<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IRFAN-SAPUTRA-GARUDA.jpg" alt="Dirut PT Garuda Indonesia Tb Irfan Setiaputra" width="100%">
<figcaption>Dirut PT Garuda Indonesia Tb Irfan Setiaputra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia berkomitmen mengikuti ketentuan dan kebijakan harga tiket pesawat. Khususnya, yang mengacu pada aturan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) maupun kebijakan penunjang dalam kaitan komponen harga tiket lainnya.  Merespons imbauan Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) mengenai penerapan harga tiket yang lebih terjangkau bagi masyarakat, Garuda Indonesia mengajak seluruh stakeholder penerbangan untuk bersama-sama fokus mengoptimalkan momentum pemulihan industri penerbangan. Langkahnya, dengan terus memperkuat sinergitas dalam memaksimalkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi udara yang aman dan nyaman.  Garuda Indonesia melihat imbauan ini sebagai pengingat bagi seluruh pelaku industri layanan transportasi udara. Pengingat untuk menyelaraskan langkah akselerasi kinerja dengan tetap menjaga komitmen kepatuhan terhadap aturan bisnis penerbangan.  Selain itu, komitmen mengenai penerapan komponen harga tiket mengacu pada ketentuan dan regulasi berlaku. Terakhir, untuk terus meningkatkan layanan transportasi udara yang berkualitas bagi masyarakat.  "Kami percaya kesadaran atas pentingnya keselarasan upaya untuk tumbuh dan pulih bersama di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan, menjadi esensi penting guna memastikan ekosistem industri transportasi udara dapat terus bergerak maju memaksimalkan momentum pemulihan," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis, Minggu (7/8).  Oleh karenanya, dia mengajak pemangku kepentingan di industri ini untuk terus menjaga komitmen tersebut. Sementara itu, terkait penerapan kebijakan Kementerian Perhubungan RI KM 142 Tahun 2022 tentang besaran biaya tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (fuel surcharge), Garuda Indonesia tentunya akan menyikapi dan menjalankan kebijakan tersebut secara cermat dan seksama.  Caranya, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga bahan bakar avtur terhadap kebutuhan penyesuaian harga tiket. Namun, tentunya dengan tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas aksesibilitas layanan penerbangan.

Bos Garuda Indonesia Tanggapi Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dijanjikan-20-60-persen-penurunan-tarif-pesawat-belum-di-semua-rute_c_274812.jpg" alt="Ketum INACA Ari Askhara (dua dari kanan), Direktur Niaga Garuda Fikri Ilham saat memberi keterangan terkait penerapan tarif batas atas dan tarif bawah pada maskapai penerbangan di Jakarta, Minggu (13/1)." width="100%">
<figcaption>Ketum INACA Ari Askhara (dua dari kanan), Direktur Niaga Garuda Fikri Ilham saat memberi keterangan terkait penerapan tarif batas atas dan tarif bawah pada maskapai penerbangan di Jakarta, Minggu (13/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembekuan izin rute penerbangan beberapa maskapai (Badan Usaha Angkutan Udara) yang telah melakukan pelanggaran penerapan tarif batas bawah (TBB). Hal itu sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.  Adapun sanksi pembekuan izin rute penerbangan tersebut diberikan terhadap beberapa maskapai yang melayani rute-rute Jakarta – Ujung Pandang, Jakarta – Pontianak, dan Jakarta – Kualanamu.  Direktur Jenderal Perhubungan Novie Riyanto mengatakan, pihaknya akan menindak tegas operator penerbangan yang menjual tiket kurang dari TBB atau melebihi TBA.  "Semua operator penerbangan wajib mematuhi aturan penerbangan terkait TBB dan TBA, karena peraturan ini merupakan pedoman bagi operator penerbangan dalam menjual tiket,” ujarnya, Senin (25/1).  Novie menambahkan bahwa KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjadwal Dalam negeri merupakan pedoman untuk menentukan tarif tiket bagi operator penerbangan yang bertujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat antar operator penerbangan dan juga memperhatikan perlindungan konsumen.  Dari hasil pengawasan oleh inspektur penerbangan angkutan udara dilapangan, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah operator penerbangan seperti menjual harga tiket yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  “Sesuai dengan PM 78 Tahun 2017 maka maskapai tersebut diberikan sanksi administratif berupa Pembekuan Izin Rute Penerbangan yang berlaku selama 7 (tujuh) hari,” pungkasnya.

