<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/30/menhub-budi-karya-sumadi-nurul-3521509941.jpg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengingatkan seluruh operator penerbangan untuk tidak menerapkan tiket pesawat melewati tarif batas atas (TBA) selama mudik lebaran 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menhub tak segan akan memberikan sanksi kepada maskapai nakal yang melanggar aturan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komitmen dari para operator harus kita pegang, itu sebagai suatu bagian pelayanan kita kepada masyarakat," kata Menhub dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (31/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Menhub menyampaikan berbagai antisipasi serta upaya peningkatan layanan untuk menghadapi tingginya jumlah pemudik melalui angkutan udara pada masa angkutan lebaran 2024. Dari data pemesanan tiket pesawat, jumlah tertinggi terjadi pada H-4 dan H-3 lebaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan data itu kami selaku regulator sudah membahas dengan teman-teman operator menghimbau masyarakat untuk menggunakan penerbangan lebih awal, yakni di H-10 sampai H-5. Di situ nanti bisa dapat diskon dan sebagainya," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut data PT Angkasa Pura Indonesia, rata-rata jumlah penumpang pada masa angkutan lebaran 2024 (3 April - 18 April 2024) naik 9 persen dibanding rata-rata penumpang pada hari biasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, operator pesawat juga telah menambah jumlah penerbangan untuk mengakomodir tingginya jumlah pemudik. Di Bandara Soekarno-Hatta sendiri, ekstra flight direncanakan sebanyak 1.539, yakni 82 penerbangan internasional dan 1.457 penerbangan domestik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memberikan kesempatan kepada operator untuk menambah ekstra flight disertai dengan peningkatan dari sisi pelayanan di bandara. Termasuk di wilayah Indonesia Timur, kami minta operator bisa menjangkau bandara-bandara kecil. Kami dari Kemenhub juga meningkatkan pelayanan di Bandara," pungkas Menhub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui,&nbsp; terkait aturan TBA/TBB telah diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pengawasan terhadap penerapan tarif tiket angkutan udara dilakukan oleh Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara di Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) dan Direktorat Angkutan Udara dibantu oleh Penyelenggara Bandar Udara (UPBU dan BUBU) di masing-masing wilayah kerjanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Menhub tak segan akan memberikan sanksi kepada maskapai nakal yang melanggar aturan  tarif batas atas (TBA) selama mudik lebaran 2024.

Menhub Ancam Sanksi Maskapai Nakal Jika Jual Tiket Lewati Tarif Batas Atas Selama Mudik Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bandara-gatot-subroto-lampung-resmi-layani-penerbangan-sipil_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Sejumlah maskapai penerbangan di bandara. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sejumlah maskapai penerbangan di bandara. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus mengawasi penerapan tarif tiket pesawat. Acuannya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019.  Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengungkapkan, sesuai ketentuan tersebut, setiap maskapai harus menetapkan tarif tiket pesawat tidak melebihi tarif batas atas (TBA) atau tidak di bawah tarif batas bawah (TBB). Termasuk ketentuan tarif lainnya seperti fuel surcharge (FS).  "Terkait pelayanan tarif angkutan udara, dilakukan pengawasan oleh para inspektur dari direktorat teknis terkait kepada maskapai dan ground handling," ungkap M. Kristi Endah Murni kemarin (26/3).  Selama periode angkutan Lebaran 2023, terang Kristi, dilakukan pemantauan pada 51 bandara. Sebanyak 16 di antaranya merupakan bandara internasional (entry point). Agar pemantauan berjalan baik, pihaknya berkolaborasi dengan stakeholder penerbangan.  "Tugas kami memastikan pelayanan sebelum, selama, dan setelah penerbangan (pre-in-post flight) berjalan sesuai dengan prosedur penerbangan," ujarnya.  