek online melayani penumpang. (Fedrik Tarigan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ojek online melayani penumpang. (Fedrik Tarigan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah&nbsp;ditunggu-tunggu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Saat ini Kemenhub masih menyosialisasikan aturan tersebut kepada <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/20/03/2019/aturan-ojol-belum-singgung-tarif" target="_blank">pengemudi ojek online</a>. Sayang, aturan baru itu belum membahas lebih detail batasan tarif per kilometer yang boleh dipungut pengemudi. Pembahasan lanjutan pun masih akan dilakukan. Padahal, saat ini banyak yang sudah mengeluhkan perihal tarif tersebut. Di kalangan pengemudi, tarif yang saat ini berlaku terlalu murah. Bahkan, ada yang bilang tidak manusiawi. Dari beberapa kali unjuk rasa serta hasil kopdar (kopi darat), rekan-rekan ojek online menghendaki tarif minimal adalah Rp 3.000/km. Tapi, yang terjadi sekarang, tarif yang berlaku adalah di bawah Rp 2.000/km untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Itu belum termasuk potongan oleh pihak aplikator. Tentu saja itu memprihatinkan. Betapa tidak, uang yang didapat dari ojek online tersebut dipakai untuk banyak kegiatan. Mulai untuk kebutuhan operasional di jalan hingga perawatan sepeda motor. Padahal, tak sedikit di antara rekan-rekan itu yang sudah kadung nyemplung di dunia ojek online. Mereka sudah nyemplung dan menjadikannya pekerjaan utama. Bila tidak ada perubahan tarif, tentu duit yang didapatkan tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Dapur tak bisa mengepul. Aturan tersebut sebenarnya sudah lama ditunggu-tunggu para <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/19/03/2019/langgar-ketentuan-tarif-operator-ojol-diseret-ke-kppu" target="_blank">pengemudi ojek online</a>. Sudah lama ojek online menantikan legalitas agar keberadaan mereka diakui sebagai salah satu layanan angkutan orang. Sebab, mau tidak mau, banyak yang membutuhkan jasa layanan ojek online. Mulai menjadikannya layanan transportasi, mengirim barang, sampai memesan makanan melalui sistem online. Keinginan yang sama diimpikan rekan-rekan taksi online. Setelah tiga kali digugat, Kemenhub juga telah mengeluarkan Permenhub 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus untuk menggantikan Permenhub 108/2017. Tapi, lagi-lagi, aturan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan rekan-rekan taksi online sendiri. Ada yang menerimanya dan mendukungnya sebagai payung hukum. Tapi, tak sedikit pula yang menolaknya. Bahkan sudah bersiap menggugatnya kembali dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) saat nanti diberlakukan pada Juni 2019. Namun, itulah kenyataannya. Angkutan online memang unik dan tidak bisa disamakan dengan angkutan konvensional. Saya memang menganggap, mohon maaf, pemerintah terlambat untuk mengaturnya. Namun, saya juga mengapresiasi Kemenhub yang sudah dua tahun ini bekerja keras untuk menggodok aturannya. Semoga happy ending. (*) *)&nbsp;Humas Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur

Ongkos Rendah, Sulit Hidupi Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/komunitas-ojek-daring-meragukan-kapasitas-tim-10_m_.jpg" alt="Ojek online" width="100%">
<figcaption>Ojek online</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah komunitas ojek daring meragukan Kapasitas Tim 10 sebagai perwakilan mereka dalam merumuskan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor. Tudingan itu muncul pada acara sosialisasi RPM di Medan (Sumatera Utara) dan Bandung (Jawa Barat) sebagai rangkaian uji publik peraturan baru ojek daring yang akan berlaku Maret 2019. Perwakilan komunitas mitra pengemudi Grab dan Go-Jek yang menghadiri acara sosialisasi tersebut meragukan status orang-orang di Tim 10 dalam mewakili kepentingan mereka. Para mitra pengemudi ini curiga karena penyusunan peraturan ini terkesan ditutup-tutupi dari mereka, terlebih beda daerah umumnya beda perlakuan. "Tim 10 ini perwakilan driver atau bukan? Jangan sampai kehadiran Tim 10 justru memecah belah mitra pengemudi di Suamtera Utara," kata Fadli dari komunitas Gerakan Gojek Daerah Medan Sekitar (GODAMS) pada acara sosialisasi di sebuah hotel di Medan. Pertanyaan Fadli ini memancing kegaduhan karena peserta lainnya pun ikut berteriak-teriak mempertanyakan kapasitas Tim 10. Sampai akhirnya perwakilan Tim 10 bernama Krisna mencoba menenangkan situasi dan menyatakan bahwa dirinya juga merupakan mitra pengemudi yang berjuang untuk sesama pengemudi ojek daring. Ucapan Krisna malah memicu amarah peserta yang hadir semakin tinggi. Mereka menuding apa yang dilakukan Krisna tidak sepenuhnya berpihak kepada mitra pengemudi. "Kalian dibayar?," kata para mitra pengemudi yang hadir berteriak menanggapi pernyataan Krisna. Sejumlah mitra pengemudi yang hadir sebagai peserta pun mulai mengeluarkan kata-kata kasar dan mencoba dilerai Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani. Namun mereka tak mau menggubris. Pertemuan tersebut berakhir ricuh. Para peserta langsung meninggalkan lokasi acara sambil berteriak menuding Tim 10 sebagai pengkhianat. Acara sosialisasi di Bandung yang digelar sebuah hotel juga tegang, meski tak sericuh di Medan. Hal itu karena para peserta yang merupakan perwakilan komunitas mitra pengemudi Jawa Barat ini juga meragukan kapasitas Tim 10 yang mengaku mewakili kepentingan mereka. Kekecewaan para mitra pengemudi yang hadir dalam acara rangkaian uji publik aturan baru ojek daring tersebut ditunjukkan dengan membakar kertas absensi. Pembakaran kertas absensi ini terekam dalam sebuah video berdurasi 1 menit 19 detik yang diunggah di Twitter oleh akun @qitmr. "Kekecewaan driver ojol Bandung terkait uji publik berakhir bakar absen, tolong team 10 @kemenhub151 dibenerin lagi, jangan sampe kalian malah jadi sumber masalah bagi jutaan driver di Indonesia. Fyi @BudiKaryaS," kata akun tersebut dalam kicauannya.

Komunitas ojek daring meragukan kapasitas Tim 10