Jual Tiket Tak Sesuai Ketentuan, Kemenhub Bekukan Izin Rute Maskapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tarif-baru-tiket-pesawat-batas-bawah-naik-5-persen_m_.jpg" alt="TIKET PESAWAT MAHAL: Efek dari mahalnya tiket pesawat, Persiraja Banda Aceh, klub Liga 2 terpaksa harus transit ke Kuala Lumpur ketika melakoni lag tandan. Padahal mainnya di Indonesia. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TIKET PESAWAT MAHAL: Efek dari mahalnya tiket pesawat, Persiraja Banda Aceh, klub Liga 2 terpaksa harus transit ke Kuala Lumpur ketika melakoni lag tandan. Padahal mainnya di Indonesia. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya menetapkan tarif baru tiket pesawat. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, ada kenaikan pada tarif batas bawah untuk penerbangan rute-rute tertentu. Untuk penerbangan dengan rute Jakarta-Surabaya (CGK-SUB), misalnya. Semula, tarif batas bawah Rp 412 ribu. Tarif tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016. Namun, dalam aturan yang baru, tarif batas bawah Jakarta-Surabaya menjadi Rp 480.000 atau naik Rp 68.000. Namun, tarif batas atas tidak mengalami perubahan. Masih tetap Rp 1.372.000. Kenaikan juga terjadi untuk penerbangan Surabaya-Jogjakarta. Semula, tarif batas bawah Rp 282.000. Kini menjadi Rp 329.000 atau naik Rp 47.000. Namun, tarif batas atas masih sama. Yakni, Rp 941.000. Jika dirata-rata, tarif batas bawah saat ini mencapai 35 persen dari tarif batas atas. Dalam aturan sebelumnya, nilainya hanya 30 persen. Dengan demikian, ada kenaikan 5 persen. Tarif baru tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No KM 72 Tahun 2019 yang merupakan penjelasan dari Peraturan Menteri Perhubungan No PM 20 Tahun 2019. Peraturan tersebut juga memaparkan formulasi perhitungan tarif. Kemarin (29/3) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiantono menyampaikan perubahan tersebut setelah melakukan pertemuan dengan maskapai Garuda Indonesia. "Rata-rata tarif batas bawah (berada di kisaran, Red) 35 persen dari batas atas," tuturnya. Aturan tersebut, menurut Isnin, berlaku mulai kemarin. Semua maskapai harus mematuhinya. Dia membenarkan bahwa tarif batas atas (TBA) masih mengikuti aturan lama. Tarif batas bawah (TBB) dan TBA untuk setiap rute memang berbeda. PM 20/2019 juga mencantumkan ketentuan baru. Misalnya, penentuan tarif di setiap rute harus memperhatikan masukan dari pengguna jasa. Selain itu, setiap bandara wajib memublikasikan TBB dan TBA. Dia menekankan bahwa maskapai harus memperhatikan dua hal dalam penentuan tarif. Yakni, kelangsungan bisnis maskapai dan kepentingan pengguna jasa. Perubahan itu hanya berlaku pada pelayanan kelas ekonomi dalam negeri. Besaran tarif ditentukan berdasar jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah atau tambahan. Harga juga dibedakan dari jumlah tempat duduk. Isnin berjanji lembaganya akan memantau pergerakan harga tiket pesawat setelah berlakunya aturan baru tersebut. Sementara itu, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menjelaskan, pihaknya mendukung keputusan regulator. Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian dengan ketentuan pemerintah. "Harga-harga yang bisa diakomodasi dibuat secara reguler," ucapnya. Dia mengatakan, pada 31 Maret hingga 13 Mei, Garuda akan memberikan diskon 50 persen untuk penerbangan domestik semua rute. Yang dilakukan pihaknya bukan karena tekanan pemerintah, melainkan untuk mengakomodasi pasar. "Kita buka Online Travel Fair, itu selama sebulan," ujarnya. Dia menjelaskan, harga tiket pesawat bergantung maskapai masing-masing. Garuda Indonesia memang bermain pada harga-harga atas. "Tiga hingga lima tahun terakhir ada fenomena perang harga. Maskapai menurunkan harga," kata Ikhsan. Padahal, harga tersebut sejatinya bukan biaya riil. Ikhsan menceritakan, perang harga membuat maskapai terseok-seok. Karena itu, Garuda Indonesia akhirnya melakukan penyesuaian. "Tidak semua harga normal. Untuk rute-rute tertentu kita beri harga yang sesuai dengan harapan masyarakat," tuturnya. Sementara itu, Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengungkapkan, pihaknya akan melihat kepentingan maskapai dan masyarakat. "Lion Air Group akan melaksanakan aturan dan kebijakan dari regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan," tuturnya. Namun, khusus untuk penyesuaian tarif akan dibicarakan lebih lanjut. Mekanisme formulasi dan penetapan TBA dan TBB diatur secara terpisah menjadi peraturan menteri dan keputusan menteri. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan, pemisahan aturan itu semakin mempermudah pemerintah melakukan evaluasi besaran tarif pesawat. "Melalui KM yang baru ini, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat mengevaluasi besaran tarif secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu," ucapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan kemarin. Perubahan tarif sewaktu-waktu terjadi ketika ada perubahan signifikan yang memengaruhi kelangsungan kegiatan maskapai. Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut kenaikan tarif batas bawah dari 30 menjadi 35 persen dari batas atas sebenarnya sudah sempat diwacanakan Kemenhub tahun lalu. Namun, wacana itu baru kemarin benar-benar direalisasikan secara resmi. Melihat kenaikan tarif batas bawah sebesar 5 persen tersebut, Alvin menilai angka tersebut sudah cukup baik. "Itu sudah kompromi dari Kemenhub. Karena idealnya adalah 40 persen dari tarif batas atas," ujar Alvin saat dihubungi tadi malam. Dia mengatakan, pemerintah mau kompromi karena kondisi keuangan maskapai saat ini sedang menipis. "Saya sendiri memperkirakan kenaikan ini tidak akan berpengaruh karena nyaris tidak ada yang bermain di batas bawah. Semua pasang batas atas. Tapi, kenaikan ini tetap bagus lah, daripada tidak sama sekali," tambahnya.&nbsp;

Tarif Baru Tiket Pesawat, Batas Bawah Naik 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/tarif-dasar-taksi-online-diketok-tapi-di-lapangan-belum-naik_m_141599.jpeg" alt="KONTROVERSI: Petugas gabungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan tilang dan penahanan kendaraan untuk taksi berbasis daring (online) di Taman Bungkul." width="100%">
<figcaption>KONTROVERSI: Petugas gabungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan tilang dan penahanan kendaraan untuk taksi berbasis daring (online) di Taman Bungkul.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tarif dasar taksi online akhirnya disahkan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan tarif dasar taksi online pada Sabtu siang (1/7). Sebelumnya, Permenhub 26/2017 diterbitkan pada 1 April 2017 dan disosialisasikan selama tiga bulan.  Penetapan tarif batas atas dan batas bawah taksi online itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perhubungan Darat. Pada pasal 2 ayat (1), tarif batas bawah taksi online ditentukan sebesar Rp 3.500. Sementara itu, tarif batas atas dipatok Rp 6.000. Tarif tersebut berlaku di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk daerah di luar tiga wilayah itu, ditetapkan batas tarif yang lebih tinggi.  