Selama melakukan pengawasan, lanjut Kristi, pihaknya menemukan variasi pelanggaran tarif angkutan udara di beberapa rute. Antara lain, pelanggaran TBA atau TBB maupun FS yang melebihi ketentuan. Terkait hal tersebut, pihaknya secara konsisten juga telah memberikan sanksi kepada maskapai.  "Pelanggaran TBA dan FS tersebut dominan terjadi pada rute-rute berjarak pendek dalam rentang waktu Juli–Desember 2022. Kami sudah berikan sanksi administratif kepada maskapai yang bersangkutan berupa surat peringatan yang berlaku selama 14 hari," jelasnya.  Sebelum masa surat peringatan tersebut habis, maskapai harus melakukan perbaikan. Kemudian, pihaknya akan memastikan tidak terdapat pelanggaran berulang pada rute lainnya. Apabila surat peringatan tersebut tidak diindahkan dan belum ada perbaikan, akan dikenakan sanksi administratif berikutnya. Yakni, berupa pembekuan, pencabutan, atau denda administrasi.  "Sebagian maskapai sudah melakukan perbaikan seiring semakin baiknya perkembangan beban biaya operasi pesawat (BOP) yang didominasi oleh beban biaya avtur dan kurs rupiah terhadap dolar," terangnya.  Kristi menambahkan, pihaknya bersama Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan maskapai berkolaborasi untuk melakukan kajian bersama dalam penyempurnaan formulasi penghitungan tarif tiket pesawat. Berdasar kajian bersama, saat ini nilai keekonomian sudah tidak sesuai dengan beban BOP. "Secara resmi, INACA dan beberapa maskapai telah bersurat kepada kami untuk mempertimbangkan kembali peninjauan ulang terhadap besaran tarif pada beberapa rute pendek tersebut," jelasnya.  Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, pengawasan terhadap potensi pelanggaran tarif batas atas menjelang mudik itu bersifat krusial. Terlebih, untuk maskapai udara. Karena itu, Dirjen Perhubungan Udara diminta melakukan pengawasan lebih intensif lagi.

Kemenhub Ancam Sanksi Maskapai Yang Melanggar Batas Tarif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IRFAN-SAPUTRA-GARUDA.jpg" alt="Dirut PT Garuda Indonesia Tb Irfan Setiaputra" width="100%">
<figcaption>Dirut PT Garuda Indonesia Tb Irfan Setiaputra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia berkomitmen mengikuti ketentuan dan kebijakan harga tiket pesawat. Khususnya, yang mengacu pada aturan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) maupun kebijakan penunjang dalam kaitan komponen harga tiket lainnya.  Merespons imbauan Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) mengenai penerapan harga tiket yang lebih terjangkau bagi masyarakat, Garuda Indonesia mengajak seluruh stakeholder penerbangan untuk bersama-sama fokus mengoptimalkan momentum pemulihan industri penerbangan. Langkahnya, dengan terus memperkuat sinergitas dalam memaksimalkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi udara yang aman dan nyaman.  Garuda Indonesia melihat imbauan ini sebagai pengingat bagi seluruh pelaku industri layanan transportasi udara. Pengingat untuk menyelaraskan langkah akselerasi kinerja dengan tetap menjaga komitmen kepatuhan terhadap aturan bisnis penerbangan.  Selain itu, komitmen mengenai penerapan komponen harga tiket mengacu pada ketentuan dan regulasi berlaku. Terakhir, untuk terus meningkatkan layanan transportasi udara yang berkualitas bagi masyarakat.  "Kami percaya kesadaran atas pentingnya keselarasan upaya untuk tumbuh dan pulih bersama di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan, menjadi esensi penting guna memastikan ekosistem industri transportasi udara dapat terus bergerak maju memaksimalkan momentum pemulihan," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis, Minggu (7/8).  Oleh karenanya, dia mengajak pemangku kepentingan di industri ini untuk terus menjaga komitmen tersebut. Sementara itu, terkait penerapan kebijakan Kementerian Perhubungan RI KM 142 Tahun 2022 tentang besaran biaya tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (fuel surcharge), Garuda Indonesia tentunya akan menyikapi dan menjalankan kebijakan tersebut secara cermat dan seksama.  Caranya, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga bahan bakar avtur terhadap kebutuhan penyesuaian harga tiket. Namun, tentunya dengan tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas aksesibilitas layanan penerbangan.

Bos Garuda Indonesia Tanggapi Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dijanjikan-20-60-persen-penurunan-tarif-pesawat-belum-di-semua-rute_c_274812.jpg" alt="Ketum INACA Ari Askhara (dua dari kanan), Direktur Niaga Garuda Fikri Ilham saat memberi keterangan terkait penerapan tarif batas atas dan tarif bawah pada maskapai penerbangan di Jakarta, Minggu (13/1)." width="100%">
<figcaption>Ketum INACA Ari Askhara (dua dari kanan), Direktur Niaga Garuda Fikri Ilham saat memberi keterangan terkait penerapan tarif batas atas dan tarif bawah pada maskapai penerbangan di Jakarta, Minggu (13/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembekuan izin rute penerbangan beberapa maskapai (Badan Usaha Angkutan Udara) yang telah melakukan pelanggaran penerapan tarif batas bawah (TBB). Hal itu sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.  Adapun sanksi pembekuan izin rute penerbangan tersebut diberikan terhadap beberapa maskapai yang melayani rute-rute Jakarta – Ujung Pandang, Jakarta – Pontianak, dan Jakarta – Kualanamu.  Direktur Jenderal Perhubungan Novie Riyanto mengatakan, pihaknya akan menindak tegas operator penerbangan yang menjual tiket kurang dari TBB atau melebihi TBA.  "Semua operator penerbangan wajib mematuhi aturan penerbangan terkait TBB dan TBA, karena peraturan ini merupakan pedoman bagi operator penerbangan dalam menjual tiket,” ujarnya, Senin (25/1).  Novie menambahkan bahwa KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjadwal Dalam negeri merupakan pedoman untuk menentukan tarif tiket bagi operator penerbangan yang bertujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat antar operator penerbangan dan juga memperhatikan perlindungan konsumen.  Dari hasil pengawasan oleh inspektur penerbangan angkutan udara dilapangan, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah operator penerbangan seperti menjual harga tiket yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  “Sesuai dengan PM 78 Tahun 2017 maka maskapai tersebut diberikan sanksi administratif berupa Pembekuan Izin Rute Penerbangan yang berlaku selama 7 (tujuh) hari,” pungkasnya.

Jual Tiket Tak Sesuai Ketentuan, Kemenhub Bekukan Izin Rute Maskapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/garuda-MYS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak konsumen mengeluh harga tiket pesawat mahal. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjelaskan, harga yang ditetapkan sudah sesuai regulasi tarif batas atas (TBA). Harga tiket pesawat Garuda juga disebut lebih murah dari tarif ojek online jika dihitung per kilometernya (km).  Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia, Fuad Rizal mengatakan, dilihat dari regulasi tarif batas atas (TBA) masing-masing transportasi umum, untuk pesawat kelas ekonomi TBA-nya sudah di bawah ojek online.  "Ini bisa dilihat sendiri TBA masing-masing transportasi. Kalau pesawat yang diatur itu kelas ekonomi," ujarnya di Garuda City Center Jakarta, Jumat (27/12).  Fuad menerangkan, rata-rata TBA pesawat full service carrier (FSC) sebesar Rp 2.500 per km per penumpang. Sementara itu, TBA ojek online ditetapkan Rp 2.600 per km per penumpang. Sedangkan, TBS taksi sebesar Rp 6.500 per km per penumpang.  "Jadi, biar mengerti semua. Memang secara industri, tarif penerbangan di Indonesia sudah sangat murah," tuturnya.  Fuad menyebut, dalam menentukan harga tarif tiketnya, perseroan menetapkan di level paling atas ketentuan TBA. Adapun saat ini untuk rata-rata tarif tiket pesawat maskapai pelat merah berada di 85 persen, sedangkan anak usahanya yaitu Citilink sebesar 70 persen.  "Soal harga, dari 2016 Garuda hanya menjual 60 persen dari tarif range-nya. Citilink 30 persen di bawah. Sehingga secara rata-rata Garuda kenaikan harganya 25 persen, Citilink 40 persen setiap tahunnya," terangnya.  Fuad memandang, saat ini persaingan industri penerbangan sudah tidak sehat. Sehingga, banyak perusahaan maskapai yang gulung tikar. Dia juga menyebut, kalaupun ada maskapai untung besar, itu dikarenakan tarifnya hanya 60 persen dari TBA.  "Jadi, pilihannya kalau tetap di 60 persen, industri bisa rusak dan mati karena memang sejak 10 tahun lalu lebih dari 15 airlines tutup karena kompetisinya udah enggak sehat," pungkasnya.