Tarif tersebut sudah termasuk asuransi. Di antaranya, iuran wajib penumpang umum asuransi Jasa Raharja Rp 60 per orang. Kemudian, per orang dikenai tambahan Rp 40 untuk asuransi tanggung gugat penumpang Jasa Raharja Putera. Total asuransi yang dibayarkan adalah Rp 100.  Dalam perdirjen tersebut dijelaskan bahwa penentuan tarif sudah disesuaikan dengan usulan gubernur atau kepala badan yang ditetapkan Dirjen atas nama menteri perhubungan. Sebelumnya, di Jawa Timur, pemprov mengusulkan Rp 3.450 dalam rapergub terdahulu. Namun, rapergub tersebut akhirnya tidak digunakan karena perubahan kewenangan dalam permenhub.  Selain tarif, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur Wahid Wahyudi memaparkan bahwa kesebelas poin dalam permenhub diberlakukan 100 persen mulai Sabtu (1/7). Di antaranya, penetapan STNK berbadan hukum, pengujian berkala atau uji kir, dan sanksi. Awalnya, meski sudah diberlakukan, ada kompensasi bagi angkutan masal online yang belum memenuhi kelaikan jalan. &rdquo;Mulai 1 Juli, yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi,&rdquo; paparnya.  Sanksi administratif itu diuraikan dalam pasal 7 Perdirjen. Ada empat tingkatan sanksi administratif yang diberlakukan. &rdquo;Sanksinya, antara lain, peringatan tertulis, denda administratif, dan pembekuan serta pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor,&rdquo; jelasnya.  Masing-masing tingkatan diberi tenggat setidaknya 30 hari. Untuk peringatan tertulis, perdirjen memberikan batas maksimal dua kali peringatan. Jika kembali melanggar, akan langsung dikenai denda. Jika menunggak pembayaran denda hingga 30 hari, penyelenggara angkutan bakal dikenai sanksi pembekuan kartu pengawasan. Sementara itu, pencabutan baru dilakukan jika penyelenggara tidak memperbaiki pelanggaran selama 60 hari.  Peraturan untuk perusahaan aplikasi diatur dalam pasal 9. Apabila terjadi pelanggaran, gubernur atau kepala badan yang berwenang akan langsung melapor kepada menteri perhubungan lewat Dirjen Perhubungan Darat. Kemenhub bakal memberikan rekomendasi hasil evaluasi kepada menteri yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi.  Di sisi lain, tarif batas bawah maupun atas yang baru belum dilaksanakan di Surabaya akhir pekan awal Juli 2017. Berdasar pantauan Jawa Pos di lapangan,pengemudi taksi online masih menerapkan tarif lama. Driver juga belum mendapat arahan tentang perubahan tarif hingga sore.  Misalnya, yang dituturkan seorang driver taksi online bernama Sandy. &rdquo;Belum ada kenaikan tarif,&rdquo; ucapnya. Dia mengaku tidak keberatan bila mengikuti tarif baru yang ditetapkan pemerintah. Namun, Sandy khawatir hal itu memberatkan konsumen. Taksi online, lanjut dia, menjadi pilihan konsumen karena memenuhi tiga hal. Yakni, tarif murah, praktis, dan kecepatan.  Mengenai penetapan uji kir, lanjut dia, ada taksi online yang belum mengikuti uji kelaikan tersebut. &rdquo;Banyak yang sudah ikut uji kir di lembaga swasta,&rdquo; ujar driver yang mengemudi taksi online selama setahun itu. Sebab, jika semua armada taksi online diujikan di dishub, proses antrean menjadi panjang dan lama. Padahal, setelah perdirjen dikeluarkan, para pengemudi hanya punya waktu maksimal 60 hari jika terkena sanksi untuk mengurus uji kir. (deb/c16/ano)

Tarif Dasar Taksi Online Diketok, Tapi Di Lapangan Belum Naik