Manajemen Garuda Sebut Tiket Pesawat Lebih Murah dari Taksi dan Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/garuda-MYS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada kuartal-III 2019, maskapai penerbangan pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengalami penurunan jumlah penumpang. Mahalnya harga tiket karena penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) menjadi biang kerok penurunan tersebut.  Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Fuad Rizal menyebut, jumlah penumpang Garuda anjlok sebesar 2,1 juta secara tahunan menjadi sekitar 8,2 juta dari sebelumnya yang sebesar 10,3 juta penumpang.  "Kami menyesuaikan harga ke level Tarif Batas Atas (TBA). Jadi turun 20,6 persen," ujarnya di kawasan Bandara Soekarno - Hatta Jakarta, Jumat (27/12).  Fuad mengungkapkan, penurunan hampir terjadi di seluruh sektor rute domestik maupun internasional. Penumpang rute domestik turun 1 juta menumpang menjadi 4 juta dari tahun lalu yang sebanyak 5 juta penumpang.  Sedangkan rute internasional, turun 100 ribu penumpang, dari 1,1 juta menjadi 1 juta penumpang. Selain itu, jumlah penumpang anak usaha di Citilink ikut turun dari 4,2 juta menjadi 3,1 juta.  "Walau turun kami masih ada pendapatan lebih baik dibanding periode sebelumnya," ucapnya.  Meskipun demikian, pendapatan Garuda tetap tumbuh karena upaya efisiensi yang dilakukan oleh perseroan. Di antaranya, keuntungan didapat dari pengurangan beberapa rute penerbangan dari sebelumnya 10 rute dipadatkan menjadi tujuh rute.  "Garuda Indonesia mencatatkan pendapatan dari penumpang sebesar USD 8,3 juta, dari USD 6,7 juta. Lalu Citilink sebesar USD 7,7 juta, dari periode yang sama tahun lalu, USD 5,2 juta," pungkasnya.

Garuda Ikuti Tarif Batas Atas, Jumlah Penumpang Anjlok 20,6 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Batik-Air-Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali mengevaluasi Tarif Batas Atas (TBA) harga tiket pesawat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 dan berlaku efektif sejak (18/5) lalu. Kali ini, pemerintah bersama dengan seluruh pihak terkait menetapkan tiga kebijakan strategis lanjutan terkait harga tiket pesawat yang dinilai masih sangat mahal.  Keputusan diambil pemerintah melalui Rapat Koordinasi Tentang Evaluasi Kebijakan Penurunan Tarif Angkutan Udara di Kemenko Perekonomian, Jakarta. Acara itu dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Staf Khusus Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol.  Selain itu hadir pula Direktur Utama PT Lion Air Group Rudy Limengkewas, Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin. Acara itu dipimpin langsung oleh Menko Darmin Nasution.  "Masyarakat banyak yang menganggap tidak cukup penurunan tarif batas atas. Kami merespons harapan masyarakat, tetapi juga tetap menjaga keberlangsungan industri penerbangan. Karena itu, tadi diambil kesimpulan untuk merumuskan kebijakan penurunan harga tiket penerbangan dari LCC," kata Darmin usai rapat koordinasi terkait harga tiket pesawat di Jakarta, Kamis (20/6).  Darmin mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat sejak November 2018 berdampak langsung pada jumlah penumpang. Dia mencatat, adanya trend penurunan dalam empat bulan terakhir dari Januari sampai April 2019 sebesar 28 persen. Akan tetapi memang setiap tahunnya, saat memasuki Kuartal I, tren jumlah penumpang udara cenderung menurun (off-peak season).  Namun menurut Darmin, secara Year on year (YoY), inflasi angkutan udara tahun ini terus mengalami peningkatan. Meskipun sejak Mei 2019, laju inflasinya agak sedikit melambat menyusul kebijakan penurunan TBA sebesar 12 sampai 16 persen dari pemerintah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pertamina-turunkan-harga-avtur-pesawat-segini-nilainya_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia, tingginya harga avtur dituding jadi salah satu tingginya harga tiket pesawat saat ini" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia, tingginya harga avtur dituding jadi salah satu tingginya harga tiket pesawat saat ini</figcaption>
</figure> Ilustrasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia (Dok.JawaPos.com)  “Sejak diberlakukan kebijakan TBA yang baru, inflasi tarif angkutan udara pada Mei 2019 tercatat hanya sebesar 1,13 persen (MtM), lebih kecil jika dibandingkan dengan Bulan sebelumnya yang nilai inflasinya mencapai 2,27 persen (MtM). Meskipun secara tahunan inflasinya masih cukup tinggi, sebesar 27,85 persem (YoY),” pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, rakor evaluasi TBA ini telah memutuskan 3 keputusan penting. Keputusan tersebut telah dirumuskan dan disetujui bersama dengan seluruh pihak terkait. Adapun tiga keputusan itu sebagai berikut:  1. Untuk memenuhi harapan masyarakat akan penurunan harga tiket pesawat, pemerintah bersama seluruh pihak terkait tengah memfinalisasi kebijakan untuk memberlakukan penurunan harga tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) domestik untuk jadwal penerbangan tertentu. Kebijakan ini akan berlaku efektif dalam satu minggu kedepan.  2. Untuk menjaga keberlangsungan industri angkutan udara, seluruh pihak yang terkait seperti maskapai udara, pengelola bandara, dan penyedia bahan bakar penerbangan, telah sama-sama berkomitmen untuk menurunkan biaya yang terkait dengan operasi penerbangan.  3. Untuk membantu efisiensi biaya di maskapai, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemberian insentif fiskal atas:  a. Jasa persewaan, perawatan, dan perbaikan pesawat udara, b. Jasa persewaan pesawat udara dari luar daerah pabean, dan c. Impor dan penyerahan atas pesawat udara dan suku cadangnya.

Pemerintah Terbitkan 3 Kebijakan Dorong Tarif Tiket Pesawat Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bandara-gatot-subroto-lampung-resmi-layani-penerbangan-sipil_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Sejumlah maskapai penerbangan di bandara. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sejumlah maskapai penerbangan di bandara. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan, hingga saat ini belum ada maskapai yang melanggar Tarif Batas Atas (TBA) yang sudah ditetapkan. Informasi tersebut sekaligus meluruskan kabar harga tiket yang dijual maskapai kemahalan.  Sementara itu, mengenai harga tiket pesawat bisa terlampau tinggi, kemungkinan lantaran destinasi yang dituju harus transit di suatu tempat.  "Penerbangan transit itu berarti penumpang membeli beberapa tiket beberapa rute untuk sampaik ke rute tujuan, sehingga harganya menjadi tinggi. Kalau penerbangan langsung, tarifnya terkendali dalam aturan pemerintah," ujar Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti dalam keterangannya, Jumat (31/5).  Polana mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli tiket penerbangan pada periode libur Lebaran tahun ini. Terutama saat melakukan pembelian di agen travel maupun secara daring (online).  Beberapa hal yang perlu diteliti di antaranya adalah jenis-jenis biaya yang dibebankan serta jenis penerbangannya apakah langsung satu rute atau transit.  Menurut Polana, semua biaya dalam tiket sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang tata cara dan formulasi perhitungan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Regulasi lain yakni Kepmenhub Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.  "Dalam KM 106 itu ada tarif tertinggi tiap rute langsung (bukan transit) untuk rute domestik kelas ekonomi. Jadi, silakan masyarakat mengecek tarif pesawatnya sebelum membeli tiket," tuturnya.  Polana bahkan menyatakan, tarif yang tertera di KM 106/2019 tersebut lebih rendah 12-16 persen dibanding tarif yang tertera di aturan sebelumnya.  "Maskapai tidak boleh menjual tarif pesawat di atas yang sudah ditetapkan Pemerintah tersebut. Maskapai yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku ," imbuhnya.  Polana menjelaskan, tarif sebagainana terteda di KM 106/2019 bukan harga tiket. Untuk menjadi harga tiket, tarif itu masih harus ditambah pajak, asuransi dan biaya pelayanan bandara atau dikenal sebagai passenger service charge (PSC).  Selain itu, tarif tersebut harus disesuaikan dengan layanan di maskapai. Untuk maskapai full service seperti Garuda dan Batik Air, boleh menjual tarif itu sebesar 100 persen.  Untuk medium service seperti Sriwijaya dan NAM air boleh menjual maksimal 90 persen dan LCC seperti Lion, Citilink dan Indonesia AirAsia boleh menjual maksimal 85 persen dari tarif batas atas.  Guna mengawasi penerapan tarif ini, pihaknya sudah menyebar inspektur dari Direktorat Angkutan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara di seluruh Indonesia. Pengawasan juga dilakukan melalui agen tiket dan pengawasan secara online.

Kemenhub Pastikan Belum Ada Maskapai Langgar Aturan Tarif Batas Atas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tarif-baru-tiket-pesawat-batas-bawah-naik-5-persen_m_.jpg" alt="TIKET PESAWAT MAHAL: Efek dari mahalnya tiket pesawat, Persiraja Banda Aceh, klub Liga 2 terpaksa harus transit ke Kuala Lumpur ketika melakoni lag tandan. Padahal mainnya di Indonesia. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TIKET PESAWAT MAHAL: Efek dari mahalnya tiket pesawat, Persiraja Banda Aceh, klub Liga 2 terpaksa harus transit ke Kuala Lumpur ketika melakoni lag tandan. Padahal mainnya di Indonesia. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga tiket pesawat tetap menjadi sorotan masyarakat karena dinilai mahal. Merespons itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap menetapkan aturan Tarif Batas Atas (TBA) maskapai penerbangan yang melayani rute domestik.  BUMN Research Group (BRG), unit independen di bawah Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB-UI) melakukan survey terhadap 630 responden yang menggunakan layanan penerbangan dalam 4 bulan terakhir dengan mengambil sampel 9 rute penerbangan tersibuk di Indonesia.  Jawaban responden saat ditanya apakah tarif yang ditetapkan oleh maskapai sudah cukup kompetitif? Berbagai pandangan menyebutkan bahwa inefisiensi maskapai dalam negeri menyebabkan harga tiket pesawat mahal. Pandangan lain menyebutkan bahwa sebetulnya harga tiket yang selama ini diterapkan maskapai cukup kompetitif, bahkan berada di range batas bawah tarif.  Hal itu bisa dilihat pada rute-rute seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta Yogyakarta, dan Jakarta Denpasar sudah cukup kompetitif secara relatif terhadap rute domestik di negara tetangga dengan jarak yang kurang lebih sama.  Peneliti BRG Yasmine Nasution menjelaskan sepanjang Mei 2019 range tarif untuk rute Jakarta-Surabaya berkisar antara Rp 840 ribu-Rp 1,3 juta. Angka ini relatif sebanding dengan tarif yang dikenakan maskapai di Malaysia untuk rute Johor Baru-Alor Star (jarak tempuh 771 km) yakni di kisaran Rp 755 ribu-Rp 1,3 juta.  “Artinya kita tidak bisa melihat perbandingan harga secara keseluruhan, melainkan harus dianalisa untuk masing-masing rute. Kondisi ini menggambarkan multiple pricing strategy yang diambil oleh maskapai. Strategi penetapan tarif dilakukan secara dinamis bergantung diantaranya pada tingkat permintaan dan persaingan masing-masing rute,” terang Yasmine.  Peneliti BRG LMUI Arza Prameswara menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukannya berfokus pada analisis Affordability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) penumpang angkutan udara.  “Dari hasil kajian ini diketahui bahwa secara umum ATP dan WTP untuk angkutan udara di Indonesia relatif serupa berada di kisaran Rp 1 juta- Rp1,5 juta. Artinya kemampuan daya beli penumpang dengan perceived benefit cukup sejalan,” ujar Arza.  Lebih lanjut ia menerangkan bahwa beberapa rute utama dalam kajian ini seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Denpasar, dan Jakarta-Yogyakarta memiliki range tarif yang ditawarkan oleh maskapai masih berada di rentang ATP dan WTP konsumen.  “Namun, seperti halnya yang sering diberitakan selama ini dimana harga tiket untuk rute Jakarta-Medan dirasa mahal juga terbukti pada survey ini. Terdapat kesenjangan antara kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk membeli,” tuturnya.  Dalam hasil riset BRG disebutkan bahwa kesediaan masyarakat untuk membeli tiket berada pada kisaran Rp 1 juta- 1,5 juta, sedangkan harga tiket yang berlaku di rentang harga Rp 1 juta-2,8 juta. Hal ini kemudian mendorong fenomena beralihnya konsumen menggunakan maskapai asing dengan penerbangan transit internasional.  “Kondisi tersebut sesuai dengan 21% responden yang menyatakan kesediaan untuk memilih penerbangan transit,” terang Arza.  Implikasi Kenaikan Tarif Pesawat Berdasarkan data BPS, kenaikan tarif pesawat menyebabkan penurunan jumlah penumpang domestik di kuartal I tahun 2019. Jumlah penumpang domestik di bulan Maret 2019 sebanyak 6,03 juta orang, menurun sekitar 28 persen dibanding jumlah penumpang di bulan yang sama pada tahun sebelumnya, sebanyak 7,73 juta orang.  Yasmine menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdampak langsung pada penurunan jumlah penumpang bandara, sehingga berimplikasi terhadap penurunan pendapatan bandara. Sebagai misal, katanya Yasmine, Bandara Internasional Minangkabu tercatat mengalami penurunan pendapatan di awal 2019 sebesar 25% dibanding capaian tahun sebelumnya.  “Mahalnya tiket pesawat akan berimbas pada sektor pariwisata. Hal ini terlihat dari penurunan konsumen hotel dan transportasi di kuartal I 2019,” jelas Yasmine.  Hal ini akan menjadi tantangan bagi target pengembangan sektor pariwisata Indonesia. Salah satu pendorong adalah murahnya harga tiket ke destinasi wisata luar negeri. “Dari hasil kajian tim, diketahui bahwa rasio price/km untuk rute Jakarta-Denpasar bersaing ketat dengan Jakarta-Bangkok dan Jakarta-Kuala Lumpur,” pungas Yasmine.

Masih Soal Harga Tiket Pesawat, Begini Hasil Penelitian LM-UI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Bandara-Halim-Igman.jpg" alt="Situasi Bandara Halim Perdana Kusuma setelah pemberlakuan tarif batas atas (TBA) baru untuk tiket pesawat, Minggu (19/5). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Situasi Bandara Halim Perdana Kusuma setelah pemberlakuan tarif batas atas (TBA) baru untuk tiket pesawat, Minggu (19/5). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenhub telah memberlakukan Tarif Batas Atas (TBA) untuk tiket pesawat. Semenjak tarif baru itu, Bandara Halim Perdana Kusuma (HPK), Jakarta Timur terpantau mulai ada peningkatan aktivitas.  Pantauan JawaPos.com Minggu (19/5), sejumlah calon penumpang terlihat ramai di terminal masuk keberangkatan. Umumnya mereka melakukan perjalanan untuk penerbangan domestik. Calon penumpang tersebut juga terlihat mengantre untuk melakukan verifikasi kartu identitas maupun pemeriksaan barang.  Keramaian penumpang juga terlihat di ruang tunggu dan jalur kedatangan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Umumnya mereka terkonsentrasi di gerai rumah makan atau pun pada titik-titik berkumpul lainnya yang letaknya tidak jauh dari pintu keberangkatan utama.  Pada siang ini, tercatat hanya maskapai Citilink, Batik Air dan Wings Air direncanakan akan melakukan perjalanan penerbangan ke sejumlah rute domestik. Di antaranya, perjalanan dari Jakarta menuju Pekanbaru, Malang, Surabaya, Jogjakarta, Solo, Bandung dan kota-kota lainnya. Keberangkatan dijadwalkan rata-rata pada pukul 11.30 sampai 14.05.  Muhammad, salah seorang calon penumpang maskapai Citilink, menyatakan bahwa harga tiket yang dibeli sedikit mengalami penurunan dibandingkan harga beberapa bulan lalu. Perubahan itu diketahui setelah melihat salah satu aplikasi penjualan online untuk tujuan penerbangan yang sama. Tepatnya untuk Jakarta-Malang. Beberapa bulann lalu dia membeli untuk tujuan penerbangan itu Rp 1,1 juta. "Perbedaanya gak jauh sih, paling beda Rp 100 ribu sampai 200 ribu," terang pria yang biasa disapa Ahmad itu.  Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana Pramesti mengapresiasi maskapai penerbangan nasional yang telah menyesuaikan tarif tiketnya untuk penumpang kelas ekonomi.  Meski demikian dia belum bisa mengurai lebih lanjut data arus penumpang pasca penetapan aturan baru TBA.  Sebagaimana diketahui, penyesuaian TBA yang baru diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 106 tahun 2019. Keputusan itu mulai diberlakukan sejak Sabtu (18/5) pukul 00.00 WIB.  Lebih jauh jauh Polana menyatakan, sebagai regulator penerbangan nasional pihaknya akan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan. Jika terjadi perubahan yang mempengaruhi operasional penerbangan secara signifikan, evaluasi bisa dilakukan sewaktu-waktu.  Pemantauan tersebut dilakukan supaya ada keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan kelangsungan hidup maskapai penerbangan. "Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada maskapai penerbangan yang telah patuh melaksanakan keputusan dalam KM 106 tahun 2019 tersebut. Kami akan selalu memantau dan melakukan evaluasi sehingga aspek keadilan yang menjadi dasar dari aturan tersebut akan terlaksana dengan baik," kata Polana dalam keterangannya, Minggu (19/5).  Di sisi lain, Polana meminta masyarakat untuk mempelajari aturan KM 106/2019 tersebut. Tujuannya, agar masyarakat tidak salah paham yang berakibat terhadap hal-hal negatif.  "Masyarakat harus memahami bahwa tarif bukan harga tiket. Untuk menjadi harga tiket, tarif akan ditambah dengan komponen lain seperti asuransi wajib Jasa Rahardja, Pajak Pertambahan Nilai (ppn), tarif kebandarudaraan (PSC). Mari kita pelajari aturan tersebut dengan baik sehingga tidak timbul kesalahpahaman," ujarnya.  Dia mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jika terjadi penyimpangan di lapangan. Menurutnya, masyarakat bisa melaporkan kepada Ditjen Perhubungan Udara sehingga bisa cepat diperbaiki.  Polana memastikan penurunan tarif penerbangan itu tidak akan mengurangi faktor-faktor substansial seperti keselamatan, keamanan dan dan juga ketepatan waktu atau on time performance (OTP) penerbangan.  Pasalnya, komponen biaya yang akan dilakukan efisiensi sehingga memberi kontribusi terhadap penurunan TBA tersebut berasal dari efektifitas operasional pesawat udara di bandara. Selain itu juga dilakukan efisiensi pada jam operasi pesawat udara dengan cara meningkatkan OTP sehingga terjadi efisiensi penggunaan bahan bakar.

Tiket Turun Rp 100 Ribu setelah Pemberlakuan Tarif Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tarif batas atas

Berita Terkini